cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
jurnalsostekmas@gmail.com
Editorial Address
Jl. St. Mohd. Arief No.32 Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : -     EISSN : 30632471     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Art, Engineering,
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT
Jurnal Sosteknas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat berfokus pada kajian ilmu-ilmu sosial, ilmu terapan, humaniora, teknologi, dan laporan pengabdian kepada masyarakat. Jurnal Sosteknas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat menerima kontribusi artikel penelitian dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari penulis umum. Setiap tahun diterbitkan satu volume yang terdiri dari tiga nomor, masing-masing nomor memuat minimal lima artikel. Hasil penelitian atau laporan yang ditulis harus merupakan penelitian atau kegiatan terkini (maksimal 5 tahun terakhir), baik hasil penelitian atau kegiatan individu maupun kelompok. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pengajuan artikel dibuka sepanjang tahun. Namun, sebelum mengirimkan artikel, harap pastikan bahwa artikel tersebut sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal kami, ditulis dalam bahasa Inggris, dan mengikuti pedoman penulis kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 2 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 3 (2025)" : 2 Documents clear
CRIMINAL LIABILITY FOR NEGLIGENCE RESULTING IN FATAL CONSEQUENCES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO REGIMES OF THE KUHP Rafi Muhammad Irvan; Dinanti, Dinda
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 3 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v2i3.38

Abstract

Kealpaan yang mengakibatkan akibat fatal merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang memiliki konsekuensi serius karena berhubungan dengan perlindungan terhadap hak hidup seseorang. Pengaturan kealpaan dalam KUHP lama dinilai kurang memadai karena rumusannya yang masih bersifat umum dan belum membedakan derajat kelalaian secara jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Indonesia kemudian melakukan pembaruan melalui KUHP baru yang mempertegas unsur kesalahan, memperjelas batas tanggung jawab pidana, serta memperluas bentuk sanksi yang lebih proporsional dan humanis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa perubahan signifikan pada aspek kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta efektivitas pemidanaan yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru memberikan ruang pemulihan yang lebih adil bagi korban dan keluarga korban. Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana sangat diperlukan untuk mengurangi disparitas dalam putusan serta meningkatkan
Peran TUN Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia Armanto, Muhamad Dhanu; Manampiring, Evan Javier Nathaniel; Thierry, Thierry
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 3 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v2i3.40

Abstract

The Administrative Court (TUN) plays a significant role in supporting sustainable economic development in Indonesia. By reviewing and supervising governmental administrative decisions, the court ensures that policies remain lawful, fair, and attentive to both public and environmental interests. Cases such as the revocation of PT Semen Indonesia’s environmental permit in Rembang and various mining or plantation disputes illustrate the court’s role as a check on government actions that may cause social or ecological harm. The TUN also provides citizens with a legal mechanism to contest decisions that fail to consider broader societal impacts. Consequently, the court not only safeguards individuals from arbitrary state actions but also helps maintain a balance between economic progress, environmental protection, and social welfare.

Page 1 of 1 | Total Record : 2

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3 (2025) Vol 2 No 2 (2025) Vol 2 No 1 (2025) Vol 1 No 3 (2024) Vol 1 No 2 (2024) Vol 1 No 1 (2024)