cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nada Prima Dirkareshza
Contact Email
nadaprima@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
vanjava@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Van Java Law Journal
Published by Zhata Institut
ISSN : -     EISSN : 30892244     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Van Java Law Journal diinisiasi sebagai jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian hukum, baik kajian empiris maupun normatif, khususnya dalam isu-isu hukum dengan pendekatan multidisiplin terhadap kajian hukum Indonesia. Jangkauan pembacanya termasuk praktisi hukum, penelitia hukum, akademisi hukum, filsuf hukum, kriminolog, antropolog, sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan peminat/ perhati lainnya. Berbagai topik namun tidak terbatas pada, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum dan teknologi, hukum penyelesaian sengketa, hukum hak asasi manusia, hukum internasional, hukum pajak, hukum Islam, hukum adat, hukum bisnis komersial, hukum lingkungan, pendidikan hukum, maritim hukum, hukum perdagangan, dalam kerangka kajian hukum Indonesia. Jurnal ini terbit setiap bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 22 Documents
 1   2   3 
KEABSAHAN KLAUSUL ADAPTIF SEBAGAI MEKANISME PENYESUAIAN ISI KONTRAK DIGITAL SECARA OTOMATIS: PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK Kayana Deeva Canthiqa; Yuni Amanda; Farah Fasya; Nurul Munziyah; Najwa Nabila Aulia
Van Java Law Journal Vol 2 No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i2.219

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi mendasar dalam hukum perjanjian, khususnya melalui kemunculan klausul adaptif dalam kontrak digital. Klausul adaptif merupakan ketentuan kontraktual yang memungkinkan perubahan isi perjanjian secara otomatis berdasarkan parameter atau kondisi yang telah disepakati para pihak sejak awal, tanpa memerlukan renegosiasi manual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul adaptif dapat diakui keabsahannya dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia sepanjang memenuhi keempat syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun prinsip kebebasan berkontrak memberikan landasan bagi para pihak untuk merancang mekanisme perubahan otomatis dalam kontrak, namun penerapannya harus dibatasi oleh asas itikad baik, keseimbangan posisi para pihak, dan transparansi algoritmik. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur klausul adaptif di Indonesia menimbulkan kekosongan norma yang perlu segera diisi melalui pembaruan UU ITE atau pembentukan regulasi kontrak digital yang komprehensif.
PENGATURAN HAK VISITASI ORANG TUA YANG TIDAK MEMILIKI HAK ASUH PASCA PERCERAIAN Sabina Putri Amelia; Taupiqqurahman
Van Java Law Journal Vol 2 No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i2.209

Abstract

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menimbulkan tantangan serius dalam pemenuhan hak anak, khususnya hak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Dalam praktiknya, orang tua pemegang hak asuh kerap membatasi bahkan menghalangi akses anak terhadap orang tua non-asuh. Permasalahan ini diperparah oleh belum adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai hak visitasi dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, maupun Kompilasi Hukum Islam. Ketiga instrumen tersebut hanya mengatur kewajiban umum orang tua tanpa memberikan definisi, standar pelaksanaan, maupun mekanisme eksekusi hak visitasi. Akibatnya, putusan pengadilan terkait hak visitasi sering kali bersifat deklaratif dan tidak efektif. Putusan No. 277/Pdt.G/2012/PA Balikpapan menunjukkan bahwa penghalangan visitasi dapat terjadi tanpa adanya sanksi yang tegas, sehingga hak anak untuk mempertahankan hubungan emosional dengan orang tua non-asuh terabaikan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan pengaturan hak visitasi bersifat struktural dan berdampak langsung pada pelanggaran prinsip kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan model pengaturan hak visitasi yang berlandaskan kepentingan terbaik anak melalui penguatan regulasi, peraturan pelaksana, dan pedoman teknis peradilan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaannya.

Page 3 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 01 (2025): APRIL Vol 2 No 2 (2025): AGUSTUS Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS Vol 1 No 01 (2024): APRIL