Rechtenstudent Journal
Rechtenstudent Journal publishes articles on law studies from various perspectives, literature studies, and field studies. This journal emphasizes aspects of positive legal with special reference to socio-legal activities, legal politics, criminal, civil, and the doctrine of both positive law/ Islam. We invite comprehensive observations on the expression of law with various dimensions in particular. This journal, which is a forum for the study of Indonesian law supports studies that are focused on certain themes and interdisciplinary studies related to the subject; so that it becomes a medium for exchanging ideas and research results from various perspectives that have interacted scientifically.
Articles
170 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Moh. Wahyu Al Waris]]>;
<![CDATA[Ahmad Junaidi]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Vol. 4 No. 1 (2023): Rechtenstudent April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v4i1.110
<![CDATA[This research deals with special problems in children resulting from adultery. This is shown in article 100 of the Compilation of Islamic Law (KHI) whose family relationship is only with the mother and the mother's family. The four schools of thought agree that children from adultery do not receive a lineage from their father. The formulation of the research problems are, 1) What is the role of state institutions in guaranteeing and protecting the rights of children born from adultery? 2) How is the legal protection of children's rights in the womb resulting from adultery from a positive legal perspective? 3) How is the legal protection of children's rights in the womb resulting from adultery from the perspective of Islamic law? This research is normative legal research research on secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review based on the Al-Quran and hadith, books, laws and regulations and other related matters. The result of this research is that the state's efforts to guarantee protection have been carried out through laws that are general in nature. However, there are no specific rules to guarantee legal protection for children in the womb of adultery. MK Decision No. 46/PUU-VII/2010 is a bright spot in legal protection for children resulting from adultery, namely having the same rights and treatment as children in general by means of proof and recognition of child status by their biological father. Meanwhile, the perspective of Islamic law also issued MUI Fatwa NO. 11 of 2012 concerning Children resulting from adultery and their treatment that children resulting from adultery do not have a family relationship with their father, and are only related to their mother and family. However, the biological father is obliged to provide the fulfillment of the child's rights with responsibility for adultery children who have existed since the womb.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum pada Merek Asing dan Terkenal (Wellknown Mark) atas Passing Off di Platform Marketplace Indonesia ]]>
<![CDATA[Ahmad Zainnullah]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Vol. 3 No. 2 (2022): Rechtenstudent August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i2.111
<![CDATA[Pemboncengan reputasi pada merek yang biasa disebut passing off sering kita jumpai tidak hanya dalam pasar konvensional, namun juga dalam perdagangan elektronik dalam bentuk platform marketplace. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum merek asing dan terkenal (wellknowm mark) atas passing off, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pemilik merek dan konsumen pada pedagang dan penyedia platform marketplace terhadap passing off di platform marketplace Indonesia. Penelitian ini berbentuk library research (studi kepustakaan) yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta menganalisis data dengan metode normatif-kualitatif. Ada pun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemilik merek asing dan terkenal (wellknown mark) memiliki perlindungan hukum atas praktik passing off dalam platform marketplace dan dapat melakukan tindakan-tindakan berupa pengajuan gugatan ganti rugi baik materiil maupun imaterial serta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga sebagai bentuk ultimatum remedium. Dalam mewujudkan perlindungan yang komprehensif pemilik merek asing dan terkenal (wellknown mark) harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat melakukan pengaduan kepada penyedia platform marketplace sebelum mengajukan gugatannya.]]>
<![CDATA[Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Berdasarkan Al-Maslahah Al-ammah Di Desa Widoropayung ]]>
<![CDATA[Moch Nashrullah]]>;
<![CDATA[Rafid Abbas]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Vol. 3 No. 2 (2022): Rechtenstudent August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i2.113
<![CDATA[Penelitian ini berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana publik, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu 1. Bagaimana proses pencabutan hak atas tanah yang dilakukan di Desa Widoropayung untuk kepentingan pembukaan dan pelebaran jalan baru? 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap ha atas tanahnya yang diambil untuk kepentingan pembukaan dan pelebaran jalan yang ada di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kebupaten Situbondo?. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan dasar untuk mengetahui bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemenuhan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan juga untuk bisa mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan hak atas tanahnya yang telah diambil dan dijadikan sebagai sarana pemenuhan kepentingan umum. Penelitian ini termasuk k edalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan untuk Teknik penelitiannya yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pencabutan hak atas tanah yang dilakukan tidak disertai ganti kerugian sebagaimana yang di atur dalam undang-undang, dalam hal pengambilan tanah warga dengan mengedepankan kesukarelaan untuk melepas tanahnya sehingga dengan hal tersebut warga merasa dirugikan. Maka dari hal tersebut diperlukan pengawasan yang lebih intens dan mendalam terkait dengan peraturan perundang-undangan apakah sudah dijalankan dengan baik oleh jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya agar tidak merugikan masyarakat dan menjaga hak-hak masyarakat itu sendiri.]]>
<![CDATA[Asimilasi serta Integrasi pada Narapidana Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Telaah Fiqh Siyasah ]]>
<![CDATA[Ahmad Mawardi]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Vol. 3 No. 2 (2022): Rechtenstudent August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i2.118
<![CDATA[Kebijakan penanganan Covid-19 sebagai keadaan darurat kesehatan yang didampingi dengan kebijakan darurat sipil dinilai kurang tepat, dengan alasan interpretasi, konteks masalah, situasi, kondisi dan cara penanganan yang berbeda sama sekali. Pandangan Siyâsah al-Syar’iyyah masalah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad. Pada satu sisi Pemerintah harus mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang tepat demi kemaslahatan masyarakat dan pada satu sisi pula masyarakat dituntut untuk menunjukkan sikap ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, dengan mengesampingkan primodialisme politik, fanaistem agama dan yang lainnya. Adapun fokus masalah dalam penelitian ialah Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 dan analisis fiqh siyasah terhadap putusan tersebut. Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, Hasil dari penelitian ini adalag 1) latar belakang dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang dikhususkan terhadap Pelaku tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi dan kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing. 2) Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pencegahan Covid-19 yang baru dikeluarkan oleh Menteri.]]>
<![CDATA[Abu Hanifah’s Legal Reasoning on Liwath: A Reflection on LGBT in Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Sabilal Alif]]>;
<![CDATA[Abdul Wahab]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Vol. 5 No. 2 (2024): Rechtenstudent August 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v5i2.122
<![CDATA[This research explores Imam Abu Hanifah’s legal perspective on liwath (homosexual acts) and assesses its relevance to contemporary LGBT issues in Indonesia. Islam, as a religion of rahmatan lil alamin, clearly prohibits all forms of sexual deviation, with liwath being unanimously declared haram by Islamic scholars. However, there is ikhtilaf (difference of opinion) among scholars regarding the appropriate level of uqubah (punishment) for such acts. Imam Abu Hanifah holds that both the perpetrator and the recipient of liwath should be subjected to ta'zir punishment a discretionary penalty determined by the state or ruling authority rather than the fixed hudud penalties applied to zina (fornication). The study has two main objectives: (1) to explore Imam Abu Hanifah’s opinion and legal method (istinbath) in determining the punishment for liwath; and (2) to examine the relevance of this opinion to Indonesia’s context, especially in light of LGBT rights. Using a normative juridical approach through library research, the study finds that Imam Abu Hanifah based his opinion on hadith and reasoned legal interpretation, avoiding qiyas (analogy) with zina due to fundamental differences in the acts. The thesis concludes that while Imam Abu Hanifah’s views are consistent within the framework of Islamic jurisprudence, their application in Indonesia today is limited. This is due to Indonesia’s identity as a nation-state rather than a religious state, and its constitutional commitment to human rights, including protection for LGBT individuals. Thus, direct implementation of classical ta'zir sanctions would conflict with modern legal and human rights standards.]]>
<![CDATA[Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Amrita Ajeng Safitri]]>;
<![CDATA[Ibnu Khoirun]]>;
<![CDATA[Syafira Puji Astutik]]>;
<![CDATA[Mochammad Agus Rachmatulloh]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Vol. 3 No. 2 (2022): Rechtenstudent August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i2.124
<![CDATA[Hukum adat Indonesia menjadi bagian penting dari aturan atau norma yang lahir dan muncul dari adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat yang senantiasa berkembang serta memiliki hubungan dengan kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, pada umumnya hukum adat berbentuk tidak tertulis, selalu dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, sebab mempunyai akibat hukum. Tujuan dari penulisan artikel ini merupakan sebagai pemahaman serta menelaah mengenai latar belakang dari munculnya hukum adat di Indonesia, pertumbuhan hukum adat Pada zaman kerajaan Hindu, kerajaan Islam, pada masa ekspansi kompeni, korelasi antara hukum adat dengan politik hukum kolonial dan hukum adat pasca kemerdekaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini adalah hukum adat sudah ada sejak masa kerajaan Hindu sebagai aturan masyarakat berlangsung sejak masa polinesia melayu yang berlanjut sampai masa kesultanan pada masa kerajaan Islam. Kemudian ketika mulai masuknya bangsa barat kedalam wilayah Indonesia, hukum adat sedikit mengalami pergeseran dan penyesuaian dengan diterapkannya hukum positif barat di Indonesia. Tetapi mayoritas dari masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan dan menegakkan hukum adat ini, pasalnya hukum adat ini sudah melekat pada masyarakat sejak zaman-zaman sebelumnya. Hingga pada akhirnya eksistensi dari perkembangan hukum adat ini mendapat sebuah kepastian pada masa pasca kemerdekaan Indonesia, karena secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.]]>
<![CDATA[Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Helina Hoirunnisa]]>;
<![CDATA[Martoyo Martoyo]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Vol. 3 No. 2 (2022): Rechtenstudent August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i2.126
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang arisan emas online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dimana praktik akad tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Namun, hal itu hanya dilakukan atas kesepakatan beberapa pihak yang mengikuti arisan. Jika di kemudian hari ada masalah seperti wanprestasi, sangat sulit dibuktikan karena bentuk perjanjian tidak tertulis sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan pengakuan dari pihak-pihak yang ikut arisan. Kajian dalam artikel ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan perjanjian tidak tertulis online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum perjanjian di Indonesia? 2) Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis pengumpulan emas online di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menurut hukum kontrak di Indonesia? 3) Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam arisan emas online berdasarkan kesepakatan tidak tertulis di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah hukum normatif empiris. Hasil pasal ini menjelaskan bahwa: 1) Perjanjian tidak tertulis ini disebut juga dengan perjanjian innominate atau perjanjian tanpa nama yang pengaturannya tidak diatur dalam KUHPerdata atau KUHD. Perjanjian tidak tertulis dalam arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. 2) Perjanjian tidak tertulis dalam arisan online ini tetap mempunyai kekuatan hukum dengan melampirkan alat bukti yang sah sesuai dengan UU ITE. 3) Upaya hukum yang ditempuh apabila salah satu pihak wanprestasi adalah dengan melakukan perundingan yang telah disepakati di awal perjanjian.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/Pn.Spt ]]>
<![CDATA[Fitriyatin Fitriyatin]]>;
<![CDATA[Abdul Wahab]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Vol. 3 No. 2 (2022): Rechtenstudent August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i2.137
<![CDATA[Human trafickking atau yang dikenal dengan sebutan perdagangan manusia. Merupakan suatu tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental sifatnya. Kejahatan ini banyak menyasar kaum perempuan dan juga anak-anak, ciri khusus yang dimiliki oleh tindak pidana ini semacam penghambaan atau perbudakan modern oleh sebab itu termasuk dalam tindak pidana khusus yang ketentuan hukumnya berada di luar KUHP. Penulisan penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Sampit yang menjatuhkan sanksi hukuman yang tidak sepadan dengan kerugian yang menimpa korban. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga kasus. Bahan hukum yang dijadikan referensi diperoleh dengan cara membaca, mengutip berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek yang di teliti. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwasanya, Penjatuhan hukuman yang cenderung ringan tidak akan menjerakan pelaku kejahatan, pada kenyataannya surat dakwaan jaksa penuntut umum dan hakim masih menggunakan norma-norma dan juga sanksi tindak pidana yang masih bersifat umum dan tidak sesuai dengan teori-teori pemidanaan. hakim dalam Islam boleh memutus suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam syari’at yang kemudian penjatuhan hukum disebut dengan hukuman Ta’zir. akan tetapi seorang hakim dalam memutusnya haruslah mengedepankan unsur-unsur dari Ijma’, Qiyas, Istida,dan kemaslahatan masyarakat jika hukuman tersebut dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Achmad Mufid Murtadho]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Vol. 3 No. 2 (2022): Rechtenstudent August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i2.138
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam setiap kebijakannya akan terpaku pada kesejahteraan rakyat. Dalam penerapan konstitusi, dibutuhkan adanya konstitusionalisme sebagai dukungan dari kekuasaan sang penguasa agar jaminan kedaulatan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terealisasikan dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh aparat negara. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif melalui pendekatan historis, menggunakan pendekatan library research. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa; 1) Latar belakang pergeseran konstitusionalisme di Indonesia adalah seiring perkembangan hukum yang semakin dinamis yang harus disesuaikan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kita, ditambah seringnya pergantian pucuk pimpinan tertinggi, yaitu presiden yang menyebabkan hal tersebut berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil. 3) Implikasi konstitusionalisme dan Hukum Tata Negara dari era Presiden Gus Dur hingga Jokowi adalah terletak pada personalitas masing-masing presiden yang berbeda-beda sehingga menyebabkan implikasi konstitusionalisme di Indonesia sering mengalami perubahan dan juga perkembangan hukum yang semakin hari semakin pelik untuk dipecahkan.]]>
<![CDATA[The Urgency of Death Penalty Implementation for Corruptors on Corruption Social Assistance Fund in Indonesia ]]>
<![CDATA[Bagas Satria Wicaksono]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Vol. 3 No. 2 (2022): Rechtenstudent August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i2.163
<![CDATA[The criminal law system is never separated from the legal values ??themselves. Starting from Pancasila to the 1945 Constitution, Article 3 paragraph 1 emphasizes that Indonesia is a state of law, so whatever the law is, it is the law that must be resolved. Like corruption, which from time to time is getting worse. The weakening of the regulation of capital punishment for corruptors is so lacking that it does not give rise to the principles of justice, expediency, and certainty. Injustice in law can and must be denied to form and have a legal character. Especially for the perpetrators of corruption in social assistance funds in Indonesia. The focus of the problems studied in this study are: 1). How is the Death Penalty Arranged for Corruptors in the Indonesian Criminal Law System? 2). Is the Implementation of the Death Penalty for Corruptors of Social Assistance Funds in Indonesia in accordance with Legal Values? 3). What is the Urgency of Implementing the Death Penalty for Social Assistance Fund Corruptors in Indonesia in the Future? As a means of supporting this research in identifying these problems, this research uses normative juridical analysis with library research. This research concludes: 1) the laws and regulations governing the eradication of corruption, Law no. 20 of 2001 regulates the death penalty in its law only in Law no. 31 of 1999, 2) Starting from the point of view of the death penalty for corruptors in terms of the value of legal certainty, the value of expediency, the value of legal justice, 3) To predict and apply the death penalty for perpetrators of corruption in Indonesia, it is necessary to compare the application of the death penalty in several other countries. China, Vietnam, Thailand.]]>
