cover
Contact Name
sulistiyanto
Contact Email
wjowo2020@gmail.com
Phone
+6289618729653
Journal Mail Official
jurnalvonis@gmail.com
Editorial Address
PERUM BUMI BULU INDAH Gg. Rambutan No.1A RT:01/RW: 06, Desa BULU Kecamatan KRAKSAAN Probolinggo, JAWA TIMUR
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Vonis
Published by CV. Akira Java Bulu
ISSN : -     EISSN : 31090400     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal of Legal Studies published by Rumah Jurnal Akira Java Bulu which is published twice a year in May and November. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers, and practitioners to publish original research articles or review articles. The scope of articles published in this journal discusses various topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Customary Law, Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Articles 14 Documents
Edukasi dan Pendampingan Kontrak Bisnis Syariah bagi Pengusaha Mikro di Era Digital Eko Mulyadi; Ribut Suwarsono; Farida; Faida Martigo Wati; Tiara Depita
Vonis Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : CV. Akira Java Bulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of an educational and mentoring program on Sharia business contracts for micro-entrepreneurs in enhancing Islamic economic law literacy and improving their adaptability to digital contracts in the era of economic transformation. The program was motivated by the limited understanding of Sharia contract principles among micro-entrepreneurs and the weak legal aspects in drafting business agreements. The implementation method consisted of three stages: participants’ needs analysis, conceptual education on Sharia contract law, and practical mentoring in drafting and applying digital Sharia-based contracts. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests, contract portfolio analysis, and participatory observation. The results indicate a significant improvement in participants’ understanding, from 54% to 96%, and a 65% increase in their ability to draft Sharia business contracts. Furthermore, 80% of participants successfully produced electronic contract drafts using murabahah and musyarakah schemes consistent with Sharia principles and the provisions of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). These findings demonstrate that an educational and participatory approach effectively fosters legal awareness, business ethics, and technological readiness among micro-entrepreneurs. Conceptually, the program strengthens the integration between Sharia values and business digitalization, establishing a foundation for a just, transparent, and sustainable micro-enterprise ecosystem.
Pendidikan Hukum Dan Advokasi Untuk Masyarakat Marginal: Meningkatkan Kesadaran Dan Akses Keadilan Hermansyah; Kurniawan; Al-Munip; Ahmad Ihya' Ulumuddin
Vonis Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : CV. Akira Java Bulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of community-based legal education and advocacy in enhancing legal awareness and expanding access to justice for marginalized communities. These groups often face structural and cultural barriers in exercising their legal rights due to limited knowledge, restricted access to information, and insufficient legal resources. Employing a qualitative descriptive approach, the research was conducted in three urban areas with low-income populations. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation from legal aid institutions (LBH), and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that community-based legal education has improved public legal understanding by up to 68%, encompassing awareness of legal rights and obligations, reporting mechanisms, and the principle of equality before the law. The participatory and contextual approach proved effective by providing learning experiences relevant to the participants’ social realities. Local paralegals played a crucial role as intermediaries between communities and formal legal institutions, strengthening both advocacy independence and program sustainability. The study highlights the importance of multi-stakeholder collaboration among legal aid organizations, academia, and local governments in developing an inclusive and sustainable model of community legal empowerment. Thus, legal education functions not only as a medium for enhancing legal literacy but also as an instrument of social transformation toward a legally conscious, empowered, and just society.
Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan: Studi Empiris dan Analisis Fiqh Siyasah Dede Kurniawan; Dani Amran Hakim
Vonis Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : CV. Akira Java Bulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif Fiqh Siyasah. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi menopang pembiayaan pembangunan nasional. Namun, rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat masih menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di KPP Pratama Bandar Lampung Dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP memiliki peran dominan sebagai pelaksana kebijakan perpajakan di tingkat operasional, khususnya melalui empat fungsi utama: pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum. KPP aktif melaksanakan kegiatan edukasi melalui sosialisasi langsung maupun media digital untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, serta menegakkan sanksi bagi pelanggaran administrasi dan pidana. Upaya tersebut terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki realisasi penerimaan pajak daerah. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, peran KPP sejalan dengan prinsip tanggung jawab Ulil Amri dalam menjaga kemaslahatan umat melalui kebijakan keuangan publik. Dengan demikian, KPP Pratama Bandar Lampung Dua telah berperan efektif sebagai instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem perpajakan yang profesional dan berintegritas.
Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Pengurangan Pidana Perkara Korupsi: Kajian Hukum Normatif Siti Fitria; Elizabeth Olympia
Vonis Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : CV. Akira Java Bulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Salah satu persoalan krusial dalam pemberantasan korupsi adalah inkonsistensi pemidanaan, khususnya pengurangan hukuman oleh hakim pada tingkat banding. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif ketentuan penerapan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim dinilai lebih menekankan aspek non-yuridis dibandingkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kesimpulannya, praktik pengurangan hukuman yang tidak proporsional berpotensi melemahkan efek jera dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Page 2 of 2 | Total Record : 14