Claim Missing Document
Check
Articles

Pengembangan Kuliah V-Learning Sebagai Mata Kuliah Birokrasi Bagi Mahasiswa D-III Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Gamaputra, Gading; Prasetyawan, Agus; Isbandono, Prasetyo; Utami, Dian Arlupi; Rosdiana, Weni; Lestari, Yuni; Noviyanti, Noviyanti
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i1.2161

Abstract

Mata kuliah birokrasi adalah mata kuliah yang dirasa perlu untuk dikaji bagi administrator muda di Indonesia. Mengapa penelitian penyususnan v-learning ini penting untuk di lakukan karena mata kuliah birokrasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa administrasi Negara dan mata kuliah birokrasi dipelajari sebagai dasar pijakan mahasiswa melakukan telaah birokrasi bagi aparatur sipil. Permasalahan yang diangkat adalah bagimana penyusunan v-learning birokrasi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Model pengembangan yang akan digunakan adalah model pengembangan ADDIE. ADDIE merupakan akronim dari Analyze, Design, Develop, Implement dan Evaluate. ADDIE adalah konsep pengembangan produk. Konsep ini diterapkan untuk melakukan pembelajaran berbasis kinerja (performance-based learning). Hasil 1) Pengembangan mata kuliah birokrasi  tatap muka ditambahkan media v-learning yang praktis dan mudah dipahami oleh mahasiswa D-III Administrasi Negara melalui beberapa tahap mulai dari pemetaan RPS, telaah reviewer, materi v-learning, upload & partisipasi v-learning. 2) Partisipasi mahasiswa 2018 kelas A dan B dalam mengikuti perkulihan V-learning mencapai 100% dari total 85 mahasiswa aktif. 3) Partisipasi mahsiswa 2018 kelas A dan B dalam mengerjakan tugas perkulihan mencapai 84% atau sekitar 68 mahasiswa dari total 85 mahasiswa. 4) Partisipasi mahsiswa dalam mengerjakan UTS secara v-learning mencapai 100% dari total mahasiswa 85 orang. 
Analisis Pengelolaan Bandar Udara Dalam Melayani Masyarakat Dilihat Dari Perspektif “ Good Governance ” Prastyawan, Agus; Isbandono, Prasetyo; Noviyanti, Noviyanti; Lestari, Yuni; Utami, Dian Arlupi; Rosdiana, Weni; Gamaputra, Gading
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i1.2175

Abstract

Setiap Pemerintahan Daerah pada umumnya menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakatnya. Bagi pemerintah Kota Malang tantangan tersebut adalah sumber keuangan yang terbatas, sumber daya manusia yang masihmembutuhkan peningkatan serta kewenangan yang terbatas, di sisi lain tuntutan masyarakat atas pelayanan serta tata kolola yang lebih baik (Good Governance) sejalan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, aspek yang kemudian bisa dijadikan beberapa rumusan masalah dalam pengelolaan badar udara Abdul Racman Saleh antara melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomer.63/KEP/M.PAN/7/2003tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan PublikBerdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan UPT bandara Abdul Rachman Saleh Malang dalam melayani masyarakatmenunjukkan: 1. Kesederhanaan, Prosedur pelayanan informasi yang diberikan bersifat sederhana dengan menggunakan alur permohonan informasi yang jelas. Para penumpang dan calon penumpang yang ingin mendapatkan informasi tanpa perlu melakukan proses yang panjang dan berbelit-belit karena untuk mendapat informasi pemohon akan mendapatkan langsung informasi yang dibutuhkan. 2. Kejelasan, Kejelasan yang diberikan dalam pelaksanaan pelayanan informasi kepadapenumpang dan calon penumpang sudah cukup jelas ..3. Kepastian waktu, Disamping faktor cuaca, yang tidak kalah pentingnya adalah status bandara ini masih semi militer, sehingga apabila ada kepentingan mendadak berkaitan dengan kepentingan militer atau negara, fungsibendara secara komersiel berganti fungsi menjadi bandara militer. Dengan kedua kondisi tersebut, aspek kepastian waktu penerbangan komersiel dalam melayani masyarakat dapat terganggu.4. Akurasi, Kesesuaian informasi yang diberikan dengan cara merumuskan informasi yang dibutuhkan oleh para penumpang maupun calon penumpang tentanginformasi yang mereka perlukan. 5. Keamanan, Untuk menjamin keamanan penumpang atau calon penumpang, dilakukan sceening . Sceening dilakukan sebelum memasuki wilayah bandara, dimana setiap kendaraan baik mobil maupun sepeda motor akan diperiksa terlebihdahulu saat melewati jaalan yang menuju bandara. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dari TNI Angkatan Udara.. Hal tersebut dilakukan agar para penumpang tidak membawa alat alat yang berbahaya selama penerbangan yang dapat mengganngu atau membahayakan selamaperjalanan menuju daerah tujuan.6. Tanggungjawab, Selanjutnya tanggungjawab dalam hal ini adalah tanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan bandar udara Abdurachman Saleh dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayananyang diberikan kepada masyarakat. Jadi petugas juga harus bertanggungjawab apabila terjadi keluhan yang disampaikan oleh publik/penumpang. Keluhan yang sering muncul adalahjadwal penerbangan yang sering diundur/canceled oleh salah satu meskapai penerbangan swasta yang membuat penumpang merasa kecewa.7. Kelengkapan sarana dan prasarana,Tersedia juga beberapa gerai anjungan tunai mandiri (ATM) dan stand kuliner yang berjajar di serkitar tempat luar bandara. Untuk transpotasi dari dan ke bandaradisediakan Taxi bandara yang dikelola oleh Koperasi TNI Angkatan Udara sehingga penumpang lebih dimudahkan untuk menuju luar bandara ke alamat tujuan. Memasuki ruang tunggu terdapat dua orang petugas yang selalu siap memberikan ikformasi kepada calon penumpang atau keluarga yang menjemput penumpang tiba dari luar kota. Di ruang tunggutersedia displai papan pengumuman kedatangan dan keberangakatan pesawat, sehingga dengan mudah penumpang mengetahui jadwal kedatangan dan keberangkatan. Ruang tunggujuga disediakan AC (Air Condoitioner) yang membuat para penumpang merasa nyaman selama proses menunggu jadwal keberangkatan 8.Kemudahan akses,Informasi yang diperoleh dari beberapa calon penumpang atau penumpang yang masuk melalui bandaramengatakan bahwa aksesibilitas dari bandara Abdul Rachman Saleh ini sangat mudah dijangkaau.9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, Budaya kedisiplinan dan kesopanan diwujudkan dengan etika pegawai yang selalu menekankan pada budaya 3S saat melaksanakan pelayanan informasi. Sedangkan keramahan diwujudkan dari budaya interaksiyang baik dengan pemohon, jadi pemohon merasa nyaman dengan keramahan yang ditunjukkan oleh petugas bandara. 10. Kenyamanan, Kenyamanan yang diberikan oleh adalah menjaga lingkungan ruang pelayanan agar selalu dalam keadaan bersih, ruang juga dalamkeadaan nyaman karena difasilitasi pendingin ruangan. Namun untuk fasilitas seperti toilet dan tempat ibadah berletak terpisah. Saran yang bisa disampakan disini adalah : 1. Perlu adanya inovasi yang dilakukan oleh UPT Bandara Abdul Rachman Saleh Malang terutama untuk meningkatkan animo masyarakat menggunakan bandara tersebut. 2. Meningkatkan kordinasi dengan bidang- bidang terkait untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. 3, Meningkatkan kordinasiinternal UPT Bandara Abdul Rachman Saleh sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pelayanan publik.
Model Pengembangan ADDIE Dalam Penyusunan Buku Ajar Administrasi Keuangan Negara (Studi Kualitatif di Prodi D-III Administrasi Negara FISH Unesa) Noviyanti, Noviyanti; Gamaputra, Gading
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2458

Abstract

Salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan pada perguruan tinggi adalah tersedianya buku ajar pada proses pembelajaran. Buku ajar harus mengandung materi dasar, contoh, dan materi yang dapat merepresentasikan tentang mata kuliah yang sedang dipelajari sehingga kompetensi mahasiswa dapat tercapai dan adanya peningkatan prestasi mahasiswa. Administrasi Keuangan Negara merupakan mata kuliah khusus pada bidang administrasi kepegawaian yang bertujuan sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk memahami sistem pengelolaan keuangan negara di instansi pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Pemerintahan Daerah. Penyusunan buku ajar Administrasi Keuangan Negara ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang bertujuan untuk menghasilkan dan mevalidasi bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan prosedur atau langkah-langkah kegiatan. Untuk mengumpulkan data dilakukan observasi, wawancara, dan telaah dari ahli yang terdiri dari ahli bahasa dan materi (materi dasar, contoh, dan gambaran umum), serta desain/layout buku sehingga dapat dihasilkan draft buku ajar Administrasi Keuangan Negara yang selanjutnya dilakukan uji coba pada semester gasal 2019/2020. Tersedianya buku ajar Administrasi Keuangan Negara diharapkan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa prodi D-III Administrasi Negara untuk menjadi tenaga ahli madya yang terampil dalam pengadministrasian keuangan pada sebuah instansi khususnya instansi pemerintah, berpikir secara analitis, dan memecahkan masalah administrasi keuangan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku di masa yang akan datang. Namun, terdapat 2 kendala dalam penyusunan buku ajar Administrasi Keuangan Negara yang meliputi: masih terdapat kesalahan pada tata bahasa, dan komposisi gambar, bagan, tabel dengan keterangan isi dalam penyusunan draf buku ajar Administrasi Keuangan Negara.
e-Cabinet : Inovasi Manajemen Kearsipan Dalam Rangka Percepatan Penyelenggaraan Teknologi Di Kantor Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura Gamaputra, Gading; Pasariboe, Elizha Ertin Br; Noviyanti, Noviyanti
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Dinamika Governance
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.51 KB) | DOI: 10.33005/jdg.v8i2.1183

Abstract

Kantor Desa Kebun Bangkalan Madura memiliki kendala dalam proses kearsipan, kantor desa hanya menyimpan surat keluar dan surat masuk pada periode tertentu. Hal ini dikarenakan, pada Kantor Desa tersebut tidak memiliki ruang kearsipan khusus untuk menyimpan dokumen-dokumen seperti data kependudukan, batas tanah, dan dokumen lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan inovasi manajemen kearsipan dalam penggunaan E-cabinet dan keunggulan penggunaan E-Cabinet di kantor desa. Kata Kunci : Inovasi Kearsipan, E-Cabinet DOI   https://doi.org/10.33005/jdg.v8i2.1183
Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Sebagai Langkah Taktis Penanganan Dan Pencegahan Covid-19 Gamaputra, Gading; Prasetyawan, Agus; Isbandono, Prasetyo; Lestari, Yuni; Fitria Putri, Alvionita; Hidayatullah, M Syarif; Noviyanti
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i2.3718

Abstract

The increase in cases of Corona Virus Disease 2019 (covid-19) has led the Central Government to the Village Government to issue regulations regarding covid-19. Implementation of handling and preventing Covid-19 using a communication strategy canalizing techniques. The trick is to gather various village stakeholders and village organizations to form a Task Force and Volunteer. The task force and volunteers have the goal of inviting the community to carry out a joint movement in breaking the chain of spreading Covid-19. The Covid-19 Task Force and volunteers also formed a posyandu for youth groups and health cadres consisting of mothers. Stakeholders such as village officials, village consultative bodies, youth organizations, youth mosques, task forces and the Health team, through coordination meetings, produced several programs as a step to accelerate the spread of covid-19. Programs such as spraying disinfectants, counseling on healthy living habits, socializing the handlers of covid-19, implementing physical distancing, handling covid-19 posts, distributing cloth masks, and making isolation rooms. The communication strategy used by Kesamben Village has proven successful in inviting the community to prevent the acceleration of the spread of Covid-19 and to increase public awareness of the importance of implementing health protocols. Increasing public awareness such as using masks when leaving the house as a habit, applying physical distancing and adopting clean and healthy living habits. This type of research used in this research is descriptive qualitative, the researcher uses interview techniques, observation and documentation.
Pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan dana desa Noviyanti Noviyanti; Gading Gamaputra; Yuni Lestari; Dian Arlupi Utami
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 2: Oktober 2018
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.818 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v3i2.2378

Abstract

The village fund and village fund allocation policies which have implemented since 2015, require the village apparatus to manage the village budget skillfully in order to optimize the using of it. Bulutengger village in East Java is also expected to be able to synergize the prior programs of village development and community empowerment, while keep following the regulations. This study aims to identify the revenue and the prior allocation which are included in the planning phase based on Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) no. 113 of 2014 on Village Financial Management. This study was conducted by using the qualitative method and descriptive approach. This study finds that the most sources of revenue in Bulutengger Village are village funds, village fund allocation, and village own-source revenue (PADes). The priority of village fund was based on Regent Regulation of Lamongan no. 10 of 2017 on Technical Guidelines for Implementation of Village Fund Financial Management Activities of 2017 Fiscal Year. The priorities are the village development (construction of concrete rebate roads), and community empowerment (integrated service post activities/Posyandu). The using of village fund was also considering the problem statement and the potentials of village in Medium-Term Development Plan of Bulutengger Village (RPJMDesa) 2015-2020. However, most village apparatus is still depended on the head of village to manage the village budget because of the lack of information and knowledge on it.
Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik melalui Metode Virtual Learning Yuni Lestari; Agus Prastyawan; Dian Arlupi Utami; Noviyanti Noviyanti; Gading Gamaputra
JURNAL DIMENSI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN Vol 8, No 2 (2020): Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.537 KB) | DOI: 10.24269/dpp.v8i2.2510

Abstract

Perkembangan industri 4.0 yang tak dapat dibendung menjadikan metode pembelajaran berbasis digital menjadi tuntutan baru dalam dunia pendidikan. Melalui media pembelajaran digital yang bervariatif dan menarik diharapkan dapat meningkatkan minat dan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah Pelayanan Publik. Metode v-learning sebagai salah satu solusi bagi pengajar atau dosen dalam melakukan perkuliahan secara virtual atau dengan kata lain perkuliahan tidak harus dilakukan secara konvensional di ruang kelas.Dalam penelitian pengembangan v-learning Matakuliah Pelayanan Publik menggunakan metode penelitian ADDIE. Metode penelitian tersebut dengan mengedepankan 5 (lima) tahapan, yang meliputi: Analyze (analisis), Design (desain), Develop (pengembangan), Implement (pelaksanaan), dan Evaluate (evaluasi). Dengan menggunakan metode tersebut, maka langkah-langkah penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah (1) Merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi rancangan kegiatan dan perkuliahan v-learning yang akan diberikan kepada mahasiswa; (2) Peneliti membuat v-learning untuk perkuliahan; dan (3) Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan akhirnya disusunlah laporan penelitian ini serta tersusunnya laporan penelitian. Data yang telah dihasilkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan tabel, grafik, dan pemaparan data yang dikolaborasikan dengan konsep maupun penelitian terdahulu.
Studi Penelusuran Alumni Program Studi DIII Adiministrasi Universitas Negeri Surabaya Prasetyo Isbandono; Weni Rosdiana; Gading Gamaputra; Yuni Lestari; Noviyanti Noviyanti
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 7 No. 1 (2022): November 2022
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jpsi.v7n1.p49-58

Abstract

This study aims to track alumni and the activities they carry out after graduating from the DIII State Administration Study Program, the State University of Surabaya. The University has made various attempts to find out the careers and activities of its alumni. It is often found that alumni data is not well organized. This research is survey research. The research was conducted with the aim of gathering information about the level of absorption of graduates of the Diploma III Public Administration Study Program in the labour market and feedback on the study program. Based on a survey conducted using the G-form and via Whats App, the responses of D III State Administration alumni to 2015, 2016, 2017 and 2018 batches. Out of a total of 360 alumni, only 62 alumni (17.2%) responded, and they already have steady jobs. Meanwhile, those who are still looking for work or those who have not found work are reluctant to fill out the G-form. Some of them want to continue their studies to the Bachelor level (S1). While the material during college and the ability to adapt to the work environment is enough to contribute to their capabilities in the field of work occupied.
Problematics of Affirmative Action Policy Implementation of Women's Representation Quota in Surabaya City Election Yuni Lestari; Gading Gamaputra; Firdausi Nuzula
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Vol 9 No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.34 KB) | DOI: 10.21070/jkmp.v9i2.1580

Abstract

The development of an increasingly modern era is no longer a guarantee that a society's culture can be freedom from patriarchy as a whole. The women's equality has increasingly opened up opportunities for women to be active in both the domestic and public areas. The policy for affirming the quota for women's representation was also formulated by following developments. The 30% quota policy for women's representation in political parties is one of the affirmative policies in realizing women's equality in politics in Indonesia. By using descriptive quantitative research methods, this study tries to describe how the implementation of the affirmation policy on the quota of women's representation can work. The results that can be obtained in this study include: (1) in every election process, both the registration process for prospective DPRD members, the process of establishing a temporary candidate list (DCS) and the process of determining the permanent candidate list (DCT) as a whole has complied with quota of 30% women's representation (2) However, it cannot be denied that at every stage of implementation of the policy, there are still many problems
Penerapan Standar Pelayanan Publik Melalui Aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) Di Kantor Kelurahan Celep Gading Gamaputra; Nur Aini Rosalia; Khoirunisa Khoirunisa; Rd. Kusyeni
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 5, No 2: Desember 2022
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v5i2.2662

Abstract

The Sidoarjo Regency Government innovates to create an online-based Sidoarjo People's Service System (SIPRAJA) to facilitate the correspondence administration process. This study aims to determine the implementation of SIPRAJA services related to the management of type A letters consisting of Birth Certificates, Death Certificates, Inability Certificates, Resident Biodata Certificates, General Village Certificates, and Business Domicile Certificates whose verification process is carried out only at the kelurahan level. This study uses a qualitative descriptive method and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The focus of the research is Public Service Standards based on KEPMENPAN No: 63/KEP/M.PAN/2003, namely (1) Standardized Service Procedures for service providers and recipients including complaints (2) Completion Time (3) Service Fees (4) Service Products received in accordance with the provisions (5) Adequate facilities and infrastructure (6) The competence of service officers must comply with the specified criteria. The results showed that the service procedure had been carried out well but was still not well publicized and there was no SIPRAJA SOP board at the Kelurahan Office, the time for the completion of the letter was in accordance with the SOP, the service was free of charge, the results of the letter were in accordance with the provisions, the village infrastructure was adequate, and SIPRAJA operator competence that is in accordance with the provisions.