cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 24   25   26   27   28 
Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractConception of tort law is often equated with the concept of bad-faith actions (default). Though both are very different conceptions of each other, although both are derived from the engagement, the engagement konpsesi defaulting from the birth of the agreement and the conception of tort comes from the birth of the engagement of the law. Besides the differences are also apparent from the compensation charged. Based on this study intended to examine the conception of tort law and breach of contract in civil law and the claims for compensation due to due to unlawful act or breach of contract action (default) is. For his research and writing is made and prepared by the method of juridical normative research that uses qualitative analysis of data derived from primary legal materials, materials related to kosepsi secondary law tort and breach of contract and demand compensation. This study approaches the law (Statute approach) is done by reviewing some laws and other regulations relevant. Keywords: tort, breach of contract, punitive damages  AbstrakKonsepsi  perbuatan melawan hukum sering kali dipersamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konpsesi wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang. Selain itu perbedaan juga tampak dari ganti rugi yang dibebankan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata dan mengenai tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maupun akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) tersebut. Untuk  itu penelitian dan tulisan ini  dibuat dan disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan analisis kualitatif dengan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terkait dengan kosepsi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta tuntutan ganti ruginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkut pautKata kunci : perbuatan melawan hukum, wanprestasi, ganti rugi
Korelasi Tuhan dan Demokrasi di Indonesia Setelah Pemerintahan Orde Baru
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractConcerning performing change democratizes before and after orde baru governance, therefore arises changing The Infinite and democracy correlation at Indonesian. At in this case The Infinite don't act as the infinite but It more tend most manifest as footing in acting. Domicile The Infinite in democratizes to lie under people power. God who are in democratize wherewith as a substance for all WNI, it can be parallelized by God in agnostic's scope and atheism. As suggest as that mandatory government works to equal college party to give studies visceral for society to extend about The Infinite and democracy. It also take in positive order in order not to happens adverse action that democratizes for god's sake. One of example it maltreatment an ethnical, dislike step-up to minority religion, reject to liyan's clan or voice take process that undemocratic. Keywords: god, democracy, pancasila AbstrakTerkait perubahan pelaksanaan demokrasi sebelum dan setelah pemerintahan orde baru, maka memunculkan perubahan korelasi Tuhan dan demokrasi di Indonesia. Di dalam hal ini Tuhan tidak bertindak sebagai tuhan namun Ia lebih cenderung terejawantah sebagai pijakan dalam bertindak. Kedudukan Tuhan di dalam demokrasi berada di bawah kekuasaan rakyat. Tuhan yang berada di dalam demokrasi bermakna sebagai suatu zat bagi seluruh WNI, hal ini dapat disejajarkan dengan tuhan dalam lingkup agnostik dan atheis. Sebagai saran agar pemerintah wajib bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk memberi telaah mendalam bagi masyarakat luas tentang Tuhan dan demokrasi. Hal ini juga membawa pesan positif agar tidak terjadi tindakan merugikan yang mengatasnamakan demokrasi demi Tuhan. Salah satu contohnya penganiayaan suatu etnis, peningkatan kebencian kepada agama minoritas, penolakan kepada kaum liyan atau proses pengambilan suara yang tidak demokratis.Kata kunci: tuhan, demokrasi, pancasila
Peluang Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Perselisihan Hubungan Industrial
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakHubungan Industrial Pancasila merupakan hubungan industrial di Indonesia yang berlangsung antara pelaku proses produksi barang dan jasa yang memiliki  ciri khusus dan berbeda  dengan hubungan industrial lain di berbagai negara-negara di dunia. Secara khusus, terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja mengenai perbedaan pendapat karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan menghendaki setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan.  Ternyata walaupun demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi mengesampingkan perkara perselisihan hubungan industrial untuk di mediasi di pengadilan.  Oleh karenanya  dalam praktik beracara di pengadilan terhadap perkara ini Hakim setelah pembacaan surat gugatan melanjutkan pemeriksaan dengan proses jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Praktik pemeriksaan sedemikianrupa memposisikan hakim semata-mata selaku pemutus, padahal Hakim hendaknya juga selaku pendamai antara para pihak guna mengakhiri perselisihan antara para pihak yang berlarut-larut, dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bertentangan dengan budaya masyarakat tradisional dan Pancasila. Penelitian ini menggukan bentuk penelitian hukum kepustakaan atau library research.Kata kunci: mediasi, perselisihan, hubungan industrial
Islam dalam Dinamika Filsafat Hukum, Antara Pemaknaan Nilai Konstruktif dan Destruktif
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn the Islamic thought, there is a diversity of public understanding of Islam and the verses of Allah Almighty stated in the Quran. Understanding of the various efforts to know and understand it has given rise to various schools of Islamic law that is so rich in Islamic legal thought. Differences on a variety of Islamic thought has now lead to a new understanding of the concept that is the main purpose of the human mind: life and death, or can be said to live in the world and the afterlife. Within the meaning of that destructive group of people with a stream thought see that Islam meant the end of life through death related to the destruction. The emergence of destruction, suicide bombing, and another is a form of destructive understanding of Islam, was born of an effort to deconstruct the Islamic thought that have established. There are two schools faced each other in the value of constructive and destructive interpret of Islamic valuesKeywords: islam, constructive value, destructive value AbstrakDalam pemahaman secara filosofis, khazanah pemikiran Islam, keragaman dan pemahaman masyarakat Islam atas ayat-ayat Allah Ta’ala yang tertuang dalam Quran. Pemahaman yang beragam atas upaya untuk mengetahui dan memahaminya telah melahirkan beragam mazhab hukum Islam yang begitu kaya akan pemikiran hukum Islam. Perbedaan atas beragam pemikiran Islam kini telah menimbulkan sebuah konsep pemahaman yang baru yaitu pemikiran atas tujuan utama manusia: hidup dan mati, atau dapat dikatakan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dalam pemaknaan yang destruktif maka sekelompok orang dengan aliran berfikirnya melihat bahwa Islam dimaknai dengan kehidupan akhir melalui kematian yang berkait dengan kehancuran. Munculnya perusakan, bom bunuh diri, dan lainnya merupakan bentuk dari pemahaman Islam yang destruktif, lahir dari upaya untuk mendekonstruksi pemikiran Islam yang selama ini telah mapan.Kata kunci: islam, nilai konstruktif, nilai destruktif
Politik Hukum Hakim Dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) pada Era Reformasi dan Transformasi
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesian legal system that adheres to the Civil Law is the written form of law and codification, the codification of the law of course it will not be able to accommodate all the aspirations of the people, especially in this era of reform and transformation, where change and progress so rapidly, so that no matter how fast the manufacturer Act works, the problems that arise in a society that requires adjustment, it turns faster. Therefore, it is often the case in public something that no regulatory issues or other term is a legal vacuum. Filling the void of this law is something that must be done, so that when new things happen in people's lives that no rules, the legal vacuum that must be filled by the judge. Filling a void in the law of the formal legal system is done by the judge, when presented to him a case which is not stipulated in the legislation in force, or the laws that exist and may be applicable not applicable even though interpreted. Which will be addressed in this study first is how the reform of the legal vacuum is filled with discovery and transformation law (Rechtsvinding) and the creation of law (Rechtsschepping)? Secondly, how is the role of the judge in finding the law (Rechtsvinding) and the creation of law (Rechtsschepping) to fill the legal vacuum in the era of reform and transformation? Third, Law if Political decision reversed a judge? This study uses the library research.Keywords: politic, judge, reformation AbstrakSistem hukum Indonesia yang menganut Civil Law yaitu bentuk hukum yang tertulis dan kodifikasi, sudah barang tentu kodifikasi hukum itu tidak akan mampu menampung semua aspirasi masyarakat, lebih-lebih di era reformasi dan transformasi ini, dimana perubahan dan perkembangan begitu cepat, sehingga betapapun cepatnya pembuat Undang-Undang bekerja, persoalan yang timbul dalam masyarakat yang membutuhkan pengaturan, ternyata lebih cepat lagi. Oleh karena itu sering terjadi dalam masyarakat sesuatu persoalan yang belum ada peraturannya atau dengan istilah lain adalah kekosongan hukum. Pengisian kekosongan hukum ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, sehingga apabila terjadi hal yang baru dalam kehidupan masyarakat yang tidak ada peraturannya, maka kekosongan hukum itu harus diisi oleh hakim. Pengisian kekosongan hukum dalam sistem formal dari hukum ini dilakukan oleh hakim, manakala diajukan kepadanya suatu perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku tidaklah mungkin diterapkan walau ditafsirkan sekalipun. Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah kekosongan hukum akibat dari reformasi dan transformasi diisi dengan penemuan hukum (Rechtsvinding) dan penciptaan hukum (Rechtsschepping)? Kedua bagaimanakah peran Hakim dalam menemukan hukum (Rechtsvinding) dan penciptaan hukum (Rechtsschepping) untuk mengisi kekosongan hukum di era reformasi dan transformasi? Ketiga apakah Politik Hukum dibalik pengambilan keputusan seorang Hakim? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research.Kata kunci: politik, hakim, reformasi
Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Lex Jurnalica Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe use of normative juridical approach which is based on positivistic paradigm and socio-juridical approach which is based on constructivist paradigm in terms of a review of local knowledge systems of indigenous peoples in the management of natural resources tend to be separated. This trend has implications for the emergence of ambivalence in attitude research approaches among researchers both from academia law and law students. It required a modeling approach that is able to elaborate and integrate both approaches to address research problems.Keywords: ambilevensi, adat, maintenance  AbstrakPenggunaan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada paradigma positivistik dan pendekatan yuridis sosiologis yang bersumber pada paradigma konstruktivistik dalam melakukan kajian terhadap sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam cenderung didikotomikan. Kecenderungan ini berimplikasi pada munculnya sikap ambivalensi dalam menggunakan pendekatan penelitian dikalangan peneliti ilmu hukum baik dari akademisi maupun para penstudi hukum. Untuk itu diperlukan model pendekatan yang mampu mengelaborasi dan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk menjawab permasalahan penelitian.Kata Kunci: ambivelensi, adat, pengelolaan
Short Introduction of Contract Law in Vietnam
Lex Jurnalica Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractContract law is a vital aspect of all jurisdictions. It covers all everyday activities of the social-economic society of all countries, including developed and developing ones. Developed countries, based on strong economic foundations, still perfect the contract law to meet the needs of new situations. For developing countries, if they want to integrate into the international economy, they must continuously improve their laws, and contract law is one of the most important norms. Vietnam, a developing country undergoing the integration, must follow the general regulation which is perfecting its contract law. This short article focuses on the brief history and introduces basic contents of Vietnamese contract lawKeywords: contract, law, Civil Code AbstrakHukum kontrak merupakan aspek penting dari semua yurisdiksi. Ini mencakup semua kegiatan sehari-hari masyarakat sosial-ekonomi dari semua negara, termasuk negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju, didasarkan pada fondasi ekonomi yang kuat, masih menyempurnakan hukum kontrak untuk memenuhi kebutuhan situasi baru. Untuk negara-negara berkembang, jika mereka ingin berintegrasi ke dalam ekonomi internasional, mereka harus terus meningkatkan hukum mereka, dan hukum kontrak adalah salah satu norma yang paling penting. Vietnam, negara berkembang mengalami integrasi, harus mengikuti ketentuan umum yang menyempurnakan hukum kontrak. Artikel singkat ini berfokus pada sejarah singkat dan memperkenalkan isi dasar hukum kontrak Vietnam.Kata kunci: kontrak, hukum, Hukum Perdata
Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporrate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya
Lex Jurnalica Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLegal theory was first created by the founder of the legal theory only to answer the challenge of how to act in a legal traffic laws of economics. The legal theory on its journey still needs to be refined, as it turns out there is a legal relationship and legal actions of the parties contained in the personalities behind the legal entity that has not been touched by the law. The purpose of this paper to determine the development of legal theory and legal doctrines The Corporate Veil Piercing in Limited Liability Companies Act. Legal reforms of the legal entity can be viewed from two legal milestone, the first time the birth of the legal theory that focuses on personification of legal entities as if a human and a second at the time of the birth of corporate law doctrine known as the Veil Piercing the backdrop Corporrate to uncover the veil of private law that was behind the company's shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors, in addition to providing a theoretical foundation and philosophy so that the Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors to carry out the management of the company is fair, correct and professional as well as full high integrity and are accountable to stakeholders, which the Law. 40 of 2007 on Limited Liability Companies in general have me resptie legal doctrine, however, in reality there are shareholders who violate the doctrine of the law,Keywords: theory, cvorporate veil, beyond AbstrakTeori badan hukum pertama diciptakan oleh para peletak dasar teori badan hukum hanya untuk menjawab tantangan bagaimana badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum ekonomi. Teori badan hukum tersebut pada perjalanannya masih perlu untuk disempurnakan, karena ternyata terdapat hubungan hukum dan tindakan hukum para pihak  yang terdapat pada pribadi-pribadi yang berada dibalik badan hukum yang belum tersentuh oleh hukum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perkembangan teori hukum dan doktrin hukum Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Reformasi hukum atas badan hukum dapat dilihat dari dua tonggak sejarah badan hukum, yakni pertama saat lahirnya teori badan hukum yang menitikberatkan pada personifikasi badan hukum seakan-akan sebagai manusia dan kedua pada saat lahirnya doktrin hukum korporasi yang dikenal dengan nama Piercing the Corporrate Veil yang dilatarbelakangi untuk mengungkap tabir hukum  para pribadi yang berada di balik perseroan yakni para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.Selain itu untuk memberikan landasan teoritis dan filsafat agar para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dapat melakukan pengelolaan perseroan secara adil, benar dan profesional serta penuh integritas yang tinggi dan bertanggung jawab kepada stakeholder, dimana  Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara umum telah meresepsi doktrin hukum tersebut, namun demikian  dalam realitanya  terdapat  pemegang saham yang melanggar doktrin hukum tersebut antara lain dengan mempengaruhi profesionalisme dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris untuk kepentingan share holder tanpa memperhatikan kepentingan stakeholder, di samping maraknya pemegang saham melakukan perjanjian-perjanjian nominee saham, yang melannggar disclosur principles baik dari segi informasi maupun tanggung jawab serta  bertentangan dengan prinsip good corporate governance sebagai implementasi doktrin hukum tersebut di atasKata kunci: teori, corporate veil, kedepan
Gagasan Pengaturan Pengendalian Sepeda Motor dalam Sistem Transportasi Nasional
Lex Jurnalica Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe phenomenon of the use of motorcycles lately showed remarkable improvement. It is because the bike is easy to use in certain circumstances, the price is affordable, and fuel economy. In contrast, the growth of such a large motorcycles have a negative impact on people's lives, especially in land transport. The negative impact of, among others, cause congestion, accidents involving motorcycles, donations emissions, wasteful of fuel, and crime. Problems in this study are: i) what are the problems posed by the motorcycle as a means of transport, ii) what are the government that has been done in addressing the problems posed by a particular transport motorcycles; iii) how the notion of control arrangements motorcycle in the national transportation system that is expected in the future. Legal measures taken by the government to control the settings motorcycles, among others: the law No. 22 of 2009 on the cross and Road Transport, Government Regulation No. 32 of 2011 on Management and Engineering, Impact Analysis, Needs And Traffic Management, Ideas that can be solution the problems are caused by a motorcycle with a good overall arrangement of the physical aspects of the motorcycle, number, infrastructure, rules itself, socialization / continuing education, and enforcement.  The method used in this research is based on a normative secondary data. Keywords: regulating, motorcycles, transportation AbstrakFenomena penggunaan sepeda motor akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan luar biasa. Hal tersebut dilatarbelakangi karena sepeda motor mudah digunakan pada situasi dan kondisi tertentu, harganya terjangkau, dan irit bahan bakar. Sebaliknya, pertumbuhan sepeda motor yang sedemikian besarnya memberi dampak negatif pada kehidupan masyarakat khususnya dalam transportasi darat. Dampak negatif tersebut antara lain menimbulkan kemacetan, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, sumbangan emisi, boros BBM, dan tindak kriminal. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: i) apa saja masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sepeda  motor sebagai salah satu sarana   transportasi; ii) apa sajakah yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan yang transportasi khususnya yang ditimbulkan oleh sepeda motor; iii) bagaimana gagasan pengaturan pengendalian sepeda motor dalam sistem transportasi nasional yang diharapkan di masa mendatang. Langkah-langkah yuridis telah diambil pemerintah guna mengendalikan pengaturan sepeda motor antara lain: undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, Gagasan yang dapat dikemukan pada permasalahan yang diakibatkan oleh sepeda motor adalah dengan suatu pengaturan yang menyeluruh baik dari aspek fisik dari sepeda motor, jumlahnya, prasarananya, peraturannya itu sendiri, sosialisasi/pendidikan yang berkelanjutan, dan penegakan hukumnya.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder.Kata kunci: pengaturan, sepeda motor, transportasi
Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yan Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana
Lex Jurnalica Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCooperative is an organization whose membership is voluntary and open to all those who are willing to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social background, race, politics, or religion. One type of cooperative is Credit Unions. All members are required to deposit the Main Savings and Deposits Deposits Mandatory Voluntary besides. However, in practice there are many in the Credit Unions in Indonesia is the only member to register his ID card only and not deposit all the required savings. Or in other words, the ID card is just a formality which is the main financier behind the actors behind the scenes who control the cooperative. Credit Unions also widely suspected that the banking practice clearly violates Article 1, paragraph 2 of Law No.10 of 1998 which stated that only banking institutions are allowed to hold deposits and extend credit to the community. Credit Unions mode which saves money instead of members and also distribute it to non-members, clearly violated the Banking Law and Regulation No. 9 of 1995 which provides in Article 18, paragraph 2 states that prospective members, within a period of 3 (three) months after paying off principal must be a member. Therefore, to address the irregularities committed by the Credit Unions, it is necessary laws or government regulation governing criminal sanctions for deviant Cooperative, so indications Crimes allegedly committed by officials and business owners or cooperatives may be associated with criminal sanctions Cooperative and not solely linked to criminal sanctions banking.Keywords: cooperative, credit unions, sanction banking AbstrakKoperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama. Salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam. Seluruh anggotanya diwajibkan untuk menyetor Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib disamping Simpanan Sukarela. Namun dalam praktek yang banyak terdapat dalam Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia adalah para anggota tersebut hanya mendaftarkan KTP-nya saja dan tidak menyetor seluruh simpanan yang diwajibkan. Atau dengan kata lain, KTP tersebut hanya formalitas dibalik pemodal utama yang merupakan aktor di belakang layar yang mengendalikan koperasi. Koperasi Simpan Pinjam juga banyak ditengarai melakukan praktek perbankan yang jelas-jelas melanggar Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan bahwa hanya institusi perbankan yang diperbolehkan untuk menyimpan dana pihak ketiga dan menyalurkan kredit ke masyarakat. Modus Koperasi Simpan Pinjam yang menyimpan dana bukan dari anggota dan juga menyalurkannya ke bukan anggota, jelas-jelas melanggar Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang mana dalam Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa calon anggota, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, sangatlah diperlukan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur sangsi pidana bagi Koperasi yang menyimpang, sehingga indikasi  Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemilik ataupun Pengurus dan Pengelola Koperasi dapat dikaitkan dengan sanksi pidana Koperasi dan tidak semata-mata dikaitkan dengan sangsi pidana Perbankan.Kata kunci: koperasi, simpan pinjam, sanksi perbankan

Page 26 of 52 | Total Record : 519

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue