cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
muhammad Ruhly Kesuma Dinata
Contact Email
muhammad.ruhly2@gmail.com
Phone
+6282280457883
Journal Mail Official
muhammad.ruhly2@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sungkai Lebak Sari Rt. 003 Rw. 007 Desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan, Lampung Utara Lampung
Location
Kab. lampung utara,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Kedaulatan Hukum
Published by Lentera Publikasi
ISSN : -     EISSN : 31236790     DOI : https://doi.org/10.65975
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kedaulatan Hukum yang kemudian dikenalkan sebagai JKH merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian maupun pemikiran (kajian literatur/literatur review). Sebagai rumah jurnal ilmiah diharapkan dapat menunjukkan kepada masyarakat luas akan kekayaan khazanah keilmuan hukum melingkupi berbagai dimensi kehidupan. Ruang lingkup dan fokus terkait dengan penelitian dengan pendekatan hukum, yang meliputi: hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional. JKH terbit 2x setiap tahunnya pada  bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Konstitusi dan Keamanan Siber Layanan Publik: Kekosongan Regulasi AI sebagai Ancaman terhadap Hak atas Rasa Aman dan Perlindungan Data Pribadi linda widianti
Jurnal Kedaulatan Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kedaulatan Hukum
Publisher : Yayasan Lentera Keadilan Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65975/69q69p88

Abstract

This article examines the constitutional implications of deploying artificial intelligence (AI) in Indonesian public services from the perspectives of cybersecurity and personal data protection. While digital public services may improve efficiency and responsiveness, the increasing use of AI systems also expands cybersecurity risks, amplifies large-scale personal data processing, and creates accountability gaps when algorithmic outputs affect administrative actions. This study aims to analyze how the regulatory vacuum on AI governance can threaten the constitutional right to a sense of security and weaken personal data protection in public service delivery, and to propose a legally accountable regulatory direction. Using a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach, the research analyzes constitutional principles, relevant statutory frameworks on electronic systems and data protection, and legal concepts of transparency, accountability, and state responsibility. The findings indicate that existing rules remain fragmented and are not sufficiently specific to regulate AI-related obligations such as risk assessment, auditability, minimum transparency/explainability, human oversight for high-impact decisions, and effective remedies for citizens harmed by data breaches or erroneous automated outcomes. Therefore, the article recommends a risk-based AI governance framework for public services that integrates cybersecurity safeguards, clear liability allocation, incident response standards, and accessible mechanisms for objections and redress to ensure constitutional compliance in the digital era.
Tanggung jawab konstitusional negara dalam penanggulangan banjir dibandang di sumatra Aisyah putri manan Aisyah
Jurnal Kedaulatan Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kedaulatan Hukum
Publisher : Yayasan Lentera Keadilan Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65975/dxhn8q19

Abstract

AbstrakBanjir bandang yang baru-baru ini melanda Sumatera menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda yang besar, memaksa negara untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menanggapi bencana tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa manajemen bencana masih menghadapi sejumlah masalah, khususnya dalam hal koordinasi antarlembaga dan penegakan peraturan yang konsisten. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara berdasarkan ketentuan Konstitusi 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Manajemen Bencana, dan berbagai peraturan turunan yang mengatur peran pemerintah pusat dan daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pemeriksaan dokumen hukum, literatur akademis, dan temuan empiris dari kasus banjir bandang di Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan dalam penetapan status bencana, lemahnya integrasi data bencana, dan kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah berkontribusi pada kurangnya respons yang cepat dan efektif di lapangan. Selain itu, pemulihan pasca bencana berjalan lambat karena kurangnya kesiapan instrumen pendanaan dan kurangnya mekanisme pemantauan yang komprehensif. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan melalui penguatan sistem peringatan dini, restrukturisasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar manajemen bencana dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan akuntabel. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik dan meningkatkan efektivitas perlindungan negara bagi warga yang terdampak bencana.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER PADA KASUS MALPRAKTIK: KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS REYZA MUHAMMAD REYZA PRATAMA
Jurnal Kedaulatan Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kedaulatan Hukum
Publisher : Yayasan Lentera Keadilan Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65975/6qvyjq50

Abstract

Medical malpractice remains one of the most persistent legal and ethical challenges within Indonesia’s health-care system, particularly as public awareness of patients’ rights continues to grow. This paper examines the legal liability of medical doctors in malpractice cases and analyzes how the existing legal framework functions to ensure fairness for both patients and medical practitioners. The study aims to provide a comprehensive overview of the mechanisms of legal accountability ethical, disciplinary, civil, and criminal while highlighting the issues that often arise in determining whether a medical error constitutes malpractice or an unavoidable medical complication. Using a normative legal research method supported by statutory, conceptual, and comparative approaches, this article analyzes various laws, regulations, and recent scholarly works in the field of health law. The findings demonstrate that Indonesia’s multi-layered system of accountability is designed to balance patient protection with the professional autonomy of physicians; however, inconsistencies in implementation, limited legal literacy among medical personnel, and weaknesses in documentation practices continue to hinder effective enforcement. This study contributes to the development of legal discourse by offering a structured analysis of doctor liability and reaffirming the importance of clear standards, improved legal awareness, and stronger regulatory integration. These insights are expected to support future academic discussions and policymaking efforts related to medical malpractice in Indonesia.
MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG PARTISIPASI PUBLIK DALAM TRANSPARANSI ADMINISTRASI PEMERINTAH Andien Pradytha
Jurnal Kedaulatan Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kedaulatan Hukum
Publisher : Yayasan Lentera Keadilan Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65975/hbbddm92

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan media sosial oleh pemerintah sebagai sarana komunikasi publik. Media sosial tidak hanya digunakan untuk penyampaian informasi, tetapi juga berpotensi menjadi ruang partisipasi publik dalam mendukung transparansi administrasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial sebagai ruang partisipasi publik dalam meningkatkan transparansi administrasi pemerintahan ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan kajian akademik yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi administrasi pemerintah melalui keterbukaan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai ruang partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengawasan terhadap tindakan administratif pemerintah. Namun demikian, pemanfaatan media sosial masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain penyebaran disinformasi, rendahnya responsivitas sebagian instansi pemerintah, serta keterbatasan regulasi dan pedoman etika. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penggunaan media sosial oleh pemerintah harus tetap berlandaskan asas legalitas, akuntabilitas, kecermatan, dan kepentingan umum. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan regulasi yang memadai, media sosial berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan administrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di era digital.
Mekanisme Program Makanan Bergizi Gratis Pada Penggunaan Anggaran Dan Tanggung Jawab Keuangan Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara Ferly haris
Jurnal Kedaulatan Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kedaulatan Hukum
Publisher : Yayasan Lentera Keadilan Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65975/0hfz9j94

Abstract

This study focuses its review on how the procedural aspects of the Free Nutritious Meal Program are regulated within the framework of State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara - HAN). Specifically, the research aims to delineate the budget utilization mechanism and the financial accountability system inherent in the implementation of this large-scale national program. The Free Nutritious Meal Program, as a massive public policy, demands high transparency and accountability in the management of state funds. ​The method employed is normative legal research using a conceptual and statutory approach (statute approach). Primary legal sources analyzed include legislation related to state finance, government procurement regulations, and implementing regulations concerning public policy. ​The results of the analysis indicate that the implementation of the program must adhere to the principle of legality and comply with technical administrative rules. The program's budget utilization is subject to the control of state administrative officials (such as the Authority Holder for Budget Use/KPA) and must refer to government procurement regulations to ensure efficiency and corruption prevention. Furthermore, financial accountability is measured by adherence to reporting procedures and administrative justification. It is concluded that compliance with the principle of accountability and the principle of legal certainty in budget governance is a key prerequisite for the program to be administratively valid and not violate HAN provisions, while also ensuring supervision by state audit institutions.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kedaulatan Hukum Vol. 1 No. 02 (2025): Edisi Desember Vol. 1 No. 01 (2025): Edisi Juni