cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 164 Documents
 1   2   3   4   5 
Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective Asman, Asman; Ahmed, Ahmed
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kelalaian orang tua dan penelantaran anak oleh orang tua pasca perceraian. Masalah ini biasa terjadi di masyarakat, tetapi sebaliknya, perebutan anak antara orang tua yang bercerai sering terjadi seolah-olah mereka adalah milik bersama. Itu dibagi, ikatan orang tua rusak, dan hak asuh tidak diberikan. Dalam hukum Islam, masalah pengasuhan disebut hadhanah dan didefinisikan sebagai merawat anak yang tidak tahu untuk memenuhi kebutuhannya dan belum bisa mandiri. Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tua diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun, walaupun di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dalam hal ini bukan berarti ayah tidak berhak dalam mengatur tumbuh dan kembang anak. Metode penelitian ini menggunakan Jenis penelitian metode kualitatif sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yurudis empiris. Hasil dari penelitia ini adalah Setelah perceraian menurut hukum Islam, tanggung jawab orang tua atas anak di bawah umur untuk menghidupi anak-anaknya adalah kewajiban orang tua laki-laki, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.(;).
Hikmatut Tasyri’ Marriage Perspective of Islamic Law Nurliana, Nurliana
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan suatu yang urgen dalam kehidupan manusia, setiap ada perintah tentu ada larangan, ketika pernikahan sesuatu yang diperintahkan Allah, pasti ada hikmah disyariatkan sebagai benteng keselamatan kehidupan manusia. Inilah tawaran pembahasan tentang himatut tasyri’ pernikahan untuk mengetahui bentuk-bentuk hikmah yang disyariatkan Islam untuk keselamatan umat manusia melalui pernikahan. Bentuk penelitian yang digunakan yaitu libraray reseach, dengan melakukan penelitian terhadap kajian pernikahan berdasarkan Alqur’an dan hadis Nabi, kemudian dianalisis dengan menggunakan conten analysis (analisis materi) kemudian ditarik kesimpulan. Sebagai novelty reseach hikmatut tasyri’ pernikahan yang dilakukan yaitu: 1) mengikuti sunnah Nabi saw. 2) agar terhindar dari perbuatan zina. 3) agar memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kasih sayang. 4) menyempurnakan separoh agama. 5) agar senantiasa bersyukur.6) sebagai estafet umat Nabi Muhammad saw. 7) hadirnya anak-anak soleh. Hikmatut tasyri’ pernikahan perspektif hukum Islam, jika tujuan pernikahan menghindarkan diri dari perbuatan zina, maka hukum melakukan pernikahan ialah wajib. Jika hikmahnya untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kasih sayang, maka hukum menikah menjadi sunnah maakad. Jika tujuannya untuk menyempurnakan separoh dari agama, hukum menikah ialah sunnah muakad dengan menikah menjadikan kehidupan seseoranag senantiasa dalam pengabdian kepada Allah swt (;).
Concept of Divorce Preventive Actions During Pandemic Herlina, Herlina
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia mendambakan keluarga yang bahagia atau sakinah dan harmonis. Kesejahteraan bangsa dan negara akan terbentuk dari kelompok masyarakat sejahtera, yang tercermin dari keluarga yang sehat dan harmonis. Dalam kenyataannya, masih banyak pasangan yang tidak dapat mempertahankan keluarganya dan berakhir dengan perceraian, terutama pada masa pandemi ini. Ketidak harmonisan keluarga menjadi faktor penting penyebab perceraian. Penelitian yang tertuang dalam artikel ini berdasarkan obyek kajian, temuan responden dan termasuk pendekatan kualitatif. Pengumpulan data responden dan informasi dengan cara menelaah referensi, sumber tertulis dari jurnal ilmiah, literatur, ensiklopedia dan sumber-sumber terpercaya lainnya dalam bentuk tulisan. Penelitian ini bersifat library research dan semi field research. Pendukung utama adalah lembaga Konsultan Hukum Keluarga dan Syariah yang dikelola peneliti dan banyak mengungkapkan berbagai persoalan atau problem pernikahan Hasil penelitian menguraikan permasalahan yang sering dihadapi dalam keluarga dan menemukan konsep tindakan preventif perceraian terutama pada masa sulit seperti pandemi. Konsep ketahanan keluarga tercapai dengan memelihara keharmonisan, kedamaian dan melakukan multi peran dalam rumah tangga(;).
Journeying with Muslims: The Ignatian Way A. Halim, Fachrizal
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks kuatnya arus sekularisme, meningkatnya konflik geopolitik dan degradasi alam, serta tingginya ketimpangan sosial ekonomi, kebutuhan untuk memperbaharui komitment terhadapt kemanusiaan dan perdamaian antar sesame umat beragama dirasakan semakin penting. Buku ini menampilkan inisiatif bersama aktifis antar iman dan pekerja sosial yang bernaung dibawah Jaringan Jesuit Bersama Umat Islam di Asia (Jesuits Among Muslims in Asia Network) untuk mengejawantahkan pesan-pesan kemanusiaan dan perdamaian antara umat Islam dan umat Kristiani yang merupakan dua umat beragama terbesar di dunia. Inisiatif ini juga merupakan komitmen berkelanjutan umat Katholik, terutama di Asia Pasifik, untuk mengembangkan tali persaudaraan dan pemahaman antar umat beragama, setelah inisiatif awal dicetuskan dalam Nostra Aetate dan penandatanganan dokumen Persaudaraan Antar Umat Manusia (Human Fraternity) antara Paus Fransiskus dan Imam Besar al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb pada tahun 2019 lalu. Buku ini adalah sumber referensi berharga bagi umat Islam yang ingin bercermin bagaimana umat Katholik dalam bendera Jesuit mengembangkan dakwah kemanusiaan dalam konteks kekinian (;).
Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasca Permendagri No. 9 Tahun 2016 Pratama, Eka Putra; Nanang, Shifa Anindita; Sulistiani, Siska Lis
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the changes in the rules relating to marriage registration in Indonesia based on applicable laws such as the Marriage Law No. 1 of 1974 and Islamic law, especially after the Minister of Home Affairs Regulation No. 6 of 2019. This study uses a normative juridical research method using primary and secondary legal data sources and types such as laws and regulations on marriage, compilations of Islamic law, and other relevant articles, then collected using the literature study method and analyzed through descriptive methods. qualitative. The results of this study indicate that marriage registration is still based on Law no. 1 of 1974, as for the Minister of Home Affairs No. 6 of 2016 only to regulate population administration with unregistered status for marriages that are not registered in the KUA or Civil Registry (;) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan aturan berkaitan pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku seperti UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam khususnya setelah adanya Permendagri No. 6 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber dan jenis data hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan artikel lainnya yang relevan, kemudian dikumpulkan dengan metode studi literatur dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tetap didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974, adapun dengan adanya permendagri No.6 Tahun 2016 hanya menertibkan secara administrasi kependudukan dengan status tidak tercatat bagi perkawinan yang tidak tercatata di KUA ataupun Catatan Sipil
Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah : Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna Noor, Syaifullah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Liwath, atau homoseksualitas, adalah dosa serius yang bertentangan dengan hukum dalam Islam. Untuk mencegah mereka yang melakukan liwath (tindakan homoseksual), Islam juga menetapkan hukuman berat bagi mereka yang melakukannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan dan penerapan hukum terhadap pelaku liwath (homoseksual) menurut Qanun No., merupakan faktor utama penyebab terjadinya homoseksualitas. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual secara tidak wajar. Faktor lainnya antara lain gangguan psikoseksual pada masa kanak-kanak, faktor biologis (kelainan otak dan genetik), faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan. UU Jinayat Pasal 6 Tahun 2014 lebih efektif daripada hukuman penjara. Dengan kata lain, selain berperan sebagai membuat jera dan merugikan pelaku secara fisik dan mental, sanksi hukum Qanun juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Karena masyarakat hadir pada saat hukuman dilakukan Meskipun pidana penjara hanya memberikan efek jera jangka pendek, pelaku akan mengulangi perbuatannya ketika dia meninggalkan penjara dan akan dipengaruhi oleh narapidana lain di sana. Penulis berharap Qanun Jinayah dapat meminimalisir segala cara yang dapat mengarah pada kejahatan, untuk itu disarankan perlu adanya wadah untuk merehabilitasi liwath (homoseksual) dengan bimbingan moral dan moral dari orang tua, guru, dan tokoh agama untuk mencegah penyimpangan seksual, yang menjadi semakin umum di masyarakat Penyimpangan seksual dilakukan oleh masyarakat.
Analisis Sistem Peradilan Agama di Negara Yaman dan Pelaksanaannya Diyarti, Sisi; Asasriwarni, Asasriwarni; Zulfan, Zulfan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Yaman merupakan salah satu Negara di Jazirah Arab yaitu di Asia Barat Daya bagian dari Timur Tengah. Sistem hukum Yaman didasarkan terutama pada prinsip-prinsip hukum Islam. Pasal 147 UUD 1994 mengatur secara finansial dan administratif peradilan yang independen. Yaman mengikuti sistem hukum sipil, yang sebagian besar dipengaruhi oleh hukum sipil Mesir. penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (Library research). penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan yang ada di Negara Yaman.hasil penelitian menunjukkan Yaman memiliki sejarah hukum dan peradilan yang kompleks. Meskipun berasal dari sumber-sumber pluralistik, sistem hukum formal di Yaman telah berkembang menjadi satu kesatuan hukum (qânûn, kode). Sistem pengadilan di Yaman didasarkan pada peradilan yang independen dan terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Sistem hukum Yaman didasarkan terutama pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dewan Kehakiman Tertinggi adalah otoritas administrative kehakiman
Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin Azharuddin, Azharuddin; Tanjung, Dhiauddin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan waris seperti tidak pernah habis untuk dibahas, walaupun aturan tentang waris Islam sudah sangat detail diatur dalam Alquran namun tetap saja ada permasalahan yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial. Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana perkembangan hukum waris di Indonesia, tulisan ini sendiri mengarahkan pemikiran Hazairin dalam membawa pembaharuan konsep waris Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan yuridis normatif, karena penelitian ini tidak memakai sumber data primer, melainkan hanya memakai sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta jika diperlukan juga memakai bahan hukum tersier. Hasli penelitian menunjukkan bahwa Hazairin berkeyakinan sistem hukum waris yang diinginkan oleh Alquran adalah sistem bilateral, keyakinan ini digali dari penafsiran ayat-ayat waris yang terdapat dalam Alquran sendiri. Pengaruh dari pemikiran Hazairin tersebut sangat berimplikasi dalam tata hukum nasional, hal ini bisa ditandai diterapannya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan utama Pengadilan Agama di Indonesia
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Peredaran Krim Wajah Tanpa Nomor Registrasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nasirwan, Mhd.
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini akan membahas bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan sumber data berupa buku, artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM, Sifat penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif, disini peneliti akan berusaha menguak atau mendiskripsikan fakta yang sebenarnya dalam bentuk kata-kata yang berasal dari uraian tertulis. Analisis menunjukkan bahwa peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM jika ditinjau dari hukum ekonomi islam hukumnya adalah haram karena terdapat unsur gharar (tipuan) dalam transaksi tersebut yaitu tidak ada info yang jelas mengenai barang sehingga salah satu pihak dalam transaksi menjadi dirugikan. Baik obyek atau subjek jual beli telah melanggar kaidah laa dhararu walaa dhirar karena krim ini membahayakan kesehatan. Kemudian transaksi ini juga tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip ekonomi dalam ekonomi islam yaitu asas manfaah, asas adamul gharar, asas as-shidiq (kejujuran), serta asas al-bir al-taqwa
Musyarakah Mutanaqishah Contract Concept: Review of Product Refinancing and Take Over Rojikin, Ikin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Musyarakah mutanaqishah merupakan akad modifikasi dari akad musyarakah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah sebagai salah satu produk pembiayaannya. Adapun salah satu produk yang mengiringinya yaitu pembiayaan ulang (refinancing) dan pengalihan utang (take over). Tulisan ini bertujuan mengulas konsep musyarakah mutanaqishah serta konsepnya dalam Lembaga keuangan syariah dan sedikit menelaah terkait produk refinancing dan take over, kedua produk ini merupakan produk yang tidak bisa dipisahkan dari akad musyarakah mutanaqishah yang implementasinya di Lembaga keuangan syariah sekarang ini ramai digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, kemudian jenis penelitian yang digunakan kualitatif dan metode yang dipilih adalah metode penelitian deskriptif analisis sedangkan data dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Musyarakah mutanaqishah yang diimplementasikan di Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, hal itu didukung oleh fatwa DSN MUI yang ada dan produk refinancing serta take over pun menjadi salah satu kemudahan dalam pengaplikasikan akad musyarakah mutanaqishah

Page 1 of 17 | Total Record : 164

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue