cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2014)" : 7 Documents clear
Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalm Pasal 7 Ayat (1) Butir B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research goal's is knowing the decrees of The People's Consultative Assembly background in Article 7 Subsection (1) item b The Act Number 12 of 2011 about regulation of legislation and its constitutionality explain. This description and explanation based on arrangement of constitutional law in case regulation of legislation formated that give priority to conceptual scientific perception. So that it is use method of research normative law by collecting,  finding, and analize source of law, either primary law that authoritative character or secondary law that non authoritative character. The result of research says that background of the decrees of People's Consultative Assembly in Article 7 Subsection (1) item b The Act Number 12 of 2011 is giving certainty of law related with the hierarchy of regulation of legislation in Unity Country Republic of Indonesa. In other hand, its constitutionality is in Clause I of Additional Provisions of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia says: “The People's Consultative Assembly is tasked to undertake a review of the content and the legal status of the decrees of The Provisional People's Consultative Assembly and the People's Consultative Assembly for decision by The People's Consultative Assembly at its session in 2003.Keywords: constitutionality, the people's consultative assembly, the act number 12 of 2011 AbstrakPenelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang munculnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 7 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menjelaskan konstitusionalitasnya. Deskripsi dan paparan tersebut berpedoman pada pengaturan hukum tata negara di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan wawasan keilmuan secara konseptual.  Oleh karena itu digunakan metode penelitian hukum normatif  dengan mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yang berkarakteristik otoritatif maupun bahan hukum sekunder yang mempunyai karakteristik non-otoritatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa latar belakang keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 7 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum berkaitan dengan masalah hirarki peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusionalitasnya terdapat pada  ketentuan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003”.Kata kunci:   konstitusionalitas, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn general, the extradition request is based on national legislation, extradition treaties, conventions and expansion of international etiquette. In case if there is an extradition request outside of the rules above, the extradition can be done on the basis of good relations with other countries, both for the sake of mutual or unilateral. This practice is called disguised extradition devolving offenders do not fully comply with the extradition process and procedures as defined in the law of extradition. Globalization in addition to providing the benefits of life, in the sense of increasing the welfare of mankind. On the other hand, a negative impact on the security level, both between regions within a country and to the instability of international security, is the occurrence of transnational crime. The characteristics of transnational crime, namely the existence of foreign elements in the crime, which pass through the territorial limits or a citizen crime fled to other countries. In order to pick up prisoners, extradition action is required. Extradition can not be done haphazardly. For that previously had no bilateral agreement on extradition between the two countries involved in the crimes committed by its citizens. But in reality, the extradition treaty, as a mechanism of cooperation between countries, is full with the political interests so that the implementation is not very effective to combat transnational crime. Differences in the interpretation of the extradition agreement, especially in the delivery of criminal offenders in the transnational juridical aspects affect the effectiveness of the implementation of Law no. 1 year 1979. This is due, among others, the factors of interest between countries that can not be avoided. Besides, one thing that can not be overlooked is the issue of protection of human rights and sovereignty issues between countries. In order to smooth the research, conducted qualitative research methodology with a description of the type of research normative legal theories relating to extradition for economic crimes. Data was collected through document studies of primary and secondary data. The result showed that the extradition treaty between Indonesia and other countries will be an important and effective if done in accordance with the principle of state souveregnty and agreement of both parties.Keywords: extradition, economic crime, state souveregnty  AbstrakSecara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasaan konvensi dan tata krama internasional. Dalam hal bila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan- aturan tersebut diatas, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak. Praktik ini disebut dengan ekstradisi terselubung (Disguished Extradition) yaitu penyerahan pelaku kejahatan dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ekstradisi. Globalisasi selain memberikan manfaat kehidupan, dalam arti kata semakin meningkatnya kesejahteraan umat manusia. Di sisi lain menimbulkan dampak negatif terhadap tingkat keamanan, baik di tingkat antar wilayah dalam sebuah negara maupun terhadap instabilitas keamanan internasional, yakni terjadinya tindak pidana transnasional. Ciri-ciri tindak pidana yang bersifat transnasional yaitu adanya unsur-unsur asing  dalam tindak pidana tersebut , yang melewati batas teritorial atau seorang warga negara yang melakukan tindak pidana melarikan diri kenegara lain. Guna menjemput terpidana, diperlukan tindakan ekstradisi. Ekstradisi tidak dapat dilakukan sembarangan. Untuk itu sebelumnya harus ada perjanjian bilateral tentang ekstradisi antara dua negara yang terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh warganya. Namun dalam kenyataannya, perjanjian ekstradisi, sebagai mekanisme kerja sama antar negara, penuh dengan kepentingan politis sehingga dalam pelaksanaanya tidak terlalu efektif untuk menanggulangi tindak pidana transnasional. Perbedaan penafsiran dalam perjanjian ekstradisi khususnya dalam penyerahan pelaku kejahatan dalam tindak pidana transnasional secara  aspek yuridis berpengaruh terhadap efektivitas dari implementasi Undang-undang no. 1 tahun 1979. Hal ini disebabkan antara lain adanya faktor kepentingan antar negara yang tidak dapat dihindari. Disamping itu satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah masalah perlindungan hak asasi manusia dan masalah kedaulatan antar negara. Guna kelancaran penelitian, maka dilakukan metodologi penelitian kualitatif dengan tipe penelitian normatif berupa pendiskripsian teori hukum yang berkaitan dengan ekstradisi terhadap kejahatan ekonomi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen data sekunder dan data primer. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain penting dan akan efektif apabila dilakukan menurut prinsip state souveregnty dan kesepakatan  kedua belah pihak.Kata Kunci: ekstradisi, kejahatan ekonomi, kedaulatan negara
Kajian Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris dalam Menjalankan Jabatan Terkait Ketiadaan Sanksi Pidana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractWith the rapid traffic laws and the demands of the importance of the strength of evidence of a deed, thus demanding role as a Notary public officials should be able to keep abreast of the law in providing services to people who need it and keep the deeds in him to always be able to provide legal certainty . It is expected that the presence of a notary deed authentic will provide legal certainty for the parties and as evidence of the strongest and fullest . Along with the modern world , the public is increasingly aware of the need for the agreements made by the parties authentically made to ensure legal certainty and as strong evidence in the future. Thus it can be understood that the existence of the office of notary public is very important and needed extensive , considering the function of the notary is a General Officer who makes written evidence in the form of an authentic deed . Issues to be discussed in this study is whether the notary first freed from criminal responsibility in running the office. Second , how is the imposition of criminal sanctions against the notary who commit criminal acts in the run position ? This research was conducted with normative approaches Library Research (the research literature ) . This study, using secondary data with primary legal materials such as legislation, secondary legal materials such as books and scientific papers , as well as materials such as law dictionariesKeywords: accountability, criminal law, notary AbstrakDengan pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang di buatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan akta otentik notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Seiring dengan semakin berkembangnya jaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akte otentik. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama apakah notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya. Kedua, bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya? Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat Library Research (penelitian Kepustakaan). Penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus.Kata kunci: pertanggung jawaban, pidana, notaris
Perjanjian Bilateral Indonesiadengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Indonesian migrant worker (TKI) is one of various treaty between Indonesia and Malaysia. There are a lot of TKI want to work to Malaysia. One of country be favorite of Indonesian migrant worker. The reason why they choose the country because so near country from Indonesia to Malaysia and the language is very simple to Indonesian people. Both of that be reason of Indonesian migrant worker to work there and to get their economic be better to another country. The government Indonesia and Malaysia signed Memorandum of Understanding (MoU) at 2004. The organizer of TKI to make them easier in abroad, so the government of Indonesia in KBRI Kuala lumpur. Act 2004 (No.39) about the TKI work placement and protection abroad to make TKI easier to work abroad.Keywords: Indonesian migrant workers (TKI), protection of TKI, Memorandum of Understanding (MoU)   AbstrakTenaga kerjaIndonesiaatau yang lebih sering disebut dengan TKI adalah merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kerjasama yang diadakan olehIndonesiadenganMalaysia.  Banyak TKI yang bekerja diMalaysia. Salah satu Negara yang paling banyak menjadi pilihan bagi para TKI. Salah satu alasan mengapa TKI lebih banyak memilih bekerja diMalaysiaadalah dikarenakan jarak tempuh yang dihitung sangatlah dekat dariIndonesiadan yang kedua adalah mengenai bahasa yang sangat mirip dengan bahasaIndonesia. kedua alasan tersebut yang membuat NegaraMalaysiamenjadi Negara favorit bagi para pekerjaIndonesiayang ingin merubah nasib atau memperbaiki taraf ekonominya di Negara lain. Pemerintah membuat kesepakatan denganMalaysiauntuk mengadakan perjanjian diantara keduanya. PemerintahIndonesiadenganMalaysiamenandatangani perjanjian kerjasama penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Penandatanganan (MoU) tersebut dilakukan pada tahun 2004. Kepengurusan ketenagakerjaan khususnya membantu para pekerja/buruhIndonesiayang berada di luar negeri, maka ditempatkan petugas ketenagakerjaan perwakilan RI yaitu di KBRI Kuala lumpur. Selain Undang-Undang tentang ketenagakerjaan, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, agar  lebih memudahkan untuk TKI yang akan bekerja di luar negeri.Kata kunci: tenaga kerja Indonesia (TKI), perlindungan tenaga kerja, perjanjian kerjasama/MoU
Penyelesaian Sengketa Lagu atau Musik di Luar Pengadilan
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractDispute settlement rights to songs or music preferences much done outside the judicial body. The warring parties, as inventor , singer or music producer , you do not want a feud going on between them until the policy office or the Court. They seek to avoid wherever possible settlement of the dispute by such means . They are trying to avoid judicial body briokrasi rambling , impound lot of time, energy and cost . This attitude, attitudes and behaviors related to cultural mentioned law. To the East , such as Korean , Japanese and Chinese , " image " the court is not so good , they refused to take sengketanya to court , they think that the court is a place for the wicked . They tends to the expression " " Trust the people rather than the Paper " . They assume that the dispute could be settled there by discussion and consensus , through conciliation and mediation media . Dispute for the West , to resolve disputes out of court , predicate of a modern culture , which is guided by efficiency and effectiveness.Keyoords: settlement, music, judicial  AbstrakPenyelesaian sengketa hak cita lagu atau musik banyak dilakukan di luar badan peradilan. Parapihak yang bersengketa, seperti pencipta, penyanyi ataupun produser music, tidak ingin persengketaan yang terjadi di antara mereka sampai ke kantor Polisi maupun ke Pengadilan. Mereka berusaha untuk sedapat mungkin menghindari penyelesain sengketa dengan cara demikian. Mereka berusaha menghindari briokrasi badan peradilan yang bertele-tele, banyak menyita waktu, tenaga dan biaya. Sikap ini, berkaitan dengan sikap dan perilaku yang disebut budaya hukum. Bagi masyarakat Timur, seperti Korea, Jepang dan Tionghoa, “citra” pengadilan tidak begitu baik, mereka enggan membawa sengketanya ke pengadilan, mereka beranggapan bahwa pengadilan adalah tempat bagi orang-orang jahat. Mereka lebih cendrung pada ungkapan” “Trust the people rather than the Paper”. Mereka berasumsi agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, melalui media konsiliasi dan mediasi. Sengketa bagi masyarakat Barat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bertitik tolak dari suatu budaya masyarakat moderen, yang berpedoman pada efisiensi dan efektivitas.Kata kunci:  sengketa, musik, pengadilan
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe existence of a government regulation a substitute for laws (Perpu) in the system of the legislation is poured in The Constitution of The Republic of Indonesia 1945. Perpu be made by the President in a state of precarious and force. Perpu gave birth to the legal norms and as a new legal norms may pose new legal status, a new legal relationship, and as a result of the new law. Legal norms were born since the Perpu passed and fate of these legal norms are subject to the approval of the House of Representatives (DPR) to accept or reject the Perpu legal norms, however prior to the opinion of the House of Representatives to reject or approve the Perpu, these legal norms are legitimate and valid as legislation. Because inflicts legal norms concerning force equal to the norms and laws against Perpu contained in The Constitutional Court can test whether perpu opposed to materially with the 1945 Constitution. As the guardian of constitution and interpreter of the 1945 Constitution, The Constitutional Court has the authority to test perpu against the 1945 Constitution before the presence of denial or approval by the House of Representatives, and after the approval of the house of representatives for perpu has been into law.Keywords: government regulation substitute for laws, the constitution court, constitutional review  AbstrakKeberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam sistem peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perpu tersebut dibuat oleh Presiden dalam keadaan “kegentingan yang memaksa”. Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena lahirnya Perpu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah Perpu bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Sebagai pengawal dan penafsir UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.Kata kunci:         peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, mahkamah konstitusi, pengujian konstitusional
Aborsi Sebuah Perdebatan Filsafat Hukum
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractAbortion is a simple word that raises a philosophical debate. The act of abortion in the dynamics of natural law moralists debate dealing with the feminist as a supporter of feminist legal theory. Each party to this day continue to look for new spaces in an effort in an effort to find new meaning the act of abortion. The feminist who supports full rights for the reproduction of gender relations as similarities in dealing with the moralists as moral support. In the other hand the values of Islamic theology also raises ethical ideas and the act of abortion.Keywords: abortion, philosophical debate, moral and the rights of reproduction  AbstrakAborsi merupakan kalimat yang sederhana yang telah menimbulkan perdebatan filosofis.Perbuatan aborsi dalam dinamika hukum alam, menimbulkan perdebatan antara pendukung moral hukum alam dengan pendukung feminist legal theory.Masing-masing pihak berusaha memberikan pemaknaan-pemaknaan atas arti aborsi. Kaum feminist yang mendukung hak reproduksi dalam kaitan relasi gender berhadapan dengan moral dalam prinsip Hukum Alam. Pada sisi yang lain terdapat nilai-nilai Teologi Islam yang juga memiliki nilai etis atas perilaku aborsiKata kunci: aborsi, perdebatan filsafat, moral dan hak reproduksi

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue