Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum dan Keadilan
walim walim
Universitas Dharma Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DIALEKTIKA TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM TANGERANG PERIODE 2023-2025 walim walim
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tak jarang pula bertemu kembali dalam sebuah sintesis teori hukum baru. Penelitian ini menganalisis empat putusan pengadilan di wilayah hukum Tangerang, terdiri atas satu penetapan dan tiga putusan perceraian, dengan menggunakan kerangka teori hukum progresif, teori sistem hukum, dan teori keadilan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana teori-teori hukum terefleksi dalam pertimbangan hakim serta konsistensi penerapan asas-asas hukum dalam perkara serupa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG, Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng, Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng, Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara positivistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ditemukan disparitas pendekatan dalam menilai kekuatan pembuktian yang berimplikasi pada diterima atau ditolaknya gugatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi pemahaman hakim terhadap teori pembuktian dan asas keadilan substantif.
ANALISIS YURIDIS HAK GUGAT KORBAN BENCANA TERHADAP KELALAIAN NEGARA walim walim
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember 2025 telah mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar, dalam bencana ini bahwa negara tidak hanya bertugas menanggulangi bencana, tetapi juga wajib mencegah terjadinya bencana melalui kebijakan yang responsif dan penegakan hukum yang konsisten. Tujuan penelitian untuk menganalisis landasan hukum hak gugat korban bencana terhadap kelalaian negara dalam penanggulangan bencana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara bersifat hierarkis dan multi-dimensional, berakar pada konsep negara kesejahteraan. Kelalaian negara dalam bencana bersifat struktural, mencakup kegagalan epistemik, kebijakan, dan akuntabilitas. Hak gugat korban berfungsi sebagai mekanisme hukum korektif yang didukung oleh landasan kuat, seperti Pasal 1365 KUHPerdata, UU Administrasi Pemerintahan, dan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan. Dengan demikian, gugatan bukan sekadar upaya kompensasi, melainkan instrumen strategis untuk menegakkan akuntabilitas negara dan keadilan lingkungan.
Co-Authors