cover
Contact Name
Agung Triyatno
Contact Email
nyaman.agung@gmail.com
Phone
+6285642836730
Journal Mail Official
jhiperadaban@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Peradaban Jl. Raya Pagojengan Km.3, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes. Kode Pos 52276.
Location
Kab. brebes,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban (JHIP)
Published by Universitas Peradaban
ISSN : -     EISSN : 29866162     DOI : -
Core Subject :
Kajian dengan Tema tradisional dan non tradisional dalam hubungan internasional secara umum menjadi wilayah kepenulisan yang diutamakan terlebih jika memfokuskan kepada isu-isu negara berkembang.
Arjuna Subject : -
Articles 41 Documents
Diplomasi dan Penggunaan Kekuatatan Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to conduct research on diplomacy and the use of military force by the Indonesian National Navy. This research includes qualitative descriptive research that uses primary and secondary data. The type of research is a comprehensive analytical study of primary and secondary materials. The results of the study are presented in a complete, detailed, clear and scientifically systematic manner. Data analysis, namely describing the data in the form of good and correct sentences, so that it is easy to read and give meaning (interpreted) so that the results of data analysis make it easier to draw inductive conclusions. The material (data) resulting from the processing is analyzed qualitatively and then discussed. Based on the results of the discussion, conclusions are then drawn as answers to the problems studied. This research concludes that sea power is a means of diplomacy in supporting the government's foreign policy, and is designed to influence the leadership of a country or several countries in peaceful or hostile situations. The role of naval diplomacy is carried out in a positive way through interaction and cooperation with friendly countries such as joint exercises and operations, personnel exchanges, as well as multilateral cooperation forums as a forum for carrying out naval diplomacy in order to support the government's foreign policy.
PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN KETIDAKSESUAIAN PERJANJIAN KERJA DI MALAYSIA TAHUN 2023 DALAM KONSEP HUMAN SECURITY
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI), tetapi laporan pengaduan dari Malaysia mengalami riwayat yang buruk. Pada tahun 2023, P4MI Kota Malang mencatat terdapat 7 kasus terkait dengan permasalahan ketidaksesuaian perjanjian kerja. Di dalam konteks keamanan manusia, permasalah seperti ini merupakan permasalahan yang penting dan memerlukan solusi yang tepat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh P4MI Kota Malang untuk melindungi korban ketidaksesuain perjanjian kerja. Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Malaysia, Ketidaksesuaian Perjanjian Kerja
Kebijakan Energi Indonesia: Strategi Bilateral di Akhir Era Kepresidenan Joko Widodo
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan energi yang diterapkan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut dalam menghadapi tantangan domestik dan internasional, serta mengidentifikasi peluang kerjasama bilateral guna meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Upaya signifikan dilakukan selama kepemimpinan Joko Widodo untuk mereformasi sektor energi, khususnya melalui pengurangan subsidi bahan bakar dan promosi energi terbarukan. Inisiatif utama termasuk implementasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menekankan diversifikasi energi dan peningkatan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Strategi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang besar. Di tingkat internasional, Indonesia telah menjalin kemitraan strategis dengan negara berkembang dan maju untuk memperkuat pengelolaan dan infrastruktur energi. Kolaborasi bilateral yang sukses, seperti dengan Jepang dan Denmark, menyoroti efektivitas pendekatan bilateral dibandingkan dengan multilateral yang sering menghadapi kendala implementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi bilateral lebih strategis dan efektif dalam meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Kebijakan energi masa depan harus terus mengedepankan kerjasama bilateral yang konkret dan berfokus pada energi terbarukan, sambil mempertimbangkan peluang kerjasama multilateral yang berpotensial. Kata Kunci: Kebijakan, Joko Widodo, Energi, Bilateral. Abstract: This research aims to analyze the energy policies implemented during President Joko Widodo's administration, evaluate their effectiveness and efficiency in addressing domestic and international challenges, and identify bilateral cooperation opportunities to enhance Indonesia's energy security. Significant efforts were made during Joko Widodo's presidency to reform the energy sector, particularly through the reduction of fuel subsidies and the promotion of renewable energy. Key initiatives include the implementation of the National Energy Policy (KEN) and the General Plan of National Energy (RUEN), emphasizing energy diversification and increasing the contribution of renewable energy in the national energy mix. These strategies demonstrate Indonesia's commitment to reducing dependence on fossil fuels and optimizing its substantial renewable energy potential. Internationally, Indonesia has engaged in strategic partnerships, both with developing and developed countries, to strengthen energy management and infrastructure. Successful bilateral collaborations, such as those with Japan and Denmark, highlight the effectiveness of bilateral approaches over multilateral ones, which often face implementation challenges. The study concludes that bilateral strategies are more strategic and effective for enhancing Indonesia's energy security. Future energy policies should continue to prioritize concrete bilateral cooperation focused on renewable energy while considering potential multilateral cooperation opportunities. Keywords : Policy, Joko Widodo, Energy, Bilateral.
Implementasi Safe Tourism Certification Programme Di Turki Pada Masa Pandemi Covid-19
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka menghadapi COVID-19 yang mengancam sektor pariwisata, Turki membuat kebijakan bernama Safe Tourism Certification Programme (STCP) yang mencakup berbagai tindakan sesuai prosedural kesehatan yang diterapkan dalam semua aspek pariwisata. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis mengenai implementasi STCP pada sektor pariwisata Turki di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi STCP pada sektor pariwisata Turki di masa pandemi COVID-19 tahun 2020-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka untuk mendukung proses penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana konsep wisata aman dan teori diplomasi budaya dilihat dari implementasi STCP pada sektor pariwisata Turki di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil pengolahan data, melalui STCP, Turki telah mengusung pariwisata yang memperhatikan aspek kesehatan dan tindakan pencegahan COVID-19 baik di fasilitas wisata ataupun alat transportasi. Penerapan STCP pada tahun 2020-2021 yang diiringi oleh penyebarluasan informasi mengenai pemahaman pariwisata aman Turki lewat diplomasi budaya telah membantu Turki untuk memulihkan sektor pariwisatanya yang sempat mengalami penurunan di tengah pandemi COVID-19.
Konstelasi Geopolitik Tiongkok Di Laut China Selatan: Studi Kasus Reklamasi Dan Militerisasi Pulau Buatan Oleh Tiongkok Di Kepulauan Spratly: Indonesia
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai apa tujuan Tiongkok melakuka reklamasi pulau buatan di Kepulauan Spratly beserta dengan militerisasinya. Klaim Tiongkok di Laut China Selatan sudah terjadi sejak betahun-tahun lalu, klaim ini dilakukan Tiongkok berdasarkan klaim sejarahnya. Salah satu upaya untuk menegaskan klaimnya adalah melakukan reklamasi pulau di Kepulauan Spratly dan memiliterisasi pulau-pulau tersebut. Pada tahun 2022, tiga dari tujuh pulau yang berhasil direklamasi sudah dilengkapi fasilitas militer. Pada Penelitian ini, penulis menggunakan Teori Sea Control atau Kontrol Laut untuk melihat isu ini. Selain itu, Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data studi Pustaka berupa sumber data sekunder seperti artikel jurnal, artikel website, laporan, dll. Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa aktivitas militer yang dilakukan oleh Tiongkok di pulau-pulau buatan tersebut didukung oleh People Liberation Army dan Milisi Maritim. Selain itu penulis juga menemukan alasan geopolitik dibalik reklamasi pulau buatan tersebut. Kebaruan dari penelitian ini adalah pembahasan dari segi geopolitik yang menjelaskan strategi Tiongkok dalam reklamasi pulau buatan ini.
Penanganan Masalah Perdagangan Anak Antara Pemerintah Indonesia dengan ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking Of Children For Sexual Purposes)
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Every year there are more and more cases of child trafficking in Indonesia. Like their various motives for entering into the world of prostitution and others, in this case the Indonesian government has certainly collaborated with ECPAT as the organization that manages commercial sexual exploitation in Indonesia. In writing this article, it aims to find out the condition of child trafficking in Indonesia by collaborating with the Indonesian government with ECPAT to deal with child trafficking problems. The formulation of the problem focuses on how the impact of transnational organized crime on child trafficking has become an international problem. The research was conducted using a qualitative method using a descriptive analysis approach. According to Robert O. Keohane and Robert Axelrod that the success of a collaboration depends on shared interests, the number of actors involved and the shadow of the future (shadow of the future). There are results obtained, namely a collaboration between the Indonesian government and ECPAT in Indonesia has not been successful, the causative factor is the lack of feedback between actors in the collaboration between the Indonesian government and ECPAT.
Pengaruh Ideologi Hindutva Terhadap Isu Islamofobia Di India Pada Implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2019: (Periode Tahun 2020-2024)
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines how Hindutva ideology affects the rise of Islamophobia in India, particularly regarding the implementation of the Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019 by the Indian government under Narendra Modi's leadership. The study aims to assess the law's impact on Islamophobia levels and the discrimination experienced by Muslim immigrants from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. Utilizing a qualitative methodology with a SWOT analysis framework, the research gathers secondary data from literature reviews, including books, articles, journals, online news, official websites, and other relevant sources. The study incorporates Snyder's Decision Making Theory and the concept of identity politics to explore the influence of Hindutva ideology promoted by the Indian government. Findings suggest that Hindutva ideology, as implemented by Prime Minister Modi and the Bharatiya Janata Party (BJP), played a significant role in the enactment of the CAA, which grants citizenship only to immigrants from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan belonging to specific religions Hinduism, Sikhism, Jainism, Parsi, and Christianity while excluding Muslims. This exclusion has sparked controversy and heightened discrimination against the Muslim community.
Diaspora Internasional: Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 di Universitas Al-Azhar Mesir Tahun 2023
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the procedures for students from the Al-Hikmah 1 Benda Sirampog Islamic Boarding School who will be in the diaspora or migrate abroad to study at Al-Azhar University, Egypt in 2023. By using primary and secondary data as references and data triangulation as data comparison, a qualitative research methodology is used. The theories used to analyze the problems raised are phenomenology and international migration. Based on the results of the study, students who wish to continue their education at Al-Azhar University must register through the Indonesian Ministry of Religion. Scholarships are also available from PBNU or BAZNAS, depending on the respective entrance exam requirements.  
Analisis Geopolitik Perbatasan Terhadap Konflik Line Actual Control (LAC) China-India Tahun 2020
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Border is a form of state sovereignty. Sovereignty is absolute power over a certain area as the basis for state formation. Borders must have clear boundaries. Clarity about the boundaries of other countries' territories must be strengthened to avoid conflicts over border disputes. Borders are also often an issue of conflict between bordering countries due to mutual claims regarding border areas. State claims regarding border areas often occur due to differences in perspective regarding border areas. China and India are one example of countries that claim each other regarding the exact border area located on the Line of Actual Control which is a dispute between these two countries. The claims made by China and India became a conflict issue that claimed lives and injured victims as a result of the conflict that occurred at the Line Actual Control. In this case the problem area is Aruachal Pradesh. This study uses secondary data, namely the China-India Line Actual Control border conflict in 2020 in Arunachal Pradesh in accordance with news about foreign policy from both China and India. as well as other sources such as documents, books, the internet and websites. In addition, the author also uses Border Geopolitics to analyze the problems that occur. In addition, the author also uses national interests that can be used as the purpose of seizing the territory of Arunachal Pradesh which is on the Line Actual Control border line.  
Sekuritisasi Lingkungan Bhutan Melalui National Adaptation Plan (NAP) Tahun 2019-2023 : Securitization of Bhutan's Environment through the National Adaptation Plan 2019-2023
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze Bhutan's environmental securitization through the National  Adaptation  Plan  (NAP)  2019-2023.  This  research  uses  a descriptive analysis method with a qualitative approach. The results show that climate change is a serious environmental and national security threat for Bhutan. The country has a strong commitment to addressing the impacts of climate change through climate adaptation policies. Through the NAP, Bhutan seeks to increase climate resilience and reduce the impacts of climate change. The  research  also  found  that  Bhutan  has  made  significant  progress  in reducing   greenhouse   gas   emissions   and   promoting   environmental conservation. However, there are still challenges to overcome, such as limited resources and the need for international support.