cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 48   49   50   51   52 
PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENGAWASAN INDUSTRI PERBANKAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Muliawan, Anatomi
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10323

Abstract

AbstrakLembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga yang menjamin setiap simpanan nasabah yang menyimpan dana nya di institusi perbankan apabila terjadi likuidasi bank bank tersebut baik Bank Umum ataupun Bank Perekonomian Rakyat. Lembaga Penjamin Simpanan terbantuk sebagai jawaban atas pengalaman krisis moneter 1998 yang berakibat kepada terjadinya kerusuhan massa serta terjadinya pengambilan besar besaran dana pihak ketiga secara serentak ke hampir seluruh industri perbankan sehingga banyak berakibat kepada rusaknya system perbankan nasional dan penutupan beberapa perbankan . Dan muara dari penutupan beberapa perbankan berakibat terbitnya mekanisme Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta berdirinya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tugasnya mengelola asset asset beberapa bank yang ditutup untuk kemudian dijual untuk pengembalian BLBI. Dalam perjalanan waktu BPPN, ternyata hasil dari penjualan asset bank bank yang ditutup tidak mencukupi pengembalian BLBI ke Bank Indonesia, sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah juga. Persoalan juga semakin bertambah karena ketika masa BPPN sudah selesai, asset asset Bank yang ditutup juga masih banyak yang belum laku terjual, sehingga negara banyak mengalami kerugian akibat pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, serta ternyata banyak ditemukan kasus kalau banyak kasus korupsi dari kisah BLBI tersebut. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi solusi dari pemerintah untuk mengantisipasi apabila kasus kasus perbankan di tahun 1998 terulang kembali di masa depan Kata kunci : Perbankan, Likuidasi, Asset AbstractThe Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) is an institution that guarantees every customer’s deposit placed in banking institutions in the event that these banks undergo liquidation, whether they are Commercial Banks or Rural Banks. LPS was established as a response to the 1998 monetary crisis, which triggered mass riots and a simultaneous large-scale withdrawal of third-party funds across nearly the entire banking industry. This situation severely damaged the national banking system and led to the closure of several banks. The closure of these banks subsequently resulted in the implementation of the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) mechanism and the establishment of the Indonesian Bank Restructuring Agency (Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN), whose task was to manage the assets of the closed banks and sell them to repay BLBI. Over time, however, it became evident that the proceeds from the sale of these bank assets were insufficient to repay the BLBI funds to Bank Indonesia, thus leaving the problem unresolved. Additional issues also emerged because, even after BPPN had completed its mandate, many assets from the liquidated banks remained unsold. As a result, the state suffered substantial losses from the BLBI program, and numerous corruption cases related to BLBI were later uncovered. The existence of LPS therefore serves as the government’s solution to anticipate and mitigate the recurrence of banking crises similar to those that occurred in 1998. Keywords: Banking, Liquidation, Assets
KEAMANAN SIBER DAN KEPERCAYAAN NASABAH: PERAN PENGATURAN HUKUM DALAM EKOSISTEM DIGITAL Fitria, Annisa; Sugeng, Sugeng
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10280

Abstract

AbstractThe digital transformation of the banking sector offers increased convenience but also amplifies cybersecurity risks. This study aims to analyze the relationship between cybersecurity and customer trust, while evaluating the role of legal regulation as a moderating variable within Indonesia’s digital banking ecosystem. Using a normative juridical approach and descriptive analysis through literature review and regulatory examination, the findings reveal substantial weaknesses in Indonesia’s legal system—ranging from regulatory substance and inter-agency coordination to law enforcement mechanisms. The 2023 ransomware attack on Bank Syariah Indonesia (BSI) illustrates the fragile legal accountability of financial institutions in protecting consumer data. Comparative analysis with Singapore and the European Union highlights the urgent need for Indonesia to adopt a more responsive, consumer-oriented, and technologically adaptive legal framework. The study recommends the enforcement of cybersecurity audits, mandatory incident disclosures, and the establishment of a dedicated supervisory body for cybersecurity in the financial sector.Keywords: cybersecurity, customer trust, digital banking regulation
KONSEP, BENTUK, DAN MEKANISME PENANGGULANGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPAILITAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Slamet, Sri Redjeki; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Rizqi, Radithya Cahya
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10126

Abstract

Perbuatan melawan hukum dalam kepailitan merupakan salah satu isu penting dalam hukum bisnis di Indonesia karena sering menimbulkan kerugian bagi kreditor dan mengganggu prinsip keadilan dalam pemberesan harta pailit. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum dalam kepailitan berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitor, kreditor, maupun kurator, beserta mekanisme hukum yang tersedia untuk menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil Penelitian  menunjukkan ahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam kepailitan memiliki dua dimensi: dimensi umum yang ditemukan dalam Pasal 1365 KUBHperdata dan dimensi khusus yang ditemukan dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya melalui instrumen actio pauliana. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang umum terjadi meliputi pengalihan aset secara curang oleh Debitor, eksekusi sepihak oleh kreditor, serta penyalahgunaan kewenangan oleh kurator. Untuk menanggulanginya, hukum positif menyediakan mekanisme berupa actio pauliana, keberatan kepada hakim pengawas, dan gugatan ganti rugi. Saran perbaikan adalah bahwa perbuatan melawan hukum dalam kepailitan tidak hanya menjadi persoalan Debitor, tetapi juga kreditor dan kurator, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta konsistensi pengadilan dalam menegakkan hukum kepailitan.
EFEKTIVITAS AKTA DADING SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN Suartini, Suartini; Sani, Rijal Ibnu
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10312

Abstract

AbstractMediation is a dispute resolution mechanism emphasizing deliberation and good faith between parties. In the Indonesian legal system, the mediation outcome embodied in a peace deed (akta dading) holds a significant position as a legally binding agreement once ratified by the court. This study aims to analyze the effectiveness of the peace deed as an instrument for civil dispute resolution in court, particularly within the framework of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 concerning Court-Annexed Mediation Procedures. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical methods using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the peace deed possesses the same legal force as a final court judgment (res judicata pro veritate habetur), yet its implementation is often hindered by the parties’ non-compliance and insufficient judicial oversight. Therefore, strengthening supervisory mechanisms and enhancing the capacity of court mediators are essential to ensure the peace deed’s effectiveness as a fair and efficient dispute resolution instrument. Keywords: Effectiveness, Peace Deed, Mediation, Dispute Resolution, Legal Certainty AbstrakMediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan itikad baik antar pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, hasil mediasi yang dituangkan dalam akta dading memiliki kedudukan penting sebagai perjanjian yang berkekuatan hukum tetap setelah memperoleh pengesahan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas akta dading sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, khususnya dalam konteks penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta dading memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap (res judicata pro veritate habetur), namun implementasinya sering terkendala oleh faktor kepatuhan para pihak dan lemahnya pengawasan pelaksanaan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas hakim mediator diperlukan untuk memastikan efektivitas akta dading sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Kata kunci: Efektivitas, Akta Dading, Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum
TINJAUAN YURIDIS HAK GUNA BANGUNAN ATAS HAK PENGELOLAAN DALAM SENGKETA RUMAH SUSUN MANGGA DUA COURT Trasaenda, Resfa Klarita; Pramesti, Indira Yekti Widya; Sabrina, Amanda Feby; Insani, Gema Mutiara; Tarina, Dwi Desi Yayi
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10301

Abstract

Pertumbuhan urbanisasi di Indonesia mendorong pembangunan hunian vertikal, namun sering memunculkan sengketa hukum terkait status tanah, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di Apartemen Mangga Dua Court, di mana pembatalan perpanjangan HGB oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik unit. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif berbasis literatur, penelitian ini menemukan bahwa HGB atas HPL diakui secara hukum berdasarkan UUPA dan PP No. 18 Tahun 2021, namun bergantung pada persetujuan pemegang HPL sehingga berpotensi dibatalkan. Perlindungan hukum bagi pemilik rumah susun terhadap ketidakterbukaan status tanah oleh pengembang diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, yang mengakui Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) sebagai hak mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan tanah.
PERSESUAIAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PN BATURAJA NO.184/PID.SUS/2019 JO.PUTUSAN MA RI NO.3815 K/PID.SUS/2019) Dwilaros, Xyzca; Setiyono, Setiyono
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10278

Abstract

AbstractThe abuse of narcotics and illegal drugs is an act that violates the laws and regulations of Indonesia. This criminal offense not only harms individuals but also has a negative impact on society and the state, making law enforcement against perpetrators critically important. This study aims to explain the consistency and relevance of evidence in proving narcotics abuse cases, utilizing witness testimonies and written evidence such as the Official Report of the Police Forensic Laboratory Examination and urine test results presented by the Public Prosecutor in court. The research employs a normative legal method with a descriptive approach, supported by primary data to complement secondary data, and is analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results of the study indicate that the evidentiary strength of witness testimonies, the Official Report of the Forensic Laboratory Examination, urine test results, and clues derived from the correlation among these pieces of evidence play a crucial role in convincing the judge. Therefore, in assessing the consistency of such evidence, judges must act firmly, carefully, accurately, and wisely to ensure that the decisions rendered reflect both justice and material truth. Keywords: Drug Abuse, Evidence, Witness, Legal Proof, Trial AbstrakPenyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ialah tindakan yang melanggar hukum dan aturan undang-undang di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan negara, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian alat bukti dalam proses pembuktian perkara penyalahgunaan narkotika, dengan menggunakan keterangan saksi-saksi dan alat bukti tertulis, seperti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian dan surat hasil tes urine yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan dukungan data primer sebagai pelengkap data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti seperti keterangan saksi, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, hasil tes urine, serta petunjuk yang berasal dari persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain memiliki peranan penting dalam meyakinkan hakim. Oleh karena itu, dalam menilai kesesuaian alat bukti, hakim harus bertindak secara tegas, teliti, tepat, dan bijaksana agar putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran materiil. Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Alat Bukti, Saksi, Pembuktian Hukum, Persidangan
PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia; Sulistiyono, Adi
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10279

Abstract

Abstrak               Pembangunan ekonomi nasional memerlukan iklim investasi yang kondusif, namun minat investor seringkali terhambat oleh lemahnya penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan risiko usaha tinggi. Di Indonesia, tantangan ini diperburuk oleh tumpang tindih regulasi dan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah faktor sentral dan prasyarat mutlak untuk menciptakan kepastian investasi. Penegakan hukum yang baik, mencakup aspek publik (pemberantasan korupsi) dan privat (jaminan eksekusi sengketa), berfungsi mengurangi risiko dan biaya operasional bisnis. Efektivitas penegakan hukum ini terhambat oleh beberapa faktor, yaitu: tumpang tindih regulasi, korupsi dan lemahnya integritas aparat, rendahnya kompetensi aparat terhadap hukum ekonomi modern, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Disimpulkan bahwa penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten bukan hanya instrumen keadilan, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang menentukan kepercayaan investor dan daya saing nasional.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Iklim Investasi, Pertumbuhan Ekonomi
PENERAPAN PENGHITUNGAN DALUWARSA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN/ATAU SURAT OTENTIK OLEH PARA PENEGAK HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022) Liany, Lusy; Riansah, Muhamad Rafly
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10262

Abstract

Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut Judicial Review. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan daluwarsa ditinjau dari tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-PUU-XX/2022). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil pembahasan yaitu: pertama, dalam pengaturan daluwarsa terhadap pemalsuan surat atau akta otentik sebagaimana termuat dalam pasal 79 KUHP, kedua, pandangan hakim telah salah menafsirkan dikarenakan hakim mengatakan bahwa ini adalah delik materiil. Kata Kunci : Daluwarsa, Delik Formil, Surat, Tindak Pidana, Judicial Review
URGENSI PENCATATAN HAK CIPTA DALAM AKSES PEMBIAYAAN: STRATEGI MEMPERKUAT EKONOMI KREATIF SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN EKONOMI BARU Rochadiningsih, Yetti; Syahrul, Muhammad Affan; Megaputri, Maria Sari; Gustiari, Cahya Trisady
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10139

Abstract

Pelindungan Hak Cipta bersifat otomatis sejak suatu ide diwujudkan dalam bentuk konkret, di mana ciptaan tersebut langsung memperoleh pelindungan hukum tanpa memerlukan proses pencatatan. Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Sebelumnya, pencatatan Hak Cipta sering dipandang sebagai formalitas hukum belaka untuk pelindungan karya. Kini, PP tersebut mengubah pandangan tersebut secara eksplisit dengan pencatatan kekayaan Intelektual (KI) dengan akses perbankan. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama yang pertama Bagaimana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengubah urgensi pencatatan Hak Cipta dalam konteks pembiayaan? dan kedua Mengapa Pencatatan Hak Cipta menjadi krusial bagi pelaku ekonomi kreatif? Tujuan penelitian ini adalah memberikan perspektif baru tentang nilai strategis pencatatan Hak Cipta sebagai pembiayaan agunan dan mendorong pemanfaatan Hak Cipta terdaftar untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. PP ini mengatur bahwa kekayaan intelektual, termasuk Hak Cipta yang telah dicatat atau didaftarkan secara resmi, dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji data primer melalui peraturan-peraturan dan data sekunder melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan Hak Cipta memiliki nilai strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Temuan ini berpotensi mendorong ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru atau mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia.Kata kunci: Pencatatan Hak Cipta, Ekonomi Kreatif, Pembiayaan, PP No. 24 Tahun 2022

Page 52 of 52 | Total Record : 519

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue