cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
adibrata418@gmail.com
Phone
+6285333578008
Journal Mail Official
servicejournalcommunity@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim, Denpasar, Provinsi Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Community Service Journal of Law
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 28278038     EISSN : 2809767X     DOI : https://doi.org/10.22225/csjl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Community Service Journal of Law is a journal of community service in the field of legal studies. This journal is used for academics and practitioners references source. Community Service Journal of Law publishes 2 (two) times in a year. The language used in this journal is English.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
 1 
Search results for , issue "13-22" : 1 Documents clear
Pemberdayaan Masyarakat Penglipuran Berbasis Perjanjian Kerjasama Dengan Pemerintah Kabupaten Bangli I Wayan Wesna Astara; Johannes Ibrahim Kosasih; Putu Ayu Sriasih Wesna; Ketut Selamet
Community Service Journal of Law 13-22
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.4.1.2025.13-22

Abstract

Penelitian hukum ini merupakan kajian tindak pengabdian di Desa Adat Penglipuran sebagai desa wisata yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui analisis Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. Kajian menyoroti dampak ekonomi dari pembagian hasil pungutan (bruto) sebesar 60% untuk desa dan 40% untuk kabupaten, tingkat kesadaran hukum masyarakat adat saat proses perjanjian, peran tenaga ahli melalui Focus Group Discussion (FGD) dalam pendampingan, serta potensi verifikasi usaha wisata berbasis adat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, FGD, dan telaah dokumen PKS. Hasil menunjukkan bahwa porsi pembagian saat ini berpotensi mengurangi kemandirian finansial desa, sehingga perlu direvisi menjadi 80–90% untuk desa. Kesadaran hukum prajuru dan warga masih terbatas, sehingga perlu penguatan literasi hukum. Selain itu, potensi ekonomi tambahan dari pengelolaan homestay, penyewaan pakaian adat, serta warung tradisional yang menjual pakaian, pernak-pernik, makanan, dan minuman khas desa menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat. Penelitian merekomendasikan revisi PKS, peningkatan kapasitas hukum masyarakat adat, dan diversifikasi usaha pariwisata berbasis budaya sebagai strategi pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Penglipuran.

Page 1 of 1 | Total Record : 1

 1 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue 111-117 105-110 102-106 100-104 96-101 94-99 91-95 88-93 86-90 81-85 77-82 76-80 72-75 70-75 67-77 66-71 64-69 61-66 60-65 57-63 56-62 54-60 53-56 50-54 49-53 49-52 48-55 45-49 44-48 42-48 41-44 40-43 38-47 36-41 36-40 35-39 32-35 29-37 29-35 29-34 25-28 24-31 24-28 23-28 19-24 18-23 14-18 13-22 10-17 8-17 7-13 7-12 1-9 1-7 1-6 More Issue