cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 16 No. 1 (2026)" : 5 Documents clear
MENGULIK FENOMENA CHILDFREE  (PILIHAN UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI Putu Darmika Susilawati; A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan terkait fenomena childfree di Indonesia serta dampak hukumnya berdasarkan hukum adat Bali. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena childfree yang tengah menjadi perbincangan di Indonesia merupakan keputusan individu untuk tidak memiliki anak, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Keputusan ini berbeda dari kebiasaan mayoritas masyarakat, khususnya di Bali, yang sangat mengutamakan keberadaan anak dalam keluarga. Dalam konteks hukum adat Bali, keputusan tersebut berdampak pada tidak adanya penerus yang dapat melanjutkan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) suatu keluarga, baik dari aspek sekala (realitas) maupun niskala (kepercayaan). Kata Kunci: Childfree, Hukum Adat Bali, Swaharma, Swadikara   ABSTRACT   This study aims to investigate the problems related to the childfree phenomenon in Indonesia and its legal impact based on Balinese customary law. In analyzing the problem, the normative legal research method is used. The results of the study indicate that the childfree phenomenon that is currently being discussed in Indonesia is an individual decision not to have children, with various underlying factors. This decision is different from the habits of the majority of people, especially in Bali, who prioritize the existence of children in the family. In the context of Balinese customary law, this decision has an impact on the absence of successors who can continue the swadharma (responsibility) and swadikara (rights) of a family, both from the aspects of sekala (reality) and niskala (belief).   Keywords: Childfree, Balinese Customary Law, Swadharma, Swadikara
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SKINCARE OVERCLAIM Hening Rahayu Parasanti; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penyususnan jurnal berikut guna menganalisis hingga menemukan jawaban atas pertanggungjawaban pengusaha terhadap  konsumen. pengguna produk skincare overclaim mengandung zat berbahaya. Promosi skincare overclaim ini sudah menjadi kebiasaan para pengusaha agar produk laku terjual di masyarakat, yang mana sering kali menimbulakan kerugian terhadap konsumen. Dalam penyusunan penulis menggunakan metode peneleitian yuridis normatif yang pendekatannya dengan undang-indang terkait. Penelitian ini merujuk pada pertanggungjawaban pengusaha dalam perspektif peraturan BPOM dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta guna menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum kepada  pengguna skincare overclaim. Seharusnya pengusaha wajib mengikuti standarisasi yang dibuat oleh BPOM guna menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen. Pengusaha yang terbukti melakukan hal tersebut dapat dipidana penjara dan denda yang tercantum dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Skincare, Overclaim, Pertanggungjawaban Hukum   ABSTRACT   The purpose of compiling the following journal is to analyze and find answers regarding the entrepreneur's accountability toward consumers, particularly regarding skincare products that overclaim to contain harmful substances. The promotion of these overclaim skincare products has become a common practice among entrepreneurs to make their products sell in the market, which often leads to consumer losses. In this writing, the author uses a normative legal research method, approaching relevant laws and regulations. This research refers to the accountability of entrepreneurs in the perspective of BPOM regulations and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It also aims to address issues related to legal protection for users of overclaim skincare products. Entrepreneurs should comply with the standards set by BPOM to ensure consumer safety and health. Entrepreneurs proven to commit such acts may face imprisonment and fines as stipulated in Law Number 8. Keywords: Consumer Protection, Skincare, Overclaim, Legal Liability
MOBIL ESEMKA DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA: TELAAH HUKUM TERHADAP DUGAAN WANPRESTASI JANJI POLITIK Maria Gloria Isabela Ndona; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam hukum perdata dapat diterapkan kepada janji politik yang disampaikan kepada publik. Metode yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji politik yang disampaikan secara terbuka dan berulang oleh calon pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai pernyataan kehendak sepihak yang berpotensi menimbulkan perikatan hukum, khususnya apabila masyarakat telah menggantungkan harapannya secara wajar pada janji tersebut dan mengalami kerugian akibat ketidakterpenuhan janji. Studi kasus Mobil Esemka menunjukkan bahwa janji politik yang gagal direalisasikan dapat menimbulkan ekspektasi hukum dan akibat sosial-ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, konsep wanprestasi dan tanggung jawab perdata dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap janji politik tertentu yang memenuhi syarat substansial perikatan sipil. Kata Kunci: Janji Politik, Wanprestasi, Hukum Perdata, Mobil Esemka, Tanggung Jawab Perdata   ABSTRACT The purpose of this research is to analyse the concept of breach of contract in civil law as applied to political promises made to the public. The method used in this research is normative legal research using primary and secondary legal materials. Primary legal materials include related laws and regulations, while secondary materials include literature relevant to the research topic. The research results show that political promises delivered openly and repeatedly by candidates for public office can be classified as unilateral declarations of will that potentially give rise to legal obligations, especially when the public has reasonably relied upon these promises and suffers loss due to non-fulfilment. The case study of the Esemka car demonstrates that unfulfilled political promises can create legal expectations and real socio-economic consequences. Therefore, the concept of breach of contract and civil liability may serve as a legal basis to demand accountability for political promises that meet substantive criteria of civil engagement. Key Words: Political Promises, Breach of Contract, Civil Law, Esemka Car, Civil Liability
BATASAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK Luh Dewi Suriantika Putri; I Gede Perdana Yoga
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kepastian hukum pembatalan perjanjian sepihak yang masih belum memiliki definisi yang jelas apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Penelitian ini berfokus pada batasan tipis antara dua perbedaan tersebut yang sampai sekarang belum diatur dalam peraturan manapun kecuali yurisprudensi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kategori pembatalan perjanjian sepihak tergantung dari bagaimana tindakan itu memenuhi unsur Pasal perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan penelitian terdahulu, memberikan pendapat yaitu pembatalan perjanjian sepihak ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi apabila ada klausul dilarang membatalkan perjanjian secara sepihak di dalam perjanjian dan dilanggar oleh salah satu pihak.   Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hukum Perikatan, Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi.   ABSTRACT   The purpose of this study is to examine the legal certainty of unilateral agreement cancellation, which still lacks a clear definition of whether it constitutes an unlawful act or a breach of contract. This study focuses on the fine line between these two differences, which until now has not been regulated in any regulation except jurisprudence. The findings of this study indicate that the category of unilateral agreement cancellation depends on how the action fulfills the elements of the Article on unlawful acts or breach of contract. In Supreme Court jurisprudence and previous research, it is stated that unilateral agreement cancellation is interpreted as an unlawful act even though there is a possibility of a breach of contract if there is a clause prohibiting unilateral cancellation in the agreement and it is violated by one of the parties.   Key Words: Legal Certainty, Contract Law, Agreements, Unlawful Acts, Breach of Contract.  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN Alodya Pramiswari Zaqy; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menelaah pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter, khususnya pada tahap penyidikan dan pembuktian, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban. Prosedur penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif dengan strategi perundang-undangan dan konseptual, yang menitikberatkan dalam kajian norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip regulasi hukum praktik kedokteran  dan perlindungan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahanisignifikani denganipembentukan MajelisiDisipliniProfesi (MDP) sebagai lembaga yang berwenang menilai pelanggaran disiplin tenaga medis. Namun, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara MDP dan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada tahap pembuktian, pembuktian tindak pidana malpraktik dilakukan melalui dua metode, yakni pembuktian langsung menggunakan tolok ukur 4D (Duty, Dereliction of Duty, Direct Causation, Damage) dan pembuktian tidak langsung melalui doktrin Res ipsa loquitur. Perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis belum diatur secara khusus, namun dapat ditemukan dalam KUHP, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi peraturan dan penguatan mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Penyidikan, Pembuktian, Perlindungan Hukum.   ABSTRACT This research explores the topic of legal responsibility in instances of medical negligence by doctors, emphasizing the phases of inquiry and evidence collection, along with the extent of legal safeguards available to the victims. The findings reveal that Law Number 17 of 2023 concerning Health introduces significant reforms through the establishment of the Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi/MDP), which is vested with the authority to assess violations of professional conduct by medical practitioners. However, overlapping jurisdictions between the MDP and law enforcement investigators, as provided under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), create potential conflicts that may hinder the effectiveness of criminal justice processes. In the evidentiary phase, acts of medical malpractice may be proven through two approaches: direct evidence applying the 4D standard (Duty, Derelictioniof iDuty, Direct Causation, and iDamage) and indirect evidence based on the doctrine of res ipsa loquitur. Currently, there is no comprehensive statutory framework specifically regulating the legal protection of victims of medical malpractice; instead, relevant provisions are dispersed across the Criminal Code (KUHP), the Health Law, the Medical Practice Law, and other related regulations. This study underscores the urgent need for regulatory reform and harmonization to ensure equitable justice for victims.   Keywords: Medical Malpractice, Criminal Liability, Investigation, Evidence, Legal Protection.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue