cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
PREMISE LAW JURNAL
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018" : 8 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT GANDA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 381 K/TUN/2017) JUSRIONO PARULIAN SIREGAR
PREMISE LAW JURNAL Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOSEN PEMBIMBING:1. Muhamamd Yamin2. Saidin3. T. Keizerina Devi A Problems regarding double certificates are frequently found. The owner usually report it to Administrative Court to obtain justice. It spporoaches the problems by analyzing the ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 381/k/tun/2017. It is also supported by outcome from interview with the Land Agency of Medan, section v public case. The results of the research discovers that practically, the freehold title certificate registrateion has been regulated and issued in accordance with the regulation, yet the ruling of the administrative court annuls one of the certificate that has to be done by the land office of Medan. It is suggested that the land office of Medan correct the bookkeeping system of certificate issuance and other steps required to issue a certificate, so that the society will trust and feel secure to register their land and that there will be not any double certificates.Keywords: Double Certificate, Annulment of Double Certificate I.
ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN KETERANGAN DALAM AKTA OTENTIK (STUDIKASUS ATAS PUTUSAN NOMOR 1099/K/PID.B/2010) KARTIKA PUTRI RIANDA SIREGAR
PREMISE LAW JURNAL Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.872 KB)

Abstract

DOSEN PEMBIMBING:1. Syafruddin Kalo2. Budiman Ginting3. Sutiarnoto Kehadiran jabatan notaris dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan lsngdung oleh para pihak yang menghadap. Namun demikian, notaris dalam menjalankan tugasnya tidak jarang dipanggil oleh aparat hukum negara sebagai tersangka sehubungan dengan akta otentik yang dibuatnya.Sehingga dipandang perlu untuk mengetahui analis yuridis tentang notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan keterangan dalam akta otentik.Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Nilai kesempurnaan itu didukung oleh akta notaris. Notaris yang menjalankan tugasnya tidak menjamin yang dikatakan oleh penghaap adalah benar.Berdasarkan uraian ini permasalahan yang diangkat adalah pertama, bagaimana aspek hukum pidana atas akta otentik yang memuat keterangan palsu, kedua bagaimana perbuatan notaris dapat dikategorikan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan bagaimana pertimbangan hukum hakim atas keterangan palsu dalam akta otentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/k/pid/2010.Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bersifat perskriptif. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan diperundang-undangan tentang di bidang tindak pidana pemalsuan keterangan yang dilakukan oleh notaris, buku-buku dan artikel yang mempunyai korelasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aspek hukum pidana atas akta otentik yang memuat keterangan palsu meliputi tindak pidana pemalsuan keterangan dalam akta otentik seperti yang tertera pada Pasal 266 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pemalsuan keterangan dalam akta otentik dan ancaman hukuman bagi notaris yang memuat keterangan palsu dalam akta otentik. Perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik meliputi kategori delik dalam menempatkan keterangan palsu, identifikasi kepalsuan akta dan akibat hukum pemalsuan keterangan dalam akta otentik. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan unsur-unsur dalam ketentuan pasal terpenuhi yaitu turut serta melakukan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan penerapan sanksi pidana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099/k/pid/b/2010. Berdasarkan hal ini maka pemerintah perlu merevisi berupa penambahan ketentuan pasal di dalam UUJN yang mengatur khusus tentang tindak pidana pemalsuan keterangan dalam akta otentik ini dan diperlukan ketentuan yang mengatur jelas tentang kedudukan notaris setelah melakukan tindak pidana dan perlu adanya tambahan pengetahuan dan pemahaman terhadap notaris tentang penerapan sanksi pidana oleh notarisKata kunci: Akta Otentik, Notaris, Pemalsuan, Tindak pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBELI DALAM LELANG SEBAGAI BARANG SITAAN YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA NURLIANI NURLIANI
PREMISE LAW JURNAL Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOSEN PEMBIMBING:1. Budiman Ginting2. Sutiarnoto3. T. Keizerina Devi A According to executorial title, the receiver of fiduciary can directly execute the collateral through public auction without going to the court. Auction has advantage compared to other kind of sale, namely fair, quick and safe; and it achieves the highest price and provides legal certainty. This is a normative juridical research. It is a legal research that uses secondary data; started with the analysis of legal problems from either books or laws. The legal protection for the third party is obtained by filing a lawsuit first. The other legal efforts are by submitting objection to the auction office and leasing company; and filing a claim for indemnity for the money that has been paid to buy the auction object.Keywords: Legal Protection, Auction, Confiscated Goods, Fiduciary
SENGKETA PENGUASAAN TANAH MILIK YANG DIDAFTARKAN HAK GUNA BANGUNAN OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 480/K/TUN/2012) POCUT MEUTIA AZHARI
PREMISE LAW JURNAL Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.241 KB)

Abstract

DOSEN PEMBIMBING:1. Muhd Yamin2. Syafruddin Kalo3.. Hasim Purba Pada dasarnya tanah mempunyai arti yang sangat penting oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia bergantung pada keberadaan atas tanah. Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula kebutuhan dan kepentingan manusia akan tanah, keinginan untuk memiliki tanah semakin tinggi dan semakin tinggi pula permasalahan di bidang pertanahan. Salah satu contoh sengketa tanah yang banyak terjadi adalah sengketa penguasaan tanah yang terjadi karena dasar pendudukannya yang tidak jelas. Seperti kasus Ida Farida melawan PT Pakuan Sawangan Golf. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana kekuatan hukum bukti perolehan hak atas tanah dengan dasar SK Kinag Nomor 205 DN III 1954-1964, bagaimana kedudukan hukum terhadap tanah yang memiliki dua bukti perolehan hak atas tanah dalam sengketa Ida Farida dan PT. Pakuan Sawangan Golf, serta bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 480/K/TUN/2012 apabila ditinjau dari aspek hukum tanah nasional dan aspek keadilan.
ANALISIS YURIDIS ATAS HASIL LELANG YANG TIDAK MENCUKUPI NILAI KREDIT (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK CABANG ISKANDAR MUDA & KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG) RIA JULIANA SIREGAR
PREMISE LAW JURNAL Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOSEN PEMBIMBING:1. Budiman Ginting2. Muhammad Yamin3. Sutiarnoto Law has strategic and dominant position in society, state, and nation. In a constitutional state, the government guarantees law enforcement and its goal. The same is true to social life in which humans need financial aid for their daily needs or for their business capital. It can be obtained from the banks or from other financial institutions; it is called credit.Keywords: Proceeds of Auction, KPKNL, Credit Value
ANALISIS YURIDIS TERBITNYA SERTIPIKAT HAK MILIK PADA TANAH GARAPAN YANG MASIH BERSTATUS HAK GUNA USAHA ( STUDI PADA PTPN III MEMBANG MUDA KABUPATEN LABUHAN BATU ) RIRIN RISMAULI
PREMISE LAW JURNAL Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOSEN PEMBIMBING:1. Muhammad Yamin2. Syafruddin Kalo3. Hasim Purba PTPN III Membang Muda has been registered as the holder of HGU (leasehold) since December 23, 2005, based on the Directive of the Head of BPN (National Land Agency) No. 119/HGU/BPN/2005, and it will last until December 23, 2005, and it will be possibly renewed for 25 years. The problem is that a SHM (debenture) of the same land location in the name of HSN was issued by the Land Office on April, 2012. The research problems are how about the validity of registering HGU by PTPN III Membang Muda, how about the settlement of dispute attempted by PTPN III Membang Muda on the issuance of SHM on the HGU land of PTPN III Membang Muda, and how about the legal certainty on the issuance of SHM on the land located in PTPN III Membang Muda.Keywords : Land Registration, Debenture, Leasehold
PEMBATALAN AKTA HIBAH ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.425/PDT.G/2012/PN.MDN) DIAN PADENA HARAHAP
PREMISE LAW JURNAL Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.357 KB)

Abstract

DOSEN PEMBIMBING:1. Sunarmi2. Saidin3. T. Keizerina Devi A The results of the research showed that the grant sourced from joint without spouse’s approval is an act against positive law. Grant provision must not violate the subjective rights of both parties. The annulment of the deed of such grant is also an object imperfection because it does not fully belong to the grant provider it is an object of dispute over joint property. It is proven by the ruling handed down by the Judges who annul the grant deed made by Defendant II against the grant provided by Defendant I to Defendant II that has violated the provisions in article 1320 of the Civil Code, particularly related to a cause in which there was not any reason that can be explained of providing the grant, and related to halal cause that can be explained that it has violated the Plaintiff as the legal wife of Defendant I as she has the right over their joint property.Keywords: Joint Property, Grant and Annulment of Grant Certificate 
ANALISIS YURIDIS ATAS PENERAPAN PASAL 16 AYAT (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS PINTA PURNAMASARI SIREGAR
PREMISE LAW JURNAL Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.249 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1.  Prof. DR. Budiman Ginting, SH, MHum2.  Prof. DR. Saidin, SH, MHum3.  DR. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHumNotaris wajib melakukan pembacaan akta yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan jika Notaris tidak melakukan pembacaan akta, Notaris wajib melakukan segala ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 ayat (7). Dalam masyarakat sudah menjadi rahasia umum seringnya ditemukan akta tidak dibacakan oleh Notaris atau Notaris tidak melakukan segala ketentuan persyaratan jika akta tidak dibacakan. Maka dari itu, perlu mengetahui mengapa pentingnya Pasal 16 ayat (7), lalu apabila terjadi pelanggaran bagaimana tanggung jawab Notaris, dan bagaimana akibat hukumnya jika Notaris melakukan pelanggaran tersebut.Kata Kunci : Akta, Kewajiban, Notaris, Tanggung jawab

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 (2019): VOLUME 18 TAHUN 2019 Vol 17 (2019): VOLUME 17 TAHUN 2019 Vol 16 (2019): VOLUME 16 TAHUN 2019 Vol 15 (2019): VOLUME 15 TAHUN 2019 Vol 14 (2019): VOLUME 14 TAHUN 2019 Vol 13 (2019): VOLUME 13 TAHUN 2019 Vol 12 (2019): VOLUME 12 TAHUN 2019 Vol 11 (2019): VOLUME 11 TAHUN 2019 Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019 Vol 9 (2019): VOLUME 9 TAHUN 2019 Vol 8 (2019): VOLUME 8 TAHUN 2019 Vol 7 (2019): VOLUME 7 TAHUN 2019 Vol 6 (2019): VOLUME 6 TAHUN 2019 Vol 5 (2019): VOLUME 5 TAHUN 2019 Vol 4 (2019): VOLUME 4 TAHUN 2019 Vol 3 (2019): VOLUME 3 TAHUN 2019 Vol 2 (2019): VOLUME 2 TAHUN 2019 Vol 1 (2019): VOLUME 1 TAHUN 2019 Vol 17 (2018): VOLUME 17 TAHUN 2018 Vol 16 (2018): VOLUME 16 TAHUN 2018 Vol 15 (2018): VOLUME 15 TAHUN 2018 Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018 Vol 13 (2018): VOLUME 13 TAHUN 2018 Vol 12 (2018): VOLUME 12 TAHUN 2018 Vol 11 (2018): VOLUME 11 TAHUN 2018 Vol 10 (2018): VOLUME 10 TAHUN 2018 Vol 9 (2018): VOLUME 9 TAHUN 2018 Vol 8 (2018): VOLUME 8 TAHUN 2018 Vol 7 (2018): VOLUME 7 TAHUN 2018 Vol 6 (2018): VOLUME 6 TAHUN 2018 Vol 5 (2018): VOLUME 5 TAHUN 2018 Vol 4 (2018): VOLUME 4 TAHUN 2018 Vol 3 (2018): VOLUME 3 TAHUN 2018 Vol 2 (2018): VOLUME 2 TAHUN 2018 Vol 1 (2018): VOLUME 1 TAHUN 2018 Vol 24 (2017): VOLUME 24 TAHUN 2017 Vol 23 (2017): VOLUME 23 TAHUN 2017 Vol 22 (2017): VOLUME 22 TAHUN 2017 Vol 21 (2017): VOLUME 21 TAHUN 2017 Vol 20 (2017): VOLUME 20 TAHUN 2017 Vol 19 (2017): VOLUME 19 TAHUN 2017 Vol 18 (2017): VOLUME 18 TAHUN 2017 Vol 17 (2017): VOLUME 17 TAHUN 2017 Vol 16 (2017): VOLUME 16 TAHUN 2017 Vol 15 (2017): VOLUME 15 TAHUN 2017 Vol 14 (2017): VOLUME XIV TAHUN 2017 Vol 13 (2017): Volume XIII Tahun 2017 Vol 12 (2017): VOLUME XII TAHUN 2017 Vol 11 (2017): Volume XI Tahun 2017 Vol 10 (2017): VOLUME X TAHUN 2017 Vol 9 (2017): vol IX Tahun 2017 Vol 8 (2017): Volume VIII Tahun 2017 Vol 7 (2017): Volume VII Tahun 2017 Vol 6 (2017): VOLUME VI TAHUN 2017 Vol 5 (2017): VOLUME V TAHUN 2017 Vol 4 (2017): VOLUME IV TAHUN 2017 Vol 3 (2017): VOLUME III TAHUN 2017 Vol 2 (2017): VOLUME II TAHUN 2017 Vol 1 (2017): VOLUME I TAHUN 2017 Vol 21 (2016): VOLUME XXI TAHUN 2016 Vol 20 (2016): VOLUME XX TAHUN 2016 Vol 19 (2016): VOLUME XIX TAHUN 2016 Vol 18 (2016): VOLUME XVIII TAHUN 2016 Vol 17 (2016): VOLUME XVII TAHUN 2016 Vol 16 (2016): VOLUME XVI TAHUN 2016 Vol 15 (2016): VOLUME XV TAHUN 2016 Vol 14 (2016): VOLUME XIV TAHUN 2016 Vol 13 (2016): VOLUME XIII TAHUN 2016 Vol 12 (2016): VOLUME XII TAHUN 2016 Vol 11 (2016): VOLUME XI TAHUN 2016 Vol 10 (2016): VOLUME X TAHUN 2016 Vol 9 (2016): VOLUME IX TAHUN 2016 Vol 8 (2016): VOLUME VIII TAHUN 2016 Vol 7 (2016): VOLUME VII TAHUN 2016 Vol 6 (2016): VOLUME VI TAHUN 2016 Vol 5 (2016): Volume V Tahun 2016 Vol 4 (2016): Volume IV Tahun 2016 Vol 3 (2016): Volume III Tahun 2016 Vol 2 (2016): Volume II Tahun 2016 Vol 1 (2016): Volume I Tahun 2016 Vol 14 (2015): Volume XIV Tahun 2015 Vol 13 (2015): Volume XIII Tahun 2015 Vol 12 (2015): Volume XII Tahun 2015 Vol 11 (2015): Volume XI Tahun 2015 Vol 9 (2015): Volume IX Tahun 2015 Vol 8 (2015): Volume VIII Tahun 2015 Vol 7 (2015): Volume VII Tahun 2015 Vol 6 (2015): Volume VI Tahun 2015 Vol 5 (2015): Volume V Tahun 2015 Vol 4 (2015): Volume IV Tahun 2015 Vol 3 (2015): Volume III Tahun 2015 Vol 2 (2015): Volume II Tahun 2015 Vol 1 (2015): Volume I Tahun 2015 Vol 10 (2015) Vol 4: Volume 4 (2014) : Volume IV Tahun 2014 Vol 3 (2014): Volume III Tahun 2014 Vol 2 (2014) Vol 1: Volume I Tahun 2014 Vol 1, No 2 (2013): Volume II Tahun 2013 Vol 3: Volume III tahun 2013 Vol 1 (2013) More Issue