cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 1 (2023): Februari" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM E-COMMERCE: PERSPEKTIF HUKUM EMPIRIS Setiawan, Hery; Alam, Moch. Ade Syukur Nur
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Background: The development of modern technology is like two blades that require careful care from all angles. It cannot be denied that besides its advantages, the internet also has a number of unwanted and worrying side effects, such as pornography, fraud cases, and violent crimes, all of which originate in the online world. As a result, legal protection is needed for the rights of affected customers in e-commerce, as well as for the leakage of e-commerce consumer data. Research methods: This study uses a normative legal approach, in which the law under review conceptualizes the standards or norms adopted in society. In analyzing the problem, it is carried out by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field relating to the Protection of Consumer Rights Aggrieved in E-Commerce. Research result: Due to its cross-border nature, lack of face-to-face interaction between suppliers and customers, and reliance on online media, e-commerce is a unique type of commerce. Articles 30 and 46 of the ITE Law also provide guidelines in the event of a leak of e-commerce customer data and how legal protection can be exercised. To encourage consumer protection, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) was passed. The ITE Law regulates all legal requirements for e-commerce transactions, including rights and responsibilities, torts, accountability, legal protection, legal remedies, and dispute resolution. The government needs to enact laws on personal data privacy because protecting online shoppers is not enough. Conclusion: The current positive laws (UU ITE and UU PK) are considered ineffective because consumers who are harmed by the use of their personal data for the purpose of providing benefits to certain companies are not clearly stated to be protected, so that protection against e-Trade consumer data leaks still needs to be legally strengthened by the passage of the Personal Data Protection Bill. Keywords: Legal Protection, Data Leakage, Consumers, E-Commerce. Abstrak Latar Belakang: Perkembangan teknologi modern seperti dua mata pisau yang membutuhkan perawatan yang cermat dari segala sudut. Tidak dapat disangkal bahwa selain kelebihannya, internet juga memiliki sejumlah efek samping yang tidak diinginkan dan mengkhawatirkan, seperti pornografi, kasus penipuan, dan kejahatan kekerasan, yang semuanya berasal dari dunia online. Akibatnya, perlindungan hukum diperlukan untuk hak-hak pelanggan yang terpengaruh dalam e-commerce, serta untuk pembocoran data konsumen e-commerce. Metode Penelitian: Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana hukum yang ditinjau mengonseptualisasikan standar atau norma yang dianut dalam masyarakat. Dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan Di E-Commerce. Hasil Penelitian: Karena sifatnya lintas batas, kurangnya interaksi tatap muka antara pemasok dan pelanggan, dan ketergantungan pada media online, e-commerce adalah jenis perdagangan yang unik. Pasal 30 dan 46 UU ITE juga memberikan pedoman jika terjadi kebocoran data pelanggan e-commerce dan bagaimana perlindungan hukum dapat dilakukan. Untuk mendorong perlindungan konsumen, disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur semua persyaratan hukum untuk transaksi e-commerce, termasuk hak dan tanggung jawab, perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban, perlindungan hukum, upaya hukum, dan penyelesaian sengketa. Pemerintah perlu menetapkan undang-undang tentang privasi data pribadi karena melindungi pembeli online saja tidaklah cukup. Kesimpulan: Hukum positif saat ini (UU ITE dan UU PK) dianggap tidak efektif karena konsumen yang dirugikan oleh penggunaan data pribadinya untuk tujuan memberikan keuntungan pada perusahaan tertentu tidak secara jelas dinyatakan dilindungi, sehingga perlindungan terhadap e- Kebocoran data konsumen perdagangan masih perlu diperkuat secara hukum dengan disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kebocoran Data, Konsumen, E-Commerce.
Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/Pn Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Anggalana; Ningrum, Inggit Setya
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Kejahatan yang mengundang banyak perhatian masyarakat terutama Pemerintah Indonesia ialah tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan. Korban dari narkotika sendiri tidak mengenal usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia pun menjadi sasaran para pelaku kejahatan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini yakni apa saja faktor penyebab dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan 1 studi putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2022/ PN Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif . Kejahatan narkotika dan psikotropika adalah salah satu penyakit yang ada dalam masyarakat, kejahatan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan resikonya juga berakibat kepada masyarakat, maka penang gulangannya juga harus mengikut sertakan masya rakat, tanpa partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara terpadu mustahil penanggulangannya akan berhasil. Narkotika di sisi lain sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dan juga dapat memberi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Vrijspraak Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor : 13/Pid. Sus/2022/Pn.Tjk) Prasetyawati, Endang; Satria, Indah; Destika , Nadya
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The abuse of drugs and illegal drugs (drugs) in Indonesia in recent years has become a serious and alarming problem, so it has become a national problem. At issue in this study is the judge's consideration in applying the Vrijspraak ruling on the distribution of mind-altering methamphetamine and the application of criminal law to mind-altering methamphetamine traffickers. research decision number:13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, the research method used is legal and empirical, the research results are based on the legal details revealed during the trial that the prosecutors The prosecutor's failure to prove his accusation made the judge doubtful about the prosecutor's indictment, and the witnesses all denied having a relationship with the accused and the application of criminal law to drug dealers. god direction. death penalty and a fine of Rp 10,000,000,000 (ten billion rupees).
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup Nurhadi, Fatich
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: The high number of coal industries in Samarinda City has triggered various environmental pollution issues. This occurs due to the many negligence of the coal industry players in carrying out reclamation efforts which then have an impact on the welfare of the community in the area around the mining area. This form of neglect is a form of violation of human rights, namely the right to have a clean and healthy environment, and law enforcement should be enforced to create a deterrent effect. The government of Samarinda City has played a role at various levels in ensuring the fulfillment of human rights related to the environment. Research Method: This research uses juridical sociological and psychological juridical methods. The research approach uses a statutory regulatory approach, namely Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment, Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Law No. 8 of 1981 concerning the Law Code. Criminal Procedure Law, as well as Law No. 39/1999 on Human Rights. Findings: The analysis shows that the government plays an important role in ensuring the fulfillment of human rights related to the environment. Conclusion: The Samarinda City Government strictly carries out regulations regarding the implementation of mining businesses, especially those related to reclamation, in accordance with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.
Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Pratiwie, Dinny Wirawan; Lizwary, Karina
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: According to Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, marriage is permitted if the man has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16. These provisions have been amended, namely in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019, it is explained that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19. Marriage maturity is a program of the Family Planning Population Agency (BKKBN) as an effort to increase the minimum age of 20 years for women and 25 years for men to have their first marriage. Marriage dispensation is a legal policy that allows minors to be able to enter into legal marriages in Indonesia as stipulated in Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law. Research Method: In this study the authors used normative research methods with conceptual approaches to laws, cases. Findings: Marriage Age Maturity (PUP) is an effort to increase the age of the first marriage, so that it reaches a minimum age at the time of marriage, namely 21 years for women and 25 years for men. Maturity of marriage age is not just delaying until a certain age, but trying to make the first pregnancy occur at a fairly mature age. With permission from the court or related officials for someone who is not yet 19 years old and wants to get married for certain reasons and accompanied by supporting evidence. So that the provisions for the legal age limit for marriage can be dissolved with the dispensation of marriage, it does not rule out the possibility that child marriages will continue to occur. Conclusion: The application of the marriage dispensation is in stark contrast to efforts to prevent child marriage in the marriage-age maturity program and contradicts Article 26 paragraph 1 letter c, the 2002 Child Protection Law which mandates preventing marriage at a young age. This provision opens a legal loophole for the implementation of child marriages.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 Sitorus, Rolib; Yunita, Yenny
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebuah peraturan pada prinsipnya harus berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan masyarakat. Penulisan mengenai efektivitas penerapan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum rotokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah untuk mengetahui implementasi sebuah peraturan dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Tanjungbalai dan untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Walikota tersebut terhadap masyarakat kota Tanjungbalai dari aspek hukum dan ekonomi. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan gabungan data primer yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat, Kepolisian, dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan juga dengan data sekunder. Perolehan data berasal dari hasil wawancara sehubungan dengan Peraturan Walikota Kota Tanjungbalai dan peraturan lainnya yang relevan dengan topik penulisan ini, juga buku-buku, jurnal ilmiah, dan berita-berita online. Hasil penelitian yang dicapai dalam penulisan ini adalah bahwa salah satu strategi pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mengendalikan COVID-19 adalah dengan menerbitkan Peraturan Walikota. Dalam implementasinya Peraturan Walikota tersebut belum sepenuhnya efektif oleh karena kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat Kota Tanjungbalai akan COVID-19 beserta adanya rasa pesimis dari masyarakat terhadap pemerintah Kota Tanjungbalai.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue