Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Sunggu, Tumbur Ompu
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
“KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH” S.H, Jaidun,; Sunggu, Tumbur Ompu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.159

Abstract

Kejahatan korupsi di Indonesia sudah masuk pada level membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, merusak moral agama dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, negeri ini bisa hancur berantakan, karena korupsi. Korupsi bukan saja kejahatan merugikan keuangan negara, melainkan dapat menghancurkan perekonomian dan keuangan negara. Dalam hal ini Badan pemeriksa Keuangan berperan sebagai lembaga negara yang berugas untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara sesuai dengan amanat UUD RI 1945. Namun apabila terjadi kerugian keuangan negara pada suatu Badan Usaha Milik Negara (Persero) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, maka apakah kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan negara dan/atau bukan? atau melainkan kerugian perusahaan yang lazim juga disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat dan ataukah merupakan kerugian keuangan negara yang masuk dalam ranah hukum publik. Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak yang berwenang dalam menghitung kerugian negara pada Badan Usaha Milik Daerah (Persero) dan mengkaji hukum apa yang harus digunakan apabila terjadi kerugian negada dalam hal pengelolaan kerugian negara oleh BUMD. Oleh karenanya dalam hal ini (BPK-RI) merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (Persero) dan merupakan sebuah Badan yang paling bertanggunjawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah.
PERBEDAAN KEWENANGAN KEKHUSUSAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Sunggu, Tumbur Ompu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2011): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v3i1.191

Abstract

Perbuatan korupsi bukan lagi sebagai kejahatan biasa tetapi kejahatan yang luar biasa (Ektra Ordinary Crime) yang merusak pembangunan ekonomi bangsa Indonesia dan memiskinkan masyarakat, maka dalam pemberantasan korupsi tidak mungkin lagi diharapkan kepada Lembaga Penegak Hukum Konvensional (kepolisian dan kejaksaan) yang ada, pemerintah dan masyarakat mendukung dibentuknya badan khusus yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah disebutkan “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Pada tanggal 27 Desember 2002 di bentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di singkat KPK, yang diberikan kewenangan kekhususan (Extra Ordinary Power) yang mempunyai perbedaan dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, dengan maksud diberikannya kewenangan kekhususan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai konsideran pertimbangan huruf b dan huruf c UU No.30 tahun 2002 tersebut agar supaya pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena lembaga pemerintah dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi.
KODE ETIK ADVOKAT SEBAGAI DASAR ITIKAD BAIK ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA TIDAK DITUNTUT PERDATA MAUPUN PIDANA Sunggu, Tumbur Ompu; Tajuddin
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v15i2.2422

Abstract

The advocate's code of ethics is the cornerstone of advocates in carrying out their professional duties in defending the interests of clients inside and outside the courtroom in good faith, because the advocate's code of ethics governs all behavior of advocates in carrying out their professional duties in providing legal assistance and defense by upholding the law and legislation. Invitation in accordance with the oath of office. The author uses the normative legal research method (normative juridical). Advocates are an honorable profession (officium nobile), namely advocates in carrying out and carrying out their professional duties to defend the interests of their clients' legal rights are protected by law and law as well as the Advocate Code of Ethics. In carrying out their professional duties, advocates also have the freedom to adhere to independence, honesty, confidentiality and openness. Where the legal position of the advocate profession is as one of the law enforcers whose position is equal to other law enforcement agencies, so that one another must respect each other between colleagues and other law enforcers. Because Advocates are an honorable profession (officium nobile), Advocates must maintain their honor in front of the public by adhering to the advocate's code of ethics, as a basis of good faith not to be prosecuted civil or criminal.
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SAMARINDA Pratiwie, Dinny Wirawan; Sunggu, Tumbur Ompu; Satw Satw, Gabriel
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3094

Abstract

Based on the Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of general elections is a reflection of the application of the concept of democracy which is emphasized in Article 1 paragraph (2) which reads "sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution", which is further confirmed in Article 22 E paragraph (1) which states that "general elections are held directly, publicly, freely and secretly". During elections, the possibility of violations or unlawful acts does not rule out the possibility. Bawaslu is an ad hoc institution formed during the first stage of the election, namely at the voter registration stage which begins and is disbanded after the candidates selected in the election have been inaugurated. An election supervisory committee (Panwaslu) was formed to supervise the election stages, receive complaints, and handle cases of administrative violations and criminal election violations. The approach method used is a doctrinal approach, using primary legal materials and secondary legal materials, which are then analyzed qualitatively and described. Forms of violations included in supervision by Bawaslu consist of Election Administration Violations, Election Crime Violations, Violations of the Code of Ethics. The form of action against election violations is basically that the City Bawaslu provides recommendations according to the level of the violation.
KEKHUSUSAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG DENGAN NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sunggu, Tumbur Ompu; Tajuddin
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3328

Abstract

Background: Corruption comes from Latin which means "corruptus" and "corruptio" which literally means rottenness, ugliness, depravity, dishonesty, can be bribed, immoral, and deviation from holiness. Meanwhile, according to KBBI, corruption is the misappropriation or misuse of state money (companies and so on) for personal or other people's benefit. Corruption is also an extraordinary crime. Corruption is said to be an extraordinary crime because corruption is an act of crime that affects the joints of life of a country and society and its nature is very damaging to the country's economy. This act of corruption is an act that is structured, systematically planned and violates human rights. This institution was founded in 2002 by President Megawati Soekarnoputri, with the aim of handling corruption that was deemed unable to be handled by the prosecutor's office and police. Research Metodes: The author uses the normative legal research method (normative juridical). Findings: The Corruption Eradication Commission has special powers that are different from the powers held by the police and prosecutors as referred to in Law No. 2 of 2002, where the KPK's powers are based on Article 6 letter e in conjunction with Article 11 paragraph (1) of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which states that the KPK has the authority to conduct investigations and inquiries as well as prosecute corruption casea. Conclusion: With the inclusion of the KPK into the executive branch, the principles of independence based on the concept of state independent agencies and anticorruption agencies are increasingly lost. Several key changes clearly indicate the loss of the KPK's independence. Among others, the placement of the KPK in the executive branch of power, the presence and appointment of the Supervisory Board, the status of KPK employees as ASN, and the status of KPK investigators and investigators. The implication is that the KPK is no longer free from the influence of other powers.
Sistem Hukum Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sunggu, Tumbur Ompu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3710

Abstract

Background Corruption has become a very dangerous problem for all countries in the world, including Indonesia. According to data compiled by Transparency International in 2022, Indonesia ranked 110th out of 180 countries, with a score of 34. Therefore, it is crucial for a country to establish efficient procedures, especially for the recovery of state financial losses caused by corruption. This study examines the mechanism for recovering state financial losses due to corruption from a legal perspective in Indonesia. This study aims to analyze the regulations for recovering state losses due to corruption in Indonesia in accordance with statutory provisions. This study uses various methodologies, including conceptual frameworks, legal analysis, case studies, and normative legal research. Emphasis is placed on the process of restitution of state losses in accordance with legal provisions, as well as the difficulties in handling corruption. The results show that the application of restorative justice in corruption cases can reduce the burden on the state budget because it eliminates the need to process and cover the costs of treatment for detained or convicted perpetrators of corruption. However, the findings of this study also show that there is a discrepancy with Article 4 of Law Number 31 of 1999, which states that the return of state financial or state economic losses does not eliminate criminal penalties for perpetrators of criminal acts as referred to in Article 2 and Article 3. Research Metodes : In this research, the author uses a normative legal research method (normative juridical) Findings: The return of state financial losses is an effort by the state against the perpetrators of corruption to return the state's financial losses that have been corrupted, the amount of which is equal to the amount of money that was corrupted by the perpetrator according to the audit results, where if the perpetrator does not have the same value of money as what he took, the state will confiscate the assets or property belonging to the perpetrator whose value is equal to the amount of money that was corrupted. However, in the field, investigators and prosecutors are often overwhelmed in confiscating assets from the perpetrator, because the perpetrator tries to hide his assets so that they are not confiscated by the state by laundering money where the assets are changed to the name of another person, so that investigators and prosecutors in this case the prosecutor's office as the executor are hampered. Therefore, there must be quick and accurate action from investigators and prosecutors to be able to examine all distribution of money from the perpetrator in order to find out if there are suspicious transactions and to examine all those who received transactions from the perpetrator. Conclution: Corruption is a criminal act that is very detrimental to the State for personal or group interests. The consequences of corruption cause a State's economy to be paralyzed and can damage the order of a State, especially with a large number, considering that there are still many Indonesian people who are financially disadvantaged so they need a touch from the government in the form of social assistance, so there needs to be firm, fast and accurate action from authorized officials in this case the Corruption Eradication Commission, the Prosecutor's Office and the Police to return the State's financial losses by confiscating the perpetrator's assets with a value equal to the amount of money they embezzled, before the perpetrator launders money by changing the name of his assets to another person's name to avoid confiscation by authorized State officials.
Co-Authors Pratiwie, Dinny Wirawan S.H, Jaidun, Satw Satw, Gabriel Tajuddin