cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
jurnalsostekmas@gmail.com
Editorial Address
Jl. St. Mohd. Arief No.32 Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : -     EISSN : 30632471     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Art, Engineering,
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT
Jurnal Sosteknas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat berfokus pada kajian ilmu-ilmu sosial, ilmu terapan, humaniora, teknologi, dan laporan pengabdian kepada masyarakat. Jurnal Sosteknas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat menerima kontribusi artikel penelitian dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari penulis umum. Setiap tahun diterbitkan satu volume yang terdiri dari tiga nomor, masing-masing nomor memuat minimal lima artikel. Hasil penelitian atau laporan yang ditulis harus merupakan penelitian atau kegiatan terkini (maksimal 5 tahun terakhir), baik hasil penelitian atau kegiatan individu maupun kelompok. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pengajuan artikel dibuka sepanjang tahun. Namun, sebelum mengirimkan artikel, harap pastikan bahwa artikel tersebut sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal kami, ditulis dalam bahasa Inggris, dan mengikuti pedoman penulis kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2025)" : 6 Documents clear
Penerapan Sanksi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berat Amran, Taufik
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hukum pidana telah ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang Peradilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian  hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dapat diatur dalam Pasal 351 ayat (3), dan Penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian yakni menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara.
Payment of Salaries Below the Minimum Wage Standard by Uncorporated Companies Adelya, Riskianna
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The inadequacy of wage provision for labor is one of the quite complex issues, especially in Indonesia.The unmet need for wages has led to the emergence of many societal phenomena to voice their rights.The research method used is normative juridical research, which seeks to solve problems based on applicable norms, particularly in the implementation of laws.Based on the discussion above, it can be concluded that businesses without legal entity status are required to provide wages in accordance with the regional minimum wage regulations.The provision of wages must be adjusted to meet the standard living needs of the community. Context: The provisions for salary payment must be adjusted to meet the standard feasibility needs of the community. Keywords: Salary; Company; Regional Minimum Wage, Text to translate:
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN Nasution, Amirkan
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 mendefenisikan tentang pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan (pasangan tersebut) maupun bagi orang lain (masyarakat). Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat adalah dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akte nikah orangtuanya, akte kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya. Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
PROVISIONS AND LEGAL CONSEQUENCES OF DIVORCE FOR INDONESIAN NATIONAL ARMY, CIVIL SERVANTS AND CIVIL CITIZENS Pradikta, Andrew
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Divorce can be done by anyone including Civil Servants whose position as civil servants who are expected to be good examples for society can also get divorced. Basically, filing for divorce case examination for civil servants, TNI members or ordinary citizens can be filed through the Religious Court if the disputing parties are Muslim. However, if the disputing parties are not Muslim, the submission can be submitted through the District Court where the respondent is domiciled. As a scientific paper, the writing of this paper cannot be separated from the research method. The research method is a procedure, steps or procedures carried out with the aim of obtaining data, where the data obtained will be used to conduct research with certain goals and functions Divorce is one of the legal acts that can be carried out due to marriage. Marriage is regulated in Article 1 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Based on the provisions stipulated in PP No. 45 of 1990 concerning amendments to PP No. 10 of 1983. According to Article 3 of PP No. 45 of 1990, , based on the provisions contained in the TNI Commander Regulation No. 11 of 2007.
Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Yusril Nasution, Ahmad; Situmeang, Nurida; Suhendra, Dedy
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the Criminal Code, crimes categorized as minor crimes are crimes where the value of the stolen goods is not more than Rp250,- and are subject to a maximum imprisonment of 3 months. PERMA Number 02 of 2012 contains the Adjustment of the Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code. The research method used is empirical legal research. The results of the study indicate that judges in deciding minor criminal cases are in accordance with PERMA Number 02 of 2012 by considering the aggravating and mitigating factors for the defendant.
PERAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM MENJAMIN KEADILAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRES PADANGSIDIMPUAN Azmi Hannum Hasibuan, Lenni Putri
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v2i1.27

Abstract

The Criminal Procedure Code Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code states that before conducting an investigation, an investigation is first carried out because it is one of the methods or methods or sub-functions of the investigation that precedes other actions, namely enforcement in the form of arrest, detention, search, confiscation, examination of letters, summonses, examination of examinations, and submission of files to the public prosecutor. The research method used is empirical legal research. The results of the study show that in the investigation process, investigators must really apply the criminal procedure law in order to ensure justice for the parties involved, and improve the quality of the police in the investigation level, it is good for the police to apply the principles of justice to the parties involved in the criminal investigation process.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3 (2025) Vol 2 No 2 (2025) Vol 2 No 1 (2025) Vol 1 No 3 (2024) Vol 1 No 2 (2024) Vol 1 No 1 (2024)