cover
Contact Name
Agung Triyatno
Contact Email
nyaman.agung@gmail.com
Phone
+6285642836730
Journal Mail Official
jhiperadaban@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Peradaban Jl. Raya Pagojengan Km.3, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes. Kode Pos 52276.
Location
Kab. brebes,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban (JHIP)
Published by Universitas Peradaban
ISSN : -     EISSN : 29866162     DOI : -
Core Subject :
Kajian dengan Tema tradisional dan non tradisional dalam hubungan internasional secara umum menjadi wilayah kepenulisan yang diutamakan terlebih jika memfokuskan kepada isu-isu negara berkembang.
Arjuna Subject : -
Articles 41 Documents
KEBIJAKAN IMIGRASI JERMAN DALAM MENGHADAPI KEBUTUHAN EKONOMI DAN TANTANGAN SOSIAL
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan imigrasi Jerman telah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga kerja, perubahan demografi, dan tantangan integrasi sosial. Studi ini menganalisis kebijakan imigrasi Jerman melalui pendekatan aktor rasional, dengan fokus pada Skilled Immigration Act dan Blue Card sebagai instrumen utama dalam menarik tenaga kerja terampil dari luar Uni Eropa. Dengan kebijakan ini, pemerintah Jerman berupaya mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor strategis seperti teknologi, kesehatan, dan manufaktur. Namun, tantangan muncul dalam proses integrasi sosial, di mana hambatan bahasa, perbedaan budaya, serta resistensi masyarakat lokal terhadap imigran dapat menghambat efektivitas kebijakan. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan produktivitas ekonomi, terdapat risiko ketimpangan dalam distribusi tenaga kerja dan meningkatnya ketegangan sosial. Sentimen anti-imigrasi di beberapa wilayah Jerman juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam merancang kebijakan integrasi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, program integrasi seperti pelatihan bahasa, orientasi budaya, serta kemudahan akses ke pasar tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan imigrasi Jerman mencerminkan keputusan strategis berbasis rasionalitas ekonomi dan stabilitas sosial. Meskipun telah memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini perlu terus dievaluasi agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk memastikan keseimbangan antara pemenuhan tenaga kerja yang berkualitas dengan integrasi sosial yang harmonis.
Navigating Statelessness: Refugee Rights and the Question of Citizenship in Indonesia's Legal Framework
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of refugees and immigrants is indeed quite sensitive. Most refugees are usually war victims in their country of origin. As a country that upholds human rights, Indonesia participates in the global order as a transit country for refugees and provides them with good facilities. This writing aims to determine whether refugees can get Indonesian citizenship. This research uses the concept of the 1951 Convention with a qualitative method. In writing, the author argues that even though Indonesia has not ratified the 1951 refugee agreement, the Indonesian government, local governments, and the Indonesian people have also provided much assistance to refugees who are spread across Indonesia. UNHCR itself has many difficulties regarding the relocation of destination countries for refugees. This article is important because considering that there are already too many refugees in transit countries who still need to be placed in destination countries, as well as discussing whether they can get Indonesian citizenship as one of the solutions to the problem of the accumulation of refugees. However, it must be emphasized again that the world must refrain from forcing Indonesia to ratify it. Due to world pressure, Indonesia also does not need to rush to ratify the 1951 convention. This is because many social problems in the country still need to be resolved
Analisis Strategi Deterrence Militer dan Ekonomi Rusia Menghadapi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Dalam Konflik Ukraina Tahun 2022
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi deterrence militer dan ekonomi Rusia dalam merespons sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat selama konflik Ukraina tahun 2022. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik analisis SWOT, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Rusia dalam mengembangkan strategi penangkalannya. Hasil perhitungan matriks IFAS menunjukkan nilai 4,79 yang merepresentasikan dominasi kekuatan internal Rusia, terutama pada aspek militer dan energi. Sedangkan skor EFAS sebesar 4,48 menunjukkan bahwa Rusia juga memiliki peluang eksternal yang signifikan. Temuan ini menempatkan strategi Rusia dalam Kuadran I (strategi progresif) yang memungkinkan ekspansi dan penguatan posisi global. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan internasional kontemporer, khususnya dalam melihat bagaimana kekuatan besar bertahan dari tekanan global melalui pendekatan deterrence komprehensif. Kata Kunci: Rusia, Amerika Serikat, Deterrence, Sanksi Ekonomi, Konflik Ukraina, SWOT, IFAS, EFAS
Kolaborasi UNICEF dengan Bangtan Sonyeondan (BTS) dalam Kampanye Love Myself untuk Remaja Indonesia (2017–2019): Pendekatan Celebrity Diplomacy
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kampanye Love Myself merupakan kolaborasi antara UNICEF dan grup idola K-Pop BTS yang bertujuan mengakhiri kekerasan serta meningkatkan kesejahteraan remaja di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini menganalisis kolaborasi tersebut pada periode 2017–2019 melalui pendekatan celebrity diplomacy dalam kerangka konsep soft power dan nano diplomacy. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data secara studi pustaka dari berbagai sumber sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan BTS sebagai ikon budaya populer berhasil memperkuat penyebaran pesan anti-kekerasan dan cinta diri di kalangan remaja Indonesia. Kampanye ini meningkatkan kesadaran akan isu perundungan (bullying) dan kesehatan mental, terbukti dari partisipasi aktif fans BTS (ARMY) di media sosial dan perubahan positif pada sikap remaja (Vetrix & Bangun, 2022). Kolaborasi ini menggambarkan strategi diplomasi inovatif oleh aktor non-negara yang selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 16.2 (mengakhiri kekerasan terhadap anak) dan SDG 17 (kemitraan untuk tujuan pembangunan).
Analisis Teori Konservasi Terhadap Penerapan SDGs Kehidupan Di Bawah Air Di Indonesia (Studi Kasus: Penanganan Perdagangan Ilegal Hiu Paus Di Indonesia 2019-2022)
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian berisi mengenai analisis teori konservasi terhadap penerapan SDGs kehidupan di bawah air di Indonesia pada studi kasus penanganan perdagangan ilegal hiu paus di Indonesia 2029-2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal serta langkah yang di ambil oleh pemerintahan Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs life below water. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bisa di pahami sebagai teknik penelitian yang menggunakan data deskriptif yang dikumpulkan dari pelaku yang diamati, dimana untuk menjelaskan fenomena, peristiwa, serta individu atau kelompok. Pengumpulan datanya dilakukan dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh penelitia secara tidak langsung melalui media perantara. Skripsi ini menggunakan Teori Konservasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya kebijakan atau aksi berupa RAN serta beberapa lokasi prioritas yang dijadikan ekowisata. Serta menunjukan bagaimana pengelolaan ekowisata. Serta menunjukan bagaimana pengelolaan ekowisata serta tantangan dalam konservasi.
Analisis Kebijakan Politik Mitigasi Kerusakan Lingkungan Dampak Peristiwa Black Summer Australia 2019-2020
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebakaran hutan Black Summer Australia 2019-2020 merupakan bencana lingkungan terbesar dalam sejarah modern Australia yang  menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi udara, dan kerugian sosial-ekonoi yang luas. Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan dinamika politik nasional, khususnya pergantian Perdana Menteri yang berimplikasi pada perubahan kebijakan mitigasi kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan politik mitigasi kerusakan lingkungan. Peneitian ini bertujuan menganalisis kebijakan politik mitigasi kerusakan lingkungan yang dilakukan pemerintah Australia selama peristiwa tersebut dengan menggunakan pendekatan Green Politics Theory dan manajemen risiko lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan pengumpulan data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Analisis risiko lingkungan menggunakan indikator kemungkinan dan keparahan, serta metode skoring dan tabulasi variabel untuk mengukur potensi risiko kebakaran. Hasilnya menunjukan bahwa kebijakan mitigasi pemerintah menggabungkan respons darurat, transisi energi terbarukan, dan perbaikan manajemen risiko kebakaran, namun masih menghadapi tantangan dalam transformasi struktural yang sesuai prinsip ekosentrisme dan partisipasi masyarakat.
Konstruksi Keamanan Korea Utara Melalui Ideologi Juche di Era Pandemi Global
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Role of World Trade Organization (WTO) in the European Union – Indonesia Biodiesel Trade Dispute in 2023
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan yang semakin erat antara perdagangan global dan kebijakan lingkungan telah menyebabkan peningkatan sengketa perdagangan, terutama mempengaruhi negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas. Salah satu kasus paling menonjol adalah sengketa perdagangan biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) pada tahun 2023, yang dipicu oleh Renewable Energy Directive II (RED II) UE dan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mengkategorikan minyak sawit sebagai komoditas berisiko tinggi. Langkah-langkah ini secara signifikan membatasi ekspor biodiesel Indonesia ke pasar UE. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran World Trade Organization (WTO) dalam menangani sengketa ini dan mengkajinya melalui lensa teori rezim. Studi ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis dokumen yang mengacu pada laporan panel WTO, peraturan UE, dan literatur akademik. Temuan menunjukkan bahwa WTO mendukung klaim Indonesia, dengan putusan bahwa tindakan UE bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO, terutama yang berkaitan dengan non-diskriminasi dan perlakuan yang sama dalam perdagangan. Studi ini menyimpulkan bahwa WTO memainkan peran krusial dalam menjaga koherensi normatif dalam sistem perdagangan multilateral. Namun, studi ini juga menyoroti keterbatasan institusi tersebut dalam menyelesaikan ketegangan mendalam antara tujuan lingkungan dan kepentingan ekonomi negara-negara berkembang, sehingga menekankan perlunya reformasi struktural.
Geopolitik Maritim Indonesia: Strategi Poros Maritim Dunia dan Tantangannya
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geostrategis yang signifikan dalam konteks geopolitik maritim global. Letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional serta memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam percaturan maritim kawasan Indo-Pasifik. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 mencanangkan visi “Poros Maritim Dunia” sebagai kerangka strategis nasional guna memperkuat kedaulatan maritim, memperbaiki konektivitas antar pulau, mengembangkan industri kelautan, serta meningkatkan peran diplomasi maritim Indonesia. Meskipun gagasan ini mendapat dukungan luas di tingkat kebijakan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang kompleks. Beberapa hambatan utama antara lain tumpang tindih regulasi sektoral, terbatasnya infrastruktur dan teknologi pelabuhan, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan maritim di wilayah perairan Indonesia, khususnya dalam konteks konflik Laut Cina Selatan. Selain itu, dinamika geopolitik global dan rivalitas kekuatan besar turut memengaruhi ruang gerak Indonesia dalam merealisasikan visinya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika geopolitik maritim Indonesia, menelaah strategi implementasi visi Poros Maritim Dunia, serta mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim global yang berdaulat dan berdaya saing tinggi.
PENARIKAN AMERIKA SERIKAT DARI PARIS AGREEMENT DIBAWAH PEMERINTAHAN TRUMP
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penarikan Amerika Serikat dari Paris Agreement di bawah pemerintahan Donald Trump merupakan salah satu perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang memengaruhi dinamika kerja sama internasional dalam penanganan perubahan iklim global. Keputusan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan dari multilateralisme menuju unilateralisme yang berlandaskan kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang penarikan Amerika Serikat dari Paris Agreement, memahami rasionalitas strategis yang melandasi keputusan tersebut, serta mengkaji dampaknya terhadap tata kelola iklim global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik studi dokumentasi terhadap dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, laporan lembaga internasional, dan berbagai literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif teori realisme, khususnya defensive realism, untuk menjelaskan bagaimana kepentingan nasional, keamanan ekonomi, dan kebijakan America First memengaruhi keputusan pemerintahan Trump. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan diri Amerika Serikat didorong oleh pertimbangan perlindungan ekonomi domestik, penolakan terhadap komitmen internasional yang dianggap merugikan, serta upaya mempertahankan kedaulatan negara dalam sistem internasional yang kompetitif. Keputusan ini berdampak pada melemahnya legitimasi kerja sama multilateral dalam isu perubahan iklim, memicu perubahan konfigurasi kepemimpinan global, serta menimbulkan tantangan baru dalam pendanaan dan implementasi agenda iklim internasional. Kata Kunci: Amerika Serikat, Paris Agreement, Donald Trump, realisme, perubahan iklim, kebijakan luar negeri