cover
Contact Name
Haryo Kunto
Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id
Phone
+6281211037758
Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
ISSN : -     EISSN : 30261805     DOI : -
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik.
Articles 19 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2024)" : 19 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI WILAYAH PEDESAAN (Studi pada Praktik Budidaya Ikan di Desa Medaeng, Sidoarjo) Zakiya, Reffita; Fatimah, Hasana; Pradana, Alfiano; Erisesa, Maghfira; Tania, Meisya
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketahanan pangan merupakan salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dalam menghadapi dinamika global dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi serta kearifan lokal. Mewujudkan kecukupan pangan bagi masyarakat desa, pencapaian kemandirian pangan desa, dan memastikan seluruh desa di Indonesia terlepas dari kerawanan pangan, menjadi dasar adanya kebijakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada kebijakan ketahanan pangan hewani yang berorientasi pada program Kolam Budidaya Ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan hewani yang stabil di Desa Medaeng. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dengan empat indikator utama meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa pengumpulan data melalui jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan dokumen. Pengambilan data dilakukan di Desa Medaeng, Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa informan yang terlibat meliputi Kepala Desa, Carik dan kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan sebagai berikut: penggunaan teknologi menjadi salah satu alat komunikasi sebagai pengaktualan dari kebijakan ketahanan pangan. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung dan memadai untuk merealisasikan implementasi kebijakan ketahanan pangan. Dapat dikatakan bahwa karakter atau sikap dan perilaku para peserta kebijakan ketahanan pangan bertanggung jawab dan konsisten dengan aturan yang berlaku untuk pelaksanaan program ini. Program Budidaya Kolam Ikan ini tidak melibatkan banyak pelaku inti kebijakan pada struktur birokrasi untuk mengurangi resiko terjadinya perselisihan. Sebuah kebijakan dikatakan gagal atau tidak efektif apabila tanpa adanya peran yang dilakukan oleh faktor lain. Food security is one of the policies that can be carried out by a group of people or more in facing global dynamics by utilizing the potential of natural, human, social, economic resources and local wisdom. Realizing food sufficiency for village communities, achieving village food self-sufficiency, and ensuring that all villages in Indonesia are free from food insecurity are the basis for this policy. This research focuses on animal food security policies oriented towards the Fish Farming Pond program in meeting stable animal food needs in Medaeng Village. This research uses George Edward III's theory with four main indicators including communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative descriptive method with two data collection techniques, namely primary data conducted by observation and interviews, while secondary data is in the form of data collection through journals, articles, previous research and documents. Data collection was carried out in Medaeng Village, Sidoarjo Regency with several informants involved including the Village Head, Carik and community groups. The results show that the implementation of food security policies is as follows: The use of technology is one of the communication tools as an actualization of food security policies. Supportive and adequate resource factors to realize the implementation of food security policies. It can be said that the character or attitude and behavior of the participants in the food security policy are responsible and consistent with the rules that apply to the implementation of this program. This Fish Pond Cultivation Program does not involve many core policy actors in the bureaucratic structure to reduce the risk of disputes. A policy is said to fail or be ineffective if there is no role played by other factors.
Implementasi Kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya Dwi, Melinda; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemuda Tangguh Scholarship is a policy that aims to help students in Surabaya complete their education. This research analyzes the implementation of the policy by the Department of Culture, Youth and Sports and Tourism the City of Surabaya. It identifies both supporting and inhibiting factors in the policy's implementation. The research uses a descriptive, qualitative approach and applies Grindle's theory with two implementation indicators: content of policy and context of implementation. Content of policy includes interests affected, type of benefits extent of change envisioned, site of decision making, programs implementors, and resources committed. Context of implementation includes power, interests, and strategy of actors involved, institutions and regimes characteristics, as well as compliance and responsiveness. The research shows that the policy is supported by interest in reducing poverty through education, benefits in the form of education costs, and the goal of completing education. The characteristics of the institution also facilitate information exchange between the government and scholarship recipients. However, the policy is hindered by factors such as decision-making, resources, power, interests, and strategies of actors involved, as well as compliance and responsiveness related to the fulfillment of scholarship recipient students. To improve implementation, the study suggests additional training for supervisors, intensified outreach in additional activities in synergy with other agencies, and strict warnings to students to fulfill their obligations as scholarship recipients.
Pengembangan Aplikasi DESDM Pada Sub Bagian Tata Usaha Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Damayanti, Adinda Putri; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was motivated by archive’s system at Sub-Section of Administration of the Energy and Mineral Resources Department of East Java Province which is still carried out manually, in the arrangement and storage of archives are not in alphabetical order and year, some archive’s cover are torn, damaged, and not same between odner’s each other, and some of information’s archive on the folder is not ordered by date of letter or number’s letter. Therefore, the researcher developed a DESDM archival application using Waterfall method with Microsoft Excel as basic application and Visual Basic for Application (VBA) as the programming language. The result of the testing application got a positive response and has be potential to be used in the future.
Efektivitas Pelayanan Pembuatan KTP Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya amory, reiva; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik menjadi salah satu pendekatan dalam mengukur seberapa baik instansi pemerintah dalam menjalankan mandat dan operasionalnya. Kurangnya sosialisasi dalam pembuatan KTP Digital membuat masyarakat sering mengalami kegagalan dalam pengaktifan IKD (Identitas Kependudukan Digital). Maka dari itu, tujuan dari studi ini ialah ingin melihat dan mengukur efektivitas pelayanan pembuatan KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Topik Penelitian Efektivitas pelayanan pembuatan KTP Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diteliti oleh peneliti dalam studi ini. Pengumpulan data merupakan strategi yang digunakan oleh peneliti untuk menggali informasi dalam konteks penelitian tertentu. Pada penelitian ini, peneliti memilih metode kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan harus memiliki kedalaman, kejelasan, dan kekhususan yang tinggi. Efektivitas Pelayanan Pembuatan KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, melalui pengukuran efektivitas menurut Duncan (dalam Hasanah Budi, 2018) yaitu : Mencapai tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Hasil dari pencapaian tujuan membantu memudahkan masyarakat dalam pembuatan KTP Digital, integrasi mengadakan sosialisasi untuk masyarakat yang belum paham akan KTP Digital, dan adaptasi membantu masyarakat yang mengalami kesulitan saat aktivasi IKD, serta dapat mendeskripsikan beberapa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat untuk Pelayanan Pembuatan KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Faktor pendukung saat ini Dispendukcapil telah melakukan pemerataan sosialisasi kebeberapa kecamatan. Berdasarkan hasil bahwa faktor penghambat layanan pembuatan KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum berjalan efektiv dikarenakan masih kurang nya sosialisasi terhadap masyarakat dalam pembuatan KTP Digital, peneliti berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya segera memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak terjadi kegagalan lagi saat aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital).
Implementation Of The Kalimasada Program As An Innovation To Acceleration Population Administration Services In Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya City: Implementation Of KALIMASADA Naim, Yogi Udchuli; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KALIMASADA merupakan program berbasis kawasan permukiman yang bertujuan untuk membina ekosistem masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap administrasi kependudukan. Program ini bertujuan untuk memastikan data kependudukan yang dimiliki Disdukcapil Surabaya akurat dan sesuai antara kondisi aktual (de facto) dengan kondisi hukum (de jure). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program KALIMASADA di tingkat kelurahan di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan fokus pada hubungan antar variabel implementasi kebijakan menurut Edward III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber data diperoleh melalui data primer seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berupa artikel ilmiah dan peraturan pemerintah. Data yang terkumpul dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KALIMASADA di Kelurahan Lidah Kulon, Surabaya, sudah efektif sesuai dengan teori Edward III. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan, seperti kemampuan ketua RT dalam menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini mempengaruhi penyampaian informasi kepada masyarakat, menghambat proses pengaduan, dan memperpanjang waktu penyelesaian layanan administrasi kependudukan karena keterbatasan keterampilan dan pemahaman prosedur pelayanan. Selain itu, belum adanya SOP khusus untuk program KALIMASADA dapat menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan kebijakan.
Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan PKL Di Pantai Kenjeran Surabaya (Studi Sentra Ikan Bulak) Santoso, Laurent Venessa; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya, melalui Peraturan Wali Kota Surabaya No. 17 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai proses, hambatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber, termasuk perwakilan pemerintah, PKL, dan pengunjung Pantai Kenjeran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya, resistensi dari PKL, dan lingkungan ekonomi serta sosial yang tidak mendukung. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga belum maksimal, sehingga banyak PKL yang belum memahami aturan dan prosedur yang ada. Selain itu, fasilitas di Sentra Ikan Bulak (SIB) dianggap tidak memadai oleh para PKL, terutama bagi mereka yang berjualan makanan dan minuman yang membutuhkan sumber daya seperti air dan listrik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan penataan yang lebih efektif, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Peningkatan fasilitas di SIB dan sosialisasi yang lebih intensif dapat membantu meyakinkan PKL bahwa relokasi ke SIB akan membawa manfaat jangka panjang bagi mereka. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar-organisasi terkait serta memperkuat regulasi dan pengawasan kebijakan. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada para PKL mengenai manfaat dan prosedur relokasi ke SIB juga sangat diperlukan.
Efektivitas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi ABK 2023 pada Jabatan Pengelola Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Zulfa, Putri Septiani; Weni Rosdiana
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan analisis beban kerja adalah kewajiban setiap instansi, baik pusat maupun daerah. Dalam memantau analisis beban kerja dengan pekerjaan di lapangan, maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Cara melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Kota Surabaya dalam melakukan Monev ABK menggunakan Aplikasi ABK yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan sasarannya adalah perangkat daerah se-kota Surabaya. Diskominfo adalah salah satu perangkat daerah yang menjadi sasaran Monev. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi ABK pada jabatan pengelola pengaduan publik di Diskominfo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil tersebut dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada empat indikator efektivitas oleh Subagyo yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan monev belum efektif dan maksimal karena dari empat indikator, hanya indikator ketepatan sasaran yang telah terlaksana dengan maksimal. Indikator pencapaian tujuan belum terpenuhi karena terdapat tujuan yang belum terlaksana, kemudian indikator sosialisasi program belum dilaksanakan dengan maksimal, Adapun pemantauan program belum dilaksanakan. Oleh karena itu, saran penulis Bagian Organisasi perlu meningkatkan sosialisasi dan komunikasi terhadap Diskominfo, kemudian memastikan bahwa semua tujuan telah tercapai serta melakukan pengawasan setelah kegiatan berakhir. Kata Kunci: Efektivitas, Monev, Beban Kerja, Diskominfo
Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) pada Penderita Hipertensi di Puskesmas Benowo Kota Surabaya Anggraini, Dewi; isbandono, prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Yankestrad (pelayanan kesehatan tradisional) merupakan upaya promotif dan preventif atau sebagai terapi komplementer kepada masyarakat maksudnya memanfaatkan salah satu pelayanan kesehatan alternatif bagi masyarakat diluar pengobatan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan terkait implementasi program pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad) pada penderita hipertensi di Puskesmas Benowo Kota Surabaya. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang meliputi 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi belum terlaksana dengan baik, aspek transimisi dan aspek kejelasan banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program Yankestrad karena saat sosialisasi maupun penyuluhan hanya beberapa masyarakat saja yang hadir, aspek konsistensi belum konsisten antara pelaksana kebijakan yaitu Puskesmas Benowo kepada sasaran kebijakan atau masyarakat. Indikator sumber daya belum terlaksana dengan baik, pada aspek sumber daya staff dan aspek sumber daya fasilitas sudah memadai serta sesuai dengan kompetensinya, pada karena aspek sumber daya anggaran masih belum maksimal karena ditemui kendala yakni anggaran khusus dari Dinkes terkait program Yankestrad tidak dianggarkan untuk tarif pelayanannya. Indikator disposisi sudah terlaksana dengan baik dimana pengangkatan birokrat sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan pada aspek insentif tidak adanya pemberian insentif karena tidak ada regulasi yang mengatur terkait pemberian insentif. Indikator struktur birokrasi belum terlaksana dengan maksimal, pada aspek Standart Operating Procedures (SOP) pelaksanaanya sesuai dengan SOP yang diterapkan namun masyarakat belum mengetahui terkait alur pelayanannya dan pada aspek fragmentasi sudah terlaksana dengan baik dalam tugas dan tanggung jawabnya.Kata Kunci : Implementasi, Program Yankestrad, Penderita hipertensi
Efektivitas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD ) Kabupaten Gresik Tahun 2023 Hikmah, Dian Lailatul; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD merupakan laporan tentang bagaimana Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya selama satu (satu) tahun anggaran dan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) harus dilaporkan setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selambat-lambatnya 3 bulan setelah anggaran berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teori tahapan penyusunan LPPD menurut Permendagri No 18 Tahun 2020 meliputi pembentukan tim penyusun dan pereviu, pengumpulan data dan dokumen pendukung, Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja, Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja,Penyusunan rancangan LPPD, Penetapan dokumen LPPD. Duncan dalam Richard M. Steers meliputi Pencapaian Tujuan, Integrasi,Adaptasi. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator Pencapaian Tujuan aspek sumber data belum berjalan dengan efektif, karena kurang tanggapnya serta terlambatnya Perangkat Daerah dalam mengumpulan sumber data namun pada aspek kurun waktu dan dasar hukum tidak berjalan efektif. Indikator Integrasi pada aspek mekanisme atau prosedur sudah berjalan dengan efektif namun pada aspek komunikasi atau kerjasama belum berjalan efektif karena komunikasi dilakukan secara manual melalui Whatsapp. Indikator Adaptasi sudah terlaksana dengan efektif karena adanya peningkatan kemampuan dan tercukupinya sarana prasarana.
Analisis Kompetensi Kader Surabaya Hebat di Kelurahan Balongsari Kota Surabaya Kusumadewi, Ambar Nadia; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kader Surabaya Hebat merupakan inisiatif dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta memberikan layanan terbaik melalui Kader Surabaya Hebat (KSH). KSH adalah individu yang dipilih sebagai warga pelayan masyarakat berdasarkan keputusan camat sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022. Mereka bertanggung jawab dalam berbagai bidang seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menggambarkan dan menganalisis kompetensi KSH di Kelurahan Balongsari, digunakan lima indikator karakteristik kompetensi menurut teori Spencer dan Spencer (dalam Wibowo, 2017), yaitu motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi KSH dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik tersebut. Namun, beberapa indikator belum sepenuhnya terpenuhi sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Misalnya, motif ekstrinsik seperti insentif finansial yang tidak stabil dapat mempengaruhi motivasi KSH. Variasi sifat individu KSH juga berdampak pada kolaborasi dan efektivitas tim. Selain itu, masih ada ketidaksesuaian antara konsep diri KSH dengan harapan masyarakat serta perbedaan dalam pengetahuan dan keterampilan antar anggota KSH. Oleh karena itu, diperlukan upaya seperti pelatihan, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi yang intensif antara KSH dan masyarakat Balongsari untuk meningkatkan kompetensi mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung KSH dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi program Kader Surabaya Hebat untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan kota Surabaya.

Page 1 of 2 | Total Record : 19