cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lsr@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lsr@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : 28078683     DOI : https://doi.org/10.15294/lsr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review (ISSN Print 2807-8225 ISSN Online 2807-8683) is a double-blind peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang every January and July (bi-annually) every year. This journal contains the results of contemporary legal research related to various aspects of the legal field with a multidisciplinary approach.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2024): January-June, 2024" : 5 Documents clear
Transfer of Land Rights through Exchange Originating from Village Treasury Land Ipok Diva; Aprila Niravita
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 4 No. 1 (2024): January-June, 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v4i1.2111

Abstract

Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2016, it is possible to transfer rights to village treasury land through the transfer of assets by means of exchange. This research aims to find out how the procedure for transferring land rights by means of the transfer of assets through exchange is reviewed based on Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management, as well as what the legal consequences are on the status of land resulting from the transfer of land rights through the transfer of assets by means of exchange. This research uses Normative Juridical research, using qualitative data analysis methods presented descriptively. The research results show that Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2016, the transfer of village assets in the form of land through exchange consists of those for the public interest, not for the public interest and village treasury land other than for the public interest and not for the public interest, where the exchange is for the public interest and not for the public interest. generally have general similarities in procedures The transition requires permission from the Village Government, Regent and Governor with a stipulation through a decree. Meanwhile, the legal consequences for the status of land resulting from the transfer of land rights through the transfer of assets by means of exchange are that the village treasury land that is released will be removed from the village asset inventory list and the applicant can register the land as their ownership with freehold status. Meanwhile, the replacement land will be recorded in the village asset inventory list and will become village treasury land with right-to-use status owned by the village government.
Implementation of Handling Social Impacts for the Reactivation of the Tawang Station-Tanjungemas Harbor Railway Line Ananda Septya Nurullisa; Suhadi Suhadi
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 4 No. 1 (2024): January-June, 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v4i1.7956

Abstract

Tanah merupakan modal dasar yang memiliki peran dan manfaat yang sangat strategis bagi kehidupan manusia. Di dalam melakukan pembangunan nasional di Indonesia ini diperlukan adanya tanah. Namun, ketersediaan tanah saat ini sangat terbatas dan banyak permasalahan lain terkait dengan tanah. Salah satu contohnya adalah penguasaan tanah oleh pihak lain, dimana tanah PT. KAI dengan bukti grondkaartnya dianggap dikuasai oleh masyarakat Kebonharjo. Tanah yang dikuasai tersebut akan digunakan untuk reaktivasi jalur kereta api Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang sehingga dibutuhkannya upaya penyediaan tanah. Permasalahan antara PT. KAI dan masyarakat Kebonharjo yang tidak kunjung selesai ini memerlukan adanya pihak ketiga yaitu Pemerintah Daerah selaku Tim Terpadu untuk menjadi fasilitator dalam menangani tersebut. Upaya penanganan ini membutuhkan mekanisme Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakan atau pemberian uang santunan kepada masyarakat yang menguasai untuk pemindahan masyarakat. Dalam pelaksanannya ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu tahap persiapan, tahap pendataan, tahap penilaian, tahap pemberian santunan, dan tahap pendokumentasian dan pengadministrasian. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejatinya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dan PT. KAI agar dapat terselesaikan dan proyek reaktivasi sebagai proyek pembangunan nasional dapat terlaksana atas dasar kesepakatan. 
The Implementation Of Land Control Was Indicated To Be Neglected By The Study At The Sragen District Land Office Dinda Vellanika Ratno
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 4 No. 1 (2024): January-June, 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v4i1.9166

Abstract

Pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Sragen; 2) mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi, sedangkan analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen yakni diawali dengan masih di tahap dua dari empat tahap, yaitu di tahap evaluai tanah terindikasi terlantar. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen terdapat 10 bidang tanah yang terindikasi terlantar. 2) Kendala dalam pelasanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Sragen yaitu adanya kendalan teknis dan non-teknis. Kendala internal meliputi kurangnya sumber daya dan kewenangan, sedangkan hambatan eksternal terkait dengan koordinasi dengan instansi lain. Simpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam upaya menertibkan 10 bidang tanah yang terindikasi terlantar yang berakhir pada di tahap dua yaitu evaluasi tanah terindikasi terlantar, hasil menunjukan 10 bidang tersebut hanya terindikasi terlantar. 2) Kendala dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen mengalami berbagai kendala yaitu kendala teknis maupun non-teknis. Faktor kendala utama yaitu: subyek hak sulit untuk ditemui dan sering tidak diketahui keberadaanya, kurangnya kepedulian subyek hak terhadap tanah yang dikuasai dan obyek hak atas tanah seringkali digunakan atau dijaminkan.
Increasing The Urgency Of Understanding The Age Of Marriage In Order To Manifest Children's Educational Rights At Ponpes Ar Rosyid Pemalang Dian Latifiani; Neneng Tasu'ah; Anis Widyawati; Yustina Dhian Novita; Seni Ira Maya Rasidah; Rahmawati Melati Sani; Choirul Fuad
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 4 No. 1 (2024): January-June, 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v4i1.9762

Abstract

ABSTRACT. Islamic boarding schools are religious-based educational institutions with a focus on forming children's morals and character as an effort to prevent children from falling into immorality which can obstruck the fulfillment of children's educational rights to the maximum. The problem is that the survey results of the target community (Santri Islamic Boarding School Ar Rosyid) do not yet have an optimal understanding (17 respondents answered incorrectly) regarding marriage regulations as regulated in the Marriage Law, including regarding the minimum age limit for marriage. The target community also does not optimally understand the existence of alternative solutions for children dropping out of school due to child marriage, so that the right to education cannot be obtained optimally. Based on this concern, the author offered an alternative solution in the form of sustainable activities that focused on increasing the urgency of understanding the age of marriage in order to manifest children's educational rights at the Ar Rosyid Pemalang Islamic boarding school. The target achievement is increasing the urgency of understanding the marriage age and educational forum solutions through post tests with higher correct answers than the survey results. The methods used to achieve the objectives of this service program are: (1) Coordination and survey of partner needs (2) legal counseling; and (3) Evaluation. The target audience for this service program are ordinary people who have not optimally understood and analyzed the urgency of understanding the marriage age so that basic education is fulfilled.
Character Education and Poster Making as Efforts to Prevent Bullying at Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Middle School Tegal Vina Durrotul Mukhoyyaroh
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 4 No. 1 (2024): January-June, 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v4i1.12804

Abstract

Bullying yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi fenomena “gunung es”, kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dibanding yang terjadi karena tidak mudah bagi korban untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. SMP Tahfidh Yanbu’ul Qur’an 5 Tegal merupakan salah satu bentuk sekolah yang terintegrasi dengan pondok pesantren sehingga siswa dituntut harus mandiri. Permasalahan yang dihadapi oleh para siswa maupun pihak  sekolah, pertama, bahwa siswa dituntut dapat menyelesaikan apapun yang membuatnya tidak nyaman secara pribadi dan mandiri karena jauh dari orangtua. Kedua, beberapa siswa mengalami kendala dalam mengungkapkan apa yang dirasakannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan yang berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Ketiga, siswa yang masih remaja mengalami degradasi kepercayaan diri dan kebingungan. Sehingga dibutuhkan solusi berupa penguatan psikologi, konsultasi hukum, bimbingan konseling secara terstruktur, dan pembentukan pendidikan karakter bagi siswa. Tujuan pengabdian ini untuk penguatan pendidikan karakter, pendidikan hukum, pendampingan psikologi, dan pengembangan kreativitas bagi siswa. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu dengan mekaksanakan sosialisasi hukum tentang bullying, pemberian pendidikan karakter bagi peserta didik, pendampingan konseling psikologi bagi korban dan pelaku bullying, dan pembuatan poster. Hasil pengabdian diharapkan para siswa SMP Tahfidh Yanbu’ul Qur’an 5 Tegal mulai menyadari dan menghentikan segala bentuk perilaku bullying atau perundungan yang ada di lingkungan sekolah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): January-June, 2026 Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): January-June, 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): July-December, 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): January-June, 2024