Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat Rifa'i, Iman Jalaludin
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The discourse of distortion of the Ahmadiyya Community started in the early 2000s. The facts that occur in the field are the issuance of MUI fatwa stating that the Ahmadiyya Community is misguided and misleading. In 2004 this religious group received a reprimand from a regional official who issued a Joint Decree (SKB) for the regent, the ministry of religion, the Kuningan district prosecutor's office Number: 451.7 / KEP.58-Pem.Um / 2004 concerning the prohibition of Ahmadiyah teachings in the Kuningan Regency . The Joint Decree is a written policy from the government that is general in nature. But what happened to the Ahmadiyya Jama'at who was a member of the Jama'at was Indonesian citizens experiencing obstacles in public services including the prohibition of marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Jalaksana sub-district and the postponement of E-KTP for members of the Ahmadiyya Manislor Jamaat District of Kuningan District. Therefore the problems examined in this thesis research are: how is the view of Siyasah Dusturiyah on Joint Decree (SKB) Number: 451.7 / KEP.58-Pem.Um / 2004 concerning the prohibition of Ahmadiyah teachings.This research uses the theory of siyasah dusturiyah, that the fiqh of siyasah dusturiyah is the relationship between the leader on one side and the people on the other side and the institutions in the community, of course the scope of the discussion. Therefore, in fiqh siyasah dusturiyah is usually limited to discussing the regulations and regulations that are demanded by matters of state in terms of compliance with religious principles and is the realization of human benefit and fulfill their needs. This research is a field research using descriptive-analytical method with a political sociology approach. This study found that the Joint Decree involving Kuningan district regional officials Number: 451.7 / KEP.58-Pem.Um / 2004 regarding the prohibition of Ahmadiyah teachings was constitutionally contradictory. Where the constitution protects Human Rights (HAM). Meanwhile, according to Siyasah Dusturiyah, with the issuance of the SKB, local government officials do not reflect the principles of Siyasah Dusturiyah which uphold the benefit and protection of citizens, based on the principles of justice (al-is) and equality before the law (al-Musawwah) . According to maqashid asy-shari'ah, the issuance of the Joint Decree on the prohibition of Ahmadiyah teachings in the Kuningan District Region reflected the absence of protection of the five main elements, namely hifzh al-din (maintenance of religion), hifzh al-nafs (maintenance of souls), hifzh al-aql ( mind maintenance), hifzh al-nasl (care of descendants), and hifzh al-mal (maintenance of property). Abstrak Diskursus pendistorsian Jemaat Ahmadiyah merebak di awal tahun 2000an. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan adalah keluarnya fatwa MUI yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Pada tahun 2004 kelompok agama ini mendapat teguran dari pejabat daerah yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) bupati, departemen agama, kejaksaan negeri kabupaten Kuningan Nomor : 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan. Surat Keputusan Bersama merupakan suatu kebijakan tertulis dari pemerintah yang bersifat mengatur secara umum. Namun yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang merupakan anggota Jemaatnya adalah Warga negara Indonesia mengalami kendala dalam pelayanan publik diantaranya adalah pelarangan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jalaksana dan Penundaan E-KTP bagi anggota Jemaat Ahmadiyah Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini yaitu : bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah. Penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah, bahwa fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasihanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan metode deksriptif-analistis dengan pendekatan sosiologi politik. Penelitian ini menemukan bahwa Surat Keputusan Bersama yang melibatkan pejabat daerah kabupaten Kuningan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah bertentangan secara konstitusional. Dimana konstitusi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan menurut siyasah dusturiyah , dengan dikeluarkan SKB pejabat pemerintah daerah amatlah tidak mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara, dengan berpijak kepada prinsip keadilan (al-adalah) dan persamaan di depan hukum (al-musawwah). Menurut maqashid asy-syariâ€™ah dikeluarkannya SKB mengenai pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan mencerminkan tidak adanya perlindungan terhadap lima unsur pokok yaitu hifzh al-dÄ«n (pemeliharaan agama), hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), hifzh al-aql (pemeliharaan akal), hifzh al-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifzh al-mÄl (pemeliharaan harta).

Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Peradilan Agama Mustakid, Dodo
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

To overcome the problems of the ineffective and inefficient justice system, an alternative settlement of disputes with peace has emerged. Obligation of mediation, especially in marital disputes such as divorce, will bring great benefits to the parties, because through mediation agreements will be reached that will satisfy and resolve the problems that cause the rift of the household so that the integrity of the household is maintained. However, it should be remembered, that marital disputes (divorce) submitted to the court is not uncommon at the time of the trial that has been determined only attended by one party, namely the Plaintiff / Petitioner or Defendant / Respondent, while the other parties do not know the exact address. This is where the problem arises, whether the trial is adjourned to summon the Defendant / Respondent or parties not present as Article 127 HIR / 151 RBg, or postponed for mediation. Abstrak Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien tersebut, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang pada saat persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon, sedangkan pihak lainnya tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.

Asas Penetapan Dan Karakteristik Hukum Islam Serta Eksistensinya Di Indonesia Fadholi, Ahmad
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Allah SWT sent down the Shari'a through Rasulallah SAW to be conveyed to his people. Shariat contains laws that govern human life. Without the rule of law, human life will be damaged by following their own desires. The existence of shariat is for the benefit of human life on earth. Shariat in its development experiences a fusion of meanings, namely shariat in the broad sense and shariat in the narrow sense, shariat in the narrow sense is what is desired by the term fiqh or we are familiar with the term Islamic law. Islamic law has its own characteristics that differentiate it from wadh'i law. Islamic law pays close attention to the human condition and its benefits while maintaining moral values â€‹â€‹and adapting to the times. The implications of Islamic law are not limited to worldly affairs but also ukhrawi. Abstrak Allah Swt. menurunkan shariat melalui Rasulallah SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Dalam shariat terkandung hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Tanpa adanya aturan hukum, kehidupan manusia akan rusak karena mengikuti hawa nafsunya masing-masing. Keberadaan shariat adalah untuk kemaslahatan hidup manusia di muka bumi. Shariat dalam perkembangannya mengalami peleburan makna, yaitu shariat dalam arti luas dan shariat dalam arti sempit, shariat dalam arti sempit inilah yang dikehendaki dengan istilah fiqh atau kita kenal dengan istilah hukum Islam. Hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan hukum wadhâ€™i. Hukum Islam sangat memperhatikan kondisi manusia dan kemaslahatannya dengan tetap memelihara nilai moralitas dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Implikasi hukum Islam tidak terbatas hanya pada urusan duniawi melainkan juga ukhrawi.

WAKAF DAN KEADILAN: DARI TEKSTUALISME TERHADAP YURISPRUDENSI SOSIAL Firmansyah, Moch. Fahmi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Qur'an and Hadith are the most important sources of norms for Islamic society. Hence this article tries to first refer to the scriptures. Then, empirically proves that understanding the Qur'an and Hadith to extract its essence as a moral and normative guide (as in the case of waqf) works in various methods. One of them is sociological jurisprudence. This research found that the text of the Al-Qur'an and Hadith regarding waqf has been interpreted beyond its textuality. It is because and for the sake of justice to achieve social benefits. This interpretation is validated by government decrees and is widely practiced by the Indonesian Muslim community. Thus, the text has been understood and translated more broadly. Reading text through sociological jurisprudence implies reading text in various stages: text, reader, writer (disclosure), and last but not least the social impact and its surroundings (utility). Abstrak Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber norma yang paling penting bagi masyarakat Islam. Karenanya artikel ini mencoba terlebih dahulu merujuk pada tulisan suci. Kemudian, secara empiris membuktikan bahwa memahami Al-Qur'an dan Hadits untuk mengekstraksi esensinya sebagai pedoman moral dan normatif (seperti dalam kasus wakaf) bekerja dalam berbagai metode. Salah satunya adalah yurisprudensi sosiologis. Penelitian ini menemukan bahwa teks Al-Qur'an dan Hadits tentang wakaf telah ditafsirkan di luar tekstualitasnya. Itu karena dan demi keadilan untuk mencapai manfaat sosial. Penafsiran ini disahkan oleh keputusan pemerintah serta dipraktikkan secara luas oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, teks telah dipahami dan diterjemahkan lebih luas. Membaca teks melalui yurisprudensi sosiologis menyiratkan untuk membaca teks dalam berbagai tahap: teks, pembaca, penulis (penyingkap), dan yang terakhir tetapi tidak sedikit dampak sosial dan sekitarnya (utilitas).

KONSTRUKSI PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGAN DI DPR Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Talking about the construction of the political process in the DPR, it automatically cannot be separated from the existence of political parties and elections as an important instrument of democratic politics. This paper discusses how political parties and elections become important constructions before finally a political process occurs which in fact has a lot of impacts on the creation of law products that are not responsive in character. By using descriptive analytical methods, we can conclude that the poor quality of the political process which then has a lot of impact on the creation of legislation products with non-responsive character is not enough to be solved only by efforts to petition for judicial review of the Constitutional Court. The reason is that although the Constitutional Court can test and cancel the provisions of the law as a product of the DPR, the community still loses its rights in another form, namely state money (public money) which is not insignificant used during the process of forming a law. So to avoid this, major reforms are needed for political parties and elections, because both are important instruments of democracy that are used as construction before the political process finally occurs in every process of forming laws in the DPR. Abstrak Berbicara tentang konstruksi proses politik di DPR, maka secara otomatis tidak bisa dilepaskan dari eksistensi partai politik dan pemilu sebagai instrumen penting politik demokratis. Tulisan ini membahas tentang bagaimana partai politik dan pemilu menjadi konstruksi penting sebelum akhirnya terjadi proses politik yang dalam faktanya banyak berdampak pada terciptanya produk undang-undang berkarakter tidak responsive. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa buruknya kualitas proses politik yang kemudian banyak berdampak pada terciptanya produk undang-undang berkarakter tidak responsive tidak cukup diselesaikan hanya dengan upaya permohonan pengujian undang-undang terhadap Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, kendati Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan membatalkan ketentuan undang-undang sebagai produk DPR, namun masyarakat masih tetap kehilangan haknya dalam bentuk yang lain, yakni uang negara (uang rakyat) yang tidak sedikit yang digunakan selama proses pembentukan suatu undang-undang. Maka untuk menghindari ini, dibutuhkan pembenahan besar-besaran terhadap partai politik dan pemilu, karena keduanya merupakan instrumen penting demokrasi yang dijadikan sebagai konstruksi sebelum akhirnya terjadi proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR

KEBERADAAN HUKUM UU OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Soimin, Soimin
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

To initiate the discussion about what is meant by the Omnibus Law, which later became controversial over the government's choice to propose a draft Law on Job Creation submitted to the House of Representatives (DPR), when the draft Omnibus Law draft was still being debated from side of the legal position in the Indonesian legal system. Apart from the debate regarding the policies of the Joko Widodo - KH. Ma`ruf Amin government regarding the Omnibus Law, we need to explore the use and utilization of omnibus law policies in the applicable legal system and the State that uses this concept. Given, the concept of omnibus law in practice is often used by countries that adhere to the â€œcommon lawâ€ legal system, not countries that adhere to the â€œcivil lawâ€ legal system. And how the Indonesian State, which adopts the civil law legal system, applies the concept of the omnibus law policy in its legal system. ABSTRAKSI Untuk mengawali pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, yang kemudian menjadi kontroversial atas pilihan pemerintah untuk mengusulkan rancangan UU tentang Cipta Kerja yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketika draft rancangan UU Omnibus Law masih diperdebatkan dari sisi kedudukan hukum di dalam sistem hukum Indonesia. Terlepas dari perdebatan mengenai kebijakan pemerintahan Joko Widodo â€“ KH. Ma`ruf Amin mengenai UU Omnibus Law perlu kita telusuri penggunaan dan pemanfaatan kebijakan omnibus law di dalam sistem hukum yang berlaku dan Negara yang menggunakan konsep tersebut. Mengingat, konsep omnibus law di dalam praktek pada dasarnya, sering digunakan oleh Negara yang menganut sistem hukum â€œcommon lawâ€, bukan Negara yang menganut sistem hukum â€civil lawâ€. Dan bagaimana Negara Indonesia yang menganut sistem hukum civil law mempraktekkan kebijakan konsep omnibus law di dalam sistem hukumnya.

Tindak Pidana Korupsi dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam Mustakid, Dodo
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Corruption is a crime that not only damages State finances but also damages the joints of national and state life. Therefore the application of Article 2 of Law no. 20 of 2001 against perpetrators of criminal acts of corruption for state officials in the perspective of Islamic law can be implemented because it is appropriate and in line with maqasid al-tasyri 'in the sense that it still considers the public interest which is benefit-oriented and rejects all evil. Corruption is against the objectives of law (maqasid al-tasyri ') in order to protect religion, life, property, descent and reason. Because it is in accordance with applicable justice and if proven guilty, the perpetrator of corruption and proven guilty can be subject to maximum punishment. The main problems presented by the compilers in the discussion of corporate crime in the perspective of Islamic law and positive law are: 1) What is the positive legal view of corruption? and what are the sanctions for the perpetrators of corruption in positive law? 2) What is the view of Islamic law on corruption? And how to sanction corruption in Islamic law? The research method used is a comparative descriptive qualitative research method which is sourced from various references both classical books and comprehensive books as the main reference, namely by presenting a comparative depiction of the problem of corruption (comparison) according to versions of positive law and Islamic law. . with the aim of obtaining relevant and credible answers so that readers or knowledge seekers can draw conclusions about the problem of corruption appropriately. From the description of the description of the criminal act of corruption above, it can be concluded that, in terms of Islamic religion, criminal acts are the prohibitions of syara 'which are threatened by Allah with the punishment of had or ta'zir. Meanwhile, according to positive law, a criminal act is an act that violates the prohibitions regulated by the rule of law which is punishable by criminal sanctions. Criminal acts in Islam will receive appropriate sanctions, such as murder must be punished by death. Meanwhile, according to positive law, offenders of a crime are punished with conditional provisions, such as someone who kills is sentenced to only a few years in prison, which should be a death sentence, on the grounds of compassion or protecting human rights. Abstrak Korupsi merupakan kejahatan yang bukan saja hanya merusak keuangan Negara tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu penerapan pasal 2 Undang-undang No. 20 tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi penyelenggara negara dalam prespektif hukum Islam bisa dilaksanakan karena sesuai dan sejalan dengan maqasid al-tasyriâ€™ dalam artian tetap mempertimbangkan kepentingan umum yang berorientasi pada kemaslahatan dan menolak segala kemungkaran. Korupsi bertentangan dengan tujuan hukum (maqasid al-tasyriâ€™) dalam rangka menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Oleh karena sesuai dengan keadilan yang berlaku dan bila terbukti bersalah, maka pelaku pidana korupsi dan terbukti bersalah dapat dikenai pidana maksimal. Pokok permasalahan yang disajikan penyusun didalam pembahasan tindak pidana korporasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif adalah: 1) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap tindak pidana korupsi? dan apa sangsi terhadap pelaku korupsi dalam hukum positif ? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi? Dan bagaimana sangsi tindak pidana korupsi dalam hukum islam?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif komperatif yang bersumber dari berbagai referensi baik kitab-kitab klasik maupun buku-buku yang komperensif sebagai acuan utama, yakni dengan cara menyuguhakan penggambaran mengenai masalah korupsi secara komperatif (perbandingan) menurut versi hukum positif dan hukum Islam.dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang relevan dan kredibel sehingga para pembaca atau pencari ilmu dapat mengambil kesimpulan mengenai masalah korupsi dengan tepat. Dari penjelasan deskripsi mengenai tindak pidana korupsi di atas bisa di ambil kesimpulan bahwa,Tindak pidana ditinjau dari sisi agama islam adalah larangan-larangan syaraâ€™ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau taâ€™zir. Sedangkan menurut hukum positif tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana dalam islam akan mendapatkan sanksi yang setimpal, semisal pembunuhan harus dihukum mati. Sedangkan menurut hukum positif, pelanggar tindak pidana dihukum dengan ketentuan yang kondisional, semisal seseorang yang membunuh dihukum hanya sekian tahun hukuman penjara, yang seharusnya adalah hukuman mati, dengan alasan karena kasihan ataupun melindungi hak asasi.

APPLICATION ADMINISTRATION OF CIVIL CASES BY E-COURT IN THE RELIGIOUS COURT BANJAR CITY Asyani, Hisam
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK The presence of the e-Court application will certainly change the paradigm of the judicial apparatus, especially in case administration, besides that it will also change the image of the court which is now increasingly sophisticated with the role of information technology. This application is a contribution of the Supreme Court to the Indonesian Judiciary. The process of case administration in the court becomes more concise, for example, the trial agenda will be more effective and efficient, because case files can be submitted online (summarizes several trial processes that only exchange documents). The e-Court application can be accessed from anywhere, by anyone (as long as they have an account / user) armed with an internet connection and a device that has a web browser. So that a simple, fast and low cost trial can be realized. Keywords: Judicial administration, civil, E-Court, Banjar City Religious Court Absktrak Konteks penelitian ini adalah guna menunjang peradilan yang kredibilitas dan akuntabilas di seluruh Indonesia yang lebih baik dan lebih cepat dan Efisien. Mahkamah Agung dengan percaya diri menerbitkan Peraturan mahkamah agung Tahun 2019 No 1 tentang adminidtrasi perdata secara elektronik yang mana maksud di keluarkannya perma tersebut diharapkan dapat membantu bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan di Pengadilan, dan tidak harus pergi setiap akan melakukan persidangan di pengadilan dengan tidak lagi off line melainkan persidangan dengan system online atau e-court di Pengadilan Agama Kota Banjar, sehingga di Era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini yang mayoritas masyarakat menggunakan elektronik, pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung berinisiatif menggunakan alat (e-Court) tersebut untuk dapat diakses dalam hal pengadministrasian perdata di pengadilan. Secara wilayah mungkin masih banyak kabupaten yang minim terkait akses elektronik ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan setelah perma ini berjalan dalam hal ini pemerintah akan memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya adalah dengan adanya akses jaringan elektronik yang bisa dimanfaatkan dimana-dimana tidak hanya di wilayah kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Kata kunci : Administrasi peradilan, perdata, E-Court, Pengadilan Agama Kota Banjar

Hak Kebebasan Beragama Dalam Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 Perspektif Politik Propetik Rifa'i, Iman Jalaludin
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Freedom of religion in Indonesia has become a shared commitment, this is enshrined in the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, in practice there are still violations, this happens that there is an imbalance between the rules and law enforcement. So this study discusses how the freedom of diversity in the 1945 Constitution is viewed from prophetic political values; humanization (ta'muru bil ma'ruf), liberation (tanhawna 'anil munkar), and transcendence (tu'minu billah). This research is normative legal research or library research, which examines applied research through data collection or scientific writing work whose object or data collection is the library. This research concludes that the right to freedom of religion as regulated in Article 28 I paragraph 1 of the 1945 Constitution is in accordance with the spirit of the basic values â€‹â€‹of prophetic politics, namely liberation, humanization and transcendence.

Relasi Antara Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilu Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Democracy, political parties, and elections, are terms that are no longer foreign to our ears. This paper wants to discuss the relationship between democracy, political parties, and elections. By using the analytical descriptive method, it is concluded that the relationship between democracy, political parties and elections in general is basically a logical consequence of the implementation of modern democratic practices. Modern democracy based on representative democracy requires the establishment of an instrument of democracy as the main support for the implementation of the practice of representative democracy. Even in a more extreme perspective, there are those who say that without the two instruments of democracy (political parties and elections), the practice of representative democracy is impossible to run optimally.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muslih

Contact Email
edulaw.journal@gmail.com

Phone
+6281326148282

Journal Mail Official
edulaw.journal@gmail.com

Editorial Address
Jalan Widasari III Tuparev, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45152

Location
Kab. cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muslih

Contact Email edulaw.journal@gmail.com

Phone +6281326148282

Journal Mail Official edulaw.journal@gmail.com

Editorial Address Jalan Widasari III Tuparev, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45152

Location Kab. cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muslih

Contact Email
edulaw.journal@gmail.com

Phone
+6281326148282

Journal Mail Official
edulaw.journal@gmail.com

Editorial Address
Jalan Widasari III Tuparev, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45152

Location
Kab. cirebon,

Jawa barat

INDONESIA