cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 14 no. 9 (2026)" : 10 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TRADING IN INFLUENCE DALAM PERSPEKTIF KEKOSONGAN NORMA HUKUM Ferdinanda Eunike Tupan; Aninditia Widyanti; Hadibah Zachra Wadjo
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p01

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan hukum terkait trading in influence beserta bentuk pertanggungjawaban pidananya dalam konteks adanya kekosongan norma hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Kajian difokuskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun instrumen internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCAC telah secara jelas mengatur trading in influence sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas mengadopsi ketentuan tersebut ke dalam rezim tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, sekaligus membuka celah dalam penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan pengaruh yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai trading in influence dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi sangat mendesak, baik sebagai upaya pencegahan maupun penindakan dalam pemberantasan korupsi. ABSTRACT   The purpose of this study is to examine and analyze the legal framework regarding trading in influence and its forms of criminal liability in the context of a legal vacuum in Indonesia. This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and comparative approaches. The study focuses on applicable legal provisions, both in the Corruption Crimes Act and international instruments such as the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). The results of the study indicate that although the UNCAC has clearly defined trading in influence as a form of corruption, Indonesian positive law has not yet explicitly incorporated these provisions into the criminal regime for corruption. This situation creates a legal vacuum that results in weak legal certainty, while simultaneously opening loopholes in law enforcement against the practice of influence peddling that harms the public interest. Therefore, the regulation of trading in influence within the Indonesian criminal law system has become urgently necessary, both as a preventive measure and as a means of enforcement in the fight against corruption.
IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG KEPADA MASYARAKAT DAERAH BADUNG Ni Komang Tania Oktavianti; Gusti Ayu Komang Putri Triadnyani; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan hukum secara tatap muka oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan secara terencana melalui penyusunan RKA, DPA, serta koordinasi dengan instansi terkait. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah dan diskusi interaktif dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan berkurangnya frekuensi kegiatan dan terbatasnya peserta penyuluhan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat serta lemahnya penyebaran kembali informasi hukum menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penyuluhan hukum melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan akses informasi hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara merata di Kabupaten Badung.  ABSTRACT This study aims to determine the implementation of face-to-face legal counseling by the Badung Regency Regional Secretariat and the obstacles encountered in its implementation. In this study, the method used is empirical law with a sociological approach and a legislative approach. Data were obtained through interviews and literature studies. The results of the study indicate that legal counseling is implemented in a planned manner through the preparation of the RKA (Work Plan, Budget, and Budget Plan), and coordination with relevant agencies. Counseling is conducted through lectures and interactive discussions with materials tailored to community needs. However, its implementation has not been optimal due to budget constraints that have reduced the frequency of activities and limited counseling participants. In addition, low community participation and weak dissemination of legal information are major obstacles. Therefore, it is necessary to optimize legal counseling by increasing community participation and expanding access to legal information to increase public legal awareness evenly in Badung Regency.
REVISITING SUSTAINABLE LAW WITHIN LEGAL PLURALISM: A NORMATIVE ANALYSIS OF THE RECOGNITION OF CUSTOMARY LAW IN JAYAPURA Negara, I Putu Endra Wijaya
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p03

Abstract

The objective of this study is to analyze the concept of sustainable law within the framework of legal pluralism and to examine the normative recognition of customary law, particularly in Jayapura. This research employs a normative juridical method, utilizing a statutory approach, a conceptual legal analysis, and a historical approach. The data sources are derived from library research. The findings indicate that although customary law has been formally recognized, its implementation is often constrained by the dominance of a hierarchical state legal system. This condition has led to the marginalization of customary law and the weakening of the role of indigenous communities in the management of natural resources. Indigenous communities, which possess social legitimacy over their territories, frequently lose their rights when confronted with state policies grounded in formal law. Moreover, although the Special Autonomy Law for Papua provides a framework for the protection of indigenous communities, its implementation remains suboptimal and tends to be formalistic in nature. Thus, it can be concluded that the integration of customary law into the national legal system is not only essential from the perspective of social justice, but also as a strategic approach to ensuring environmental sustainability. Furthermore, the normative regulation concerning the recognition of customary law in Indonesia, particularly in Jayapura, continues to face fundamental structural and conceptual challenges.
REKONSTRUKSI PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DEMI KEPASTIAN HUKUM INDUSTRI KREATIF DIGITAL Keanu Zhava; Prita Amalia; Amelia Cahyadini
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi digital terhadap penghasilan industri kreatif serta merumuskan upaya pembaruan P3B dan penguatan regulasi nasional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreator Indonesia. Perkembangan ekonomi digital telah mengubah karakteristik transaksi lintas negara dan melahirkan berbagai bentuk penghasilan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem perpajakan internasional konvensional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik karakterisasi penghasilan, dan potensi pajak berganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, historis, teleologis, dan komparatif terhadap P3B Indonesia–Amerika Serikat, OECD Model Tax Convention, United Nations Model Tax Convention, serta rekomendasi OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi P3B Indonesia–Amerika Serikat belum mampu mengakomodasi karakteristik penghasilan industri kreatif digital karena masih bertumpu pada konsep Permanent Establishment, Business Profits, dan Royalties yang disusun berdasarkan paradigma ekonomi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan P3B melalui penyesuaian klasifikasi penghasilan digital, pengakuan konsep Significant Economic Presence, serta harmonisasi dengan perkembangan perpajakan internasional. Selain itu, penguatan regulasi nasional diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak pemajakan Indonesia, dan mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pelaku industri kreatif di era ekonomi digital. This study aims to analyze the implementation of the Indonesia–United States Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) in accommodating the development of the digital economy concerning income derived from the creative industry and to formulate strategies for modernizing the treaty and strengthening domestic regulations as a means of providing legal protection for Indonesian creators. The rapid expansion of the digital economy has transformed the nature of cross-border transactions and generated new forms of income that are not adequately accommodated by the conventional international tax framework, thereby creating legal uncertainty, characterization conflicts, and potential double taxation. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through systematic, historical, teleological, and comparative interpretation of the Indonesia–United States DTAA, the OECD Model Tax Convention, the United Nations Model Double Taxation Convention, and the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) framework. The findings indicate that the current DTAA remains based on the conventional concepts of Permanent Establishment, Business Profits, and Royalties, which are no longer capable of accommodating the characteristics of digital creative income. Accordingly, the treaty requires modernization through the introduction of explicit rules on digital income classification, the recognition of the Significant Economic Presence concept, and harmonization with contemporary international tax developments. Furthermore, strengthening Indonesia's domestic tax regulations is essential to ensure legal certainty, safeguard national taxing rights, and provide more effective legal protection for the digital creative industry in the digital economy.
PENCAMPURAN HARTA KORUPSI DAN PERKAWINAN: ANTINOMI SITA PIDANA VS PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA Nelvan Zalukhu; Wuri Sumampow
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p05

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum rumah mewah sebagai objek sita yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi serta penerapan pembuktian asal-usul harta kekayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penyitaan aset yang terindikasi mengalami percampuran dana (commingling), prinsip kebenaran materiil hukum pidana dapat mengesampingkan formalitas kepemilikan perdata. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga (istri) melalui mekanisme keberatan (derden verzet) berdasarkan Pasal 19 UU Tipikor hanya berlaku efektif apabila pemilik aset mampu membuktikan itikad baik dan menunjukkan sumber perolehan dana yang sah secara transparan melalui mekanisme pembuktian terbalik berimbang sesuai Pasal 37A UU Tipikor. The purpose of this study is to analyze the legal status of luxury residences as confiscated objects indicated as proceeds of corruption, as well as the application of proof regarding the asset's origin. This research employs a normative juridical method with a prescriptive-analytical nature, utilizing statute and case approaches. The study concludes that in the confiscation of assets indicated by the commingling of funds, the principle of material truth in criminal law overrides civil ownership formalities. Legal protection for third parties (spouses) through objection mechanisms (derden verzet) under Article 19 of the Anti-Corruption Law is only effective if the asset owner can prove good faith and demonstrate legitimate sources of acquisition transparently through the balanced reverse burden of proof mechanism under Article 37A of the Anti-Corruption Law.
KESENJANGAN NORMATIF DALAM IMPLEMENTASI PERJANJIAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ADAPTASI KONTRAKTUAL ATAU PENYELUNDUPAN HUKUM? Meinar Kusumastuti; Gunawan Djajaputra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p06

Abstract

Perjanjian jasa pertambangan mengikat pemegang IUP dan penyedia jasa pada hukum kontrak, aturan pertambangan, serta kebijakan pemerintah. Namun, dinamika regulasi dan praktik di lapangan sering memicu ketidaksesuaian (das sollen vs das sein). Meskipun memicu adaptasi kontrak, kondisi ini berisiko menjadi pseudo-adaptation—sebuah penyesuaian semu yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) atau penyelundupan hukum (fraus legis). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor penyebab kesenjangan das sollen dan das sein, serta menentukan batas antara adaptasi kontraktual yang sah dan praktik yang menyimpangi tujuan regulasi pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi sebagai salah satu bahan hukum primer. Putusan tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan pertambangan, khususnya aspek kewenangan, persetujuan RKAB, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi kontraktual merupakan bentuk penyesuaian yang dapat dibenarkan sepanjang tetap berada dalam kewenangan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Sebaliknya, penggunaan perjanjian, instruksi, atau dokumen administratif semata-mata untuk menghindari kewajiban hukum dapat menjadi bentuk pseudo-adaptation yang perlu dinilai berdasarkan prinsip misbruik van recht dan fraus legis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara das sollen dan das sein tidak selalu disebabkan oleh bad faith, tetapi juga dapat muncul sebagai respons pelaku usaha terhadap perubahan kebijakan dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berkontrak, adaptasi terhadap perubahan regulasi, kepatuhan substantif terhadap hukum pertambangan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pihak. Mining service agreements bind IUP holders and service providers to contract law, mining regulations, and dynamic government policies. However, regulatory shifts and operational practices often create a gap between legal requirements (das sollen) and practical execution (das sein). While this gap drives contractual adaptation, it risks turning into pseudo-adaptation—a superficial adjustment that potentially constitutes an abuse of rights (misbruik van recht) or legal fraud (fraus legis).This research aims to analyze the forms and factors underlying the gap between das sollen and das sein, as well as to determine the boundaries between legitimate contractual adaptation and practices that deviate from the objectives of mining regulations. This research employs normative legal research using a statutory approach and a case approach, with Decision of the Kendari District Court Number 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi as one of the primary legal materials. The decision is examined to analyze the application of mining regulations, particularly aspects of authority, approval of the Work Plan and Budget (RKAB), and compliance with legal procedures in mining practices. The findings indicate that contractual adaptation may be justified insofar as it remains within the authority of the parties and does not contravene mandatory legal provisions. Conversely, the use of agreements, instructions, or administrative documents merely to circumvent legal obligations may constitute pseudo-adaptation, which should be assessed based on the principles of misbruik van recht and fraus legis. These findings demonstrate that the gap between das sollen and das sein is not necessarily caused solely by bad faith, but may also arise as a response by business actors to changes in government policies and regulations. Therefore, a balance is required between freedom of contract, adaptation to regulatory changes, substantive compliance with mining law, legal certainty, and the protection of the interests of the parties.
FORCE MAJEURE DAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERJALANAN IBADAH UMRAH: TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA DAN ASURANSI SYARIAH Annisa priyani; Hendra Hermain
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p08

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas penerapan force majeure, bentuk wanprestasi, serta konstruksi tanggung jawab hukum PPIU dan perusahaan asuransi syariah dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, serta ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa force majeure tidak dapat dipandang secara otomatis sebagai alasan yang menghapus seluruh tanggung jawab kontraktual. Penerapannya harus dinilai berdasarkan sifat peristiwa, kemampuan pihak untuk mencegah atau mengatasi akibat peristiwa tersebut, ketentuan kontrak, serta hubungan kausal antara keadaan memaksa dan kegagalan memenuhi prestasi. Tanggung jawab PPIU dan perusahaan asuransi juga harus dibedakan berdasarkan sumber kewajiban masing-masing. PPIU bertanggung jawab atas kewajiban penyelenggaraan perjalanan yang diperjanjikan, sedangkan perusahaan asuransi bertanggung jawab berdasarkan risiko yang dijamin, akad, dan ketentuan polis. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul force majeure dan perlindungan asuransi yang lebih jelas agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi jemaah umrah. This study aims to analyze the limits of force majeure, forms of breach of contract, and the legal liability of PPIU and sharia insurance companies in Umrah travel agreements in Indonesia. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the provisions of contract law under the Indonesian Civil Code, regulations governing Umrah travel organization, and provisions relating to sharia insurance. Secondary legal materials consist of relevant books, scholarly articles, and legal doctrines, which are analyzed using qualitative juridical analysis. The results indicate that force majeure cannot automatically be regarded as a ground for eliminating all contractual liability. Its application must be assessed based on the nature of the event, the parties' ability to prevent or overcome its consequences, the contractual provisions, and the causal relationship between the force majeure event and the failure to perform the contractual obligation. The liability of PPIU and insurance companies must also be distinguished according to the respective sources of their obligations. PPIU is responsible for the travel services and obligations stipulated in the agreement, whereas insurance companies are liable based on the risks covered, the applicable insurance contract, and the terms and conditions of the policy. Therefore, clearer formulation of force majeure clauses and insurance protection is necessary to ensure legal certainty and proportionate protection for Umrah pilgrims.
MENAKAR BATAS PIDANA DAN PERDATA: KRIMINALISASI PENJUALAN OBJEK TANAH DALAM STATUS SEWA MENYEWA Dendra Alexandrio; Karlinae D bangas; Putri Fransiska Purnama Pratiwi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p10

Abstract

Penelitian ini menganalisis ratio decidendi hakim dalam menetapkan unsur "menyuruh menempatkan keterangan palsu" serta pertanggungjawaban pidana penjual dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 229/Pid/2023/PT PLK. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim didasarkan pada fakta bahwa klausa "bebas sengketa dan beban hak" bukan sekadar formalitas administratif melainkan informasi esensial dengan konsekuensi hukum materiil. Penjual diposisikan sebagai orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu karena Notaris/PPAT bersifat pasif. Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan karena terdakwa memenuhi unsur subjektif (kesengajaan) dan objektif (perbuatan melawan hukum) serta tidak ada alasan pemaaf. This research analyzes the judge's ratio decidendi in establishing the element of "ordering the insertion of false information" as well as the criminal liability of the seller in the Palangkaraya High Court Decision Number 229/Pid/2023/PT PLK. The method employed is normative juridical research, utilizing a case study approach and a statutory approach. The findings reveal that the judge's ratio decidendi is predicated on the fact that the clause "free from disputes and encumbrances" constitutes not merely an administrative formality, but rather essential information carrying material legal consequences. The seller is positioned as the party who ordered the insertion of false information, given that the Notary/Land Deed Official (PPAT) acted passively. Criminal liability is imposed because the defendant satisfied both the subjective element (mens rea, specifically intent) and the objective element (actus reus, specifically an unlawful act), while no excusing reasons (schulduitsluitingsgronden) were present.
DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN KUASA MUTLAK DALAM JUAL-BELI TANAH Hendrikus Andy Leon Theovanus; Moody Rizqy Syailendra Putra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p07

Abstract

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dari tujuan hukum yang fundamental untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian. Salah satu indikator kepastian hukum adalah konsistensi penerapan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa yang berhubungan dengan penggunaan kuasa mutlak dalam perjanjian jual-beli tanah. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa mengenai disparitas pertimbangan hakim mengenai keabsahan penggunaan kuasa mutlak dalam perkara berdasarkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 679/Pdt.G/2021/Pn Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/Pdt/2022/Pt Dps & Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2018/Pn Dpu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 130/Pdt/2019/Pt Mtr Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/Pdt/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum preskriptif menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah pandangan mengenai keabsahan penggunaan kuasa mutlak dalam jual-beli tanah masih mengandung disparitas yang tercermin dalam putusan pengadilan pada kedua perkara tersebut, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 679/Pdt.G/2021/Pn Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/Pdt/2022/Pt Dps berpandangan bahwa pemberian kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali adalah sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sepanjang perjanjian yang menjadi dasar dari pemberian kuasa tersebut mempunyai alas hukum yang sah, sementara Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2018/Pn Dpu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 130/Pdt/2019/Pt Mtr Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615K/Pdt/2020 berpandangan bahwa penggunaan kuasa menjual dalam perkara tersebut tidak sah karena pada hakikatnya hubungan hukum yang terjadi antara para pihak adalah pinjam meminjam dengan jaminan, sehingga dianggap bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3309K/Pdt/1985 tanggal 29 Juli 1987. Legal certainty is one of the basic values ​​of the fundamental purpose of law to protect the interests of the parties in the agreement. One of the indicators of legal certainty is consistency of the application of law by judges in resolving disputes, including disputes related to the use of absolute power of attorney in land sale and purchase agreements. In this study, the author analyzes the disparity of judge's considerations regarding the validity of the use of absolute power of attorney in cases of Denpassar District Court Decision Number 679/Pdt.G/2021/Pn Dps Jo. Denpassar High Court Decision Number 30/Pdt/2022/Pt Dps & Dompu District Court Decision Number 23/Pdt.G/2018/Pn Dpu Jo. Mataram High Court Decision Number 130/Pdt/2019/PT Mtr Jo. Supreme Court Decision Number 1615 K/Pdt/2020. This research is prescriptive legal research using conceptual approach, case approach, and statute approach. The result of this study is considerations regarding the validity of absolute power of attorney in land sale and purchase still contain disparities reflected in the court decisions in both cases, where in the Denpassar District Court Decision Number 679/Pdt.G/2021/Pn.Dps Jo. Denpassar High Court Decision Number 30/Pdt/2022/Pt.Dps is of the view that the granting of absolute power of attorney that cannot be revoked is valid based on the principle of freedom of contract as long as the basis agreement of the granting of the power of attorney has a valid legal basis, while the Dompu District Court Decision Number 23/Pdt.G/2018/Pn.Dpu Jo. Mataram High Court Decision Number 130/Pdt/2019/Pt.Mtr Jo. Supreme Court Decision Number 1615K/Pdt/2020 is of the view that the use of the absolute power of attorney in this case is invalid because in essence the legal relationship that occurs between the parties is a loan with collateral, so it is considered contrary to the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of
EKSAMINASI YURIDIS TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH Ferdinand Kamariki Tangkudung; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p09

Abstract

Sengketa hak atas tanah Hotel Sultan merupakan salah satu sengketa pertanahan yang melibatkan aspek hukum agraria dan hukum administrasi negara, khususnya mengenai berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL). Sengketa tersebut bermula dari perbedaan penafsiran antara PT Indobuildco dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengenai akibat hukum berakhirnya HGB, yang kemudian berkembang menjadi sengketa tata usaha negara melalui Putusan Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum administrasi negara dan hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada pengujian aspek kewenangan, prosedur, dan substansi Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hakim menilai bahwa setelah berakhirnya HGB tanpa adanya perpanjangan atau pembaruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan penguasaan tanah kembali berada dalam ruang lingkup Hak Pengelolaan. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan pejabat administrasi negara dalam pengelolaan tanah negara sekaligus menjadi pedoman bagi penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan Hak Pengelolaan dan Hak Guna Bangunan. The dispute over the land rights of Hotel Sultan represents a significant land dispute involving both agrarian law and administrative law, particularly concerning the expiration of Building Use Rights (Hak Guna Bangunan/HGB) on land subject to Management Rights (Hak Pengelolaan/HPL). The dispute arose from differing legal interpretations between PT Indobuildco and the Gelora Bung Karno Complex Management Center (PPKGBK) regarding the legal consequences of the expiration of the HGB, which subsequently developed into an administrative court dispute under Decision Number 71/G/2023/PTUN.JKT. This study aims to analyze the legal reasoning of the judges in deciding the case and to assess its conformity with Indonesian administrative and land law. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were analyzed qualitatively through library research on legislation, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that the judges' legal reasoning was based on an examination of the authority, procedural, and substantive aspects of the State Administrative Decision in accordance with the principle of legality and the General Principles of Good Governance (AUPB). The judges concluded that upon the expiration of the HGB without lawful extension or renewal, the authority over the land reverted to the holder of the Management Rights. The decision provides legal certainty regarding the scope of administrative authority in the management of state land and serves as a reference for resolving future land disputes involving Management Rights and Building Use Rights.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 11 (2026) Vol. 14 No. 10 (2026) Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue