cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riza Faishol
Contact Email
riezha09@gmail.com
Phone
+6282229749395
Journal Mail Official
alashlahjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi 68465 Telp. (0333) 845654
Location
Kab. banyuwangi,
Jawa timur
INDONESIA
AL-ASHLAH
Published by Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
ISSN : 28296788     EISSN : 28296346     DOI : https://doi.org/10.69552/alashlah
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and Scope AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam is a double-blind peer-reviewed journal published by Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia. Focus AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam emphasizes the study of Islamic family law and Islamic law in Islamic countries in general and specifically in Indonesia by emphasizing the theories of Islamic family law and Islamic law and its practices in the Islamic worlds that developed in attendance through publications of articles and book reviews. Scope This Journal specializes in studying the theories and practices of Islamic family law and Islamic law in Islamic countries and is intended to express original researches and current issues. This journal welcomes the contributions of scholars from related fields warmly that consider the following general topics; Family Law Islamic Family Law Family Study Islamic Criminal Law Customary Law Sharia Economic Law Islamic Constitutional Law Islamic Comparative law Anthropological Law Sociological Law Marriage and Gender Issue History of Islamic Family Law and Islamic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
PERTAHANAN TRADISI PERKAWINAN SUKU BUGIS MUNCAR BANYUWANGI M Amir Mahmud
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (2022): (July 2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Muncar Banyuwangi dan bagaimana masyarakat Bugis dapat mempertahankan tradisi pernikahan mereka. Pembelaan terhadap tradisi pernikahan Bugis di Muncar belum pernah dikaji, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terkait tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan tradisi pernikahan Bugis Muncar mulai memudar, hal ini dikarenakan masyarakat mulai terbuka untuk berubah. Hubungan dominasi dipertahankan melalui keberadaan panai'.
ETIKA BISNIS PERIKLANAN PADA APLIKASI INSTAGRAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Mayang Rosana
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2023): (January 2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/alashlah.v2i1.1768

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ada pada periklanan di media sosial Instagram. Akan tetapi tidak sedikit pelaku usaha menampilkan produk yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak jarang pula mengabaikan norma-norma serta nilai-nilai kejujuran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat field research dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Etika bisnis yang baik dalam periklanan di media sosial instagram harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kejujuran merupakan salah satu prinsip etika bisnis dalam periklanan, karena masih ditemukan pelaku usaha online shop yang tidak jujur dalam mengiklankan produknya di media sosial instagram. 2) Hukum ekonomi syariah memperbolehkan periklanan di instagram jika periklanan tersebut sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam mengajarkan bagi pelaku bisnis untuk selalu berlaku jujur, tidak membohongi konsumen dengan berbagai tipuan. Etika bisnis Islam harus memperhatiakan prinsip-prinsip keadilan, kesatuan, pertanggungjawaban, kehendak bebas, kebajikan dan kebenaran.
NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN NEGARA: SEBUAH UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Akhmad Rudi Maswanto
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2023): (January 2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/alashlah.v2i1.1844

Abstract

Marriage in Islam is not solely a relationship between husband and wife, but more than that Islam views marriage as an act of worship value because every action that each spouse performs when fulfilling his rights and obligations in marriage is an act of good and bad value. Rights and obligations in the household that do not work as stipulated in Islam are known as nusyuz. The problem of nusyuz in Indonesia has always been associated with the wife, as well as in the legal arrangements, namely in the Compilation of Islamic Law (KHI) only regulates the nusyuz of the wife. Nusyuz that occurs in the household can come from the side of the wife or the side of the husband. According to Soerjono Soekanto, whether or not law enforcement is effective in society is determined by several factors, namely law enforcement, legal facilities, legal awareness, legal rules, and legal culture. The law on domestic violence enacted through the law has not been fully enforced effectively to provide protection for victims of domestic violence.
PERAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI Habibulloh Habibulloh
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2023): (January 2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/alashlah.v2i1.1845

Abstract

This study aims to determine the role of waqf in improving community welfare and the development of educational institutions in Darussalam Blokagung Banyuwangi Islamic boarding school. Waqf in Islam is one of the economic instruments for many social institutions, especially in the field of education. The problem raised about the role of waqf in the welfare of society and the development of education, this study uses a qualitative descriptive approach, where the results of the research show that waqf at the Darussalam Blokagung Islamic boarding school has been optimally managed for community empowerment. One of the strategic functions of the results of existing waqf assets is to alleviate poverty, unemployment, and community resilience through education and empowerment. Thus, the existence of this education-based waqf can indirectly improve the welfare of the community in the aspects of internalization and character building (Character Building) for students and santri so that they become knowledgeable, mature, independent and productive people. So that when they are involved in the community they can work professionally and usefully
HIFZH AL-DIN SEBAGAI KONSIDERAN HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-MAQASHID Lukman Hakim
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2023): (January 2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/alashlah.v2i1.1846

Abstract

Pernikahan beda agama masih menjadi polemik hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri, di zaman yang segalanya terbuka, perjumpaan insan beda agama tidak dapat dielakkan. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama juga masih menjadi kontroversi. Masing-masing pendapat hukum disertai pertimbangan (konsideran). Masing-masing pihak yang melegalkan maupun tidak mengemukakan kemaslahatan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Di satu pihak, pernikahan beda agama dilarang karena dapat menimbulkan mafsadat, yaitu dapat menyeret muslim menjadi non muslim. Di pihak lain, pernikahan beda agama dibolehkan karena dapat menyeret non muslim menjadi muslim. perdebatan ini perlu didudukkan dalam kerangka Fiqh al-Maqasid. Hal ini dapat merupakan upaya untuk memosisikan hukum Islam pada porosnya (inathat al-ahkam al-syar’iyyah bi maqasidiha)
KONSEP RADHA’AH SYEKH IMAM IBNU RUSLAN DALAM KITAB MATAN ZUBAD DAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DALAM KITAB AN-NIKAH Muhammad Nasrullah; Jiyad Asyrafi; Anwar Hafidzi
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (2023): (July 2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/alashlah.v2i2.1940

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep penyusuan anak (Radha'ah) dalam dua kitab, yaitu Matan Zubad Syekh Imam Ibnu Ruslan dan An-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan menggunakan metode penelitian perbandingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan konsep penyusuan anak yang dijelaskan dalam kedua kitab tersebut, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara keduanya, serta menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan-pandangan yang disajikan dalam konteks keilmuan Islam. Metode penelitian perbandingan digunakan untuk menganalisis sudut pandang yang mereka sampaikan terkait konsep penyusuan anak. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsep penyusuan anak dalam konteks keilmuan Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kedua kitab tersebut untuk memahami konsep penyusuan anak dalam konteks yang berbeda. Penelitian perbandingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang konsep penyusuan anak dalam konteks keilmuan Islam.
KONSEP PERWALIAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT SYEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DAN PROF. DR. WAHBAH AZ- ZUHAILI Anwar Hafidzi; Norhaliza Norhaliza
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (2023): (July 2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/alashlah.v2i2.2013

Abstract

Wali is a person who has the right to marry a woman's husband according to Islamic law. Marriage guardians have a very important position, they can even determine whether a marriage is valid or not. Marriage without a legal guardian is null and void. The purpose of this research is to understand the concept of female guardianship in marriage. The results of the study showed that the concept of female guardianship in marriage according to the book of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari and the Book of Islamic Fiqh Wahbah Az-Zuhaili have similarities in terms of women's guardianship in marriage. In these two books the emphasis is on guardianship which takes precedence, namely the intimate guardian then the ab'ad guardian. The method used is by conducting qualitative research methods that focus on library research using literary sources such as manuscripts, books, journals, newspapers and other documents.
NALAR KRITIS HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON MODERNITAS Edy Imam Supneo; Ansari Ansari
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (2023): (July 2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/alashlah.v2i2.2096

Abstract

Islamic law will still be able to respond to new issues arising, as a consequence of the advancement of science and technology. In the Treasures of Islamic Sciences, Fiqh (Islamic law) is one of the classical disciplines that are always loaded with interesting discourse, the natural character of the Islamic law as part of the Islamic Shari'a and permanent (qath'i) and must be received "taken for granted" on one side and his position as a product of Ijtihadi which is often produced from the relatively Islamic sources (Zhanny) on the other hand makes Islamic law has a different face. In other words, Islamic law is often identical to the number of rules and doctrines of Islam on some daily issues of Islamic Ummah which is static and raw. Among the emerging laws of the world are laws that are based on religious norms. Because religion always strengthens and closely interwoven with the state of Islamic law is one of the religious norms that exist in the world of Islamic law is universal, because it bases its various conditions based on Maqashid al-Syari'ah, namely Hifzhu al-Din, Al-Nafs, Al-Aqli, Al-Nasi, an al-Amal, which are all closely related to human life, both in ancient and modern times. Besides, Islamic law prioritizes the principles of truth, fairness, equality, and responsibility.
DINAMIKA HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Akhmad Rudi Maswanto; Surya Wulandari; Dwi Risqi Meilani
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (2023): (July 2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/alashlah.v2i2.2316

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out how the inheritance rights of adopted children apply to the assets of their adoptive parents and how the inheritance distribution system is for these adopted children. By using normative juridical research methods, it can be concluded, in the event that the inheritance rights of adopted children occur due to the influence of legal pluralism in the civil field that applies in Indonesia. In the Islamic legal system, adoption does not carry legal consequences in terms of blood relations and inheritance relations with adoptive parents. In inheritance rights according to BW (Burgelijk Wetboek), this law does not regulate the inheritance rights of adopted children but contains the rights of each heir to a certain part of the inheritance by using the term Legitieme portie. Regulations regarding inheritance law that apply in Indonesia to date apply 3 legal systems, namely inheritance according to customary law, inheritance according to Islamic law and inheritance according to BW (Burgelijk Wetboek) whose enactment is based on the choice of law from the community. Inheritance arrangements according to customary law refer to the system that applies to each customary community. Inheritance arrangements according to Islamic Law refer to the Compilation of Islamic Law which regulates the distribution of inheritance according to the Compilation of Islamic Law (KHI). Inheritance arrangements in Civil Law comply with the provisions in BW (Burgelijk Wetboek).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KORPORASI SEBAGAI PELAKU Raden Muyazin Arifin; Jaenuri Jaenuri
AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (2023): (July 2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/alashlah.v2i2.2444

Abstract

Legal protection for child victims or trafficking in person is still constrained by regulations that are not in favor or victims. From the perspective of the corporation as the perpetrator apparently not much has been touched on criminal responsibility. The victim’s child does get guaranteed legal protection, including restitution, but if the perpetrator does not pay, then there is no way out for the victim provided by Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of trafficking in Persons (PTPPO). Research conducted by Elfina Librine sahetapy from investigations by the National Commission for Child Protection from 2004 to 2006 that occured in Indonesia, which involved various interest including corporations as perpetrators, ilustrates alarming statistics, where trafficking in childreen under the age of five since 2004, the National Commision From Child Protection recorded for 400 cases of child trafficking cited by the national mass media from 2005 – 2006 it is estimated that approximately 10,000 (ten thousand) children were trafficked and 30% or around 3,000 childreen were trafficked for the purpose of prostitution abbroad. The author conducted a normative study on this matter were it was found that childreen as victims of criminal acts of trafficking in persons commited by corporations have not recieved maximum legal protection from the State, government and society, the imposition of fires for corporations is regulated in the Child Protections Act, as well as in the Law on the eradication of the Criminal Act of trafficking in Persons (PTPPO) there is an imbalance that creates gaps.

Page 2 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): July 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): (January 2025) Vol. 3 No. 2 (2024): (July 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): (January 2024) Vol. 2 No. 2 (2023): (July 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): (January 2023) Vol. 1 No. 2 (2022): (July 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): (January 2022)