cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Triyatno
Contact Email
nyaman.agung@gmail.com
Phone
+6285642836730
Journal Mail Official
nyaman.agung@gmail.com
Editorial Address
Alamat Redaksi : Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Peradaban Jl. Raya Pagojengan Km.3, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes. Kode Pos 52276.
Location
Kab. brebes,
Jawa tengah
INDONESIA
JHIP
Published by Universitas Peradaban
ISSN : -     EISSN : 29866162     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban merupakan wadah kepenulisan ilmiah civitas akademis di Universitas Peradaban maupun semua universitas lain secara umum. Penulisan akademis yang diterima bisa berupa artikel ilmiah hasil penelitian lapangan maupun penelitian pemikiran terkait kajian hubungan internasional, elaborasi pemikiran, dan resensi buku. Kajian dengan Tema tradisional dan non tradisional dalam hubungan internasional secara umum menjadi wilayah kepenulisan yang diutamakan terlebih jika memfokuskan kepada isu-isu negara berkembang.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Analisis Kebijakan Politik Mitigasi Kerusakan Lingkungan Dampak Peristiwa Black Summer Australia 2019-2020 Utkin endiana, Vema; Triyatno, Agung
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebakaran hutan Black Summer Australia 2019-2020 merupakan bencana lingkungan terbesar dalam sejarah modern Australia yang  menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi udara, dan kerugian sosial-ekonoi yang luas. Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan dinamika politik nasional, khususnya pergantian Perdana Menteri yang berimplikasi pada perubahan kebijakan mitigasi kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan politik mitigasi kerusakan lingkungan. Peneitian ini bertujuan menganalisis kebijakan politik mitigasi kerusakan lingkungan yang dilakukan pemerintah Australia selama peristiwa tersebut dengan menggunakan pendekatan Green Politics Theory dan manajemen risiko lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan pengumpulan data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Analisis risiko lingkungan menggunakan indikator kemungkinan dan keparahan, serta metode skoring dan tabulasi variabel untuk mengukur potensi risiko kebakaran. Hasilnya menunjukan bahwa kebijakan mitigasi pemerintah menggabungkan respons darurat, transisi energi terbarukan, dan perbaikan manajemen risiko kebakaran, namun masih menghadapi tantangan dalam transformasi struktural yang sesuai prinsip ekosentrisme dan partisipasi masyarakat.
The Role of World Trade Organization (WTO) in the European Union – Indonesia Biodiesel Trade Dispute in 2023 Rohmatika, Fiya Ainur; Muhammad, Ali; Ridho, Zainur
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan yang semakin erat antara perdagangan global dan kebijakan lingkungan telah menyebabkan peningkatan sengketa perdagangan, terutama mempengaruhi negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas. Salah satu kasus paling menonjol adalah sengketa perdagangan biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) pada tahun 2023, yang dipicu oleh Renewable Energy Directive II (RED II) UE dan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mengkategorikan minyak sawit sebagai komoditas berisiko tinggi. Langkah-langkah ini secara signifikan membatasi ekspor biodiesel Indonesia ke pasar UE. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran World Trade Organization (WTO) dalam menangani sengketa ini dan mengkajinya melalui lensa teori rezim. Studi ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis dokumen yang mengacu pada laporan panel WTO, peraturan UE, dan literatur akademik. Temuan menunjukkan bahwa WTO mendukung klaim Indonesia, dengan putusan bahwa tindakan UE bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO, terutama yang berkaitan dengan non-diskriminasi dan perlakuan yang sama dalam perdagangan. Studi ini menyimpulkan bahwa WTO memainkan peran krusial dalam menjaga koherensi normatif dalam sistem perdagangan multilateral. Namun, studi ini juga menyoroti keterbatasan institusi tersebut dalam menyelesaikan ketegangan mendalam antara tujuan lingkungan dan kepentingan ekonomi negara-negara berkembang, sehingga menekankan perlunya reformasi struktural.
Geopolitik Maritim Indonesia: Strategi Poros Maritim Dunia dan Tantangannya Abadi, Fany Anggun; Mukhyidin, Azmy Habib; Pranoto, Salyo
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geostrategis yang signifikan dalam konteks geopolitik maritim global. Letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional serta memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam percaturan maritim kawasan Indo-Pasifik. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 mencanangkan visi “Poros Maritim Dunia” sebagai kerangka strategis nasional guna memperkuat kedaulatan maritim, memperbaiki konektivitas antar pulau, mengembangkan industri kelautan, serta meningkatkan peran diplomasi maritim Indonesia. Meskipun gagasan ini mendapat dukungan luas di tingkat kebijakan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang kompleks. Beberapa hambatan utama antara lain tumpang tindih regulasi sektoral, terbatasnya infrastruktur dan teknologi pelabuhan, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan maritim di wilayah perairan Indonesia, khususnya dalam konteks konflik Laut Cina Selatan. Selain itu, dinamika geopolitik global dan rivalitas kekuatan besar turut memengaruhi ruang gerak Indonesia dalam merealisasikan visinya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika geopolitik maritim Indonesia, menelaah strategi implementasi visi Poros Maritim Dunia, serta mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim global yang berdaulat dan berdaya saing tinggi.
PENARIKAN AMERIKA SERIKAT DARI PARIS AGREEMENT DIBAWAH PEMERINTAHAN TRUMP Agustine, Alluna Zahra Agustine; Saragih , Hendra Maujana Saragih
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penarikan Amerika Serikat dari Paris Agreement di bawah pemerintahan Donald Trump merupakan salah satu perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang memengaruhi dinamika kerja sama internasional dalam penanganan perubahan iklim global. Keputusan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan dari multilateralisme menuju unilateralisme yang berlandaskan kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang penarikan Amerika Serikat dari Paris Agreement, memahami rasionalitas strategis yang melandasi keputusan tersebut, serta mengkaji dampaknya terhadap tata kelola iklim global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik studi dokumentasi terhadap dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, laporan lembaga internasional, dan berbagai literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif teori realisme, khususnya defensive realism, untuk menjelaskan bagaimana kepentingan nasional, keamanan ekonomi, dan kebijakan America First memengaruhi keputusan pemerintahan Trump. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan diri Amerika Serikat didorong oleh pertimbangan perlindungan ekonomi domestik, penolakan terhadap komitmen internasional yang dianggap merugikan, serta upaya mempertahankan kedaulatan negara dalam sistem internasional yang kompetitif. Keputusan ini berdampak pada melemahnya legitimasi kerja sama multilateral dalam isu perubahan iklim, memicu perubahan konfigurasi kepemimpinan global, serta menimbulkan tantangan baru dalam pendanaan dan implementasi agenda iklim internasional. Kata Kunci: Amerika Serikat, Paris Agreement, Donald Trump, realisme, perubahan iklim, kebijakan luar negeri
The IMPLEMENTATION OF THE HDP NEXUS IN EUROPEAN UNION HUMANITARIAN DIPLOMACY:: CASE STUDIES OF THE SAHEL AND HORN OF AFRICA REGIONS (2017–2024) Yusuf, Rifqi Itsnaini; Ardiansah
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The traditional approach of separating humanitarian aid, development, and peace efforts has shown significant limitations in addressing complex and prolonged crises. The Humanitarian Development-Peace (HDP) Nexus has emerged as a new paradigm that seeks to integrate these three dimensions to achieve more effective and sustainable outcomes. The European Union, as one of the world's largest humanitarian and development donors, has adopted the Triple Nexus approach as an integral part of its humanitarian diplomacy strategy, particularly in the African context which faces multidimensional challenges including conflict, poverty, climate change, and political instability. This research employs a constructivist paradigm with qualitative approach and descriptive-analytical design, utilizing document analysis as the primary strategy. The findings reveal that while there is high-level political commitment and comprehensive policy frameworks, practical implementation still faces various structural and operational challenges. Institutional fragmentation within the EU architecture remains a major barrier to effective integration, while differences in organizational culture, operational procedures, and incentive systems create resistance to integrated approaches. In the African context, geopolitical complexity and institutional capacity limitations add dimensions of challenge that require more nuanced and adaptive approaches.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban