cover
Contact Name
M. Rizky Mahaputra
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281210467572
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapten. A. Hasan, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Indonesia
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Greenation Sosial dan Politik
Published by Greenation Publisher
ISSN : 29859425     EISSN : 29859433     DOI : https://doi.org/10.38035/jgsp
Core Subject : Social,
Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) adalah jurnal peer-review dan akses terbuka, yang didirikan pada tahun 2023. Diterbitkan empat kali setahun (Februari, Mei, Agustus, dan November) dikelola dan diterbitkan oleh Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National. Jurnal ini berusaha untuk menerbitkan artikel penelitian asli tentang isu-isu sosial dan politik termasuk sosiologi, politik, kebijakan publik, kewarganegaraan, administrasi publik, pembangunan sosial, pemerintahan, demokrasi, agama dan politik, radikalisme dan terorisme, isu gender, dan sosiologi agama.
Articles 314 Documents
Juridical Analysis of the Flexibility in Procurement Procedures For Goods and Services During the Covid-19 Emergency Period From the Perspective of Administrative Law and the Risk of Abuse of Authority Gidion Karo Sekali; Joko Setiono; Albertus Wahyu Rudhanto
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.444

Abstract

The COVID-19 pandemic prompted the government to take swift action in meeting public needs through emergency procurement of goods and services. In such situations, procurement procedures do not follow standard mechanisms, but instead are granted flexibility specifically regulated through instruments such as Presidential Regulation Number 16 of 2018 in conjunction with Presidential Regulation Number 12 of 2021, as well as LKPP Regulation Number 13 of 2018. This study aims to analyze the legality of such procedural flexibility during emergencies from the perspective of administrative law and to examine the potential for abuse of authority that may arise. A normative juridical approach is used to examine the relevance of general principles of good governance (AUPB), such as proportionality, accountability, and transparency, as stipulated in Law Number 30 of 2014 on Government Administration. The analysis reveals that while procedural flexibility in emergency situations is normatively justified, weaknesses in oversight and limited technical guidance open opportunities for irregularities, such as mark-up practices, direct appointments without real needs, and conflicts of interest. The absence of clear limits on discretionary power also poses a risk of abuse of power. Therefore, there is a need to strengthen regulations, enhance the capacity of procurement personnel, and optimize risk-based oversight technologies to ensure accountability at every stage of emergency procurement. This study is expected to contribute to the formulation of more adaptive procurement policies that remain grounded in the principles of administrative law, ensuring justice and legal certainty.
Penegakan Hukum Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak Pada Perspektif Membangun Keadilan Lingkungan Zaeni Nadzif Apriyana; Aninda Zilva Nanda; Mohamad Feri Azis; Endang Sutrisno; Dikky Dikrurrahman
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.451

Abstract

Praktik illegal fishing menggunakan bahan peledak merupakan ancaman serius bagi ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap destructive fishing di wilayah Cantigi, Kabupaten Indramayu, dengan perspektif keadilan lingkungan. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji regulasi perikanan, wawancara dengan aparat penegak hukum, serta dampak sosial-ekologi akibat praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Ditpolairud Polda Jawa Barat telah menjalankan prosedur hukum sesuai KUHAP, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan teknologi pemantauan, minimnya patroli terpadu, serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Dari sisi sosial, faktor ekonomi menjadi pendorong utama nelayan untuk tetap menggunakan bahan peledak, meskipun mereka menyadari risiko hukum dan kerusakan ekologi yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pendekatan represif semata tidak cukup untuk menangani permasalahan ini. Diperlukan strategi multidimensional yang mencakup penguatan pengawasan berbasis teknologi, edukasi hukum, serta program pemberdayaan ekonomi bagi nelayan agar mereka beralih ke metode perikanan yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi antara penegakan hukum yang tegas, penguatan patroli berbasis komunitas, serta rehabilitasi ekosistem laut sebagai langkah strategis untuk menciptakan keadilan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.  
Peran Serta Masyarakat dalam Legislasi Nasional: Analisis Normatif UU SISDIKNAS dan UU KIP dalam Prespektif Demokrasi Konstitusional Adji Annisa Rahmadina; Alisha Fasya Khoirunissa; Harmono Harmono; Alip Rahman
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.452

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif peran serta masyarakat dalam proses legislasi nasional, dengan studi fokus pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kedua regulasi ini merupakan instrumen hukum strategis dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan informasi yang terbuka dan akuntabel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya efektivitas implementasi kedua undang-undang tersebut dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, khususnya kelompok yang rentan terhadap eksklusi sosial dan geografis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap substansi hukum, proses legislasi, serta pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU SISDIKNAS dan UU KIP telah memuat prinsip-prinsip partisipasi publik dan akses yang inklusif. Namun, dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi faktual di lapangan. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi minimnya ruang partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan undang-undang, dominasi elit dalam agenda legislasi, lemahnya pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta hambatan birokrasi dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, inkonsistensi kebijakan antara tingkat pusat dan daerah turut memperlemah efektivitas regulasi tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi sistem legislasi harus diarahkan pada penguatan mekanisme partisipasi publik yang substansial, peningkatan kapasitas institusi pengawas, serta penyelarasan kebijakan lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Dengan tata kelola legislasi yang lebih inklusif dan akuntabel, regulasi di bidang pendidikan dan informasi dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong pemerataan akses dan kualitas layanan publik yang berkeadilan.
Perlindungan Hukum Keterlibatan Anak Dalam Promosi Judi Online Feny Nursya ’Bani; Shenna Ismi Fahrein; Tegar Yuda Bhakti; Sri Primawati Indraswari; Gunadi Rasta
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena keterlibatan anak dalam promosi judi online, serta untuk mengeksplorasi penerapan kebijakan hukum pidana, khususnya melalui pendekatan restoratif dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor sosial, psikologis, dan digital yang mempengaruhi anak untuk terlibat dalam promosi judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan digital, termasuk promosi judi online yang sering disebarkan melalui media sosial dan platform daring. Anak-anak yang terpapar pada konten semacam ini sering kali dipengaruhi oleh teman sebaya dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Selain itu, pendekatan restoratif yang diatur dalam UU SPPA menawarkan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan penghukuman pidana. Diversi, sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, terbukti lebih efektif dalam memberikan pemulihan dan rehabilitasi bagi anak-anak. Oleh karena itu pentingnya kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta perlunya peningkatan literasi digital untuk orang tua dan masyarakat. Pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi akan lebih membantu anak-anak dalam menghadapi dampak negatif dari keterlibatan mereka dalam promosi judi online.
Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak pada Praktik Prostitusi di Kota Cirebon Gathan Elang Zaidan; Frelik; Jafar Sidiq; Moh. Sigit Gunawan; Diky Dikrurahman
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.457

Abstract

Eksploitasi anak dalam praktik prostitusi merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan mencerminkan kegagalan sistemik dalam perlindungan sosial dan hukum di Indonesia. Meskipun pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, fenomena eksploitasi anak terus berlangsung, termasuk di Kota Cirebon. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, norma patriarkal, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya sinergi antar institusi turut memperburuk situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi anak dalam praktik prostitusi di Kota Cirebon serta mengidentifikasi korelasinya dengan kegagalan sistem perlindungan anak secara nasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kritis berbasis hak asasi manusia, penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang berlaku, menganalisis kebijakan lokal maupun nasional, serta mengevaluasi peran lembaga penegak hukum dan aktor non-negara. Data sekunder yang diperoleh dari laporan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan studi akademik digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak dalam praktik prostitusi di Kota Cirebon tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh ketimpangan sosial ekonomi yang mendalam, budaya patriarkal yang merendahkan posisi perempuan dan anak, serta tidak adanya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang memadai bagi para korban. Penegakan hukum yang ada cenderung bersifat reaktif, represif, dan kurang berpihak pada pemulihan hak anak sebagai korban. Selain itu, masih ditemukan adanya kriminalisasi terhadap anak yang tereksploitasi, yang seharusnya diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi menyeluruh, meliputi: penguatan kapasitas dan integritas lembaga penegak hukum; penyusunan kebijakan lintas sektor yang terkoordinasi; pemberdayaan ekonomi keluarga rentan; penyediaan layanan pemulihan psikososial dan pendidikan bagi korban; serta kampanye pendidikan publik untuk menghapus stigma terhadap anak korban eksploitasi. Pendekatan berbasis keadilan sosial dan hak anak perlu diarusutamakan sebagai strategi jangka panjang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak secara berkelanjutan di Indonesia, khususnya di daerah rawan seperti Kota Cirebon.
Aspek Hukum dari Kegagalan Pembayaran COD oleh Konsumen dalam Transaksi Online Shop Shella Ramadhani
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.458

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan transaksi online pada bisnis Cherry On Fashion yang berlokasi di Jalan Pamitran No. A4, Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, khususnya terkait penggunaan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) melalui aplikasi e-commerce Shopee. Banyak konsumen yang tidak merespons kurir saat pengiriman paket, sehingga barang dikembalikan ke outlet, mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Urgensi penelitian ini muncul untuk menggali lebih dalam kendala yang dihadapi pelaku usaha terkait transaksi COD dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Rumusan masalah yang akan dianalisis adalah: (1) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi COD melalui Shopee, (2) Akibat hukum bagi konsumen yang membatalkan pembayaran COD, (3) Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha dalam menghadapi transaksi COD yang tidak selesai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, yang bertujuan untuk menggali data langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen, sedangkan data sekunder akan melibatkan literatur dan dokumentasi terkait. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul guna memberikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi, serta solusi yang dapat diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kerugian akibat ketidakpatuhan konsumen terhadap transaksi COD.
Analisis Konsekuensi Hukum atas Aktifitas Konsultasi Penyusunan Laporan Perpajakan oleh Konsultan Pajak Rizki Cahayanda; Rahel Octora
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terkait keterlibatan konsultan pajak dalam manipulasi laporan pajak, mengingat peran strategis mereka dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sering kali disalahgunakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi laporan pajak oleh konsultan pajak, seperti rekayasa biaya fiktif, memberikan nasihat yang melanggar ketentuan, penggunaan dokumen palsu, dan lain-lain dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, bahkan pencabutan izin praktik sesuai dengan Undang-Undang KUP dan peraturan lainnya. Namun, sistem hukum Indonesia juga memberikan perlindungan bagi konsultan pajak yang bertindak dengan itikad baik dan secara profesional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.01/2022. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, pengawasan praktik konsultan pajak, serta pendidikan dan pembinaan profesional untuk mendorong kepatuhan hukum, integritas, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan di Indonesia.
Optimasi Manajemen Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Terpadu: Langkah Menuju Keunggulan Akademik Nina Indriana; Uus Ruswandi; Sally Badriya Hisniati; Mohammad Ridwan; Qiqi Yuliati Zaqiah
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.468

Abstract

Pendidikan pesantren terus mengalami perkembangan yang signifikan sebagai respons terhadap perubahan zaman dan tuntutan pendidikan yang berkembang. Artikel ini mengkaji peran manajemen peserta didik dalam mencapai pencapaian unggul dalam pendidikan pesantren dengan mengambil studi kasus di SMP Terpadu Riyadul 'Ulum Wadda'wah di Tasikmalaya. Manajemen peserta didik di pesantren ini mencakup perencanaan, organisasi, implementasi, dan pengawasan berbagai aspek pendidikan yang melibatkan peserta didik. Hasilnya mengungkap praktik-praktik yang berhasil meningkatkan pencapaian akademik siswa dan kenyamanan belajar mereka. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa manajemen peserta didik yang terstruktur dan komprehensif memberikan dampak positif terhadap pendidikan. Sekolah ini menerapkan pendekatan berorientasi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan memberikan perhatian yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa manajemen peserta didik yang efektif adalah elemen kunci dalam mencapai kesuksesan pendidikan dan pengembangan peserta didik.
Implications of the Use of Body-Worn Camera Technology on the Objectivity of Assessing Code of Ethics Violations in Police Actions in the Field Ryan Adhi Pradana; Binsar Jon Vic
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November 2025 - Januari 2026)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i4.489

Abstract

The use of Body-Worn Camera (BWC) technology by police officers presents a new dimension in performance monitoring and enforcement of the professional code of ethics, particularly regarding objectivity in assessing ethical violations in the field. BWCs function not only as visual recording instruments but also as a means to ensure accountability, transparency, and the public's faith in the police force. The use of this technology complies with Law Number 30 of 2014 concerning State Administration and Law Number 2 of 2002 with the Indonesian National Police, which places a strong emphasis on professionalism, which emphasizes the principles of accountability and legal certainty. From an ethics enforcement perspective, BWC recordings can be used as an objective assessment tool in National Police code of ethics hearings, as outlined in the National Police Code of Ethics Commission and National Police Chief Regulation Number 7 of 2022 about the Professional Code of Ethics. However, there are legal obstacles to its adoption, including privacy concerns and laws pertaining to the protection of personal data under Law Number 27 of 2022 about Personal Data Protection, and the legality of recordings as ethical evidence, which has not been comprehensively regulated. Furthermore, clear standard operating procedures (SOPs) are still required concerning the storage, management, and use of recordings to prevent misuse. Therefore, the urgent need to establish specific regulations regarding the use of BWCs is crucial to ensure a balance between police accountability and the protection of citizens' rights in a democratic state governed by the rule of law.
The Challenge of Upholding the State's Digital Sovereignty in Facing Data Monopoly Practices by Foreign Over-The-Top Platforms in Indonesia Ryan Adhi Pradana; Bambang Soesatyo
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November 2025 - Januari 2026)
Publisher : Greenation Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i4.490

Abstract

Enforcing digital sovereignty in Indonesia faces serious challenges due to the dominance of foreign Over-The-Top (OTT) platforms in controlling national data and digital markets. These data monopolization practices by global companies not only create technological dependency but also limit state control over the flow of strategic information, which should be part of national sovereignty. Although Indonesia already has several legal instruments, such as Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, the implementation of these regulations still faces significant obstacles in addressing the power of the transnational digital economy. One of the main obstacles lies in jurisdictional issues that limit the effectiveness of national law enforcement against global entities operating without a physical presence in Indonesia. This research emphasizes the need to strengthen national regulations with stronger legal instruments against foreign OTTs, develop international cooperation in cross-border data governance, and empower local digital infrastructure as strategic steps to strengthen Indonesia's digital sovereignty. Therefore, efforts to address data monopoly practices by foreign OTTs require not only national legal reforms but also cross-sector and cross-national synergy to address global digital geopolitical challenges.