cover
Contact Name
I Made Ardi Sudestra
Contact Email
journal@undiknas.ac.id
Phone
+6282236805788
Journal Mail Official
evaditayaniantari@undiknas.ac.id
Editorial Address
Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Vidhisastya: Journal for Legalscholars
ISSN : -     EISSN : 31238173     DOI : 10.38043
Core Subject : Social,
This journal focuses on in-depth studies across various legal disciplines, including: Criminal Law Civil Law Administrative Law Constitutional Law International Law We also invite research contributions that explore the implementation of law in society. This journal aims to make a significant contribution to the development of legal theory and practice, as well as to enrich academic discourse through high-quality critical analysis and empirical studies.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2025)" : 5 Documents clear
Thrifting dalam Perspektif Kepariwisataan: Studi Analisis Hukum Positif di Indonesia Sarah Queen Denada Mokodongan
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan era globalisasi dan budaya luar mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Indonesia, termasuk dalam sektor fashion. Tren thrifting, yakni jual beli pakaian bekas impor, menjadi fenomena yang diminati karena menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Namun, kegiatan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya dalam perspektif kepariwisataan dan peraturan perdagangan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana legalitas thrifting dalam dunia pariwisata serta apa saja implikasi aktivitas thrifting terhadap sektor kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum thrifting dalam perspektif kepariwisataan serta menelaah dampak kegiatan ini terhadap sektor wisata dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan komparatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data bersifat deskriptif analitis. Penelitian menemukan bahwa legalitas thrifting masih memiliki kekaburan norma dalam regulasi kepariwisataan. Meskipun thrifting menjadi daya tarik wisata buatan, belum ada aturan eksplisit yang mengakomodasi praktik ini dalam undang-undang pariwisata. Implikasi dari aktivitas ini meliputi dampak ekonomi, lingkungan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumenPenelitian ini memberikan wawasan kepada pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha mengenai urgensi regulasi yang lebih jelas terhadap praktik thrifting dalam industri pariwisata. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong pembentukan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi kreatif dan kepastian hukum.
Peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam Mengatasi Overtourism di Desa Pecatu Ni Kadek Rita Cahya Anggreni; Putu Eva Ditayani Antari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lonjakan wisatawan di Bali, khususnya di Desa Pecatu, mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menimbulkan masalah overtourism yang berdampak pada lingkungan, budaya, dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengatasi overtourism di Desa Pecatu serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian empiris ini menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani overtourism di Desa Pecatu melalui pendekatan yuridis kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder yang diverifikasi dengan triangulasi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Overtourism di Desa Pecatu meningkatkan pendapatan dan peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan kemacetan, penurunan kenyamanan, masalah kebersihan, serta penyusutan nilai budaya lokal akibat komersialisasi berlebihan. Pemerintah daerah mengatasi overtourism di Desa Pecatu dengan membangun infrastruktur, membatasi jumlah wisatawan, mengelola sampah, memperketat regulasi, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, lingkungan, dan budaya. Dampak negatif overtourism di Desa Pecatu lebih dominan, mencakup kemacetan, penurunan kenyamanan, degradasi lingkungan, dan hilangnya nilai budaya, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat merugikan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Pensertipikatan Tanah Adat Di Bali Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional Christine Ratna Eliba Tarigan
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat adat yang memiliki hak ulayat dilindungi oleh Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tanah adat bukan hanya sebagai aset ekonomi saja melainkan tanah adat memiliki fungsi spiritual dan sosial masyarakat adat seperti tanah adat di Bali yang dibagi menjadi tiga jenis tanah adat yang terdiri dari tanah druwe desa, tanah pekarangan desa (Tanah PKD), tanah ayahan desa (Tanah AyDs) dan Tanah Laba Pura. Keberadaan tanah adat di Bali ini membuat Pemerintah Provinsi Bali mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali yang mengatur pendaftaran tanah adat untuk memiliki sertipikat tanah. Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah adalah 1. Bagaimana status hukum dari kepemilikan tanah adat di Bali ? dan 2. Bagaimana mekanisme pensetipikatan tanah adat ditinjau dari hukum tanah Nasional ?. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif atau metode kepustakaan yang menggunakan perundang- undangan, buku, jurnal, skripsi dan lain-lain untuk memecahkan permasalahan penelitian mengenai pensertipikatan tanah adat di Bali. Hasil penulisan skripsi ini adalah pendaftaran tanah adat di Bali bertujuan untuk memberikan hak komunal terhadap tanah adat di Bali melalui pendaftaran tanah untuk memiliki sertipikat tanah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat yang ada di Bali.
Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara E-Court di Pengadilan Negeri Gianyar Kelas IB Yohanes Natalis; I Gusti Ayu Eviani
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong sistem peradilan di Indonesia menuju digitalisasi, termasuk melalui implementasi sistem E-Court di lingkungan peradilan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian perkara perdata secara E-Court di Pengadilan Negeri Gianyar Kelas IB serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dan dilakukan melalui wawancara, penyebaran kuisioner, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Gianyar menunjukkan peningkatan signifikan dari segi jumlah perkara yang ditangani secara elektronik. Namun, masih terdapat berbagai kendala teknis seperti gangguan sistem, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya pemahaman sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Gianyar tentang E-Court. Hal ini berdampak pada teori Soerjono Soekanto belum optimalnya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur digital, pelatihan aparatur, serta edukasi publik untuk mendukung implementasi E-Court secara menyeluruh dan efektif
Peran Polisi Pariwisata dalam Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan di Kawasan Pariwisata Polres Badung Kadek meyer Setyawan; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of tourism police in addressing violent theft crimes in tourism areas within the jurisdiction of the Badung Police Resort. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that tourism police play a strategic role in ensuring the safety of tourists through preventive measures such as routine patrols and awareness campaigns, as well as repressive actions in handling criminal cases. Challenges include limited personnel, tourists' low awareness of personal security, and the complexity of the vast tourism area. To optimize the role of tourism police, enhanced training, cross-sector collaboration, and the use of modern surveillance technology are required

Page 1 of 1 | Total Record : 5