cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2007)" : 7 Documents clear
Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia Suhady, Idup
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.408

Abstract

Penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan di Indonesia sebagai suatu topik bahasan ditilik dari berbagai fokus memiliki dimensi cukup luas baik dari segi kurun waktu, juga sangat panjang perjalanan historisnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang terbatas ini dan dalam kaitannya dengan tema tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan di Daerah, Upaya Perwujudan Good Local Governance, akan dibatasi uraiannya, terutama mengenai hal-hal yang dipandang penting dan itu pun secara garis besarnya.
Formulasi Hubungan Kepemimpinan Birokrasi Dalam Percepatan Kinerja Pelaynan Publik Setiawan, Danny
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.405

Abstract

Tuntutan globalisasi mensyaratkan perubahan di segala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Sejalan dengan itu sistem manajemen seyogyanya berubah menyesuaikan dengan tujuan reformasi dan tuntutan globalisasi, dimana polapola manajemen tradisional diganti dengan pola modern yang demokratis. Perubahan tersebut tentunya menuntut perubahan manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan di bidang pemerintahan, telah melahirkan agenda dan kesepakatan nasional untuk membenahi tatanan penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam ketetapan MPR dan undang-undang pemerintahan daerah, yang merombak secara mendasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan fundamental ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan operasional pemerintahan yang lebih efisien dan kebijakan yang lebih efektif.
Perkembangan Reformasi Birokrasi /Transformasi Birokrasi Di Indonesia (pendekatan Berpikir Serba Sistem) Natakusumah, Purnaman
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.410

Abstract

Istilah reformasi populer setelah berakhir pemerintahan Presiden Soeharto (pemerintahan Orde Baru/ORBA). Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami krisis multi dimensi sebagai akibat dari krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara. Krisis multi dimensi ini membuka peluang timbulnya gerakan massa yang telah lama menuntut agar pemerintahan Orde Baru yang dianggap sangat otoriter dan represif serta penuh dengan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) segera diganti dengan pemerintahan baru yang demokratis, bersih dari KKN dan mampu menanggulangi krisis multi dimensi, yang dikenal dengan Orde Reformasi.
Arah Dan Strategi Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Rangka Efektivitas Pembangunan Dan Terwujudnya Good Governance Taufik Effendi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.403

Abstract

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) adalah upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dilakukan melalui pembinaan, penertiban, penyempurnaan, dan perbaikan serta pengawasan dan pengendalian, agar tercapai efesiensi, efektifitas, dan produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi kementerian PAN, maka hal tersebut terkait dengan aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tatalksana, akuntabilitas dan pelayanan publik
Reformasi Birokrasi Dengan Membangun Organizational Learning Sebagai Kiat Reengineering Prilaku Birokrasi Dalam Rangka Antisipasi Dinamika Lingkungan Deddy Mulyadi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.406

Abstract

Mengamati kinerja birokrasi pemerintah sejak bergulirnya era reformasi sepuluh tahun silam, tampaknya cukup sudah rentang waktu untuk mentolerir sikap dan perilaku birokrasi pemerintah yang tidak kondusif. Kini saatnya membangun desain besar tata kelola perilaku birokrasi pemerintah secara menyeluruh dan terpadu. Tentu hal ini tidak berlebihan, karena merupakan sebuah tuntutan mutlak untuk mengarahkan perilaku birokrasi pemerintah pada kinerja tinggi sebagaimana tuntutan masyarakat, stakholders, dan tujuan negara
Formulasi Hubungan Birokrasi Pemerintah Dengan Partau Politik Dalam Konteks Good Local Governance Ashari, Edy Topo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.407

Abstract

Membicarakan hubungan birokrasi dengan partai politik dalam konteks mewujudkan good governance baik secara nasional maupun lokal (daerah), tidak terlepas dari tujuan perjuangan rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Formulasi apapun mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sistem politik dan pelaksanaan desentralisasi harus tetap bermuara pada tujuan ideal tersebut, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan rambu-rambu seperti itu, maka wacana mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, serta sistem politik di Indonesia, tetap dalam kerangka dasar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Reformasi Birokrasi Dalam Rangka MewujudkanGood Governance Di Indonesia Sunarno, Sunarno
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.404

Abstract

Reformasi birokrasi telah dikenal luas di Indonesia baik dalam tataran konsep maupun praktis. Istilah reformasi birokrasi dikenal dengan sebutan reformasi administrasi negara yaitu sebuah terminologi yang mencakup domain politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya hingga pertahanan dan keamanan; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan menurut Awaloeddin Djamin (1999), reformasi sektor publik di Indonesia sudah dilakukan sejak awal perjalanan Republik Indonesia. Reformasi sektor publik di Indonesia menurut Awaloedin Djamin (1999) dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu pada tahun 1966 yang disebut sebagai overall administrative reform tahap pertama dan kemudian tahun 1999 disebutnya sebagai overall administrative reform tahap kedua. Oleh karena itu sesungguhnya di Indonesia, reformasi birokrasi bukanlah fenomena baru. Namun demikian hingga tahun 2006 ini “reformasi birokrasi” masih tetap menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2007 2007


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue