cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslih
Contact Email
edulaw.journal@gmail.com
Phone
+6281326148282
Journal Mail Official
edulaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Widasari III Tuparev, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45152
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Published by Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
ISSN : -     EISSN : 30319803     DOI : 10.47453
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Edu Law: Journal of Islamic Law and Yurisprudance. Islamic Criminal Law Journal published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law. This journal contains studies related to law, thought, jurisprudence, case analysis, reform of Islamic Criminal Law both in Indonesia and abroad. This journal is published online using the online journal system starting in 2019 which is published twice a year: February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance" : 4 Documents clear
Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat Rifa'i, Iman Jalaludin
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The discourse of distortion of the Ahmadiyya Community started in the early 2000s. The facts that occur in the field are the issuance of MUI fatwa stating that the Ahmadiyya Community is misguided and misleading. In 2004 this religious group received a reprimand from a regional official who issued a Joint Decree (SKB) for the regent, the ministry of religion, the Kuningan district prosecutor's office Number: 451.7 / KEP.58-Pem.Um / 2004 concerning the prohibition of Ahmadiyah teachings in the Kuningan Regency . The Joint Decree is a written policy from the government that is general in nature. But what happened to the Ahmadiyya Jama'at who was a member of the Jama'at was Indonesian citizens experiencing obstacles in public services including the prohibition of marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Jalaksana sub-district and the postponement of E-KTP for members of the Ahmadiyya Manislor Jamaat District of Kuningan District. Therefore the problems examined in this thesis research are: how is the view of Siyasah Dusturiyah on Joint Decree (SKB) Number: 451.7 / KEP.58-Pem.Um / 2004 concerning the prohibition of Ahmadiyah teachings.This research uses the theory of siyasah dusturiyah, that the fiqh of siyasah dusturiyah is the relationship between the leader on one side and the people on the other side and the institutions in the community, of course the scope of the discussion. Therefore, in fiqh siyasah dusturiyah is usually limited to discussing the regulations and regulations that are demanded by matters of state in terms of compliance with religious principles and is the realization of human benefit and fulfill their needs. This research is a field research using descriptive-analytical method with a political sociology approach. This study found that the Joint Decree involving Kuningan district regional officials Number: 451.7 / KEP.58-Pem.Um / 2004 regarding the prohibition of Ahmadiyah teachings was constitutionally contradictory. Where the constitution protects Human Rights (HAM). Meanwhile, according to Siyasah Dusturiyah, with the issuance of the SKB, local government officials do not reflect the principles of Siyasah Dusturiyah which uphold the benefit and protection of citizens, based on the principles of justice (al-is) and equality before the law (al-Musawwah) . According to maqashid asy-shari'ah, the issuance of the Joint Decree on the prohibition of Ahmadiyah teachings in the Kuningan District Region reflected the absence of protection of the five main elements, namely hifzh al-din (maintenance of religion), hifzh al-nafs (maintenance of souls), hifzh al-aql ( mind maintenance), hifzh al-nasl (care of descendants), and hifzh al-mal (maintenance of property). Abstrak Diskursus pendistorsian Jemaat Ahmadiyah merebak di awal tahun 2000an. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan adalah keluarnya fatwa MUI yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Pada tahun 2004 kelompok agama ini mendapat teguran dari pejabat daerah yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) bupati, departemen agama, kejaksaan negeri kabupaten Kuningan Nomor : 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan. Surat Keputusan Bersama merupakan suatu kebijakan tertulis dari pemerintah yang bersifat mengatur secara umum. Namun yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang merupakan anggota Jemaatnya adalah Warga negara Indonesia mengalami kendala dalam pelayanan publik diantaranya adalah pelarangan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jalaksana dan Penundaan E-KTP bagi anggota Jemaat Ahmadiyah Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini yaitu : bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah. Penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah, bahwa fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasihanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan metode deksriptif-analistis dengan pendekatan sosiologi politik. Penelitian ini menemukan bahwa Surat Keputusan Bersama yang melibatkan pejabat daerah kabupaten Kuningan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah bertentangan secara konstitusional. Dimana konstitusi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan menurut siyasah dusturiyah , dengan dikeluarkan SKB pejabat pemerintah daerah amatlah tidak mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara, dengan berpijak kepada prinsip keadilan (al-adalah) dan persamaan di depan hukum (al-musawwah). Menurut maqashid asy-syari’ah dikeluarkannya SKB mengenai pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan mencerminkan tidak adanya perlindungan terhadap lima unsur pokok yaitu hifzh al-dīn (pemeliharaan agama), hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), hifzh al-aql (pemeliharaan akal), hifzh al-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifzh al-māl (pemeliharaan harta).
Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Peradilan Agama Mustakid, Dodo
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To overcome the problems of the ineffective and inefficient justice system, an alternative settlement of disputes with peace has emerged. Obligation of mediation, especially in marital disputes such as divorce, will bring great benefits to the parties, because through mediation agreements will be reached that will satisfy and resolve the problems that cause the rift of the household so that the integrity of the household is maintained. However, it should be remembered, that marital disputes (divorce) submitted to the court is not uncommon at the time of the trial that has been determined only attended by one party, namely the Plaintiff / Petitioner or Defendant / Respondent, while the other parties do not know the exact address. This is where the problem arises, whether the trial is adjourned to summon the Defendant / Respondent or parties not present as Article 127 HIR / 151 RBg, or postponed for mediation. Abstrak Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien tersebut, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang pada saat persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon, sedangkan pihak lainnya tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.
WAKAF DAN KEADILAN: DARI TEKSTUALISME TERHADAP YURISPRUDENSI SOSIAL Firmansyah, Moch. Fahmi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Qur'an and Hadith are the most important sources of norms for Islamic society. Hence this article tries to first refer to the scriptures. Then, empirically proves that understanding the Qur'an and Hadith to extract its essence as a moral and normative guide (as in the case of waqf) works in various methods. One of them is sociological jurisprudence. This research found that the text of the Al-Qur'an and Hadith regarding waqf has been interpreted beyond its textuality. It is because and for the sake of justice to achieve social benefits. This interpretation is validated by government decrees and is widely practiced by the Indonesian Muslim community. Thus, the text has been understood and translated more broadly. Reading text through sociological jurisprudence implies reading text in various stages: text, reader, writer (disclosure), and last but not least the social impact and its surroundings (utility). Abstrak Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber norma yang paling penting bagi masyarakat Islam. Karenanya artikel ini mencoba terlebih dahulu merujuk pada tulisan suci. Kemudian, secara empiris membuktikan bahwa memahami Al-Qur'an dan Hadits untuk mengekstraksi esensinya sebagai pedoman moral dan normatif (seperti dalam kasus wakaf) bekerja dalam berbagai metode. Salah satunya adalah yurisprudensi sosiologis. Penelitian ini menemukan bahwa teks Al-Qur'an dan Hadits tentang wakaf telah ditafsirkan di luar tekstualitasnya. Itu karena dan demi keadilan untuk mencapai manfaat sosial. Penafsiran ini disahkan oleh keputusan pemerintah serta dipraktikkan secara luas oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, teks telah dipahami dan diterjemahkan lebih luas. Membaca teks melalui yurisprudensi sosiologis menyiratkan untuk membaca teks dalam berbagai tahap: teks, pembaca, penulis (penyingkap), dan yang terakhir tetapi tidak sedikit dampak sosial dan sekitarnya (utilitas).
KONSTRUKSI PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGAN DI DPR Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Talking about the construction of the political process in the DPR, it automatically cannot be separated from the existence of political parties and elections as an important instrument of democratic politics. This paper discusses how political parties and elections become important constructions before finally a political process occurs which in fact has a lot of impacts on the creation of law products that are not responsive in character. By using descriptive analytical methods, we can conclude that the poor quality of the political process which then has a lot of impact on the creation of legislation products with non-responsive character is not enough to be solved only by efforts to petition for judicial review of the Constitutional Court. The reason is that although the Constitutional Court can test and cancel the provisions of the law as a product of the DPR, the community still loses its rights in another form, namely state money (public money) which is not insignificant used during the process of forming a law. So to avoid this, major reforms are needed for political parties and elections, because both are important instruments of democracy that are used as construction before the political process finally occurs in every process of forming laws in the DPR. Abstrak Berbicara tentang konstruksi proses politik di DPR, maka secara otomatis tidak bisa dilepaskan dari eksistensi partai politik dan pemilu sebagai instrumen penting politik demokratis. Tulisan ini membahas tentang bagaimana partai politik dan pemilu menjadi konstruksi penting sebelum akhirnya terjadi proses politik yang dalam faktanya banyak berdampak pada terciptanya produk undang-undang berkarakter tidak responsive. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa buruknya kualitas proses politik yang kemudian banyak berdampak pada terciptanya produk undang-undang berkarakter tidak responsive tidak cukup diselesaikan hanya dengan upaya permohonan pengujian undang-undang terhadap Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, kendati Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan membatalkan ketentuan undang-undang sebagai produk DPR, namun masyarakat masih tetap kehilangan haknya dalam bentuk yang lain, yakni uang negara (uang rakyat) yang tidak sedikit yang digunakan selama proses pembentukan suatu undang-undang. Maka untuk menghindari ini, dibutuhkan pembenahan besar-besaran terhadap partai politik dan pemilu, karena keduanya merupakan instrumen penting demokrasi yang dijadikan sebagai konstruksi sebelum akhirnya terjadi proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance