cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal of International Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2020)" : 12 Documents clear
ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEKEBALAN DIPLOMATIK KANTOR KEDIAMAN DAN TEMPAT KEDIAMAN (STUDI KASUS : JAMAL KASHOGGI PADA KONSULAT JENDERAL ARAB SAUDI DI TURKI) Akbar Hamdani Rambe; Chairul Bariah; Jelly Leviza
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (747.379 KB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEKEBALAN DIPLOMATIK KANTOR KEDIAMAN DAN TEMPAT KEDIAMAN (STUDI KASUS : JAMAL KASHOGGI PADA KONSULAT JENDERAL ARAB SAUDI DI TURKI) Akbar Hamdani Rambe* Dr. Chairul Badriah S.H., M.Hum.** Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum.***   Tata cara pengangkatan dan kewenangan pejabat diplomatik menurut hukum internasional dapat dilihat dari aturan-aturan yang dimuat dalam pasal-pasal Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, sebagaimana negara yang telah melakukan ratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang tercantum dalam konvensi tersebut, namun masih ada negara-negara yang tidak menhiraukanya, Kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki salah satunya yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tata cara pengangkatan dan kewenangan pejabat diplomatik menurut hukum internasional, Bagaimana bentuk pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dan Bagaimana kekebalan diplomatik kantor dan tempat kediaman dalam kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki berdasarkan hukum internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kekebalan diplomatik kantor dan tempat kediaman dalam kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki berdasarkan hukum internasional adalah tidak dapat diganggu gugat oleh seluruh alat kekuasaan negara penerima, dengan pengecualian dengan istilah extreme emergency yang tertulis di dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 dan tindakan Pemerintah Turki melakukan penyelidikan di dalam gedung Konsulat jenderal Arab Saudi sudah tepat, walaupun tidak sesuai dengan fungsi gedung diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961. Kata Kunci : Hukum Diplomatik, Pengangkatan dan Kewenangan, Konvensi Wina 1961. Kata Kunci: Hukum Diplomatik, Pelanggaran Hukum Diplomatik, Pejabat Diplomatik *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEKEBALAN DIPLOMATIK KANTOR KEDIAMAN DAN TEMPAT KEDIAMAN (STUDI KASUS : JAMAL KASHOGGI PADA KONSULAT JENDERAL ARAB SAUDI DI TURKI) Rambe, Akbar Hamdani; Bariah, Chairul; Leviza, Jelly
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (747.379 KB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TENTANG KEKEBALAN DIPLOMATIK KANTOR KEDIAMAN DAN TEMPAT KEDIAMAN (STUDI KASUS : JAMAL KASHOGGI PADA KONSULAT JENDERAL ARAB SAUDI DI TURKI) Akbar Hamdani Rambe* Dr. Chairul Badriah S.H., M.Hum.** Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum.***   Tata cara pengangkatan dan kewenangan pejabat diplomatik menurut hukum internasional dapat dilihat dari aturan-aturan yang dimuat dalam pasal-pasal Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, sebagaimana negara yang telah melakukan ratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang tercantum dalam konvensi tersebut, namun masih ada negara-negara yang tidak menhiraukanya, Kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki salah satunya yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tata cara pengangkatan dan kewenangan pejabat diplomatik menurut hukum internasional, Bagaimana bentuk pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dan Bagaimana kekebalan diplomatik kantor dan tempat kediaman dalam kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki berdasarkan hukum internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kekebalan diplomatik kantor dan tempat kediaman dalam kasus Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki berdasarkan hukum internasional adalah tidak dapat diganggu gugat oleh seluruh alat kekuasaan negara penerima, dengan pengecualian dengan istilah extreme emergency yang tertulis di dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 dan tindakan Pemerintah Turki melakukan penyelidikan di dalam gedung Konsulat jenderal Arab Saudi sudah tepat, walaupun tidak sesuai dengan fungsi gedung diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961. Kata Kunci : Hukum Diplomatik, Pengangkatan dan Kewenangan, Konvensi Wina 1961. Kata Kunci: Hukum Diplomatik, Pelanggaran Hukum Diplomatik, Pejabat Diplomatik *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
PERANAN PROTOKOL MONTREAL 1987 DALAM MENANGGULANGI EFEK RUMAH KACA DI INDONESIA Tania Yosefin Agustina Silalahi; Sutiarnoto Sutiarnoto; Suhaidi Suhaidi
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.207 KB)

Abstract

ABSTRACT Tania Yosefin Agustina Silalahi * Dr. Sutiarnoto, SH. M.Hum ** Prof. Dr. Suhaidi, SH. M.H *** The international community for the first time raised the agenda in international relations which was marked by the holding of the United Nations (UN) convention in 1972 in Stock Holm, Sweden as an early milestone in saving the environment globally. The Montrea Protocol Convention; 1987 was formed due to the industrial revolution that occurred on a large scale, especially in European countries. In its agreement the Montreal Protocol has been revised 7 times, including in 1990 in London, 1991 in Nairobi, 1992 in Copenhagen, 1993 in Bangkok, 1995 in Vienna, 1997 in Montreal and 1999 in Beijing. It is believed by the international community that layers of ozone are expected to recover by 2050. Some of the ozone-depleting substances controlled by this agreement include CFC (Cholorofluorocarbon), Hallon, Tetrachlorite, Methyl Chlorofome, Hydro, Cholorofluorocarbon (HFC) and Methyl Bromide. The aim of this agreement is to realize that emissions worldwide can significantly deplete and reduce the ozone layer which impacts on human health and the environment, determined to protect the ozone layer by taking precautions to control global emissions. This agreement has been ratified by the Republic of Indonesia since 1992 with Presidential Decree No. 23 of 1992. In this case the Montreal protocol is one of the agreements responsible for the recovery of the ozone layer. This research is a normative legal research. To obtain accurate and in-depth data as desired by referring to the nature of the assessment developed in this research, data collection techniques are used through literature study where the data is collected through books, journals or writings or scientific articles. The results of this study indicate that around the 1970s environmental issues were considered and for the first time were raised as an agenda in international relations which was marked by the convening of the United Nations Conference (UN) in 1972 in Stockholm Sweden which was the first milestone in saving the environment globally. The 1987 Montreal Protocol has been revised seven times and has been ratified by 196 countries. The position of the 1987 Montreal Protocol in this agreement was made as a bulwark in controlling ozone depleting substances and replacing them with safer materials. This agreement is designed to implement climate change which aims to stabilize the concentration of greenhouse gases that are expected to tackle the greenhouse effect in preventing, depletion of the ozone layer which is expected to be better. Indonesian prospects after implementing the Montreal 1987 Protocol will bring many opportunities for Indonesia, in terms of environment, the ozone layer will increasingly recover and the side effects of ozone layer depletion such as UV-B rays will be reduced, not only in terms of the environment, good prospects will arise in terms of the economy where local companies switch to environmentally friendly technology or green industry will be more many innovations to be able to compete in the market Keywords: Ozone, Greenhouse Effect and Ozone Layer Depletion * University of North Sumatra University Faculty of Law students ** First Advisor of the Faculty of Law, University of North Sumatra *** Supervisor II of the Faculty of Law, University of North Sumatra
PERANAN PROTOKOL MONTREAL 1987 DALAM MENANGGULANGI EFEK RUMAH KACA DI INDONESIA Silalahi, Tania Yosefin Agustina; Sutiarnoto, Sutiarnoto; Suhaidi, Suhaidi
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.207 KB)

Abstract

ABSTRACT Tania Yosefin Agustina Silalahi * Dr. Sutiarnoto, SH. M.Hum ** Prof. Dr. Suhaidi, SH. M.H *** The international community for the first time raised the agenda in international relations which was marked by the holding of the United Nations (UN) convention in 1972 in Stock Holm, Sweden as an early milestone in saving the environment globally. The Montrea Protocol Convention; 1987 was formed due to the industrial revolution that occurred on a large scale, especially in European countries. In its agreement the Montreal Protocol has been revised 7 times, including in 1990 in London, 1991 in Nairobi, 1992 in Copenhagen, 1993 in Bangkok, 1995 in Vienna, 1997 in Montreal and 1999 in Beijing. It is believed by the international community that layers of ozone are expected to recover by 2050. Some of the ozone-depleting substances controlled by this agreement include CFC (Cholorofluorocarbon), Hallon, Tetrachlorite, Methyl Chlorofome, Hydro, Cholorofluorocarbon (HFC) and Methyl Bromide. The aim of this agreement is to realize that emissions worldwide can significantly deplete and reduce the ozone layer which impacts on human health and the environment, determined to protect the ozone layer by taking precautions to control global emissions. This agreement has been ratified by the Republic of Indonesia since 1992 with Presidential Decree No. 23 of 1992. In this case the Montreal protocol is one of the agreements responsible for the recovery of the ozone layer. This research is a normative legal research. To obtain accurate and in-depth data as desired by referring to the nature of the assessment developed in this research, data collection techniques are used through literature study where the data is collected through books, journals or writings or scientific articles. The results of this study indicate that around the 1970s environmental issues were considered and for the first time were raised as an agenda in international relations which was marked by the convening of the United Nations Conference (UN) in 1972 in Stockholm Sweden which was the first milestone in saving the environment globally. The 1987 Montreal Protocol has been revised seven times and has been ratified by 196 countries. The position of the 1987 Montreal Protocol in this agreement was made as a bulwark in controlling ozone depleting substances and replacing them with safer materials. This agreement is designed to implement climate change which aims to stabilize the concentration of greenhouse gases that are expected to tackle the greenhouse effect in preventing, depletion of the ozone layer which is expected to be better. Indonesian prospects after implementing the Montreal 1987 Protocol will bring many opportunities for Indonesia, in terms of environment, the ozone layer will increasingly recover and the side effects of ozone layer depletion such as UV-B rays will be reduced, not only in terms of the environment, good prospects will arise in terms of the economy where local companies switch to environmentally friendly technology or green industry will be more many innovations to be able to compete in the market Keywords: Ozone, Greenhouse Effect and Ozone Layer Depletion * University of North Sumatra University Faculty of Law students ** First Advisor of the Faculty of Law, University of North Sumatra *** Supervisor II of the Faculty of Law, University of North Sumatra
PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI Ladyta Tahany Reformita Marpaung; Ningrum Natasya Sirait; Mahmul Siregar
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.2 KB)

Abstract

PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI Ladyta Tahany Reformita Marpaung ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam membantu pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNICEF terhadap pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengan Indonesia pasca gempa bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan UNICEF sebagai organisasi internasional menurut hukum internasional, bagaimana perkembangan UNICEF di Indonesia, dan bagaimana peran UNICEF terhadap pemulihan kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan UNICEF adalah sebagai subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional dibawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yaitu bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan UNICEF di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukan dengan kerjasama yang terus dilakukan UNICEF dengan Indonesia selama lebih dari enam puluh tahun sampai saat ini. Pasca gempa bumi di Sulawesi Tengah Indonesia pendidikan disana menjadi terbengkalai karena banyaknya sekolah yang rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi pemulihan pendidikan disana, UNICEF dengan cepat dan sigap mengirimkan bantuan berupa tenda darurat dan paket sekolah untuk anak-anak sehingga pendidikan di daerah tersebut dapat berjalan kembali dan pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan UNICEF tersebut.   Kata Kunci: UNICEF, Peran UNICEF, Pendidikan Pasca Gempa Bumi di Sulawesi Tengah
PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI Marpaung, Ladyta Tahany Reformita; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.2 KB)

Abstract

PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI Ladyta Tahany Reformita Marpaung ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam membantu pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNICEF terhadap pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengan Indonesia pasca gempa bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan UNICEF sebagai organisasi internasional menurut hukum internasional, bagaimana perkembangan UNICEF di Indonesia, dan bagaimana peran UNICEF terhadap pemulihan kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan UNICEF adalah sebagai subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional dibawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yaitu bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan UNICEF di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukan dengan kerjasama yang terus dilakukan UNICEF dengan Indonesia selama lebih dari enam puluh tahun sampai saat ini. Pasca gempa bumi di Sulawesi Tengah Indonesia pendidikan disana menjadi terbengkalai karena banyaknya sekolah yang rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi pemulihan pendidikan disana, UNICEF dengan cepat dan sigap mengirimkan bantuan berupa tenda darurat dan paket sekolah untuk anak-anak sehingga pendidikan di daerah tersebut dapat berjalan kembali dan pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan UNICEF tersebut.   Kata Kunci: UNICEF, Peran UNICEF, Pendidikan Pasca Gempa Bumi di Sulawesi Tengah
PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH Ainun Syuhadah Lubis; Ningrum Natasya Sirait; Chairul Bariah
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.182 KB)

Abstract

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH Ainun Syuhadah Lubis ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi rohingya di Aceh. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNHCR terhadap pengungsi rohingya di Aceh pasca terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi di Bangladesh dan Myanmar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang UNHCR, bagaimana prosedur UNHCR dalam penanganan pengungsi rohingya di Aceh, dan bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi rohingya di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang UNHCR adalah organisasi yang berada di bawah naungan PBB. UNHCR difungsikan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pengungsi. Prosedur penanganan pengungsi oleh UNHCR melaluli langkah-langkah Situation Analysis, Programme Planning, Programme Evaluation. Peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh yaitu dengan memberikan fasilitas serta bantuan bagi para pengungsi Rohingya antara lain, membangun pusat-pusat komunitas untuk perempuan berkumpul, menyediakan berbagai barang kebutuhan rumah tangga, menyediakan tempat penampungan serta memberikan fasilitas pendidikan berupa belajar bahasa inggris kepada pengungsi Rohingya tersebut.   Kata Kunci: UNHCR, Pengungsi, Rohingya  
PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH Lubis, Ainun Syuhadah; Sirait, Ningrum Natasya; Bariah, Chairul
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.182 KB)

Abstract

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH Ainun Syuhadah Lubis ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi rohingya di Aceh. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNHCR terhadap pengungsi rohingya di Aceh pasca terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi di Bangladesh dan Myanmar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang UNHCR, bagaimana prosedur UNHCR dalam penanganan pengungsi rohingya di Aceh, dan bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi rohingya di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang UNHCR adalah organisasi yang berada di bawah naungan PBB. UNHCR difungsikan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pengungsi. Prosedur penanganan pengungsi oleh UNHCR melaluli langkah-langkah Situation Analysis, Programme Planning, Programme Evaluation. Peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh yaitu dengan memberikan fasilitas serta bantuan bagi para pengungsi Rohingya antara lain, membangun pusat-pusat komunitas untuk perempuan berkumpul, menyediakan berbagai barang kebutuhan rumah tangga, menyediakan tempat penampungan serta memberikan fasilitas pendidikan berupa belajar bahasa inggris kepada pengungsi Rohingya tersebut.   Kata Kunci: UNHCR, Pengungsi, Rohingya  
PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Vira Dwi Utami; Ningrum Natasya Sirait; Sutiarnoto Sutiarnoto
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.894 KB)

Abstract

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Vira Dwi Utami ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi perdagangan manusia di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia ditinjau dalam hukum nasional Indonesia. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai kejahatan perdagangan manusia yang banyak terjadi di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang harus ditangani. Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik jalur darat maupun jalur laut menyebabkan kejahatan seperti perdagangan manusia terjadi di banyak daerah. Hal ini disebabkan karena pelaku perdagangan manusia tidak mendapat kesulitan atau hambatan untuk masuk dan keluar dari negara tersebut ke satu negara lain untuk melakukan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM merupakan subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional di bawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yang bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan IOM di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia dimulai pada tahun 1979 saat penanganan migran Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang. Namun peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dinilai masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena peran IOM tidak secara langsung mengatasi inti dari masalah perdagangan manusia. IOM hanya bertindak sebagai kemitraan dengan pemerintah Indonesia dengan membantu para korban perdagangan manusia melalui pengembalian para korban, pemulihan dan Pendidikan.   Kata Kunci: IOM, Peran IOM, Perdagangan Manusia
PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Utami, Vira Dwi; Sirait, Ningrum Natasya; Sutiarnoto, Sutiarnoto
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.894 KB)

Abstract

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Vira Dwi Utami ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi perdagangan manusia di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia ditinjau dalam hukum nasional Indonesia. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai kejahatan perdagangan manusia yang banyak terjadi di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang harus ditangani. Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik jalur darat maupun jalur laut menyebabkan kejahatan seperti perdagangan manusia terjadi di banyak daerah. Hal ini disebabkan karena pelaku perdagangan manusia tidak mendapat kesulitan atau hambatan untuk masuk dan keluar dari negara tersebut ke satu negara lain untuk melakukan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM merupakan subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional di bawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yang bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan IOM di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia dimulai pada tahun 1979 saat penanganan migran Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang. Namun peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dinilai masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena peran IOM tidak secara langsung mengatasi inti dari masalah perdagangan manusia. IOM hanya bertindak sebagai kemitraan dengan pemerintah Indonesia dengan membantu para korban perdagangan manusia melalui pengembalian para korban, pemulihan dan Pendidikan.   Kata Kunci: IOM, Peran IOM, Perdagangan Manusia

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 7 (2017) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue