cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 25   26   27   28   29 
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Lex Jurnalica Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMany plight of migrant workers abroad, such as assault, rape, suicide, until not given wages for work. Many who view this problem due to the low level of education of migrant workers. But in addition to this, the lack of an integrated protection system of the country, both sending and destination countries, also contributed to the above facts. System protection for workers has yet to recognize the foreign workforce who work in the informal sector, both nationally and internationally. Law enforcement approach to the regulation of migration in destination countries tend to put undocumented migrant workers at a disadvantage, because they generally have to bear the consequences are less subjected to inhuman treatment and is often referred to as illegal. Issues that will be addressed in this study is "How legal protection for migrant workers in the State? '. The purpose of the discussion of this question will be discussed in the author for this study because the authors wanted to know what issues are arising in connection with the fate of migrant workers abroad, so that workers in the State looks neglected rights. Writing is normative legal research methods, because the authors did not conduct field studies. Materials studies the authors used only a secondary data only, which consists of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials, in the form of books, papers, journals relating to the writing of this study.Keywords: protection, law, imigrant workers AbstrakBanyak musibah yang menimpa para pekerja migran di luar negeri, seperti penganiayaan, pemerkosaan, kasus bunuh diri, sampai tidak diberikannya upah selama bekerja. Banyak yang berpandangan masalah ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan para pekerja migran. Namun selain hal tersebut, minimnya sistem perlindungan terpadu dari negara, baik negara pengirim maupun negara tujuan, turut memberi andil pada kenyataan di atas. Sistem perlindungan bagi pekerja sampai saat ini belum mengakui kelompok tenaga kerja luar negeri yang bekerja pada sektor informal, baik secara nasional maupun internasional. Pendekatan penegakan hukum terhadap pengaturan migrasi di negara-negara tujuan cenderung menempatkan pekerja migran tak berdokumen pada posisi tidak menguntungkan, karena mereka umumnya harus menanggung konsekuensi dijadikan sasaran perlakuan kurang manusiawi dan sering disebut sebagai ilegal. Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum bagi TKI di Luar Negeri?”. Tujuan dari pembahasan terhadap pertanyaan ini yang akan penulis untuk bahas dalam penelitian ini karena penulis ingin mengetahui permasalahan apa saja yang timbul berkaitan dengan nasib TKI di luar negeri, sehingga TKI di Luar Negeri terlihat terabaikan hak-haknya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Bahan penelitian yang dipergunakan penulis hanya sebatas data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.Kata kunci: perlindungan, hukum, TKI
Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika
Lex Jurnalica Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIslam and Pancasila is often debated and bang it and both often considered two ideological poles opposite each other. The need for an awareness of the meaning of the relationship between Islam and Pancasila. The process of dialogue between Islam and Pancasila is a long journey of Indonesian history. Pancasila is not Islam, but the spirit of Pancasila obtain the power it through Islam.Keywords:  islam, pancasila, dialogue  AbstrakIslam dan Pancasila seringkali diperdebatkan dan dibenturkan dan keduanya acapkali dianggap sebagai dua kutub ideologi yang saling berseberangan. Perlunya sebuah kesadaran akan pemaknaan hubungan antara Islam dan Pancasila. Proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam.Kata kunci: islam, pancasila, dialektika
Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia
Lex Jurnalica Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLaw enforcement needs strong structuring. As said by Satjipto Rahardjo, that law enforcement (modern) is run by the components of the civil servant officer. Therefore, the behavior of the legal structure of the civil servant officer in Indonesia becomes very important to be highlighted in the process of law enforcement. Law enforcement in Indonesia is still not fit from what is expected, one reason is still a difference between theory and practice. Between the rules and the practice is still very much there are differences that cause we always find it difficult to build a state of law. In this study will be the discussion is about, "How do judges play a role in law enforcement efforts in the achievement of supremacy of law in Indonesia?" This researcy writing in normative legal research methods, because the authors didn’t make a field studies. Materials studies the authors used only a secondary data only, which consists of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials, in the form of books, papers, journals relating to the writing of this study. The verdict must reflect the sense of justice of the law against anyone. A well-known Muslim jurist Abu Hanifa found that judicial power should have freedom from all forms of pressure and interference in the executive power, the freedom even extends to the authority of the judge to impose its decision on a ruling if it violates people's rights.Keywords: law, enforcement, effort AbstrakPenegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum sesuai dari apa yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah masih adanya perbedaan antara teori dengan prakteknya. Antara aturan dan prakteknya masih terdapat perbedaan yang sangat jauh yang menyebabkan kita selalu mengalami kesulitan untuk membangun sebuah negara hukum. Di dalam penelitian ini yang akan menjadi pembahasan adalah mengenai, “Bagaimanakah hakim berperan di dalam upaya penegakkan hukum dalam rangka pencapaian supremacy of law di Indonesia?”Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Bahan penelitian yang dipergunakan penulis hanya sebatas data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat.Kata kunci: hukum, upaya penegakan, aparatur negara
Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka
Lex Jurnalica Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLegal aid is giving of service law to them capable to pay achievement and also to them which is inability inly free, is not collected payment in facing a criminal process. Purpose of this handing out is to know is giving of legal aid to accused in accomplishment of the rights make/arrange must in a special regulation, The Method bibliography study, the result  show that not a obtained is giving of help law accused is not must bolt a special regulation, because the accused rights is striving protection to human right ( HAM), and the thing is advocate profession duty which ready/index finger has by justice to advocate.Keywords : legal aid, protection of law, the accused rightsAbstrakBantuan hukum merupakan pemberian jasa hukun kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun kepada mereka yang tidak mampu dengan secara cuma-cuma, tidak dipungut bayaran dalam menghadapi suatu proses perkara pidana. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian bantuan hukum kepada tersangka dalam pemenuhan hak-haknya harus dibuat/diatur dalam suatu peraturan perundangan khusus, sedangkan Metode dalam Penulisan ini adalah Penelitian Lapangan. Hasil yang diperoleh adalah pemberian bantuan hukun kepada tersangka tidak harus dibaut suatu peraturan khusus, karena hak tersangka merupakan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan hal tersebut merupakan tugas profesi advokat yang telah disediakan/ditunjuk oleh pengadilan untuk membela.Kata Kunci : bantuan hukum, perlindungan hukum, hak tersangka
Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Lex Jurnalica Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractVarious problems or challenges faced by law enforcement agencies in eradicating corruption. Not a few too many of the perpetrators of corruption in both the status of the suspect, accused or convicts who fled abroad. The condition is aggravated by assets also brought corruption proceeds abroad. Therefore, in order to be able to bring back the perpetrators of corruption who fled abroad including assets proceeds of corruption that brought the law enforcement officers need to use the mechanism of "extradition" or mechanism Mutual Assistance in Criminal Matters or the known as the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Writing is normative legal research methods, because the authors did not conduct field studies.Keywords: corruption, perpetrators of corruption, enforcementAbstrakBerbagai permasalahan atau tantangan lain yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tidak sedikit banyak pula  para pelaku tindak pidana korupsi baik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupun terpidana yang melarikan diri ke luar negeri. Kondisi ini semakin diperparah dengan dibawanya pula aset-aset hasil tindak pidana korupsi ke luar negeri. Oleh karena itu dalam rangka untuk dapat membawa kembali para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri termasuk aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dibawanya maka aparat penegak hukum perlu menggunakan mekanisme “Ekstradisi” maupun mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau yang dikenal dengan istilah Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan.Kata kunci: korupsi, pelaku korupsi, penegakan
Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin dan Kendalanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat
Lex Jurnalica Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractChildren are the inheritors of a Nation. Then it should get the attention and protection of the child from both parents and from the State. Protection is granted not only on education but also in terms of legal certainty provided through identity. Therefore, the State provides protection for the fulfillment of the identity of the child, whether legitimate children and illegitimate children. But in practice the Tribe Department of Population and Civil Municipality of West Jakarta, it is not fully implemented, particularly in terms of guarantees of free birth certificate, is still very far from expectations. In addition there are a few more things that cause problems or obstacles in the implementation of recording and manufacturing of birth certificate, namely: Assumptions bureaucratic society will take care of the documents in the population and civil registration, cost, distance far enough Implementing Agency and the extra cost. These obstacles occur because economic and education levels are still very low in some areas in West Jakarta, in addition to lack of socialization and education of the local government to make these constraints more complex. The situation is then made hamper the implementation of registration of residence in Jakarta.Keywords: acquisition of children, birth certificate,west Jakarta AbstrakAnak adalah merupakan generasi penerus dari suatu Bangsa dan Negara. Maka sudah selayaknya anak mendapatkan perhatian dan perlindungan baik dari orangtuanya maupun dari Negara. Perlindungan tersebut diberikan tidak hanya pada bidang pendidikan tetapi juga dalam hal kepastian hukum yang diberikan melalui identitas dirinya. Oleh karena itu Negara memberikan perlindungan bagi pemenuhan hak identitas diri anak, baik anak sah maupun anak luar kawin. Tetapi dalam pelaksanaannya pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, hal tersebut tidak sepenuhnya terlaksana, khususnya dalam hal jaminan akan Akta Kelahiran gratis, masih sangat jauh dari harapan. Selain itu ada beberapa hal lagi yang menyebabkan kendala atau halangan dalam pelaksanaan pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran, yakni: Asumsi masyarakat akan birokrasi yang berbelit dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil, biaya yang mahal, jarak Instansi Pelaksana yang cukup jauh dan memakan biaya ekstra. Kendala-kendala tersebut terjadi karena tingkat perekonomian dan pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah dibeberapa daerah di Jakarta Barat, selain itu kurangnya sosialisasi dan pendidikan dari pemerintah daerah menjadikan kendala-kendala tersebut semakin kompleks. Keadaan tersebut kemudian menjadikan terhambatnya penyelenggaraan pencatatan kependudukan di DKI Jakarta khususnya Kotamadya Jakarta Barat.Kata kunci: akuisisi anak, akte kelahiran, Jakarta Barat
Implementasi Doktrin Responsibility to Protect (Humanitarian Intervention) dalam Hukum Internasional (Kasus Kosovo Libya dan Suriah)
Lex Jurnalica Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe principle of State sovereignty is no longer traditionally understood, as the absolute power of the state to regulate its internal affairs, but also the state's obligation to provide protection for its residents. Along with this principle and the development of the international law, the doctrine of responsibility to protect (the obligation to protect) has been introduced by jurist of international law. The main idea of this doctrine is that International community has an obligation to protect the civilians of any nationality if a state is not capable of providing protection to the population or even become perpetrators of violence against the population. This paper will review how the arrangement of this doctrine in international law and to what extent this doctrine might be implemented  are essential elements    to be elaborated in this article with reference to the case of intervention (military) NATO in Yugoslavia in 1999, in Lybia in 2011 and the potential for intervention (military) in SyriaKeywords: sovereignity,  responsibilty to protect, military intervention AbstrakPrinsip Kedaulatan Negara dalam perkembangannya tidak lagi dipahami secara tradisional, yaitu kekuasaan mutlak negara untuk mengatur urusan dalam negerinya, namun juga kewajiban negara memberikan perlindungan bagi penduduknya. Bersamaan dengan itu pula muncul doktrin responsibility to protect (kewajiban untuk melindungi). Komunitas Internasional memiliki kewajiban untuk melidungi warga sipil kewarganegaraan manapun apabila suatu negara dianggap tidak mampu memberikan perlindungan terhadap penduduknya atau bahkan menjadi pelaku kekerasan terhadap penduduknya tersebut. Paper ini akan mengulas bagaimana pengaturan doktrin ini dalam hukum Internasional  dan sejauhmana doktrin ini dapat diterapkan menjadi kajian yang menarik untuk dibahas dengan mengacu kepada Kasus intervensi (militer) NATO di Yugoslavia tahun 1999, di Lybia tahun 2011 dan potensi intervensi (militer)  di Suriah.Kata kunci: kedaulatan, tanggung jawab melindungi, intervensi militer
Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dalam Proses Peradilan Pidana
Lex Jurnalica Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe remedies in respect of an offense that often typically received less attention is the protection of objects confiscated or evidence of a criminal process. Of a series of criminal justice process from the level of investigation, prosecution and up to the judge's decision must include evidence that the defendant used in committing a crime. In order to evidence and secure the spoils of the State and the integrity required of a special institution to save the State Foreclosure Home Storage Objects (RUPBASAN) any institution authorized Act - legislation to implement the storage of confiscated items and loot the country. Problems in this paper is how the shape of objects confiscated and the protection of the State of booty and how the process of execution against the State confiscated objects, whereas the purpose of this paper is intended to answer questions - questions contained in the subject matter is to determine the protection of objects confiscated and State booty and to learn about the process of execution of confiscated items and loot the State. This study uses a normative juridical approach of juridical and empirical use of primary data, secondary data and tertiary data. Some fakor lack of protection for confiscated items and loot the State due to storage, research, and securing a less responsible. Efforts to protect objects of booty seized and the State in the criminal justice process is important because it has the function to strengthen the confidence of judges in assessing the truth of the material and formal errors also complete the accused and the evidence that has been defined by the Regulation.Keywords: the state, country confiscated objects, criminal justice process AbstrakTindak pidana yang kurang mendapat perhatian adalah perlindungan benda sitaan atau bukti dari proses pidana. Dari serangkaian proses peradilan pidana dari tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai putusan hakim harus menyertakan bukti bahwa terdakwa digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam rangka untuk mengamankan bukti dan barang rampasan Negara dan integritas diperlukan suatu lembaga khusus untuk menyimpan Negara Objects Foreclosure Home Penyimpanan (RUPBASAN) instansi yang berwenang Act - undang-undang untuk melaksanakan penyimpanan barang sitaan dan menjarah negara. Permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana bentuk benda disita dan perlindungan dari Negara jarahan dan bagaimana proses eksekusi terhadap benda disita negara, sedangkan tujuan dari makalah ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan yang terkandung dalam materi pelajaran yang untuk menentukan perlindungan benda disita dan rampasan Negara dan belajar tentang proses eksekusi barang sitaan dan menjarah negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif penggunaan yuridis dan empiris dari data primer, data sekunder dan data tersier. Beberapa fakor kurangnya perlindungan untuk barang-barang disita dan menjarah Negara karena penyimpanan, penelitian, dan mengamankan kurang bertanggung jawab. Upaya untuk melindungi obyek jarahan disita dan Negara dalam proses peradilan pidana adalah penting karena memiliki fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kebenaran material dan kesalahan formal juga menyelesaikan terdakwa dan bukti-bukti yang telah didefinisikan oleh Peraturan tersebut.Kata kunci:  negara, sitaan negara, peradilan pidana
Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli
Lex Jurnalica Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractWith leading technology, then the sale can be done without meeting the seller to the buyer. Sales and purchases can be made through communications media such as telephone. As soon as buyers look at examples of things he wants, either via the internet, newspapers, brochures, then he can call the seller to order goods. Sellers noted that ordering and mail order form the basis of the transactions, so that the next item will be sent to the buyer where the buyer may have made the payment in advance as if we are ordering items advertised on TV, through DRTV, TVMedia or it could be the buyer pays to the seller when goods arrive at the buyer, as well as when we ordered fast food like Pizza HUT, Mc Donald, Hoka Hoka Bento and so forth. In that context, in practice, we often hear the term purchasing order. So the authors are interested in studying the purchasing order for the agreement in a transaction. The purpose of this study was to determine the characteristics of the PO (Purchase Order) / mail order as a purchase agreement and also to determine the payment obligations of the buyer to the seller if it refers only to mail order (PO). In this study, the authors conducted a study of normative law, which is a scientific activity, which is based on the methods, systematics, and certain thoughts, which aims to study one or more symptoms of a particular law, by way of analyzing it. The conclusion that the authors get is the first that the Purchase orders have the same elements with the purchase agreement. Second, since an agreement was reached that the basis of payment to be made the buyer to the seller.Keywords: purchasing order, buyer, seller AbstrakMelalui teknologi terkemuka, maka penjualan dapat dilakukan tanpa bertemu penjual kepada pembeli. Penjualan dan pembelian dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon. Segera setelah pembeli melihat contoh hal-hal yang dia inginkan, baik melalui internet, surat kabar, brosur, maka ia dapat menghubungi penjual untuk memesan barang. Penjual mencatat bahwa pemesanan dan mail order membentuk dasar dari transaksi, sehingga item berikutnya akan dikirim ke pembeli di mana pembeli mungkin telah melakukan pembayaran di muka seolah-olah kita sedang memesan barang yang diiklankan di TV, melalui DRTV, TVMedia atau bisa jadi pembeli membayar kepada penjual pada saat barang tiba di pembeli, serta ketika kami memesan makanan cepat saji seperti Pizza HUT, Mc Donald, Hoka Hoka Bento dan sebagainya. Dalam konteks itu, dalam prakteknya, kita sering mendengar istilah order pembelian. Jadi penulis tertarik untuk mempelajari urutan pembelian untuk perjanjian dalam transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari PO (Purchase Order) / mail order sebagai perjanjian jual beli dan juga untuk menentukan kewajiban pembayaran dari pembeli kepada penjual jika mengacu hanya untuk mail order (PO). Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, yang merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis itu . Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah yang pertama bahwa perintah Pembelian memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian pembelian. Kedua, karena dicapai kesepakatan bahwa dasar pembayaran harus dilakukan pembeli kepada penjual.Kata kunci: pemesanan barang, penjual, pembeli
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran Antar Pelajar
Lex Jurnalica Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Students who are physically and psychologically is still a young free spirit who often obey the rule, they actually also a figure that is also easily influenced by the lifestyle of the surrounding community. Due to the unstable psychiatric conditions, students are still impressionable adolescent aggressive behavior. They tend to take shortcuts and do not want to worry about the negative impact. Aggressive behavior in passing any adverse behavior or cause casualties on the part of others can be termed as aggressive behavior. The term juvenile delinquency refers to a range of behaviors, ranging from behavior that is socially unacceptable (such as school overreacted), violations (such as running away from home), to criminal acts (such as stealing) . Issues that will be addressed in this study is How punishment applied in the case of student brawls? The purpose of this study was to determine how the punishment is applied in the case of student brawls. In preparing this study the authors use the method of normative legal research, this paper is arrange in descriptive prespectif. The conclusion that the authors get from this study is that the students themselves need to fill their spare time with something more useful, such as following the course of events, exercising, following extracurricular activities, and others. Family environment can also prevention brawl. Parents are a good example by not showing aggressive behavior, such as hitting, insulting and mocking. In addition, the role of school organizations also have a role in addressing the prevention of brawls, including a well organized education curriculum is able to develop in a balanced three potentials, namely thinking, estetika, and belief in God.Keywords: responsibility, criminal, fighting between student

Page 27 of 52 | Total Record : 519

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue