cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 4 (2025)" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA OLEH KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TAHAP PENYIDIKAN DI INDONESIA Claudia Adi Prawira; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 4 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertolak dari pentingnya peran Kejaksaan dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka, khususnya selama berlangsungnya penyidikan oleh pihak Kepolisian. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, menjadi dasar dalam memahami bagaimana norma hukum diterapkan secara nyata. Temuan menunjukkan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas penuntutan menjadi hal yang mutlak agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dalam tahap penyidikan, Kejaksaan bersama Kepolisian memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak tersangka terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara dua lembaga penegak hukum tersebut demi terciptanya proses hukum yang adil dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi tersangka. Harapannya, pemahaman yang lebih utuh mengenai peran Kejaksaan dapat memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan.Top of Form   Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Perlindungan Hukum, Penyidikan, Tersangka ABSTRACT This research departs from the urgency of the Prosecutor's Office's role in protecting suspects' rights, particularly during investigations carried out by the Police. Employing a normative legal approach, the study relies on an in-depth analysis of applicable legal provisions and their implementation. It applies two main approaches: the statute approach to review existing laws, and the analytical approach to assess how those laws function in practice. The findings confirm that the Prosecutor's Office holds a pivotal position in Indonesia's criminal justice system. Hence, caution is imperative in performing prosecutorial duties to avoid potential misuse of authority. During the investigation stage, both the Prosecutor’s Office and the Police bear equal responsibility to ensure that suspects' rights, as provided in Articles 50 to 68 of the Criminal Procedure Code, are fully upheld. This study also emphasizes the value of collaboration between these two institutions in fostering fairness and securing individual rights throughout the legal process. It is expected that a clearer understanding of the Prosecutor’s function can contribute to a more just and responsive criminal justice system. Key Words: Role of the Prosecutor's Office, Legal Protection, Investigation, Suspects
PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (BARTER): DAMPAK JIKA TERJADI SENGKETA Ni Made Diana Kencana Putri; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 4 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pengalihan kepemilikan tanah merupakan proses pemindahan hak milik tanah antara pihak yang satu ke pihak lainnya. Tukar menukar (barter) tanah adalah suatu kejadian hukum yang disepakati dengan cara kolektif oleh pihak-pihak dengan maksud mengambil alih tanah milik dengan pihak yang dimaksud untuk menerima perihal peralihan dengan tukar menukar (barter). Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui keabsahan atau kekuatan hukum dan penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam konteks pengalihan hak milik tanah melalui sistem barter, serta untuk mengetahui implikasi hukum jika terjadi sengketa. Penelitian ini dibuat dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Sehingga penelitian ini dapat memberi hasil bahwa pengalihan hak kepemilikan tanah adalah sesuatu tindakan hukum sehingga keabsahan perjanjian tukar menukar (barter) hak tanah merupakan perjanjian konsensual(kesepakatan bersama). Penelitian ini juga membahas risiko sengketa yang dapat terjadi akibat tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, kurangnya dokumen resmi, serta akibat ketidakjelasan status kepemilikan. Akhirnya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi guna meningkatkan kepastian hukum dalam perjanjian tukar menukar (barter) yaitu menekankan pentingnya akta autentik, pendaftaran tanah untuk mencegah terjadi sengketa, dan adanya sertifikat tanah yang sah. Terjadinya konflik seperti ingkar janji atau kelalaian dalam perjanjian dapat menyebabkan sengketa, akibatnya bisa meminta ganti kerugian, pembatalan perjanjian atau tuntutan pemenuhan kewajiban oleh pihak yang dirugikan. Berharap hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan lebih terkait pengalihan hak kepemilikan tanah melalui perjanjian tukar menukar dan dampak jika terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian tukar menukar (barter). Kata Kunci: Pengalihan Tanah, Perjanjian Tukar Menukar (Barter), Dampak Hukum.   ABSTRACT The transfer of land ownership is the process of transferring land ownership rights from one party to another. Land exchange (barter) is a legal event mutually agreed upon by the party intending to transsfer land ownership rights and the party intended to receive the transfer through an exchange (barter). This study aims to examine the validity or legal force and the application of contract law principles in the context of transferring land ownership rights through the barter system, as well as to understand the legal implications in the event of a dispute. This research is conducted using a normative legal research method. The findings of this study indicate that the transfer of land ownership rights is a legal act, making the validity of the land exchange (barter) agreement a consensual contract (mutual agreement). This study also discusses the risk of disputes that may arise due to non-fulfillment of the agreed contract, the lack of official documents, and the ambiguity of ownership status. Ultimately, this research provides recommendations to enhance legal certainty in land exchange (barter) agreements by emphasizing the importance of an authentic deed, land registration to prevent disputes, and the existence of a valid land certificate. Conflicts such as breach of contract or negligence in the agreement may lead to disputes, resulting in claims for compensation, contract cancellation, or demands for the fulfillment of obligations by the disadvantaged party. It is hoped that the findings of this study will provide deeper insight into the transfer of land ownership rights through barter agreements and the legal consequences in case of disputes arising from their implementation. Keywords: Land Transfer, Barter Agreement, Legal Implications.
HAK MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PASCA PP NOMOR  24 TAHUN 2022 Ni Wayan Ratna Dewi Ratna; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 4 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Artikel jurnal ini berupaya mengkaji penerapan hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek, dalam pemberian pinjaman, sekaligus menyadari berbagai tantangan yang terkait dengan pemanfaatan hak merek sebagai agunan. Penelitian ini menggunakan teknik normatif dari sudut pandang hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun peraturan tersebut memberikan kerangka kerja untuk memanfaatkan hak merek sebagai agunan melalui pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tantangan implementasinya tetap ada. Hal ini mencakup pemahaman yang kurang memadai oleh lembaga keuangan, tantangan dalam mengevaluasi hak merek dagang, kurangnya komunikasi tentang pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2022, dan ambiguitas hukum mengenai penegakan agunan. Tulisan ini menganjurkan pembentukan standar evaluasi yang lebih eksplisit, pendidikan bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan, serta peningkatan lingkungan hukum untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan hak merek dagang sebagai agunan. Melaksanakan langkah-langkah ini dapat memungkinkan hak merek dagang berfungsi sebagai instrumen keuangan yang mendorong pengembangan ekonomi kreatif Indonesia . Kata Kunci: Jaminan,Hak Merek, Jaminan Utang,Hak Kekayaan Intelektual, PP No 24 tahun 2022 ABSTRACT This journal article seeks to examine the application of intellectual property rights, namely trademark rights, in lending, while recognizing the numerous challenges associated with utilizing trademark rights as collateral. This research employs a normative technique from a legal standpoint. The study's findings indicate that, although the rule provides a framework for utilizing trademark rights as collateral via trademark registration at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), implementation challenges persist. This encompasses inadequate comprehension by financial institutions, challenges in evaluating trademark rights, lack of communication about the execution of PP No. 24 of 2022, and legal ambiguity concerning the enforcement of collateral. This paper advocates for the establishment of more explicit evaluation standards, the education of businesses and financial institutions, and the enhancement of the legal environment to augment the efficacy of utilizing trademark rights as collateral. Executing these measures can allow trademark rights to serve as a financial tool that fosters the development of Indonesia's creative economy Key Words: Collateral, Trademark, Debt Security, Intellectual Property Rights, Government Regulation No. 24 of 2022
KEWENANGAN PIHAK NON-ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA Ni Putu Ari Diah Prabawati; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 4 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan pihak non-advokat dan peranannya dalam melakukan bantuan hukum di Indonesia yang ditinjau dari pengaturannya. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil studi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan dari pihak ‘pemberi’ ‘bantuan’ hukum oleh seorang ‘non-advokat’ secara konseptual telah diatur dalam berbagai pengaturan di Indonesia yakni dalam ‘UU 16/2011 tentang Bantuan’ Hukum dan Permenkumhan 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan dan PP 42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pada dasarnya ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait kewenangan bantuan hukum yang dilakukan oleh pihak non-advokat memang telah sesuai dengan UU Bantuan Hukum sebagai tonggak dasar pemberlakuannya. Akan tetapi, kewenangan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada pihak non-advokat tersebut tidaklah sama dengan advokat karena kewenangan para pihak non-advokat dibatasi pada ruang lingkup non-litigasi saja yang mana hal tersebut dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan UU 8/2003 tentang Advokat. Walaupun begitu, dengan adanya kemunculan ‘pihak’ ‘non-advokat’ dalam layanan ‘bantuan’ hukum di Indonesia dianggap sudah menjadi langkah penting untuk mewujudkan kualitas bantuan hukum yang lebih efisien karena kurangnya persebaran advokat diseluruh wilayah iandonesia.   This study article aims to determine and examine the authority of non-advocates and their role in providing legal aid in Indonesia, reviewed from its regulations. This article is compiled based on normative legal research through a statutory approach. The results of the study found in this study indicate that the authority of the 'provider' of legal 'aid' by a 'non-advocate' has been conceptually regulated in various regulations in Indonesia, namely in 'Law 16/2011 concerning Legal Aid' and Permenkumhan 3/2021 concerning Paralegals in Providing Assistance and PP 42/2013 concerning the Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds. Basically, the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia regarding the authority of legal aid carried out by non-advocates are in accordance with the Legal Aid Law as the basic milestone for its implementation. However, the authority to provide legal aid given to non-advocates is not the same as advocates because the authority of non-advocates is limited to the scope of non-litigation only, which is intended not to conflict with Law 8/2003 concerning Advocates. Even so, the emergence of 'non-advocate' parties in legal 'aid' services in Indonesia is considered to be an important step to realize a more efficient quality of legal aid due to the lack of distribution of advocates throughout Indonesia.
IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PELANGGAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL Yonathan Ariel Alexander Tambunan; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 4 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to comprehensively evaluate the implications of legal gaps regarding artificial intelligence (AI) as a potential infringement of intellectual property rights in the context of digital works in Indonesia, and to identify and analyze the need for revisions to Indonesia's Copyright Law to accommodate AI developments. Employing a normative juridical research method, this study utilizes statute, conceptual, and analytical approaches to examine relevant legislation, legal concepts, and critically analyze the implications of legal gaps. The research relies on primary legal materials such as copyright legislation, secondary legal materials including books and scholarly articles, and tertiary legal materials. The study finds that the current legal vacuum poses significant risks to intellectual property protection, potentially hampering innovation and creative industry growth. It also identifies crucial areas for legislative reform to address AI-generated works within the copyright framework. This study contributes to the development of a more comprehensive legal framework for protecting intellectual property rights in the AI era, offering concrete recommendations for Copyright Law revision. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue