cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus" : 5 Documents clear
PRAKTI K PINJAM MEMIN JAM UANG BERBASI S ONLINE DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 / P O JK. 01 / 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMIN JAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INF ORMASI Safitri, Wahyuni
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini membuat sistem keuangan konvensional terlihat tidak praktis lagi dan memakan waktu yang cukup lama dalam hal melakukan pinjam meminjam. Perbankan, pasar modal, ataupun perusahaan pembiayaan menjadi kurang diminati, seperti dalam urusan pinjam meminjam dana karena saat ini kegiatan pinjam meminjam bisa diakses dengan mudah melalui internet atau smartphone. Transaksi keuangan atau pinjam meminjam jauh dari kata kaku dan berbelit dengan hadirnya layanan Fintech untuk melakukan pinjam meminjam uang berbasis online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjam meminjam uang berbasis online ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi pinjam meminjam berbasis online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yakni kepastian hukum terhadap praktik pinjam meminjam berbasis online ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Dan Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis online dapat dilakukan secara preventif dan represif.
PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM DUNIA MAYA MELALUI BADAN ARBITRASE Anggraeni, Happy Yulia; Fitri Jihad Aminah
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v15i2.2204

Abstract

Intellectual property rights must be protected by the state and respected by everyone. Along with the development of technology and information, violations of intellectual property rights often occur in cyberspace. However, the IPR Law still needs to provide complete protection and remedy for IPR crimes in cyberspace. Meanwhile, settlement through arbitration of IPR disputes is handled based on the jurisdiction of the countries of each party. This research is normative, using statutory, conceptual, and case approaches. The sources of this research material are primary and secondary materials. Based on the study results, the settlement of intellectual property rights disputes in the country's common law is different in each country, as the United States filed an arbitration effort if there is a clause in advance. If not, then it can be submitted in writing. Meanwhile, in England, there are no strict rules regarding IPR disputes through arbitration. Australia also has the same rules as the UK. Whereas in Switzerland, the settlement of IPR disputes through arbitration is not subject to any law. The most IPR dispute cases in Indonesia were trademark cases, reaching 267 patients from 2018-2022. The arbitration settlement mechanism is very effective because the settlement is carried out based on an agreement, and the parties choose the compensation, thus prioritizing a win-win solution. IPR dispute resolution can be resolved through litigation and non-litigation. The non-litigation route usually chosen is the arbitration route. Arbitration is a very reasonable effort because the solution is confidential, fast and low cost. It can also be used for parties with different jurisdictions. Particularly for IPR violations in cyberspace, the institution authorized as a settlement other than arbitration is the PPND institution
PROBLEMATIKA HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG BERKEADILAN PASCA PERKEMBANGAN MEDIA YOUTUBE Anggraeni, Happy Yulia; Salma Annisa Luthfiyyah
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v15i2.2211

Abstract

Kemajuan media platform Youtube banyak disalahgunakan oleh seseorang sehingga merugikan para seniman Indonesia, hal ini menyebabkan lagu yang diciptakan oleh seniman dibajak atau ditiru oleh orang lain tanpa izin dengan mengcover lagunya dan mengunggahnya di media platform Youtube yang mendapatkan keuntungan yang cukup fantastis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari bahan primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa permasalahan dalam hak cipta lagu atau musik di Indonesia adalah Indonesia belum mengatur secara tegas tentang royalti lagu yang dicover oleh seseorang yang diunggah di Youtube dan sanksi tegas terhadap pelanggar hak cipta, dan pola pikir pencipta lagu yang masih enggan mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan hak cipta. Karena nilai ekonomis pendaftaran lagu lebih mahal dari nilai jual lagu di pasaran. Selain itu, kelemahan dari penegak hukum dan kesadaran hukum pencipta juga menjadi faktor banyak bermunculan pengcover lagu yang tidak bertanggungjawab. Namun UU Hak Cipta memberikan perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif. Problematika penentuan royalti hasil lagu cover yang diunggah di Youtube belum diatur dengan jelas dalam peraturan per UU-an. Salah satu faktor terjadinya pembajakan lagu adalah karena pencipta lagu enggan mendaptarkan karya, karena biaya dikeluarkan lebih mahal dari royalti lagu. Selain itu, juga masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembajak lagu di platform Youtube.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK POLRI ATAS TINDAKAN ABUSE OF POWER DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBANNYA Adianto, Agnes Putri; Michael Gondowidjaja
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v15i2.2260

Abstract

Background: Indonesia is one that upholds fair and certain law enforcement. However, sometimes these two things do not materialize properly and optimally because there are still arbitrary law enforcement actions by law enforcement officials, especially police investigators. The actions taken can be referred to as abuse of power. The potential for abuse of power arises when police investigators have other goals to benefit themselves, other people or certain groups through law enforcement. Abuse of power can cause harm to victims, both materially and immaterially. National Police investigators who abuse power can be criminally prosecuted if they commit an act that has elements of a crime. It is mandatory for the National Police investigators to be held criminally liability. In addition, victims of abuse of power also have the right to receive legal protection. Research Method: The research method uses a normative juridical approach Findings: The respect for law enforcement that is fair and definite obliges every police investigator to carry out his duties and authorities in accordance with statutory regulations and if he violates the law by committing an abuse of power, the personnel must be held accountable, including criminal liability. Conclusion: Victims of abuse of power are entitled to legal protection for losses arising from abuse of power
KODE ETIK ADVOKAT SEBAGAI DASAR ITIKAD BAIK ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA TIDAK DITUNTUT PERDATA MAUPUN PIDANA Sunggu, Tumbur Ompu; Tajuddin
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v15i2.2422

Abstract

The advocate's code of ethics is the cornerstone of advocates in carrying out their professional duties in defending the interests of clients inside and outside the courtroom in good faith, because the advocate's code of ethics governs all behavior of advocates in carrying out their professional duties in providing legal assistance and defense by upholding the law and legislation. Invitation in accordance with the oath of office. The author uses the normative legal research method (normative juridical). Advocates are an honorable profession (officium nobile), namely advocates in carrying out and carrying out their professional duties to defend the interests of their clients' legal rights are protected by law and law as well as the Advocate Code of Ethics. In carrying out their professional duties, advocates also have the freedom to adhere to independence, honesty, confidentiality and openness. Where the legal position of the advocate profession is as one of the law enforcers whose position is equal to other law enforcement agencies, so that one another must respect each other between colleagues and other law enforcers. Because Advocates are an honorable profession (officium nobile), Advocates must maintain their honor in front of the public by adhering to the advocate's code of ethics, as a basis of good faith not to be prosecuted civil or criminal.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue