cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nada Prima Dirkareshza
Contact Email
nadaprima@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
vanjava@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Van Java Law Journal
Published by Zhata Institut
ISSN : -     EISSN : 30892244     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Van Java Law Journal diinisiasi sebagai jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian hukum, baik kajian empiris maupun normatif, khususnya dalam isu-isu hukum dengan pendekatan multidisiplin terhadap kajian hukum Indonesia. Jangkauan pembacanya termasuk praktisi hukum, penelitia hukum, akademisi hukum, filsuf hukum, kriminolog, antropolog, sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan peminat/ perhati lainnya. Berbagai topik namun tidak terbatas pada, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum dan teknologi, hukum penyelesaian sengketa, hukum hak asasi manusia, hukum internasional, hukum pajak, hukum Islam, hukum adat, hukum bisnis komersial, hukum lingkungan, pendidikan hukum, maritim hukum, hukum perdagangan, dalam kerangka kajian hukum Indonesia. Jurnal ini terbit setiap bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
DINAMIKA SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH DI RUMAH SUSUN KAMPUNG BAYAM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA Febriansyah, Raafid; Syahladin, Firny Ramadina; Syaihuputra, Brian Maulana Muhammad; Dihati, Nayara; Fayza, Zenitri
Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.111

Abstract

Kampung Bayam di Jakarta, yang mayoritas dihuni masyarakat berpenghasilan rendah, menghadapi tantangan berat akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), termasuk kehilangan tempat tinggal. Ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan tanah dan hak hunian menjadi persoalan mendesak yang harus diselesaikan untuk menjamin keadilan bagi warga terdampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Kampung Bayam belum memperoleh kepastian hunian yang dijanjikan setelah penggusuran, terutama karena tarif sewa yang tinggi ditetapkan oleh pengelola, Jakpro, sehingga sulit dijangkau warga. Ketidaksesuaian antara janji pemerintah dan realitas lapangan menunjukkan adanya kesenjangan perlakuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini merekomendasikan pengelolaan rusun diserahkan kepada PWKB agar tarif lebih terjangkau dan sesuai kemampuan warga. Selain itu, diperlukan regulasi pengadaan tanah dengan program ganti rugi berbasis RAP dan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan terkait hunian mereka.
OPTIMALISASI REFORMA AGRARIA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA HUKUM TANAH NASIONAL Khairunia, Syifa Zahrani; Simanjuntak, Rahel Rezky; Putri, Sefrina Linda Adilla; Nathaniella, Angelica; Madhina, Azzahra Cantika
Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi optimalisasi reforma agraria dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dalam kerangka hukum tanah nasional. Dengan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan literatur dan studi kasus, penelitian ini menganalisis bagaimana legalisasi aset dan redistribusi tanah dapat memperbaiki struktur penguasaan tanah di Indonesia. Studi kasus Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Glenmore menunjukkan bahwa implementasi reforma agraria menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala kebijakan, tumpang tindih regulasi, dan konflik kepemilikan tanah. Analisis mendalam dilakukan terhadap literatur terkait untuk memahami hubungan antara reforma agraria, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reforma agraria yang terencana dan berbasis hukum dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan agraria dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
ANALISIS KEBIJAKAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PENGEMBANGAN IBU KOTA NUSANTARA: DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI MASYARAKAT LOKAL Raynee, Rasheesa Ryash; Diksy, Khoirunnisa Putri; Ni'matussa'idah, Zulfa Layla; Azzahrah, Balqis Tsabitah; Kasih, Osihanna Meita
Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.115

Abstract

Hak Guna Bangunan (HGB) ialah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, namun tidak dengan tanahnya dengan batas waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), pada pasal tersebut menjelaskan batasan waktu untuk memiliki hak guna bangunan yang berlaku selama maksimal 30 tahun yang kemudian dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun sehingga total keseluruhan yaitu selama 50 tahun hak kepemilikan atas sebuah bangunan. Namun saat ini terdapat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Pada saat ini ramai berita mengenai kebijakan perihal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Dalam peraturan tersebut yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2) mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) menuai kritik dikalangan masyarakat sebab pada pasal tersebut menjelaskan mengenai jangka waktu hak guna bangunan hingga 160 tahun, yang terbagi dalam 2 (dua) siklus. Peraturan tersebut dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sudah ada sebelumnya. Peraturan tersebut juga dapat merugikan masyarakat lokal yang merasa peraturan tersebut tidak adil bagi mereka. Penelitian ini dibuat guna memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dan mengkaji kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan berbagai sumber untuk dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat di IKN serta menilai dampak dan tantangan yang akan terjadi bagi masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai dampak dan tantangan dalam kebijakan Hak Guna Bangunan yang terdapat dalam IKN.
ANALISIS KONFLIK PULAU REMPANG TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA Rahmawati, Adinda Rizki; Inaaya, Arifa Ishla; Syifa, Fiona Amara; Behestizahra; Fauzyyah, Nabilah Putri
Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.116

Abstract

Konflik hukum agraria merupakan perselisihan yang timbul akibat benturan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan atas tanah. Artikel ini membahas konflik agrarian di Pulau Rempang, terjadi penolakan masyarakat adat atas relokasi tanah mereka akibat Proyek rempang Eco City, Dimana hak katas tanah, dan hak ulayat mereka tidak diakui secara adil. Konflik ini dipicu oleh pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor atau perusahaan tanpa didasari prinsip keadilan sosial yang diatur pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative untuk menganalisis kronologi sengketa, legalitas HGU, dan dampaknya terhadap masyarakat adat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi serta implikasinya. Hasil peelitian ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara status hukum masyarakat ulayat dan pemerintah yang memicu kerusuhan sosial. Artikel ini menekan pentingnya peninjauan ulang status tanah, perlindungan hak ulayat, dan konsultasi publik yang lebih inklusif.
REFORMULASI MASA JABATAN KEPALA DESA: IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM Saputra, Okta
Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.129

Abstract

Reformulasi masa jabatan kepala desa merupakan isu penting dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Dalam kerangka hukum, terdapat dua konsep utama yang perlu dipahami yakni ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum merujuk pada hukum yang berlaku saat ini, sedangkan ius constituendum mengacu pada hukum yang diinginkan atau direncanakan untuk diterapkan di masa depan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memadukan teori hukum dengan peraturan perundang-undangan. Hasil akhir menunjukkan bahwa reformasi masa jabatan kepala desa melalui pendekatan ius constitutum dan ius constituendum menunjukkan dinamika hukum yang kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara ius constitutum memberikan kerangka hukum saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ius constituendum menawarkan visi ke depan untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang lebih adil dan efektif.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.168/PUU-XXI/2023 PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Nurhalizah, Aisyah
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 telah membawa perubahan signifikan dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia, terutama terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan ini menegaskan pentingnya prioritas penggunaan tenaga kerja lokal, pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu, serta peningkatan waktu istirahat bagi pekerja. Selain itu, revisi mengenai pengupahan yang kini mencakup kesejahteraan jangka panjang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi keputusan ini masih ada, dan diperlukan penyesuaian regulasi lebih lanjut oleh DPR dan Presiden untuk memastikan substansi undang-undang sesuai dengan putusan MK. Dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam proses revisi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha secara seimbang. Revisi ini tidak hanya penting untuk perlindungan hak-hak pekerja tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.  
PERAN HUKUM AGRARIA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI INDONESIA Adam, Chelsea Kairadinda; Rahayu, Cantika Tresna; Senandung Vazkya, Ni Komang Revalina; Amalia, Firda; C. R., Amanda Aurelia
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i01.109

Abstract

Konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di Indonesia mencerminkan ketegangan antara kepentingan budaya dan sosial masyarakat lokal dengan kebutuhan ekonomi nasional. Artikel ini mengeksplorasi peran hukum agraria, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, dalam menyelesaikan sengketa tanah yang seringkali melibatkan hak ulayat masyarakat adat. Studi kasus di Desa Talang Jerinjing, Riau, dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menunjukkan bahwa tumpang tindih kebijakan, kurangnya pengakuan formal terhadap hak ulayat, dan ketimpangan kekuatan antara masyarakat adat dan perusahaan merupakan hambatan utama dalam penyelesaian konflik. Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum agraria yang lebih inklusif, penguatan mekanisme mediasi dan arbitrase, serta pemberdayaan masyarakat adat melalui pendidikan hukum untuk menciptakan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.    
IMPLIKASI HUKUM WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN FITUR CASH ON DELIVERY (COD) PADA MARKETPLACE Fauzyyah, Nabilah Putri; Rahmawati, Adinda Rizki; Inaaya, Arifa Ishla; Behestizahra; Syifa, Fiona Amara
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i01.128

Abstract

Cash on Delivery (COD) adalah sistem pembayaran dalam transaksi online pada marketplace dimana pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh konsumen. Permasalahan hukum yang sering terjadi pada sistem ini yaitu wanprestasi akibat kelalaian pihak penjual atau pembeli dalam memenuhi kewajibannya. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab serta implikasi hukum terhadap wanprestasi dalam sistem pembayaran COD pada marketplace. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep, teori, dan asas hukum untuk menganalisis wanprestasi dalam pembayaran COD serta implikasinya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa wanprestasi dalam fitur pembayaran COD pada marketplace terjadi karena dua faktor, yakni kelalaian melakukan kewajiban dari segi penjual atau bahkan konsumen itu sendiri. Kelalaian kewajiban yang terjadi dari segi penjual salah satunya adalah ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan yang ditawarkan. Sedangkan, dari segi konsumen kerap terjadi peristiwa saat barang sampai, tetapi konsumen tidak melakukan pembayaran. Terjadinya wanprestasi tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, dengan mengacu pada Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdata.  
EKSISTENSI PERJANJIAN INVESTASI KOMPREHENSIF ASEAN (ACIA) TERHADAP ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA Ferdianty, Shavina Putri
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i01.163

Abstract

Penelitian ini menyelidiki dampak Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) terhadap hukum investasi dan investasi energi terbarukan di Indonesia, dengan menjawab dua pertanyaan utama: pengaruh ACIA terhadap hukum investasi dan dampaknya terhadap investasi energi terbarukan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan investasi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Omnibus Law Cipta Kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ACIA memiliki potensi untuk meningkatkan investasi energi terbarukan dengan memastikan jaminan dan perlindungan bagi para investor, baik dari ASEAN maupun asing. Integrasi peraturan investasi ACIA dengan undang-undang nasional akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, menawarkan prospek dan insentif baru bagi investor asing dalam proyek-proyek energi terbarukan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk analisis rinci mengenai dampak spesifik ACIA terhadap investasi energi terbarukan di Indonesia, dengan menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong iklim investasi yang berkelanjutan.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LARANGAN PENGUNGKAPAN RAHASIA DAN LARANGAN KOMPETISI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 331/Pdt/2025/PT DKI Aufa, Muhamad Gagah; Bilqis, Mody Shabina; Ophelia, Talita Azmi; Hidayat, Khaira Fayyaza Ramadhan; Tyastaputra, Benaya Riskya
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i01.189

Abstract

Dalam kontrak bisnis modern, Perjanjian Kerahasiaan dan Klausul Larangan Kompetisi merupakan perjanjian inominat yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, melindungi rahasia dagang serta keunggulan kompetitif melalui asas pacta sunt servanda. Pelanggaran oleh Tergugat Sulfa Sopiani terhadap PT FOOM LAB GLOBAL via Perjanjian No. 0187/NDA/FLG/VII/2023 dikategorikan sebagai wanprestasi (Pasal 1238-1243 KUHPerdata), meliputi tidak melaksanakan prestasi, terlambat, cacat, atau melakukan yang dilarang, seperti bergabung dengan PT MOVI VENTURA PRIMA sebagai pesaing dan mengungkap informasi rahasia. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/Pdt/2025/PT DKI (banding dari PN Jakarta Selatan No. 155/Pdt.G/2024/PN.JktSel) menguatkan putusan tingkat pertama, menyatakan Tergugat wanprestasi dan mewajibkan ganti rugi Rp800.000.000 sebagai liquidated damages (penalti konvensi). Turut Tergugat PT MOVI Ventura Prima ditanggung jawab renteng (hoofdelijk aansprakelijkheid) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) atas itikad buruk memanfaatkan rahasia dagang, meskipun bukan pihak kontrak. Pendekatan ini mengintegrasikan wanprestasi (kosten, schaden, interesten) dengan PMH melalui doktrin third party inducement, memastikan pemulihan maksimal bagi PT FOOM.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 01 (2025): APRIL Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS Vol 1 No 01 (2024): APRIL