cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
udinbpn94@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppm@undhi.ac.id
Editorial Address
https://ejurnal.undhi.ac.id/index.php/jihk/about/editorialTeam
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Dharma Indonesia
ISSN : 24071250     EISSN : 27470628     DOI : 10.59635/jihk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 13 no. 2 (2026)" : 2 Documents clear
DIALEKTIKA TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM TANGERANG PERIODE 2023-2025 walim walim
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tak jarang pula bertemu kembali dalam sebuah sintesis teori hukum baru. Penelitian ini menganalisis empat putusan pengadilan di wilayah hukum Tangerang, terdiri atas satu penetapan dan tiga putusan perceraian, dengan menggunakan kerangka teori hukum progresif, teori sistem hukum, dan teori keadilan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana teori-teori hukum terefleksi dalam pertimbangan hakim serta konsistensi penerapan asas-asas hukum dalam perkara serupa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG, Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng, Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng, Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara positivistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ditemukan disparitas pendekatan dalam menilai kekuatan pembuktian yang berimplikasi pada diterima atau ditolaknya gugatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi pemahaman hakim terhadap teori pembuktian dan asas keadilan substantif.
ANALISIS YURIDIS HAK GUGAT KORBAN BENCANA TERHADAP KELALAIAN NEGARA walim walim
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember 2025 telah mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar, dalam bencana ini bahwa negara tidak hanya bertugas menanggulangi bencana, tetapi juga wajib mencegah terjadinya bencana melalui kebijakan yang responsif dan penegakan hukum yang konsisten. Tujuan penelitian untuk menganalisis landasan hukum hak gugat korban bencana terhadap kelalaian negara dalam penanggulangan bencana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara bersifat hierarkis dan multi-dimensional, berakar pada konsep negara kesejahteraan. Kelalaian negara dalam bencana bersifat struktural, mencakup kegagalan epistemik, kebijakan, dan akuntabilitas. Hak gugat korban berfungsi sebagai mekanisme hukum korektif yang didukung oleh landasan kuat, seperti Pasal 1365 KUHPerdata, UU Administrasi Pemerintahan, dan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan. Dengan demikian, gugatan bukan sekadar upaya kompensasi, melainkan instrumen strategis untuk menegakkan akuntabilitas negara dan keadilan lingkungan.

Page 1 of 1 | Total Record : 2

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 1 (2026) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan