cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2003)" : 6 Documents clear
Pokok-pokok Implementasi Berbagai Konsep Manajemen Pemberdayaan, Organisasi dan Kepemimpinan Masa Depan Bagi Organisasi Publik (Supra Struktur Politik) Dan Bagi Organisasi Sosial Lainnya (Infrastruktur Politik)n(Bagian I) Ibrahim, Amin
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i1.536

Abstract

Berbagai konsep manajemen-organisasi dan kepemimpinan kontemporer yang telah berhasil baik di berbagai negara, mestinya dapat juga diterapkan di Indonesia asalkan disesuaikan dengan kondisi yang ada dan diterapkan secara bertahap. Serangkaian penelitian terhadap Pemerintah Daerah (kasus kota bekasi) kiranya dapat melahirkan sejumlah konsep pemberdayaan bagi peningkatan kinerja supra struktur politik terutama birokrasi.
Peningkatan Profesionalisme Aparatur dalam Pengembangan Strategi Pelayanan Prima Melalui Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i1.538

Abstract

Kepuasan masyarakat pelanggan dapat dicapai apabila aparatur pemerintah mengerti, menghayati serta berkeinginan untuk melaksanakan pelayanan prima. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu diupayakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, keahlian serta sikap dapat lebih berkualitas.
Implementasi, Permasalahan dan Strategi Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Suryanto, Suryanto
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i1.539

Abstract

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai implikasi sperti:keracunan peraturan perundangan (termasuk Perda dan Keputusan Kepala Daerah), ketidak jelasan arah kebijakan (penataan kewenangan, personil), penerimaan daerah yang msih mengandalkan DAU, disharmoni hubungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, disharmoni hbungan legislatif dengan eksekutif, demokratisasi yang tidak sehat (ketidakpercayaan masyarakat ke DPRD bermuara pada pengerahan massa).
Beban Baru Masyarakat Dayat Hidayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2003)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i1.534

Abstract

Belum lagi pulih dengan badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia, masyarakat kini diberi tambahan beban baru melalui kenaikan beberapa harga kebutuhan mereka. Pada penghujung tahun 2002 pemerintah menaikkan tarif angkutan bus ekonomi dan elpiji telah lebih dulu naik. Selanjutnya pada awal tahun 2003 ini kenaikan tarif telepon, listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tentu saja beberapa kenaikan ini disambut oleh masyarakat dengan berbagai kekecewaan dan protes keras
Mengukur Pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dengan Ukuran Reinvwnting Government dan Governance Diharma, Diharma
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2003)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i1.537

Abstract

Menjalankan manajemen Pemerintah Daerah yang unsur utamanya menggunakan wewenag harus berorientasi kepada pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
LAKIP Sebagai Mata Rantai Akhir Akuntabilitas Manajemen Kartiwa, Asep
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i1.535

Abstract

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah Daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada Pemerintah Atasan (Pemerintah Pusat), akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk horizontal accountability sesuai dengan tujuan reformasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2003 2003


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue