cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
jurnalsostekmas@gmail.com
Editorial Address
Jl. St. Mohd. Arief No.32 Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : -     EISSN : 30632471     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Art, Engineering,
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT
Jurnal Sosteknas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat berfokus pada kajian ilmu-ilmu sosial, ilmu terapan, humaniora, teknologi, dan laporan pengabdian kepada masyarakat. Jurnal Sosteknas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat menerima kontribusi artikel penelitian dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari penulis umum. Setiap tahun diterbitkan satu volume yang terdiri dari tiga nomor, masing-masing nomor memuat minimal lima artikel. Hasil penelitian atau laporan yang ditulis harus merupakan penelitian atau kegiatan terkini (maksimal 5 tahun terakhir), baik hasil penelitian atau kegiatan individu maupun kelompok. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pengajuan artikel dibuka sepanjang tahun. Namun, sebelum mengirimkan artikel, harap pastikan bahwa artikel tersebut sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal kami, ditulis dalam bahasa Inggris, dan mengikuti pedoman penulis kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Penegakan Hukum Pemilu Terhadap Penyalagunaan Fasilitas Pemerintah Di Kota Padangsidimpuan suhendra, dedy
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i1.4

Abstract

Penegakan hukum Pemilu merupakan menegakkan keadilan Pemilu melalui kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah hadir sebagai pengaturan hukum Pemilu dengan Gakkumdu sebagai penegak pidana Pemilu, namun masih terdapat masalah dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidimpuan dan hambatan dari segi substansi hukum penanganan pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Kota Padangsidimpuan . Metode penelitian menggunakan Yuridis empiris. Wawancara dan pembagian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidimpuan menggunakan UU Pemilu dan peraturan teknis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ada faktor hambatan dari segi substansi terletak pada pembuktian Pelaksana dan tim kampanye yang harus terdaftar di KPU sedangkan fakta dilapangan tidak terdaftar dan sedikitnya masa penanganan yaitu 14 hari.
ANALISIS HUKUM PENGGUNA PROSTITUSI ONLINE DI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Sari, Ardina; Jaya, Hilman
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i1.6

Abstract

Kecanggihan teknologi memberikan kemudahan terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Namun, tidak semua bersifat positif ada negatif yang membuat upaya suatu perangkat hukum yang tidak bisa di negosiasi lagi.  Cyber Prostitution adalah tindakan transaksi prostitusi dimana keuntungan lebih besar diperoleh dan mudah untuk mendapatkan pekerja seks komersial (PSK) di era serba digital sekarang berbeda dengan konvensional harus mendatangi tempat prostitusi terlebih dahulu. Dalam dunia prostitusi baik online ataupun tidak Pengguna Jasa dibebaskan tanpa adanya sanksi tidak mengakibatkan efek jera melakukan peristiwa pidana. Rumusan permasalahan pada studi ini yaitu bagaimana hukum positif di Indonesia mengadili pengguna cyber prostitution dan bagaimana UU ITE mengatur tentang transaksi cyber prostitution. Metode yang penulis gunakan pada studi ini yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu data sekunder atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan untuk bisa jadi pertimbangan hakim dalam menjerat Pengguna Jasa Cyber Prostitution.
ANALISIS HUKUM GAJI PEKERJA DIBAWAH UPAH MINIMUM KOTA PADA USAHA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM Simatupang, Nuratika; Nasution, Irwan Syah
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i1.7

Abstract

Kebutuhan tenaga kerja yang meningkat ini tidak di seimbangkan dengan pemberian upah kerja secara layak. Ketidaklayakan pemberian upah tenaga kerja ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks khususnya di Indonesia. Pihak pengusaha masih banyak yang memberikan bayaran dibawah tingkat minimum daerah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berusaha memecahkan permasalahan dengan ketentuan norma yang berlaku khususnya pada pemberlakuan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang tidak berbadan hukum wajib memberikan gaji sesuai dengan ketentuan UMK. Ketentuan pemberian gaji UMK ini harus disesuaikan dengan kebutuhan standar kelayakan pada masyaraka
Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yusrin, Ali; Hamzah, Indar
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i1.8

Abstract

Tanah warisan sangat berisiko untuk diperjualbelikan karena tanah tersebut masih atas nama pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan para ahli waris ingin secepatnya tanah warisan dijual agar bisa dibagi kepada keluarga pewaris. Hak kepemilikan atas tanah tanah warisan pewaris seutuhnya milik ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan si pewaris. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mempelajari karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Serta penelitian hukum normatif yang mempelajari data-data dari ketentuan atau peraturan hukum, surat kabar, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi sangat bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa jual beli tanah warisan. Dalam hal ini mediator yang berperan penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan mendamaikan para pihak.
UPAYA PENAGGULANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS Miranda, Najwa Rosepty
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i1.9

Abstract

Implikasi alih fungsi lahan memiliki akibat yang sangat serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tetapi tidak menggunakan istilah populasi, melainkan social situation atau situasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah dengan memberikan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani, penyuluhan, pengawasan, manajemen pasca panen, bantuan pemasaran yang semuanya dilakukan untuk menjaga stabilitas harga komunitif pangan serta sosialisasi kepada kelompok tani betapa pentingnya ketahanan pangan di Kabupaten Padang Lawas.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE Pangestu, Wildan
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i2.11

Abstract

Teknologi  memberikan pengaruh terhadap kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan secara online. tujuan penulisan jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli atas wanprestasi yang dilakukan penjual dalam jual beli online dan untuk Mengetahui proses penyelesaian sengketa secara mediasi terhadap wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli online. Penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejalahukum dengan cara menganalisanya. Jadi setelah apa yang telah penulis tuliskan diatas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yaitu UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c,h dan Pasal l7 huruf b dan g UU Perlindungan Konsumen huruf b dan g, Pasal 8 ayat (1) huruf f  UU Perlindungan Konsumen, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 49 ayat (3) PP PSTE Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Pasal 1233 KUHPerdata.
PENGARUH PENANAMAN MODAL TERHADAP PERKEMBANGAN INDUTRI WISATA DI SUMATERA UTARA Maulana, Ihsar
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri Wisata memiliki peran penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan kerja, mendorong pembangunan dan memperbesar pendapatan daerah, memperkaya kebudayaan daerah, dan melestarikan lingkungan hidup. Selama ini, pariwisata telah memberikan kontribusi dalam masuknya devisa negara dan APBD di beberapa daerah. Penyelenggaraan penanaman modal tidak terlepas dari peran pemerintah yang memiliki wewenang memberikan dan mencabut izin para pemilik modal. Metode penelitian yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dan bahan untuk penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepariwisataan memiliki peran penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan kerja, mendorong pembangunan dan memperbesar pendapatan daerah, memperkaya kebudayaan daerah, dan melestarikan lingkungan hidup. Selama ini, pariwisata telah memberikan kontribusi dalam masuknya devisa negara dan APBD di beberapa daerah
PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK DI DESA TOLANG JULU KECAMATAN SAYUR MATINGGI Risnawan Nasution, Muhammad
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A person's hope to have descendants is not always fulfilled; there are many people who do not have children and then adopt someone else's child to become the successor of their family. In customary law, child adoption is a cash transaction; the child is released from the old environment simultaneously with the payment of compensation in the form of a magical object, and after the payment, the child enters the family environment as a child. The research method used is Empirical Juridical research. Based on the research findings, the process of child adoption according to Batak customary law in Tolang Julu Village, Sayur Matinggi District, is carried out in several stages, starting from Consensus or Deliberation (Pasada Tahi) to the child handover ceremony. Meanwhile, the position of the adopted child in the distribution of inheritance according to Batak customary law in Tolang Julu Village, Sayur Matinggi District, is recognized as equal to that of a biological child. With the recognition of the adopted child's position as equal to that of a biological child, the adopted child holds the same status as a biological child, thus the adopted male child is entitled to inherit from the adoptive parents.
PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 Randani Pulungan, Gina; Suhendra, Dedy
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 3 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional. Metode penelitian yan g digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengawasan pemilu serentak Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, mulai dari tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulsai perhitungan perolehan suara. Bawaslu juga melakukan kolaborasi yang baik dengan lembaga pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat dan stakeholder di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai mitra.
LEGALITAS SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH LURAH ATAU CAMAT Lumongga, Ariandi
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Certificates issued by the National Land Agency (BPN) have more legal strength compared to the Sale and Purchase Certificate of Land made by the village head or sub-district head. Most of these unregistered lands are located in rural and urban settlement areas; however, the residents have occupied the land for a long time, and land ownership rights can only be proven with a land certificate issued by the village head or sub-district head. In a sales transaction, both parties rely on each other's trust. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show that the legality of the sale and purchase certificate for land is valid and has strong legal force as long as there are no higher regulations governing it. However, with the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA), the legal status of the sale and purchase certificate for land became weak and no longer had legal force.

Page 1 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3 (2025) Vol 2 No 2 (2025) Vol 2 No 1 (2025) Vol 1 No 3 (2024) Vol 1 No 2 (2024) Vol 1 No 1 (2024)