cover
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2021)" : 8 Documents clear
USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSHALAH Sunarti, Gustiya
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2994

Abstract

Abstract: This study aims to determine and describe the history of the birth of the marriage law in Indonesia, the meaning and purpose of the minimum age standard for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah and the Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah. This research is a library research using a qualitative approach. The results of this study indicate that the history of the birth of the marriage law in Indonesia is in the period before independence and the period after independence. The meaning and purpose of the minimum age for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah consists of spiritual readiness, physical readiness, financial readiness, mental readiness, socio-emotional readiness, and intellectual readiness. The Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah has maslahah for married couples and maslahah for the State/ Government so that it has the benefit of daruriyah. Keywords: Marriage, Law Number 16 of 2019, Maslahah Mursalah. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah lahirnya Undang-undang perkawinan di Indonesia, makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah dan pandangan Islam terhadap undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa Sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia terdapat pada periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual. Pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah memiliki maslahah untuk pasangan suami istri dan maslahah untuk Negara/ Pemerintah sehingga memiliki kemaslahatan daruriyah. Kata kunci: Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, Maslahah Mursalah
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam Putri, Deriska Wulanda
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2990

Abstract

Abstract : In Islamic law, the relationship between Complete Systematic Land Registration and Maqasyid Al-Sharia is through land registration, the rights of citizens to protect their objects in the form of land can be realized and that is also the goal of Maqasyid Al-Shariah to be achieved. It is described in this paper, how is the implementation of PTSL, how is the legal certainty of ownership of land rights in PTSL, and how is the Islamic legal perspective on the implementation of PTSL and ownership of land rights. In order to speed up the land registration process in Indonesia, a new breakthrough was issued, namely the Complete Systematic Land Registration or abbreviated as PTSL which is regulated through the provisions of the Minister of Agrarian Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. Regarding legal certainty, things that need to be considered in land registration are the principle of publicity, installation of boundary signs and the application of the principle of Contradicture Delimitation or the presence of the owner and witnesses bordering. The relationship between Islamic law and land registration is a form of government responsibility in carrying out the mandate of the Basic Agrarian Law. This research is a qualitative-empirical research by means of field research or observation and conducted by interview. Keywords: Complete Systematic Land Registration, Maqasyid Al-syari’ah Abstrak : Di dalam hukum Islam hubungan antara pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan maqasyid Alsyariah adalah melalui pendaftaran tanah, hak-hak warga negara untuk melindungi bendanya berupa tanah dapat terwujud dan itu juga merupakan tujuan dari maqasyid Al-Syariah yang hendak dicapai. Dijelaskan di dalam tulisan ini, bagaimana pelaksanaan PTSL, bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dalam PTSL, dan bagaimana Perspektif hukum islam terhadap Pelaksanaan PTSL dan kepemilikan hak atas tanah. Guna mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia, dikeluarkanlah terobosan baru yaitu Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap atau yang disingkat PTSLyang diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terkait kepastian hukum, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran tanah yaitu, asas publisitas, pemasangan tanda batas dan penerapan asas Contradicture Delimitasi atau kehadiran pemilik dan saksi berbatasan. Hubungan hukum islam dan pendaftaran tanah merupakan sebuah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-undang Pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empiris dengan cara field research atau observasi dan dilakukan dengan wawancara. Kata kunci :Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Maqasyid Al-syari’ah
PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010 TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu) Risuldi, Ujang
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2991

Abstract

Abstract: The formulations how is the implementation of the functions and roles of the Integrated Police Service Center based on the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010 in the Ratu Samban Police Sector during the Covid-19 pandemic. Second, what factors affect the implementation of the function and role of the Integrated Police Service Center based on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 22 of 2010 in providing services to the community during the Covid-19 pandemic. This type of research is juridical sociological. This study concludes: first, the integrated service center of the Ratu Samban Police Sector in accordance with the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010 carries out functions, including coordinating and providing assistance and assistance, including handling the scene of the case including the first action at the scene of the case and processing crime scene, road management and traffic control, telephone service, short message, facsimile, internet (social networking), and mail. Presentation of general information related to the public interest in accordance with the provisions of the legislation. The types of services provided are handling of crime scenes, road management and traffic control and administrative services. Second, the integrated service center of the Ratu Samban Police acts as: first, a supporting law enforcement instrument to prevent the spread of disease and an instrument for public education. Third, the factors that influence the implementation of the function and role of the integrated police service center of the Ratu Samban Police are the first factors supporting facilities such as buildings, cleanliness, tidiness and comfort of space, polite and attractive officers, spacious parking lots. Inhibiting factors consist of limited number of personnel and lack of work facilities. Keywords : Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010, Roles and Functions Abstrak: Rumusan masalah bagaimana pelaksanaan fungsi dan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 di Kepolisian Sektor Ratu Samban di masa pandemi Covid -19. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan : pertama, sentra pelayanan terpadu Kepolisian Sektor Ratu Samban sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 menjalankan fungsi antara lain pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain penanganan tempat kejadian perkara meliputi tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan pengolahan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas, pelayanan melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis layanan yang diberikan di adalah penanganan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas dan pelayanan administrasi. Kedua, sentra pelayanan terpadu Polsek Ratu Samban berperan sebagai : pertama, instrumen penegakan hukum pendukung mencegah penyebaran penyakit dan instrument edukasi masyarakat. Ketiga, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran sentra pelayanan kepolisian terpadu Polsek Ratu Samban adalah pertama faktor pendukung fasilitas seperti gedung, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruang, Aparat sopan dan menarik, tempat parkir luas. Faktor penghambat terdiri dari keterbatasan jumlah personil dan kekurangan fasilitas kerja. Kata kunci : Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Peran dan Fungsi
FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN SIYASAH DUSTURIYAH Puspitasari, Yopa
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2987

Abstract

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tentang fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) perspektif demokrasi dan siyasah dusturiyah. Dengan rumusan masalah bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?, dan bagaimana pandangan siyasah dusuriyah terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan yang lainya yang berhubugan dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Hasil dari kedua rumusan masalah diatas adalah, secara demokrasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap bertentangan dengan unsur dari demokrasi, namun jika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan calon tunggal akan mengurangi kualitas dari demokrasi. karena, semangat demokrasi secara harfiah mengharapkan alternative pemimpin itu sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam fiqih siyasah dusturiyah tidak ditemukan secara jelas tentang metode pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Namun, secara substansional pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal apabila calon kepala daerah tersebut memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Demokrasi, Siyasah Dusturiyah Abstract: This study examines the phenomenon of a single candidate in the regional head election (PILKADA) from the perspective of democracy and siyasa dusturiyah. With the formulation of the problem, how is the element of democracy in the general election in Indonesia towards the election of regional heads with a single candidate? The type of research used is normative juridical research, with a case approach and a statutory approach as well as other approaches related to the title and formulation of the research problem. The results of the two problem formulations above are that democratically, regional head elections with a single candidate are still contrary to elements of democracy, but if regional head elections are conducted with a single candidate, it will reduce the quality of democracy. because, the spirit of democracy literally expects as many alternative leaders as possible. In addition, in the fiqh of siyasa dusturiyah, it is not clear that the method of selecting regional heads with a single candidate is found. However, substantially the regional head election can be carried out with a single candidate if the regional head candidate meets the predetermined qualifications. Keywords: Regional head election, Single Candidate, Democracy, Siyasah Duturiyah
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR YANG MELEPASKAN DAN MEMINDAHKAN HARTA YANG BUKAN HARTA BOEDEL PAILIT DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Edison, Abinezier Pebrian; Pura, Margo Hadi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2992

Abstract

Abstract: Handling of unlawful acts that commit civil crimes is not balanced with the many parties who also think about and take concrete steps. Likewise, efforts to resolve how to solve it and to find out what sanctions were received by the lurator due to his unlawful act. This study uses a normative juridical research method, which is an approach carried out by studying library materials in the form of literature, theories, written data and documents obtained either scientific material or the like and related laws and regulations. with the problems to be discussed. The specification used in this research is descriptive analyst. Types and sources of data in this research are normative juridical. The data collection technique used is the library method, in the literature research the writer tries to get and read documents related to the problem under study Keywords: Civil Law Policy, Acts against the Law, Curator Abstrak: Penanganan perbuatan melawan hukum yang melakukan tindak kejahatan perdata tidak diimbangi dengan banyaknya pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk menyelesaikan bagaimana upaya penyelesaiannya serta mengetahui sanksi apa saja yang didapat oleh lurator akibat perbuatan melawan hukumnya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, teori- teori, data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau sejenisnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analis. Jenis dan sumber data dalam penelitian bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Kurator
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) Astria, Suci
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2988

Abstract

Abstract: The formulation of this research is What are the substance of the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program), How is the implementation of the Ministerial Regulation Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program from the Maslahah Mursalah Perspective. This type of research is field research (field research) with a qualitative approach. The results of the research substance from the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program are in accordance with the main content of this program reducing numbers and breaking the poverty chain, improving the quality of human resources, and changing welfare-enhancing behavior. The supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning are the assistance from the social service, the existence of complete data and adequate road access to reach the homes of residents and schools that receive, while the obstacle is the lack of human resources and sometimes there are some technical problems during disbursement. Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program Perspective of Maslahah Mursalah This family of hope program has become a benefit for the people of Sengkuang Jaya Village by using the maslahah mursalah theory in order to provide an illustration that a rule made will contain a benefit for the community which prioritizes the interests of maslahah al-ammah. Keywords: Minister of Social Affairs Regulation Number 1 2018, Family Hope Program, Maslahah Mursalah Perspective Abstrak: Rumusan penelitian ini adalah Apa saja substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Bagaimana impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) pendekatan kualitatif. Hasil penelitian substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan isi pokok dari program ini mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningktkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peningkatan kesejahteraan. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang adalah adanya pendampingan dari dinas sosial, Adanya data yang lengkap dan akses djalan yang telah memadai untuk menjangkau rumah warga dan sekolah yang penerima PKH, sedangkan penghambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat melakukan pencairan. Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah Program keluarga Harapan ini sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sengkuang Jaya dengan menggunakan teori maslahah mursalah agar dapat memberikan gambaran bahwa suatu aturan dibuat akan mengandung sebuah maslahat bagi masyarakat yang mana lebih mengutamakan kepentingan maslahah al-ammah. Kata Kunci : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH), Perspektif Maslahah Mursalah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Muhammad, Muhammad
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2993

Abstract

Abstract: Penelitian ini diadakan di Kota Arga Makmur dengan mengangkat permasalahan apa penyebab muncul anak jalanan di kota Arga Makmur dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Arga Makmur. Untuk menjawab permasalahan tersebut, jenis penelitian yang yuridis empiris. Data didapat melalui informan anak jalanan dan dinas sosial dengan mengunakan metode pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur disebabkan karena faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri (kemandirian), dan faktor budaya (kebiasaan), faktor orang tua. 2) Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya, hal ini sejalan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu Utara dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan agar dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara yang telah terprogram, dengan cara; a) Melakukan pembinaan, b) melakukan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, c) melaksanakan proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan, d) melaksanakan bimbingan lanjutan untuk memonitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan, e) dibutuhkan peran serta masyarakat dalam memberi perlindungan hukuk kepada anak jalanan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Jalanan Abstrak: This research was conducted in the City of Arga Makmur by raising the problem of what causes the emergence of street children in the city of Arga Makmur and how the Islamic family law review of the services of the North Bengkulu Regional Government for street children in the City of Arga Makmur. To answer this problem, the type of research is juridical empirical. Data obtained through street children informants and social services using the method of observation, in-depth interviews and secondary data collection, then after the data is obtained, material reconstruction is carried out by being analyzed in qualitative juridical ways with deductive and inductive methods. The results showed that 1) the cause of the emergence of street children in the city of Arga Makmur was due to economic factors, self-will (independence), cultural factors (habits), parents’ factors. 2) In Islam street children are known as laqit, the North Bengkulu Government has provided maintenance and protection for street children so that all their daily needs can be fulfilled in a programmed manner, namely; a) Conducting coaching, b) providing further coaching by continuing to patrol in public places in the City of Arga Makmur, especially places where there are indeed many street children, c) carrying out social rehabilitation activities, d) carrying out the process of strengthening the family which is carried out in a planned and directed through guidance and skills training activities, e) carry out further guidance to monitor and evaluate performance results in a planned and continuous manner, f) community participation is needed so as not to give money to street children. Keywords: Legal Protection, Street Children
Kursus Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur) Irlianuddin, Irlianuddin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i2.2989

Abstract

Abstract: This research was conducted at the KUA in Kaur Regency by raising the issue of how the implementation of the prospective bride and groom course was carried out by the KUA, and how successful the implementation of the prospective bride and groom course was in minimizing the divorce rate in Kaur Regency and how the people of Kaur Regency viewed the implementation of the prospective bride and groom course. as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah. To answer these problems, the research used juridical empirical, with a law approach, and a conceptual approach. The data were obtained through observations and interviews with the head of KUA, Suscatin participants and the community, then after the data was obtained, the material was reconstructed and analyzed qualitatively by using deductive and inductive methods. The results of the study show that 1) The implementation of the prospective bride and groom course conducted by the KUA in Kaur Regency is still not in accordance with the laws and regulations governing suscatin, namely the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion Number DJ.II/491 of 2009. 2) The success of the implementation of the substitute candidate courses in North Kaur KUA, Muara Sahung KUA and Padang Guci Ulu KUA, is starting to be seen and felt by the community even though it is not optimal. 3) The views of the people of Kaur Regency in the implementation of the prospective bride and groom course as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah there are two (2) views. First, they agree with the bride and groom course as a condition of marriage, Second, they do not agree with the prospective bride course as a condition of marriage. Keywords: Bride and Groom Course, Divorce and Maslahah Mursalah Abstrak: Penelitian ini diadakan di KUA yang ada di Kabupaten Kaur dengan mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA, dan sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kaur serta bagaimana masyarakat Kabupaten Kaur memandang dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual. Data didapat melalui pengamatan dan wawancara kepada kepala KUA, peserta Suscatin dan masyarakat, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA di Kabupaten Kaur masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suscatin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. 2) Keberhasilan pelaksanaan kursus calon penganti yang ada di KUA Kaur Utara, KUA Muara Sahung dan KUA Padang Guci Ulu, mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakatnya walaupun belum maksimal. 3) Pandangan masyarakat Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah ada dua (2) pandangan Pertama, setuju dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Kedua, tidak setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan. Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin, Perceraian dan Maslahah Mursalah

Page 1 of 1 | Total Record : 8