cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Kholid
Contact Email
hpi@uinsgd.ac.id
Phone
+6285222207341
Journal Mail Official
hpi@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Bandung, Provinsi Jawa Barat
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Al-jina'i Al-islami
Published by UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : -     EISSN : 30315506     DOI : https://doi.org/10.15575/jaa
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Al Jinai Al Islami (E ISSN 30315506) published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung is a periodic scientific journal with open access that uses the double blind peer review method. This journal offers a national and international academic platform for studies related to Islamic Criminal Law, thought, and reform. The journal is published twice a year, in June and December. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Al Jinai Al Islami Journal. It is expected that authors who submit manuscripts in advance must adhere to the writing guidelines and templates. If the submitted manuscript does not follow the guidelines or uses a different format, it will be rejected by the editorial team before review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)" : 5 Documents clear
Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nurjaman, Umar
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v2i2.781

Abstract

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral dan keadilan sosial. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi tegas, praktik korupsi masih berlangsung secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pemidanaan dalam Pasal 2 dan 3, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dalam hukum pidana Islam, korupsi dalam segala bentuknya, dikategorikan sebagai perbuatan haram yang masuk dalam kategori jarimah ta’zir, dan dimungkinkan pula adanya sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip khiyānah, ghulūl, dan risywah dalam hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Kontribusi penelitian diharapkan memperkuat regulasi sekaligus menanamkan nilai moral Islam dalam strategi pemberantasan korupsi yang lebih adil dan efektif. Kata Kunci: Jinayah, korupsi, pemberantasan   Abstract: Corruption is an extraordinary crime that not only harms state finances, but also damages moral order and social justice. In Indonesia, despite Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 stipulating strict sanctions, corruption continues to occur systematically. This study aims to analyze criminal acts of corruption from the perspective of Islamic criminal law and the Corruption Eradication Law. The study uses a qualitative approach with a juridical-normative method through literature review and descriptive-comparative analysis. The results of the study show inconsistencies in the punishment stipulated in Articles 2 and 3, which cause legal uncertainty. In Islamic criminal law, corruption in all its forms is categorized as a haram act that falls under the category of jarimah ta'zir, and it is also possible that heavier sanctions will be imposed to provide a deterrent effect and maintain social order and justice. The novelty of this study lies in the integration of the principles of khiyānah, ghulūl, and risywah in Islamic law with Indonesian positive law. The contribution of this study is expected to strengthen regulations while instilling Islamic moral values in a more just and effective anti-corruption strategy. Keyword: Crime, corruption, eradication
Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perundungan dalam Dunia Pendidikan Maulana, Wildan; Syamsuri
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v2i2.975

Abstract

Abstrak: Fenomena perundungan di dunia pendidikan Indonesia masih menjadi problem serius, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun cyberbullying. Kasus-kasus yang tercatat oleh KPAI menunjukkan bahwa praktik ini bukan hanya merusak iklim belajar, tetapi juga berdampak pada martabat dan keselamatan jiwa peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan perundungan dalam perspektif fiqh jinayah serta merumuskan bentuk sanksi yang sesuai bagi pelaku, khususnya di lingkungan sekolah dan kampus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode normatif yuridis melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa perundungan dapat dikategorikan sebagai jarimah ta‘zīr yang hukumannya ditentukan penguasa berdasarkan prinsip kemaslahatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi fenomena sosial kontemporer dengan hukum pidana Islam. Kontribusinya adalah menawarkan paradigma hukum religius-humanis untuk pencegahan dan penanganan perundungan di lembaga pendidikan. Kata Kunci:  Fiqh jinayah, pendidikan, perundungan   Abstract: The phenomenon of bullying in Indonesian education remains a serious problem, whether physical, verbal, psychological, or cyberbullying. Cases recorded by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) show that this practice not only damages the learning environment, but also affects the dignity and safety of students. This study aims to analyze the position of bullying from the perspective of fiqh jinayah (Islamic criminal law) and formulate appropriate sanctions for perpetrators, especially in schools and campuses. The research method used is a qualitative approach with a normative-juridical method through a literature study. The results show that bullying can be categorized as a ta‘zīr crime, the punishment for which is determined by the authorities based on the principle of public interest. The novelty of this research lies in the integration of contemporary social phenomena with Islamic criminal law. Its contribution is to offer a religious-humanist legal paradigm for the prevention and handling of bullying in educational institutions. Keyword:  Criminal jurisprudence, education, bullying
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Demonstrasi Mahasiswa Reformasi Dikorupsi Alghifari, Muhammad Junito
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v2i2.1341

Abstract

Abstrak: Fenomena demonstrasi Reformasi Dikorupsi 2019 mencatat eskalasi kekerasan aparat kepolisian yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan pelanggaran hak asasi manusia. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi sanksi atas tindakan represif aparat, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kategori hukum terhadap tindak kekerasan aparat dalam demonstrasi, sekaligus menawarkan kontribusi konseptual bagi pembaruan regulasi penegakan hukum yang lebih adil dan humanis. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan aparat dapat dikualifikasikan sebagai jarimah qishash maupun ta‘zīr, di samping melanggar hukum positif Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif-integratif antara hukum Islam dan hukum nasional. Kontribusinya adalah memperkuat wacana reformasi hukum agar lebih menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keadilan sosial. Kata Kunci: Demonstrasi, kekerasan, kepolisian   Abstract: The 2019 Reformasi Dikorupsi demonstrations saw an escalation in police violence, resulting in deaths, injuries, and human rights violations. This issue raises questions about the legitimacy of sanctions for repressive actions by the authorities, both in positive law and Islamic criminal law. This study aims to examine the legal categories of police violence during demonstrations, while offering conceptual contributions to the renewal of law enforcement regulations that are more just and humane. Using a legal-normative method through a literature review. The results of the study show that the actions of the authorities can be classified as jarimah qishash or ta'zir, in addition to violating Indonesian positive law. The novelty of this study lies in its comparative-integrative approach between Islamic law and national law. Its contribution is to strengthen the discourse on legal reform to place greater emphasis on the protection of life, honor, and social justice. Keyword: Demonstrations, violence, police
Peran Lembaga Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam Tinjauan Fiqh jinayah Mulya, Rahmad Riski
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v2i2.1342

Abstract

Abstrak: Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks karena selain hukum positif, masyarakat juga masih menjunjung tinggi hukum adat. Di Minangkabau, khususnya di Nagari Koto Tuo, hukum adat masih digunakan dalam menyelesaikan kasus perzinaan yang dianggap merusak kehormatan keluarga dan tatanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga hukum adat dalam penyelesaian kasus perzinaan dengan meninjau praktiknya melalui perspektif fiqh jinayah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi literatur yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga hukum adat berperan strategis sebagai penjaga norma sosial melalui musyawarah keluarga dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sanksi adat berupa denda (1 ameh) dan pengasingan (buang tikarang) berfungsi sebagai ta‘zīr untuk menjaga ketertiban dan kehormatan publik. Meski berbeda dari hudūd, mekanisme ini memiliki tujuan serupa, yaitu menjaga kehormatan dan memberi efek jera. Temuan juga menunjukkan efektivitas sanksi adat serta potensi integrasinya dengan prinsip fiqh jinayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan norma hukum adat dan fiqh jinayah sebagai kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih humanis dan aplikatif. Kata Kunci: Jinayah, lembaga hukum adat, perzinaan   Abstract: Indonesia has a complex legal system because, in addition to positive law, the community still upholds customary law. In Minangkabau, particularly in Nagari Koto Tuo, customary law is still used to resolve cases of adultery, which are considered to damage family honor and social order. This study aims to analyze the role of customary law institutions in resolving adultery cases by reviewing their practices through the perspective of fiqh jinayah. The research method uses an empirical juridical approach with qualitative descriptive methods through interviews, observations, and literature studies, which are then analyzed. The results show that customary law institutions play a strategic role as guardians of social norms through family deliberations and the Nagari Customary Council (KAN). Customary sanctions in the form of fines (1 ameh) and exile (buang tikarang) function as ta'zir to maintain public order and honor. Although different from hudud, this mechanism has a similar purpose, namely to maintain honor and provide a deterrent effect. The findings also show the effectiveness of customary sanctions and their potential integration with the principles of fiqh jinayah. The novelty of this research lies in its attempt to integrate customary law norms and fiqh jinayah as a contribution to the development of a more humanistic and applicable law. Keyword: Jinayah, customary law institution, adultery
Sanksi Bagi Mucikari Penyedia Praktik Prostitusi Perspektif Hukum Pidana Islam Mubarok, Mufti
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v2i2.1369

Abstract

Abstrak: Profesi mucikari sebagai penyedia praktik prostitusi merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum positif maupun hukum Islam, karena perannya memfasilitasi perbuatan zina dan mengeksploitasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi bagi mucikari dalam perspektif hukum pidana Islam dengan membandingkannya terhadap ketentuan hukum nasional yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode normatif yuridis yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mucikari dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai pelaku jarimah ta‘zīr yang sanksinya diserahkan pada kebijakan hakim, sementara hukum positif cenderung memberi sanksi ringan yang kurang menimbulkan efek jera. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif Islam dan hukum nasional untuk merumuskan model sanksi yang lebih adil dan efektif. Kontribusi kajian ini diharapkan dapat memperkuat regulasi dan kebijakan hukum dalam menanggulangi praktik prostitusi secara komprehensif. Kata Kunci: Hukum pidana Islam, mucikari, prostitusi   Abstract: The profession of pimping as a provider of prostitution practices is an act that contradicts both positive law and Islamic law, because its role is to facilitate adultery and exploit human beings. This study aims to analyze the sanctions for pimps in the perspective of Islamic criminal law by comparing them with applicable national law provisions. The research method used is a qualitative approach with a normative juridical method analyzed descriptively and analytically. The results show that pimps in Islamic law can be categorized as perpetrators of jarimah ta'zir, whose sanctions are left to the discretion of the judge, while positive law tends to impose light sanctions that are less effective in deterring crime. The novelty of this research lies in the integration of Islamic normative analysis and national law to formulate a more just and effective model of sanctions. The contribution of this study is expected to strengthen legal regulations and policies in comprehensively combating prostitution. Keyword: Islamic criminal law, pimping, prostitution

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June) Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)