Van Java Law Journal
Van Java Law Journal diinisiasi sebagai jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian hukum, baik kajian empiris maupun normatif, khususnya dalam isu-isu hukum dengan pendekatan multidisiplin terhadap kajian hukum Indonesia. Jangkauan pembacanya termasuk praktisi hukum, penelitia hukum, akademisi hukum, filsuf hukum, kriminolog, antropolog, sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan peminat/ perhati lainnya. Berbagai topik namun tidak terbatas pada, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum dan teknologi, hukum penyelesaian sengketa, hukum hak asasi manusia, hukum internasional, hukum pajak, hukum Islam, hukum adat, hukum bisnis komersial, hukum lingkungan, pendidikan hukum, maritim hukum, hukum perdagangan, dalam kerangka kajian hukum Indonesia. Jurnal ini terbit setiap bulan April, Agustus dan Desember.
Articles
15 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MEMPERJUALBELIKAN BOOSTER TIDAK BERNOTIFIKASI BPOM DARI SKINCARE BERPAKET MELALUI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Ismawati, Nur Afni]]>
<![CDATA[ Van Java Law Journal Vol 1 No 01 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/vjlj.v1i01.62
<![CDATA[Pelaku usaha kerap menggunakan media internet sebagai suatu sistem transaksi baru yang dikenal istilah e-commerce atau transaksi elektronik. Pada praktiknya banyak permasalahan yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan transaksi jual beli melalui e-commerce salah satunya yaitu beredarnya produk kosmetik (skincare) tidak bernotifikasi BPOM. Oleh karena itu diperlukan hukum terhadap pelaku usaha agar hak-hak konsumen terpenuhi atas kerugian yang dialaminya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang memperjualbelikan booster tidak bernotifikasi BPOM dari skincare berpaket melalui e-commerce. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah dengan tanggung jawab pidana, administratif, ganti rugi, dan tanggung jawab dari e-commerce.]]>
<![CDATA[FLEKSIBILITAS HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 24 AYAT (3) DAN (4) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 PADA WILAYAH KEPULAUAN (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN LINGGA) ]]>
<![CDATA[Wafi, A.]]>
<![CDATA[ Van Java Law Journal Vol 1 No 01 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/vjlj.v1i01.64
<![CDATA[Penyelenggaraan sidang secara elektronik dalam lingkungan peradilan di Indonesia sangat dibutuhkan. Dengan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2022 memberikan wewenang kepada pengadilan untuk melakukan sidang secara elektronik, tak terkecuali di Pengadilan Agama Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Terlebih lagi wilayah Kabupaten Lingga yang merupakan kepualuan sangat perlu diterapkan peradilan yang cepat dan berbiaya ringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fleksibilitas hakim dalam menerapakan Pasal 24 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam wilayah Kabupaten Lingga yang merupakan wilayah kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa Kabupaten Lingga memiliki akses transportasi yang terbatas, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan Agama Dabo Singkep. Sidang keliling konvensional yang dilakukan tidak optimal karena tidak menjangkau seluruh wilayah dan sepanjang tahun. Sidang keliling elektronik diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan akses pelayanan hukum. Hal ini didukung oleh asas legalitas, ius curia novit, dan equality before the law. Nalar hukum yang digunakan adalah fleksibel dalam memaknai Pasal 24 (ayat 3 dan 4) Perma Nomor 7 Tahun 2022, sehingga sidang keliling elektronik dapat dilaksanakan meskipun harus dilakukan upaya untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT KERAS DI MEDIA ONLINE ]]>
<![CDATA[Fadillah, Syifa Nurul]]>
<![CDATA[ Van Java Law Journal Vol 1 No 01 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/vjlj.v1i01.70
<![CDATA[Perbuatan jual beli online bagian dari perjanjian yang melibatkan antara pihak penjual dan pembeli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Termasuk pihak yang melakukan jual beli obat keras. Namun peredaran obat keras di media online ini erat kaitannya dengan konsumen. Dalam kegiatan jual beli obat keras, kewajiban seorang konsumen yaitu harus memiliki dan menyerahkan resep dokter ataupun copy resep yang telah ditandatangani oleh apoteker serta membayar obat yang hendak dibeli tersebut, sedangkan kewajiban penjual yaitu memberikan obat sesuai dengan yang tertera di resep. Kewajiban konsumen dan penjual atau pelaku usaha lainnya telah disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat kuat di media online. Metode yang digunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa Perlindungan hukum atas maraknya obat keras di media online sangat diperlukan eksistensinya. Indonesia yang sudah memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang didalamnya mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen, serta perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan transaksi jual beli, tidak terkecuali secara daring.]]>
<![CDATA[PERANAN BPOM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM PEREDARAN OBAT KERAS ]]>
<![CDATA[Fadillah, Syifa Nurul]]>
<![CDATA[ Van Java Law Journal Vol 1 No 01 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/vjlj.v1i01.71
<![CDATA[Banyak obat keras yang perjualbelikan di media online, khususnya di masa pandemic, menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan. Apalagi obat keras tersebut diperjualbelikan di media online. Sehingga untuk melakukan pengawasan diperlukan keahlian khusus. Mengingat sangat banyak pelaku-pelaku usaha di Indonesia yang memanfaatkan media online dalam melakukan transaksi bisnis. Metode yang diguanakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, data yang penulis gunakan data promer dan data sekunder. Hasil pembahasan bahwa Pemberantasan pihak-pihak yang telah melanggar ketentuan penjualan obat keras secara daring, BPOM telah melakukan upaya pengawasan yang lebih ketat dengan membentuk Direktorat Siber untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di media online seperti pada e-commerce, media sosial, serta media online lainnya. Terdapat Pre-market dan Post Market dalam pengawasan yang dilakukan BPOM. Selain itu BPOM juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak diantaranya Asosiasi E-commerce Indonesia,dan berbagai instansi yang ada. Apabila dalam pengawasannya BPOM menemukan dugaan tindak pidana, maka akan dilakukan Tindakan penyidikan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENUNDAAN PENGIKATAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK ]]>
<![CDATA[Andrea, Jenny]]>;
<![CDATA[Yaswirman]]>;
<![CDATA[Rembrandt]]>
<![CDATA[ Van Java Law Journal Vol 1 No 01 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/vjlj.v1i01.72
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum Keterlambatan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja. Pengikatan Jaminan lahir karena adanya suatu perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank, bank biasanya menerapkan Prinsip “5C” yang terdiri dari beberapa faktor, salah satunya adalah jaminan. Pengikatan Jaminan dalam suatu perjanjian kredit sangat penting sebagai langkah pengamanan apabila terjadi wanprestasi sehingga terjadi kredit macet maka dapat mengajukan permohonan eksekusi jaminan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum Keterlambatan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan terkait adalah: 1) Apa Dasar Hukum Keterlambatan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI, 2) Bagaimana Proses Penundaan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI, 3) Bagaimana Akibat Hukum dari Keterlambatan dalam Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penyusunan data secara sistematis, kajian selanjutnya menyimpulkan hubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan pendekatan Undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa dasar pertimbangan hukum Bank dalam melakukan penundaan pengikatan jaminan adalah Undang-undang Perbankan, KUH Perdata, POJK, dan dalam proses pemberian kredit serta penundaan pengikatan jaminan BNI melalui prosedur berdasarkan tingkatannya. kewenangannya dimulai dari usulan Staf Analis.]]>
<![CDATA[PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Tusa'diyah, Halimah]]>;
<![CDATA[Fahririn]]>
<![CDATA[ Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.81
<![CDATA[Eksistensi teknologi informasi saat ini seperti pedang bermata dua, yaitu selain memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, dapat juga menjadi ladang perbuatan melawan hukum. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam menurut UU ITE. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif, yaitu mencari sumber data sekunder terkait bagaimana mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban pelaku revenge porn sesuai dengan tatanan hukum positif di Indonesia. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku, tetapi penerapan hukuman sering kali tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban. Secara keseluruhan, penerapan UU ITE dalam menangani kasus revenge porn menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban.]]>
<![CDATA[URGENSI KEBERADAAN DELIK PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM REVISI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Permata, Virna Amalia Nur]]>
<![CDATA[ Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.94
<![CDATA[Penelitian ini membahas urgensi pengaturan delik perdagangan pengaruh (trading in influence) dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengadopsi beberapa pembaruan hukum dalam upaya memerangi korupsi, terdapat celah hukum yang signifikan karena praktik trading in influence belum diatur secara eksplisit. Hal ini mengakibatkan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan publik tanpa risiko hukum yang jelas. Penelitian ini menganalisis perbedaan mendasar antara perdagangan pengaruh dengan suap dan gratifikasi, serta implikasi dari ketidakhadiran delik ini dalam konteks praktik korupsi yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan mengacu pada contoh dari negara-negara yang telah berhasil mengatur trading in influence, artikel ini menyarankan perlunya revisi undang-undang yang lebih komprehensif untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH ]]>
<![CDATA[Huda, Genthala Rafik]]>;
<![CDATA[Ivanicevic, Johan]]>;
<![CDATA[Gaol, Samuel Rainhard Lumban]]>;
<![CDATA[Tarigan, Fortius Leonard Gersang]]>;
<![CDATA[Situmorang, Leonard Roderick]]>
<![CDATA[ Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.105
<![CDATA[Masalah tanah merupakan isu penting yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di negara-negara maju dan berkembang. Di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian, kebutuhan tanah untuk pembangunan menjadi krusial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yang berarti penggunaan tanah tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi jika dapat merugikan masyarakat. Penggunaan tanah harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Selain itu, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam UUPA dan UUP 2 Tahun 2012, yang menjamin hak-hak individu dan memberikan ganti kerugian yang layak bagi pemilik tanah yang terkena dampak. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS IBU SEBAGAI PELAKU ABORSI DAN HAKNYA DALAM PERSIDANGAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 2455/K/PID.SUS/2016) ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Hardiyanti]]>
<![CDATA[ Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.106
<![CDATA[Keterikatan antara anak dan ibu sangat lah erat mengingat ibu dan anak berada dalam satu tubuh yang sama dan menjalankan kehidupan dalam tubuh tersebut selama setidak-tidaknya hingga 9 (sembilan) bulan lamanya. Kehamilan banyak terjadi kepada perempuan atau pasangan yang belum terikat perkawinan baik menurut agama maupun hukum. Hal tersebut menimbulkan rasa malu mengingat berhubungan badan hingga mengandung sebelum adanya pernikahan merupakan bentuk pelanggaran atas norma yang telah dianut masyarakat dan menimbulkan keinginan untuk melakukan aborsi. Meninjau hal ini, dalam jurnal ini penulis mencoba menelaah mengenai bagaimana pengaturan aborsi di Indonesia dan menganalisa kasus perkara No. 2455 K/PID.SUS/2016 beserta meninjau pengaturan atas hak terdakwa dalam proses persidangan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kemudian didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Larangan tindak pidana aborsi diatur dalam UU No. 1/1946, UU No. 36/2009, UU No. 35/2016, UU No. 17/2023, dan UU No. 1/2023. Mengenai jalannya proses pengadilan, terdakwa memiliki beberapa hak sebagaimana yang tertuang dalam PERMA No. 3/2017. Dan maka dengan ini, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan klinik yang dapat disalahgunakan sebagai tempat praktik aborsi kriminal. Dan juga harus adanya peraturan agar para penegak hukum selain hakim dapat mematuhi asas-asas keadilan bagi PBH.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM KASUS TUMPANG TINDIH TANAH ]]>
<![CDATA[Azzahra, Raniah Safira]]>;
<![CDATA[Putri, Chairunnisa Salsabila]]>;
<![CDATA[Larissa, Calista Azarine]]>;
<![CDATA[Pratama, Ghani Prabangkara Anargya]]>;
<![CDATA[Iqbal, Muhammad]]>
<![CDATA[ Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Zhata Institut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.107
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan konsep tumpang tindih tanah di Indonesia, menganalisis dampak hukum terhadap sertifikat hak milik akibat tumpang tindih tanah, serta mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sesuai peraturan yang berlaku. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengkaji aspek hukum melalui studi pustaka dengan data sekunder dari buku, jurnal, dan sumber resmi yang relevan. Analisis dilakukan dengan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakcermatan dalam penerbitan sertifikat hak milik, seperti yang diatur dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997, menjadi penyebab utama ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan. Solusi efektif mencakup mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya pendaftaran tanah yang akurat untuk mencegah konflik di masa depan.]]>
