Khazanah Multidisiplin
Khazanah Multidisiplin is an open-access, peer-reviewed scholarly journal written in English and/or Bahasa Indonesia. This journal is published two times a year (June and December) by the UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Khazanah Multidisiplin encourages academicians, researchers, and professionals from various disciplines to publish original research, literature reviews, and conceptual papers. The journal serves as an academic platform to promote interdisciplinary dialogue and the advancement of knowledge that contributes to the betterment of society at local, national, and global levels. Scope Khazanah Multidisiplin welcomes a wide range of research methodologies and theoretical frameworks across disciplines. The journal covers, but is not limited to, the following areas: Social Sciences Law and Islamic Law Education Politics Science and Technology Linguistics Humanities Communication Studies Environmental Studies Economics and Business Health and Society Religious Studies Interdisciplinary Studies
Articles
112 Documents
<![CDATA[ANALISIS PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM ]]>
<![CDATA[Iskandar Iskandar]]>;
<![CDATA[Risman Nuryadi]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2023): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v4i1.17193
<![CDATA[Pengesahan UU Cipta Kerja telah membawa kontroversial di masyarakat, pengesahan dari undang-undang tersebut telah banyak merugikan kalangan masyarakat khususnya kaum buruh. UU Cipta Kerja dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan lebih pro kepada kepentingan suatu oknum sehingga aturan ini dianggap tidak adil. Pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana status pengesahan UU Cipta Kerja dalam perspektif aliran teori hukum alam?. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Menurut teori aliran hukum alam, suatu produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum alam yaitu prinsip keadilan, maka aturan buatan manusia tersebut harus dikesampingkan. Dalam pengesahan UU Cipta Kerja, dalam perspektif teori hukum alam, UU tersebut harus dibatalkan atau setida-tidaknya harus direvisi karena rakyat tidak mendapatkan rasa keadilan dari UU tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Kerja tersebut. ]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DENGAN ADANYA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[Moh. Anugrah Cahya Hermawan H]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i1.17455
<![CDATA[Fidusia merupakan terobosan bagi dunia usaha dan untuk memberikan jaminan kepada investor, oleh karena itu obyek fidusia juga didaftarkan. Hal-hal terkait dengan perjanjian lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia ini adalah: 1) piutang, yaitu hak untuk menerima pembayaran; 2) benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ]]>
<![CDATA[Gemmy Lazuardy]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.17473
<![CDATA[Politik hukum pidana diartikan sebagai bagian dari satu kebijakan penegakan hukum. Dalam hal ini kebijakan menanggulangi kejahatan yang dilaksanakan dengan mekanisme membuat peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan terintegrasi dengan kebijakan perlindungan masyarakat secara umum serta termasuk bagian dari politik sosial. Menurut Barda Nawawi politik sosial dapat dimaknai sebagai pelaku sebuah ikhtiar yang rasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan termasuk juga dengan perlindungan masyarakat. Jenis riset yang dipergunakan pada riset ini ialah riset hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni sebuah jenis riset hukum yang didapatkan dari studi pustaka dengan menganalisa sebuah masalah hukum dengan aturan undang-undang sumber referensi dan literatur yang berkaitan erat dengan tindakan pidana pencemaran nama baik. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik diatur sedemikian rupa pada KUHP dan diluar KUHP yakni pada “UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)†sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap UU No.11 Tahun 2008 Menegnai Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini dirasa masih belum jelas dan lugas, khususnya mengenai unsur ‘pencemaran nama baik’. Agar kemudian pasal yang termaktub bisa diimplementasikan di masyarakat, kejelasan mengenai unsur itu perlu dicarikan terlebih dahulu dengan mempergunakan teknik penafsiran. Penafsiran yang sangat mungkin Pasal 27 ayat 3 UU ITE normanya sangat bisa dipergunakan ialah penafsiran sistematis, dengan menghubungkan UU ITE selaku lex specialis dengan KUHP sebagai lex generali.]]>
<![CDATA[FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Freddy Poernomo]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i1.17520
<![CDATA[Governance is impossible without legislation and bureaucracy. Legislation is a source of government authority, both binding authority and discretionary authority, while the bureaucracy moves the wheels of government. The implementation of the wheels of government by the bureaucracy must be based on the authority according to the laws and regulations and the irregularities have legal implications in the form of legal responsibility by the bureaucracy. Deviations in the implementation of government authority by the bureaucracy can be in the form of abuse of authority, arbitrary actions, or arbitrary actions. The act of abuse of authority by the bureaucracy occurs when the three bureaucracies use their authority differently from the purpose for which the authority is granted by legislation. Arbitrary action when the bureaucracy does not give adequate consideration in making decisions or taking other actions. Actions without authority are bureaucratic actions that violate the limits of authority in the form of substance, time, or place. Bureaucratic responsibility due to irregularities in the implementation of authority can be in the form of administrative responsibilities such as canceling decisions that have been issued or criminal liability if the deviation has implications for state financial losses.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI ]]>
<![CDATA[Joko Cahyono]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i1.17586
<![CDATA[Penyelesaian sengketa terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa yang terjadi dalam kegiatan konstruksi yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Kasus ini sering terjadi dalam kegiatan konstruksi, sengketa terjadi biasanya timbul dari keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan keterlambatan pembayaran yang biasanya dilakukan oleh pengguna jasa. Bagaimana cara menyelesaiakan sengketa konstruksi dengan biaya yang sangat murah, waktu yang sedikit, bahkan bisa menjaga nama baik perusahaan. Penelitian ini mengambil studi kasus dari putusan MA Nomor. 808B/PDT.SUS-ARBT/2016.]]>
<![CDATA[ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Danggur Feliks]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.18147
<![CDATA[Teknologi berkembang begitu pesat dan salah satunya ialah perubahan fisik ke dalam bentuk digital pada sektor investasi. Instrumen investasi aset kripto yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan blockchain merupakan suatu hak atau kepentingan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018. Dalam perkembangannya pemilik aset kripto yang memiliki hak kepemilikan kebingungan untuk mengalihkan asetnya kepada ahli warisnya dikarenakan di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan mengenai aset kripto dijadikan sebagai objek harta waris. Dalam penelitian ini dikaji mengenai: (1) Peraturan mengenai aset kripto di Indonesia dan (2) Aset kripto sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (intangible) dan dapat dijadikan sebagai objek waris oleh karena memiliki keistimewaan hak atau kepentingan. Pemerintah Indonesia perlu menciptakan aturan lebih spesifik mengenai pengalihan aset kripto melalui konsep pewarisan sehingga dirasa mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat]]>
<![CDATA[DIMENSI KAJIAN POLITIK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK ]]>
<![CDATA[Moch Dinul Faqih]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.18597
<![CDATA[Kajian berkenaan politik hukum pada hakikatnya tidak dapat terlepaskan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena politik hukum mrupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu peraturan undang-undang. Pernyataan yang menyebutkan bahwasanya hukum merupakan bagian produk politik akan dipersoalkan sebab pernyataan seperti demikian menempatkan posisi hukum sebagai bagian kemasayarakatan yang dipengaruhi politik. Sebenarnya negara Indonesia merupakan negara yang memberlakukan supremasi hukum. Maka sudah sepatutnya menjadikan politik sebagai aspek yang dipengaruhi oleh hukum. Manakah yang tepat dari keduanya, politik yang determinan atas hukum ataukah hukum yang determinan atas politik? Metode deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini yaitu menyajikan gambaran yang sesuai berkenaan dengan karakteristik maupun sifat suatu keadaan permasalahan pada penelitian untuk kemudiaan dianalisis dan diolah menurut praktek pelaksanaan hukum positif dan didukung dengan teori-teori hukum. Hasil pada penelitian menyimpulkan bahwasanya politik hukum lahir untuk menentukan hukum mana yang patut diberlakukan di masyarakat. Salah satu bentuk dari politik hukum adalah undang-undang. Perbedaan politik hukum dapat diklasifikasi menjadi dua dimensi: pertama, alasan dari dibentuknya suatu perraturan undang-undang disebabkan karena politik hukum. Kedua, alasan maupun tujuan diberlakukannya suatu peraturan undag-undang salah satunya dipengaruhi politik hukum. Hukum merupakan produk politik yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang membentuknya.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI PENCEGAHAN TERJADINYA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Ais Surasa]]>;
<![CDATA[Enung Herningsih]]>;
<![CDATA[Novia Laela]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.18628
<![CDATA[Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap lebih efisien dalam meminimalisir dampak negatif yang timbul pasca konflik. Jika dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara langsung melalui proses persidangan. dalam proses peradilan mediasi menjadi instrumen yang sangat penting karena perkara dapat batal demi hukum jika hakim lalai dalam menerapkan proses mediasi. Dengan pesatnya perkembangan zaman perlu adanya pembaharuan konsep dalam sistem mediasi yang dapat menyesuaikan serta menyelaraskan keadilan serta mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karenanya perlu ada dukungan baik moril maupun materil dari pemerintahan terkait hal itu karena sumberdaya manusia serta sarana prasarana menjadi faktor penting dalam terwujudnya penyelesaian sengketa perceraian melalui proses mediasi.]]>
<![CDATA[STABILITAS KETERSEDIAAN MINYAK GORENG DINEGARA PENGHASIL CPO TERBESAR INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fitri Febriani Wahyu]]>;
<![CDATA[Nurhamidah Nurhamidah]]>;
<![CDATA[Rahma Fitri Kurnia]]>;
<![CDATA[Shinggo Al Ghazali Kursid]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i2.19472
<![CDATA[Kenaikan harga minyak goreng menyebabkan bahan lainnya menjadi meningkat dan menimbulkan masalah social. Masyarakat yang mengalami dampak dari naiknya harga minyak goreng tidak sedikit. semoga pemerintah dapat segara memberantas mafia minyak goreng, sebelum adanya kenaikan harga minyak goreng yang cukup drastis. disini kami menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian kami dari hasil penelitian, penjualan minyak goreng turun hingga 50%, tak tahu penyebabnya apa menjadi naik terus menerus. lalu kerugian yang disebabkan dari naiknya harga minyak goreng diperkirakan mencapai Rp 4 triliun. Pemerintah harus memfasilitasi kebijakan yang mendorong pelaku usaha. Penyesuaian biaya CPO pada sektor bisnis dunia memberikan efek positif pada nilai produk barang-barang minyak sawit, perkembangan moneter, pasokan uang tunai dan tingkat ekspansi. sebelum adanya kenaikan harga minyak goreng yang cukup drastis, maka dari itu pemerintah menjamin bahwa harga minyak goreng sawit curah di masyarakat tidak melebihi Rp. 14.000/liter]]>
<![CDATA[RELEVANSI PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSEPKTIF HUKUM POSITIF DAN AL GHAZALI ]]>
<![CDATA[Nandang Fathur Rahman]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2023): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v4i1.20653
<![CDATA[Setiap pasangan suami istri berharap untuk memulai keluarga yang sakinah. Namun, membangun keluarga Sakinah lebih sulit dari yang diperkirakan. Dengan demikian hukum positif memberikan gambaran dalam membangun keluarga yang sakinah, sejalan dengan hal itu, Imam Al-Ghazali dalam Bukunya Ihya Ulumudin membahas tentang konsep keluarga sakinah, yang mana memberikan relevansi terhadap apa yang bahas dalam hukum positif dan Imam Al-Ghazali. Metodologi penelitian yang dipilih penulis adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, antara lain UU No. 1 Tahun 1974, SK Dirjen Bimas Islam, dan buku-buku karya Imam Al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan keluarga sakinah menurut hukum positif harus dilandasi dengan hak dan kewajiban suami dan istri, menciptakan keharmonisan dan membangun spiritualitas yang tinggi agar keluarga sakinah bisa tercapai. Adapun menurut Al-Ghazali bahwa pembentukan keluarga sakinah di dasari pada hak dan kewajiban suami istri. kewajiban suami istri adalah menaati, menjaga kehormatan dan menutupi aib, serta meningkatkan spiritualitas dalam keluarga. ]]>
