cover
Contact Name
Achmad Hasan Basri
Contact Email
achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalpanitera@gmail.com
Editorial Address
Jl. Anggrek No.24, Krajan, Jubung, Kec. Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68151
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Panitera: Journal of Law and Islamic Law
ISSN : 30248485     EISSN : 30248507     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Panitera Journal of Law and Islamic Law adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam 1 tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 25%. Penulis yang mengajukan artikel pada Panitera Journal of Law and Islamic Law wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Islam Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2023)" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang Laily Munika Rahardjo
Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Aspirasi Masyarakat Intelektual Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kurang rinci dan khusus mengenai PRT yang implementasi dalam masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diundangkan sehingga menimbulkan sebuah permasalahan. Perlu adanya aturan yang jelas terhadap perlindungan terhadap anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT dalam eksploitasi perdagangan orang, maka dari peneliti akan mengkaji pengaturan dan perlindungan anak dan perempuan yang berprofesi sebagai PRT akibat perdagangan orang. Metode penelitian yang dipakai terhadap penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan Primer menggunakan UUD 1945, UU PKDRT, UU PTPPO, dan peraturan lain yang relevan. Bahan sekunder RUU Perlindungan PRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Belum ada UU atau peraturan yang jelas tentang PRT bahkan dalam UU Ketenagakerjaan yang implementasi dalam masyarakat tidak sesuai dengan yang di undangkan. pengaturan PRT juga terdapat dalam UU PKDRT. UU Ciptakerja menjelaskan bahwa perjanjian harus secra tertulis untuk menghindari keingkaran dalam perjanjian, berbeda dengan Permenaker yang memperbolehkan untuk perjanjian secra lisan. Kemudian UU Ciptakerja ini dapat menimbulkan rasa aman terhadap pekerja dan memastikan hak mereka dipenuhi. 2) Anak dan perempuan dengan profesi PRT dilindungi oleh PTPPO, UU PPMI yang diharapkan melindungi memungkinkan menjadi pasal karet karena kurangnya konsisten dalam menerapkan aturan. Peraturan Menteri PPA, dan KUHP.
Implementasi Akad Wadi’ah Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya Di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Muhammad Riski
Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Aspirasi Masyarakat Intelektual Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi atau penerapan akad wadi’ah terhadap praktik tabungan hari rayadi Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan muamalah berupa tabungan hari raya merupakan tabungan yang marak terjadi dan perkembangannya semakin pesat, karena dinilai sebagai bisnis yang menguntungkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang penerapan akad muamalah dalam Islam yang menyebabkan terjadinya kerugian ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan dan juga kesepakatan dalam melakukan sebuah akad terutama dalam akad muamalahyaitu berupa titipan atau akad wadi’ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan Fenomenologi. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah praktik tabungan hari raya di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan tabungannya dimanfaatkan oleh pengelola tabungan untuk kepentingan usahanya. Dari keuntungan usaha tersebut dijadikan sebagai sebagai bonus untuk penabung. Namun pemanfaatan tersebut tidak diketahui oleh penabung. Serta menurut implementasi akad wadi’ah pada praktik tabungan hari raya ini secara keseluruhan menggunakan konsep akad wadi’ah, namun pada praktiknya terdapat syarat dan rukun yang tidak dilakukan. Tabungan hari raya tersebut menggunakan akad wadi’ah dhamanah yang artinya titipan tersebut bisa dimanfaatkan atas seizin dari penabung. Akan tetapi yang terjadi adalah pengelola tabungan tidak meminta izin dari pemanfaatan tersebut.
Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDES Ditinjau Dari Akad Qardh (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso) Ilwan Auladi
Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Aspirasi Masyarakat Intelektual Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso berdasarkan akad Qardh. Simpan pinjam untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat desa merupakan salah satu kegiatan BUMDES. Seluruh kegiatan dibidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di kelola oleh desa atau kerja sama antar desa, dapat diwadahi oleh keberadaan BUMDes. Penelitian ini digunakan untuk mengungkap mengenai bagaimana sistematika kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dan bagaimana kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari akad Qardh. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kegiatan simpan pinjam pada BUMDES di Desa Wringin dengan memberikan sejumlah modalusaha untuk dikembangkan oleh masyarkat sebagai modal usaha bagi masyarakat. Serta kegiatan simpan pinjam pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, supaya dapat disesuaikan dalam syariat Islam, seharusnya ketika melakukan sebuah perjanjian harus menggumasan akad yang terdapat dalam fiqh mu’amalah, dalam hal ini adalah akad Qardh dan sistem yang digunakan adalah sistem profit sharing.
Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur) Basuki Kurniawan; Habibah Yusyirah; Jati Nugroho; Nita Ryan Purbosari
Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Aspirasi Masyarakat Intelektual Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perempuan sebagai seorang isteri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya selama diarahkan kepada jalan yang baik, seorang suami memiliki tanggung jawab besar terhadap isteri dan keluarganya. Peran seorang suami sebagai kepala keluarga disebabkan tanggung jawab besarnya untuk mengemban amanah terhadap isteri dan anak-anaknya, tidak hanya urusan materi saja melainkan jasmani dan rohani keluarga adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambil pengetahuan terkait bagaimana pembagian waris Islam terhadap perempuan yang bertindak laksana kepala keluarga menurut hukum positif dan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris Islam atas perempuan yang berperan laksana kepala keluarga menurut Muhammad Syahrur. Metode atau tata cara pengidentifikasian permasalah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana bertujuan untuk menghasilkan suatu argumentasi yang dapat menjawab problematika dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual. Dengan menggunakan sumber atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, kemudian melakukan interpretasi pada bahan-bahan hukum yang ada. Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa term kepala keluarga masih hanya fokus pada jenis kelamin laki-laki, sedang pada realitanya tidak semua laki-laki yang mampu melakukan perannya sebagai kepala keluarga, bahwa pada peran keluarga akan memiliki pengaruh dalam pembagian waris. Konsep kepala keluarga dalam pandangan Syahrur tidak mengedepankan pada jenis kelamin tertentu, namun pada kemampuan dan kebaikan manajemen dalam suatu keluarga. Begitupula kaitannya dengan hak waris, dimana mereka yang memiliki peran sebagai kepala keluarga baik laki-laki atau perempuan apabila dirinya mengemban amanah sebagai kepala keluarga dan memiliki beban ekonomi untuk dicukupi kebutuhannya maka berhak atas hak waris yang lebih dari selainnya yang tidak memiliki beban ekonomi. Interpretasi Muhammad Syahrur dapat digunakan sebagai awal dalam kodifikasi pada regulasi yang bernilai keadilan
Analisis Penerapan Norma Hukum Dalam (Uncroc) Dan (Cedaw) Pada PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Di Indonesia Riski Pratama; Basuki Kurniawan
Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Aspirasi Masyarakat Intelektual Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin adalah produk hukum yang ditujukan sebagai pengatur proses pengajuan dispensasi kawin. Sebagai produk hukum formil sudah seharusnya isi dari muatan materi PERMA ini menyesuaikan untuk menerapkan yang diatur dalam produk hukum materil. Dalam hal ini, PERMA No. 5/2019 menyebutkan bahwa salah satu dasar hukum pembentukannya yang tertera dalam konsideran adalah mengacu pada Konvensi Hak Anak (UNCROC) dan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). Problematika ini timbul dikarenakan terdapat realita bahwa perkawinan dini masih sangat marak, sehingga membuat angka pengajuan dispensasi nikah melonjak. Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian yaitu: 1). Apa norma hukum yang terdapat dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) dan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) ?. 2). Bagaimana penerapan norma hukum dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) dan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 ? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan 3 pendekatan, yaitu : 1). Pendekatan Perundang-undangan, 2). Pendekatan Konseptual, 3). Pendekatan Kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Norma Kedua konvensi yaitu UNCROC dan CEDAW sudah terumuskan dalam produk hukum nasional yaitu pada UU ratifikasinya. 2). Penerapan kedua norma konvensi ini telah secara menyeluruh diterapkan dalam PERMA No.5/2019 serta ketika persidangan kedua konvensi ini juga dijadkan sebagai bahan pertimbangan hakim meski tidak secara eksplisit dijelasakan dalam legal reasoning putusan hakim.

Page 1 of 1 | Total Record : 5