Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Articles
111 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 1 (2025)"
:
111 Documents
clear
<![CDATA[Tinjauan Fikih Islam Terhadap Tradisi Mallasuang Manu Pada Masyarakat Suku Mandar Di Kabupaten Kotabaru ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizqi Rahmatullah]]>;
<![CDATA[Maulida Santi]]>;
<![CDATA[Fauziah Hayati]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.932
<![CDATA[Tradisi Mallasuang Manu merupakan salah satu ritual adat masyarakat Suku Mandar di Kabupaten Kotabaru yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini mengandung berbagai unsur, seperti pelepasan ayam dan pemberian sesajen, yang dipercaya membawa keberkahan dan menjauhkan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi Mallasuang Manu berdasarkan perspektif fikih Islam dan memberikan solusi yang sesuai dengan syariat tanpa mengabaikan nilai budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama dan kajian pustaka terkait hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan konsep tathayyur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek dalam tradisi ini, seperti mengaitkan pelepasan ayam dengan takdir jodoh, dan kepercayaan akan musibah jika tidak melaksanakannya, hal-hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Namun, tradisi ini tidak perlu dihapuskan sepenuhnya. Dengan mengubah akan kepercayaan dalam pelaksanaannya, seperti memaknai ritual sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan sarana silaturahmi tanpa ada unsur tathayyur, tradisi ini dapat tetap dilestarikan. Kesimpulannya, pelestarian tradisi Mallasuang Manu dimungkinkan dengan syarat masyarakat menyesuaikan pelaksanaannya agar sejalan dengan prinsip syariat Islam.]]>
<![CDATA[Interaksi Hukum Ekonomi dan Perpajakan: Analisis Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ]]>
<![CDATA[Fairuzzen, Mohammad Revaldy]]>;
<![CDATA[Putra, Abil Arya]]>;
<![CDATA[Reihan, Akmal]]>;
<![CDATA[Saputra, Fernando]]>;
<![CDATA[Siswajanthy, S.H, M.H. , Farahdinny]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.934
<![CDATA[Abstract The purpose of this study is to analyze the relationship between economic law and tax policy and its impact on economic growth in Indonesia. Taxation is an important tool in the economic regulation of the country that affects consumption and investment decisions. Empirical research methods accompanied by secondary data allow identifying the tax models enacted and their impact on economic competitiveness and investment boredom. This research shows that fair and inclusive taxes increase state revenue and motivate economic growth. Taxes that cause tax avoidance systems make investment less attractive in investors' decisions. The research also highlights the importance of legal regulations that help improve tax rules in order to achieve sustainable economic growth. Policy recommendations are presented to further strengthen the positive interaction between economic and tax law, in the hope of creating a more conducive economic environment. Keywords: Economic Law, Taxation, Economic Growth Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan antara hukum ekonomi dan kebijakan perpajakan dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perpajakan adalah alat penting dalam pengaturan ekonomi negara yang mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Metode penelitian empiris disertai dengan data sekunder memungkinkan mengidentifikasi model pajak yang diberlakukan dan dampaknya pada daya saing ekonomi dan bosan investasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak yang adil dan inklusif meningkatkan revenue negara dan lebih memotivasi pertumbuhan ekonomi. Pajak yang menyebabkan system tax avoidance membuat investasi kurang menarik dalam keputusan investor. Penelitian juga menyoroti pentingnya regulasi hukum yang membantu meningkatkan peraturan pajak agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan disajikan untuk lebih menguatkan interaksi positif antara hukum ekonomi dan perpajakan, dengan harapan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif. Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Perpajakan, Pertumbuhan Ekonomi]]>
<![CDATA[Tradisi Penggantian Nama Ketika Akan Melaksanakan Akad Nikah ]]>
<![CDATA[Jasimah]]>;
<![CDATA[Anwar Hafidzi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.936
<![CDATA[Nama merupakan kata panggilan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dalam Islam, nama bukan sekedar penanda. Dia adalah doa bagi diri dan kehidupannya. Sebagian masyarakat khususnya wilayah Negara, masih percaya dan mempraktikkan tradisi penggantian nama ketika akan melaksanakan akad nikah. Hal ini bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga, memperlancar rezeki, dilanggengkan jodohnya dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pandangan hukum Islam terkait tradisi penggantian nama ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima oleh masyarakat khususnya wilayah Negara. Tradisi perhitungan ini sudah berjalan sejak lama dalam masyarakat Negara dan tidak ditemukan praktik-praktik yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Tradisi perhitungan nama merupakan bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam keberlangsungan perkawinan.]]>
<![CDATA[Legal Review On Honorable Council Decisions Constitutional Court Number 2/Mkmk/L/11/2023 Concerning The Dismissal Of The Chief Judge Of The Constitutional Court ]]>
<![CDATA[Mahdaniah]]>;
<![CDATA[Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.937
<![CDATA[Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga internal yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas dan kehormatan hakim konstitusi. Pada putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan memberikan sanksi kepada hakim Mahkamah Konstitusi yaitu pemberhentian sebagai hakim ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran berat yang terbukti telah dilakukannya. Namun dalam hasil putusan ini menjadi pertanyaan karena putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan sanksi yang telah diatur pada pasal 41C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 yang mengatur tentang sanksi bagi hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat. Sehingga dengan ketidaksamaan sanksi yang dijatuhkan dengan peraturan yang ada menjadi pertanyaan besar apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji menggunakan hukum normatif dan melakukan pendekatan dengan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini pun menggunakan metode kajian pustaka (library reseach). Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 mengenai ketentuan penjatuhan sanksi. Putusan yang diambil oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan trobosan baru dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menangani perkara ini dengan mempertimbangkan prinsip proporsionlitas, fakta dan bukti yang ada di lapangan yang didapatkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Eva Shofia Fitriati]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.938
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kepada perbedaan amar putusan antara tingkat kasasi dan banding dan pertama pada perkara Nomor 1313/K/Ag/2023 terkait gugatan perbuatan melawan hukum atas keterlambatan pembayaran dalam akad murabahah. Pengadilan tingkat pertama menyatakan perkara ini masuk dalam kewenangan absolut pengadilan agama karena melibatkan Penggugat sebagai pemasok dalam murabahah, sehingga dikategorikan sebagai sengketa ekonomi syariah. Namun, putusan banding dan kasasi menyatakan perkara ini berada dalam ranah peradilan umum karena jual beli dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II sebagai nasabah, serta akta jual beli dianggap tidak berdasarkan prinsip syariah. Dengan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (case approach), hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi tidak sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan agama, karena putusan kasasi dan banding mengkategorikan sengketa ini sebagai perdata umum, yang seharusnya melihat kepada posisi Penggugat sebagai pemasok dalam akad murabahah yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana ditekankan dalam teori keabsahan murabahah menurut fikih dan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, gugatan Penggugat terkait keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I merujuk pada akad lisan murabahah, yang merupakan bagian dari akad murabah yang dilakukan dalam perkara ini. Putusan kasasi yang menitikberatkan pada akta jual beli sebagai formalitas tanpa mempertimbangkan substansi akad syariah dapat berdampak buruk terhadap eksistensi peradilan agama kedepannya dalam menangani sengketa ekonomi syariah]]>
<![CDATA[The Effect of Profitability and Leverage on Economic Value Added (Eva) in The Coal Mining Sub-Sector for The Period 2021-2023 ]]>
<![CDATA[Santoso , Wahyu Purbo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.940
<![CDATA[This research aimed to determine and analyze the effect of Profitability and Leverage Ratios on Economic Value Added (EVA) on Financial Performances of Coal Mining Companies Listed on the IDX for the 2021 – 2023 periods. This research used quantitative methods with a descriptive approach. This research used the Panel Data Regression Analysis Method. The result of this researh showed Return On Equity (ROE) partially had a positive and significant effect on Economic Value Added (EVA). Debt to Equity Ratio (DER) partially had no significant negative effect on Economic Value Added (EVA) in Corporate Business Sustainabilty. Return On Equity Ratio (ROE) and Debt to Equity Ratio (DER) simultaneously or together had a positive and significant effect on Economic Value Added (EVA).]]>
<![CDATA[Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Fintech Lending sebagai Instrumen Ekonomi Digital ]]>
<![CDATA[Gandasari, Nur Mutiara]]>;
<![CDATA[Hidayat, Rendy Riansyah]]>;
<![CDATA[Siswajanthy, Farahdinny]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.941
<![CDATA[Fintech lending, as a form of digital economy, has changed the financial services landscape in Indonesia by providing more inclusive access to financing. However, the rapid growth of this sector also raises challenges, such as inadequate regulations, operational risks, and low consumer protection. The Financial Services Authority (OJK) has a central role in supervising and regulating this industry to ensure operations comply with laws and business ethics. This research aims to analyze the role, authority and effectiveness of OJK supervision of fintech lending, based on a normative juridical approach. Data was obtained through literature study and analysis of related documents. The research results show that even though the OJK has established various regulations, the effectiveness of supervision still faces obstacles, including the lack of transparency of fintech platforms and the challenges of continuously developing technology. This study provides strategic recommendations to strengthen supervision and create closer collaboration between regulators and industry players.]]>
<![CDATA[Perbandingan Efektivitas Sanksi Administratif Dan Pidana Terhadap Pelaku Kartel Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dapurahayu, Sella]]>;
<![CDATA[Jauharah, Sri Adisty]]>;
<![CDATA[Pratama, Dendy Suma]]>;
<![CDATA[Fitriani, Annisa]]>;
<![CDATA[Siswajanthy,SH.,MH., Farahdinny]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.942
<![CDATA[Abstract This study compares the effectiveness of administrative and criminal sanctions against cartel offenders in Indonesia. The research method uses comparative analysis with secondary data from KPPU, the Ministry of Trade and the Criminal Justice Agency. The results show that criminal sanctions are more effective in preventing cartel actors, while administrative sanctions are more effective in improving compliance. This study recommends the integration of administrative and criminal sanctions, as well as increased inter-agency cooperation to improve the effectiveness of supervision and prosecution of cartel actors. Keywords: administrative sanctions, criminal sanctions, cartel cases, effectiveness Abstrak Penelitian ini membandingkan efektivitas sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku kartel di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis komparatif dengan data sekunder dari KPPU, Kementerian Perdagangan RI dan Badan Peradilan Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana lebih efektif dalam mencegah pelaku kartel, sedangkan sanksi administratif lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi sanksi administratif dan pidana, serta peningkatan kerjasama antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kartel. Kata kunci : sanksi administratif, sanksi pidana, kasus kartel, efektivitas]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Dan Sosiologis Tradisi Bahalarat Juz 15 Pada Masyarakat Banjar ]]>
<![CDATA[Laila Amalia]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.945
<![CDATA[Tradisi Bahalarat Juz 15 merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang memiliki nilai religius dan sosial. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk syukur atas keberhasilan menamatkan bacaan Al-Qur'an, terutama bagi anak-anak yang belajar mengaji. Selain sebagai perayaan, Bahalarat juga menjadi media penanaman nilai-nilai keagamaan dan pendidikan karakter, seperti ketaqwaan, gotong-royong, serta penghormatan kepada orang tua dan guru. Namun, di tengah arus modernisasi, tradisi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan gaya hidup, pengaruh budaya global, dan minimnya pemahaman generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek historis, nilai sosiologis, dan adaptasi tradisi Bahalarat Juz 15 dalam konteks hukum Islam serta dinamika sosial budaya masyarakat Banjar. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode hukum empiris, penelitian ini mengungkap bahwa tradisi Bahalarat dapat tetap relevan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam dan disertai upaya pelestarian yang sistematis. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol identitas budaya tetapi juga memiliki potensi besar dalam melestarikan nilai-nilai religius pada generasi mendatang.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Membuat Bubur Asyura Masyarakat Banjar ]]>
<![CDATA[Mutia Anisah]]>;
<![CDATA[Anwar Hafidzi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.946
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari sudut pandang hukum Islam terkait tradisi pembuatan bubur Asyura oleh masyarakat Banjar khususnya di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan gambaran rinci mengenai fenomena tradisi ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam terkait sejarah, praktik, dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pembuatan bubur Asyura merupakan bentuk pelestarian budaya yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial, seperti berbagi, menyambung silaturahmi, dan salin bergotong royong. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai ibadah kepada Allah, seperti meneladani kisah para nabi, dan nilai muamalah, seperti mempererat hubungan antar warga. Secara hukum Islam, tradisi ini dianggap mubah (boleh) bahkan dapat bernilai sunnah jika dilakukan untuk berbagi dengan sesama, meskipun dalil-dalil terkait tradisi ini bersifat dhaif. Pelaksana tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat, janji tidak dikaitkan dengan keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami integrasi tradisi lokal dengan ajaran agama Islam.]]>
