Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMENUHAN PIUTANG YANG DIMILIKI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2357K/Pdt/2010) PUTU AYU DIAH SARASWATI SAN, NI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.10741

Utang piutang menimbulkan resiko adanya wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Wanprestasi oleh debitur menjadikan tidak kembalinya piutang kreditur. Saat debitur wanprestasi, harta debitur tersebut dijadikan pelunasan utang. Kreditur dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk mendapat pelunasan utang. Namun kreditur tidak mendapat pelunasan piutang dari debitur karena ketika proses di Pengadilan benda yang dimohonkan sita jaminan ternyata dieksekusi oleh kreditur preference. Selain itu Mahkamah Agung menganggap hubungan hukum antara debitur dan kreditur tidak jelas karena perjanjian utang piutang yang dibuat hanya perjanjian utang piutang di bawah tangan bukan dalam bentuk Akta Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi seorang kreditur dan untuk mengetahui tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menuntut pemenuhan hak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini membutuhkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku dan informasi dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum telah memberikan perlindungan terhadap kreditur yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, serta asas schuld dan haftung yang juga mengatur tentang tanggung jawab pihak debitur terhadap semua utangnya, tanggung jawab tersebut berupa pelunasan utang oleh debitur dengan cara menyediakan hartanya sebagai jaminan pelunasan utang. Penyelesaian sengketa secara litigasi menunjukkan bahwa piutang kreditur tidak dapat kembali, karena kreditur merupakan kreditur konkuren sedangkan objek jaminan yang dimohonkan sita telah dijaminkan kepada kreditur sebelumnya. Kreditur dapat menempuh upaya peninjauan kembali jika dapat memenuhi alasan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 67 undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Apabila tidak dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali, maka kreditur dapat menempuh upaya mengajukan gugatan baru dengan objek tuntutan yang berbeda. Meskipun dengan para pihak dan alasan tuntutan yang sama gugatan baru dapat dilakukan asal tidak memenuhi syarat asas ne bis in idem yang ditentukan dapam pasal 1917 KUH Perdata. Kata Kunci : Pemenuhan Piutang Kreditur, Jaminan. Abstract Debts raises the risk of default. Default may occur if both sides or one side does not perform its obligations. Debtor default will make refund cannot be repaid. When the debtor defaults, the debtor's property used as a debt repayment. Creditors can apply to the magistrate to get the debt repayment. However, the creditors do not get the debt repayment from the debtor because when the objects are filed in court, foreclosure turns executed by the preference creditors. Beside that, Supreme Court considers that the legal relationship between the debtor and the creditor is incomprehensible because of the debt agreement made just debt receivable under the loan agreement and do not from hands of the notary deed. This study aims to find out about the legal protection of a creditor and to find out about the legal remedies for creditor repayment.This research method is normative juridical. This research requires three types of legal materials, which the primary legal materials consisting of various legislation and secondary law materials consisting of books and information from the internet relating to legal issues are discussed. In analyzing research, researcher used three approaches namely statutory approach (statute approach), conceptual approach and case approach. The results showed that the Law has provided protection against creditors provided for in article 1131 of the Civil Code, as well as the principle of Schuld and haftung which also regulates the responsibility of the debtor for all debts, liability in the form of repayment of the debt by the debtor by way of providing his property as collateral for repayment debt. Litigation dispute resolution shows that the creditor refund cannot repaid , because creditors are unsecured creditors filed bail while the object has pledged to creditors seized earlier. The creditors can take the request civil if it statisfies the request civil reasons set out in article 67 of law supreme sourt. If it is not possible to apply for request civil, the creditor can filed a new lawsuit with different demands objects. Although, with the parties and the same reason that a new lawsuit claims do not meet the requirements of origin ne bis in idem principle the article 1917 of the civil code. Keywords : Creditor Repayment, Guarantee.

PELAKSANAAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGAPERMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DI PORONG LUTFIYATI KHASANAH, MONICA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.10743

Remisi pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasidan resosialisasi narapidana. Tidak semua narapidana mendapatkan remisi, dikarenakan banyaknya persyaratanyang harus dipenuhi atau bisa juga ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini yaituyuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan denganwawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Ada 1356 narapidana di LembagaPemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong. Yang mendapatkan remisi sejumlah 1244 dan yang tidakmendapatkan remisi sejumlah 112 narapidana. Yang tidak mendapatkan remisi karena ada persyaratan yangbelum dipenuhi. Dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatana Kelas I Surabaya di Porongberjalan dengan lancar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No.99 tahun2012 tentang Syarat Dan TataCara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Faktor yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaanremisi di Lapas karena petugas Lapas telah menerapkan semua peraturan dan perundang-undangan yang telahditetapkan. Sebagai saran, maka petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porongmenjaga dan mempertahankan pelaksanaan pemberian hak remisi sesuai dengan perundang-undangan yang telahditetapkan sehingga keberhasilan pelaksanaan remisi terjaga bahkan meningkat. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dan memahami pelaksanaan remisi terhadap narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IPorong apa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata CaraPelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yangmencapai keberhasilan pemberian remisi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong.Kata Kunci: Pelaksanaan remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya PorongAbstractRemission in principle to realize system penitentiary that direction at process rehabilitate andresocialization convict. Not all convict get remission, because of to the number of requirement that must fulfill orcan be also met constraints in its execution. This research type that is juridical formality sociologist. Data thatused by cover primary data and data secondary. This Data is collected by interview and documentation. Data thatgathered then analyzed in qualitative. There were 1356 convict in Institute Penitentiary Class I Surabaya inPorong. That get remission a number of 1244 and that not get remission a number of 112 convicts. That not getremission caused by requirement that have not yet fulfilled. In giving execution of remission in InstitutePenitentiary Class I Surabaya in Porong running smoothly based on RI No.99 in 2012, on term and ProceduresImplementation of Citizens Rights Patronage Penitentiary. Factor of execution successfulness causativeremission in Prison because officer Prison has applied all regulation and legislations that was established. As thesuggestion, then officer Prison institute Penitentiary Class I Surabaya in Porong maintain and sustain to executethe rights giving of remission in accordance with legislation that was established so that success of givingexecution remission can be maintained and even increased. Purpose of this research is for to know andunderstand excecutin of remission to convict with RI No.99 in 2012 term and Procedures Implementation ofCitizens Rights Patronage Penitentiaryand for to know and understand factors that achieve success grantingremission in Institute Penitentiary Class I Surabaya in Porong.Keyword: Implementation of remission, Convict, institute penitentiary class I Surabaya Porong

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KENAIKAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API EKONOMI BERDASARKAN UNDANGâ€“UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN RAHMANINGTYAS, FITRIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11146

Kereta api merupakan angkutan transportasi masal yang memiliki konsumsi energi yang paling efisien dan memiliki emisi karbon dioksida yang paling rendah. Kereta api perlu dikembangkan potensinya serta ditingkatkan peranannya sebagai moda transportasi yang mampu menghubungkan berbagai wilayah untuk menunjang pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui kewajiban pelayanan publik. Penulis meneliti kenaikan tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik melalui Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia Nomor : KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 tanggal 16 Juli 2013 yang mulai berlaku sejak 1 September 2013 terhadap pedoman penetapan tarif dan asas publik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami apakah PT. Kereta Api Indonesia yang menaikkan tarif kereta api ekonomi telah sesuai dengan ketentuan tarif dan asas publik dalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, dan untuk mengetahui dan memahami prosedur penetapan tarif kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah preskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik per tanggal 1 September 2013 melalui Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia Nomor : KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 tanggal 16 Juli 2013 tidak sesuai dengan pedoman penetapan tarif dan beberapa asas publik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, namun hal tersebut tidak dapat disalahkan begitu saja mengingat pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan PSO pada PT. Kereta Api Indonesia dan kondisi pasca kenaikan BBM. Tindakan PT. Kereta Api Indonesia dilakukan agar tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi kereta api kelas ekonomi yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik namun dengan tarif yang disesuaikan tanpa PSO dan pasca kenaikan BBM. Prosedur penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api ekonomi yang menerima penugasan kewajiban publik melibatkan menteri perhubungan dan menteri keuangan. PT. Kereta Api Indonesia sebagi pelaksana kewajiban pelayanan publik memberlakukan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri perhubungan. Kata Kunci : Kenaikan Tarif, Kereta Api Ekonomi, Undang-Undang Perkeretaapian Juridical Review Over The Increase Of Economic Railways Passenger Tarif Based On Law Number 23 Year 2007 Concerning Railways Railways is a mass transportation which has the most efficient energy consumption and the lowest carbon dioxide emission. The potential and the role of railways need to be developed as transportation mode which can connect many areas to support national development for raising the welfare of Indonesian people through public service obligation. The author wants to find out the increase of economic railways passenger tarif which accept the assignment of public service obligation through PT. Kereta Api Indonesia director decree Number: KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 dated July 16th, 2013 valid on September 1st, 2013 toward the directive of tarif determination and public principle in Law Number 23 Year 2007 Concerning Railways. The purpose of this research is to know and understand whether PT. Kereta Api Indonesia which increase the economic railways passenger tarif already in accordance with the tarif certainty and public principle in Law Number 23 Year 2007 Concerning Railways, and to know and understand the procedure of tarif determination for economic railways which accept the assignment of public service obligation. This research is juridical normative. The approaches used are the statute approach and case approach. The data analysis technique is prescriptive analytics. The result shows that the increase of economic railways passenger tarif which accept the assignment of public service obligation 2013 valid on September 1st, 2013 through PT. Kereta Api Indonesia director decree Number: KEP.U/11.003/VII/41/KA-2013 dated on July 16th, 2013 was not accordance with the directive of tarif determination and public principle in Law Number 23 Year 2007 Concerning Railways, but it can not be blamed simply because the government does not fulfill the obligations of public service obligation fulfillment to PT. Kereta Api Indonesia and the condition after fuel increase. The action of PT. Kereta Api Indonesia was done to keep serving public need of using the economic railways transportation which accept the assignment of public service obligation but with the adjusted tarif without public service obligation and the condition after fuel increase. The procedure of tarif determination for passenger by the economic railways which accept the assignment of public service obligation involves the Transportation Minister and the Finance Minister. PT. Kereta Api Indonesia as implementers of public service obligations applies the tarif which sets in the Minister of Transportation Regulation. Keyword : The Tarif Increase, Economic Railways, Railways Law

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 115 K / PDT.SUS-PHI / 2014 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN KESALAHAN BERAT YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT.SARI PURI PERMAI PERIODE TAHUN 2011-2013 ANUGERAH S, RIZKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11320

Pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha maupun dari pihak pekerja, namun dalam prakteknya pemutusan hubungan kerja itu sebagian besar datangnya dari pihak pengusaha. Contohnya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha terhadap pekerja yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja berdasarkan kesalahan berat. Salah satu kasus yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014 adalah antara Alwi dengan PT.Sari Puri Permai mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat adanya kesalahan berat yang diatur dalam perjanjian kerja bersama PT. Sari Puri Permai periode tahun 2011-2013. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab apakah pemutusan hubungan kerja berdasarkan kesalahan berat yang diatur dalam perjanjian kerja bersama PT. Sari Puri Permai periode tahun 2011-2013 terhadap Alwi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014 telah tepat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Hakim Mahkamah Agung tidak tepat. Pemutusan hubungan kerja berdasarkan kesalahan berat yang diatur dalam kerja bersama PT. Sari Puri Permai periode tahun 2011-2013 terhadap Alwi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak mengikat kedua belah pihak karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 pada butir 3 huruf a. Hal ini dikarenakan unsur kesalahan berat mengenai penggelapan terhadap Alwi telah terpenuhi sehingga untuk memutus hubungan kerja berdasarkan kesalahan berat harus di proses di pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana sampai adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemutusan hubungan kerja berdasarkan kesalahan berat terhadap Alwi adalah tidak tepat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat, Perjanjian Kerja Bersama. Abstract The termination of an employment relationship is termination of employment which results in the terminate of rights and obligations between worker and entrepreneur. The termination of employment can occur on the initiative of either worker or entrepreneur, but in practice most of the termination of employment come from entrepreneur. For example, the termination of employment conducted by entrepreneur to worker based on grave wrongdoings. One case occurs on the Supreme Court Decision number 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014 between Alwi and PT. Sari Puri Permai concerning dispute the termination of employment caused by grave wrongdoings regulated in collective labor agreement PT. Sari Puri Permai period 2011-2013. This research is a normative legal research. Approach used in this research is the statute approach, case approach, and conseptual approach. Technique of legal material collection in this research is by literature study on materials of law consisting primary, secondary, and tertiery. This is aimed to answer whether termination of employment based grave wrongdoings regulated in collective labor agreement of PT. Sari Permai period 2011-2013 to Alwi in the Supreme Court Decision number 115 K/Pdt.Sus-PHI/2014 is correct according to the applicable regulations. The results of research showed that the decision of supreme court is inappropriate. The termination of employment based on grave wrongdoings regulated in collective labor agreement of PT. Sari Puri Permai period 2011-2013 to Alwi is not eligible to agreement validity and not binding both parties because it is contradictory to applicable regulation that is Article 158 Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, The Constitutional Court Decision Number 012/PUU-I/2003 and circular letter of Labor Minister Number SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 on item 3 letter a. This is caused by element of grave wrongdoings concerning embezzlement to Alwi has been fulfilled so in order to termination of employment based on grave wrongdoings should be processed in the court in accordance with criminal procedural law until criminal judge decision exists which legally enforceable. Based on the provision above then the termination of employment based on grave wrongdoings to Alwi is inappropriate according to applicable regulations. Keywords: Termination of Employment, Grave Wrongdoings, Collective Labor Agreement.

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG YANG TERJADI DI PT. AXA MANDIRI FINANCE SERVICE ANTONIO, NIKO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11573

Perkembangan bisnis asuransi jiwa di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan manusia dalam perekonomian modern. Usaha asuransi jiwa merupakan usaha jasa pengalihan risiko kerugian akibat kematian tertanggung dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai timbal baliknya perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengganti kerugian tersebut. Timbal balik ini adalah sebagai akibat dari adanya perjanjian asuransi yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara penanggung dengan tertanggung. Dalam pelaksanaanya pemenuhan hak dan kewajiban ini sering dilanggar kedua belah pihak. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan bahwa sebuah perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah alasan penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh PT. Axa Mandiri telah sesuai dengan polis asuransi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni peraturan yang berkaitan dengan perasuransian dan bahan hukum sekunder yakni buku-buku teks atau jurnal hukum yang berkaitan dengan asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini yakni mengenai penolakan klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh PT. Axa Mandiri Finance Service terhadap nasabahnya dan tanggung jawab pembayaran klaim jika terjadi pelanggaran prinsip itikad baik. Polis asuransi jiwa adalah bentuk dokumen dari adanya perjanjian asuransi jiwa yang di dalamnya terdapat Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Surat permintaan tersebut merupakan bagian dari polis yang telah menjadi satu kesatuan saat perjanjian asuransi disepakati oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan dari polis asuransi jiwa harus dipahami dan dipatuhi oleh tertanggung dan penanggung. Penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh PT. Axa Mandiri terhadap ahli waris Uli Sinambela dengan alasan bahwa almarhum Uli Sinambela telah melanggar prinsip itikad baik pada saat pengisian SPAJ adalah sudah sesuai dengan polis dan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan bahwa adanya pelanggaran prinsip itikad baik maka perjanjian asuransi menjadi batal sehingga PT. Axa Mandiri tidak bertanggungjawab atas pembayaran uang klaim. Kata kunci : Penolakan Klaim, Asuransi Jiwa, Prinsip Itikad Baik Abstract The development of life insurance business in Indonesia has grown to be one of the human needs in the modern economy. Life insurance bussiness is a risk transfer services business of loss due because of the insured mortality in the form of premium and payment as the reverse of reciprocal insurance company promises to replace the losses. This is reciprocity as a result of the existence of the insurance agreement which contains the right and obligations between the insurer and the insured. The implementation of the fulfillment of rights and obligations almost violated by both of them. This is very contrary with agreement which have to do in principle of good faith. The purpose of this study is to known and understand what the reason for denial an insurance claim made â€‹â€‹by PT. Axa Mandiri in accordance with the insurance policy and the legislation. This research uses normative juridical method. The research uses several approaches, for instance, statute approach, case approach, and conceptual approach. The research uses two of law materials are the primary legal materials which contain of the regulation of insurance, and secondary legal materials which contain of text books or insurance juridical journal. This is for get compatible law materials for this research about denial life insurance claim wich made by the insurer to the insured in PT. Axa Mandiri Finance service to their clients and responbilities of claim payment if any principle good of faith improbity. Life insurance policy is an agreement document which have “Surat Permintaan Asuransi Jiwa” (SPAJ). The demand letter is part of a policy that has become a single entity when the insurance agreement signed by the parties. The provisions of the life insurance policy must be understood and adhered by the insured and the insurer. The denial of insurance claims made â€‹â€‹by PT . Axa Mandiri against the heir deceased Uli Sinambela violated the principle of good faith at the time of charging SPAJ is already in accordance with the insurance policy and the legislation. Because of any infraction principle of good faith, that agreemen canceled by law, so PT. Axa Mandiri Finance has not responbility to did claim payment. Keywords : Denial of Claim, Life Insurance, Principle of Good Faith

PROBLEMATIKA YURIDIS BIAYA PENGGUNAAN DAN BIAYA PERAWATAN PENGOPERASIAN DALAM PENGOPERASIONALAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA AZHARI, FUAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11595

Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dalam hal ini KAI kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam kegiatan perawatan pihak penyelenggara prasarana perkeretaapian memberikan penugasan kepada BUMN yang mendapatkan penugasan melakukan perawatan berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yakni KAI melalui kontrak. Dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak dilakukan oleh KAI maupun Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah perbuataan KAI tidak membayar biaya penggunaan dan perbuatan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang tidak menganggarkan biaya perawatan dan pengoperasian telah sesuai dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2012 dan solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk meneliti adanya kekosongan norma dan konflik norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh KAI dengan tidak melakukan pembayaran biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara sudah sesuai dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2012. Perbuatan yang dilakukan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang tidak memberikan dana BPP sebagai biaya atas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan adanya blokir anggaran BPP yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sebagai solusi hukum atas permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Pemerintah tentang PNBP Kementerian Perhubungan agar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara dikategorikan sebagai PNBP maka dengan demikian jika KAI telah membayarnya Kementerian Perhubungan dapat melakukan perubahan DIPA untuk selanjutnya dibuatkan kontrak biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara. KAI yang merasa keberatan terhadap perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atas Permenhub Nomor 62 Tahun 2013 sedangkan permasalahan barang milik negara dapat dilakukan dengan penyertaan modal negara kepada KAI. Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum yang bukan merupakan bagian dari KAI. Kata Kunci : Problematika Yuridis, Biaya Penggunaan, Biaya Perawatan Abstract Track Access Charge is an obligatory payment by organization of general rolling stock which is PT Kereta Api Indonesia (Persero) to the Organization of Railways Infrastructure which is Directorat General of Train Transportation the Ministry of Transportation Indonesia. The responsibility of Infrastructure maintenance and operation is in the hand of PT Kereta Api Indonesia (Persero) through a contract. It is according to Presidential Decree Number 53 Year 2012 concerning public service obligation, Track Access Charge, and Infrastructure Maintenance and Operation. Yet, in the real implementation, this contract was never been made. It is due to the fact PT Kereta Api Indonesia (Persero) has always paid for every single infrastructure maintenance and operation. Moreover, The Directorat General of Train Transportation the Ministry of transportation has neither budgeted nor did the contract for the infrastructure maintenance and operation of the railways.This research was a normative legal research. There were three approaches used in this research statue, conceptual, and historical approach. In collecting data, technique used to collect legal materials was by employing a literature study on law materials consisting primary, secondary, and tertiary. It is aimed to resolved the objectives of this research, which were to clarify the act of PT Kereta Api Indonesia (Persero) for not paying the obligatory payment, and to investigate whether the act of The Director General of Railways the Ministry of Transportation has conformed with the Presidential Decree Number 53 Year 2012 concerning public service obligation, Track Access Charge, and Infrastructure Maintenance and Operation, also to find out the solution of this problem. Data analysis procedures on the law materials were done by systematically classifying the primer and the secondary legal materials which had been collected according to the statement of the problems. The results obtained showed that the act done by PT Kereta Api Indonesia (Persero) by not paying the obligatory payment of the infrastructure maintenance and operation of the railways has conformed with the Presidential Decree Number 53 Year 2012. The act of Director General of Railways and the Ministry of Transportation which did not budget IMO fund for infrastructure maintenance and operation of the railways also can be justified. Since there was a blocked budget of IMO fund done by the Ministry of Financial. There was a legal solution to this problem by amend the Government Decree about Non-tax revenues of the Ministry of Transportation, thus the cost of the infrastructure maintenance and operation of the railways can be categorized as non-tax revenues. Consequently, when PT Kereta Api Indonesia (Persero) has paid the cost, the ministry of transportation can regulate a budgeted list for at later time it can be regulated as a contract for payment the infrastructure maintenance and operation of the railways. In case PT Kereta Api Indonesia (Persero) has any objection on the payment of the infrastructure maintenance and operation of the railways, it can proceed a judicial review to the Supreme Court on regulation of ministry transportation number 63 2013. Meanwhile, problem about state property, it can be proceed by making equity capital which can be done by the Government. The government can constitute a new Organization of railways infrastructure which is not part of PT Kereta Api Indonesia (Persero). Key Words : Juridical Problematic, Track Access Charge, Infrastructure Maintenance and Operation.

PROBLEMATIKA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALILEBIH DARI SATU KALI RIA APRILLIA, CILINE
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11596

eninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terakhir yang dapat diajukan olehterpidana dan/atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan serta membersihkan nama terpidana jikaterdapat bukti baru (novum) yang ditemukan ketika sidang berlangsung atau sesudah putusandijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Upaya peninjauan kembalidiajukan oleh terpidana Antasari Azhar kasus pembunuhan korban Nasrudin Zulkarnaen tetapi ditolakoleh Mahkamah Agung sehingga Antasari tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi berdasar pasal 268ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja”.Oleh karena itu Antasari mengajukan uji materiil (judicial review) Pasal 268 ayat (3) KUHAP keMahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusimengabulkan permohonan Antasari dan keluarganya, sehingga secara eksplisit Peninjauan Kembalidapat diajukan lebih dari satu kali, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini Peninjauan Kembali hanyadapat diajukan satu kali berdasar Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang PengajuanPermohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkajidasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat dibenarkan hukum sertakedudukan hukum Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap pasal 24 ayat (2) Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yangdigunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundangundangan,buku, literatur yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal ilmiah dan juga didapatkan dari internet,maupun media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum. Berdasarkan hasil penelitianyang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mempunyaikedudukan hukum setara dengan undang-undang sampai ada peraturan baru atau revisi KUHAP terkaitPeninjauan Kembali hanya satu kali. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes (mengikatkepada publik, semua orang tidak hanya pihak yang berperkara), final and binding sesuai asas res judicataveritate habetur (apabila terjadi konflik antara putusan pengadilan dan undag-undang maka yang berlakuadalah putusan pengadilan) dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013berlaku terhadap Peninjauan Kembali perkara pidana, sehingga Peninjauan Kembali dapat diajukanlebih dari satu kali jika terdapat novum (bukti baru).Kata kunci : Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan KehakimanAbstractReconsideration is an extraordinary legal remedy of last resort filed by the convict and / or theirheirs to justice and clear the name of the convict if there is new evidence (novum) were found when thetrial takes place or after the verdict and has permanent legal force (in kracht van gewijsde). Effortsreconsideration filed by the convict Antasari Azhar murder of Nasrudin Zulkarnaen victim but wasrejected by the Supreme Court that Antasari can not file another legal action under Article 268 paragraph(3) Criminal Procedure Code which states that "judicial review can only be done one time only".Therefore Antasari filed a judicial (judicial) of Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code to theConstitutional Court by the Decision No. 34 / PUU-XI / 2013. The Constitutional Court's decision togrant the request Antasari and his family, so explicitly Reconsideration can be filed more than once, butHeader halaman gasal: Penggalan Judul Artikel2in fact to date Reconsideration only be submitted one time under Article 24 paragraph (2) of Law No. 48of 2009, Article 66 paragraph (1) of Law No. 3 of 2009, as well as SEMA No. 7 of 2014 on ReconsiderationRequest Submission in criminal cases. This study aimed to assess the consideration of judges in DecisionNo. 34 / PUU-XI / 2013 can be justified in the law and the legal position of the Constitutional CourtDecision No. 34 / PUU-XI / 2013 against Article 24 paragraph (2) of Law No. 48 of 2009. This research isa normative law. The approach used in this research is the approach of legislation, the conceptualapproach, and approach cases. Legal material collection techniques in this study was obtained from thelegislation, books, literature written by legal experts, scientific journals and also obtained from theInternet, and other media related to the object of legal research. Based on the research results that havebeen obtained, it can be concluded that the Decision Number 34 / PUU-XI / 2013 have no legal statusequivalent to existing laws until new legislation or revision of the Criminal Procedure Code relatedReconsideration only one time. Constitutional Court decision is Erga Omnes (binding to the public), finaland binding principle of res judicata veritate habetur (in case of conflict between the court judgment andundag-law shall prevail court decision) in this case the Constitutional Court Decision No. 34 / PUU XI /2013 shall apply to a judicial review of criminal, so that judicial review may be filed more than once ifthere novum (new evidence).Keywords : Reconsideration, the Constitutional Court`s Decision, the Judicial Power

ANALISIS YURIDIS PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN2004 TENTANG JABATAN NOTARIS TERKAIT KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAIPEJABAT PEMBUAT AKTA PERTANAHAN PRIHANDINI, WIRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11597

Kewenangan Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dalam pasal 15 ayat (2)huruf f UUJNP merupakan perubahan dari pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN menimbulkanpenafsiran bahwa akta yang dimaksud adalah akta pertanahan PPAT karena tidak terdapatpenjelasan mengenai makna akta tersebut. Kekaburan makna pasal 15 ayat (2) huruf f UUJNPberindikasi membuat masyarakat beranggapan bahwa Notaris memiliki kewenangan yang samadengan PPAT dan menjadi dasar bagi Notaris untuk membuat akta pertanahan PPAT, maka perludiperhatikan kewenangan apa saja yang dimiliki Notaris dalam peraturan perundang-undanganterkait pembuatan akta pertanahan dan perubahan apa yang signifikan terdapat dalamUUJNP.Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitianperundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yangdigunakan adalah studi pustaka, dan teknik analisis bahan hukum dengan cara seleksi data dengansifat preskriptif.Menggunakan metode penelitian tersebut dapat ditemukan hasil bahwa di dalamperaturan perundang-undangan terkait pertanahan memang ditemukan ada kewenangan Notarismembuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yaitu berupa akta-akta pengikatan untukmelakukan perbuatan hukum dengan objek sebidang tanah dan surat kuasa untuk melakukanperbuatan hukum dari pemberi kuasa kepada kuasanya dengan objek perjanjian yang berkaitandengan pertanahan.Hasil peneltian selanjutnya adalah dengan adanya perubahan dari UUJNmenjadi UUJNP merubah beberapa ketentuan tentang pengaturan Notaris, tetapi perubahan yangada bukan lah suatu perubahan yang signifikan dan tidak berdampak pada pasal 15 ayat (2) huruf fUUJNP terkait kewenangan Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.Berdasarkanhasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf f UUJNP sudah benarbahwa Notaris memiliki kewenangan membuat akta yang berkaiatan dengan pertanahanselamaakta tersebut tidak ditugaskan pada pejabat umum lainnya dan tidak ada perubahan yangsignifikan terkait kewenangan Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahn dalampasal 15 ayat (2) huruf f UUJNP. Langkah yang perlu dilakukan adalah melalui Ikatan NotarisIndonesia (INI) seharusnya memberikan usul kepada pemerintah untuk merubah bunyi ataumengahpus pasal 15 ayat (2) huruf f UUJNP karena telah menimbulkan permasalahan, kemudianbadan eksektif dan badan legislatif pemerintah perlu menambahkan penjelasan pasal 15 ayat (2)huruf f UUJNP atau membuat Peraturan Pemerintah selaku peraturan pelaksananya gunamemperjelas makna yang terkandung di dalam pasal 15 ayat (2) huruf f UUJNP tersebut.Kata Kunci: Kewenangan Notaris, PPAT, Akta pertanahan.AbstractNotary authorized to make Letter that related with land affairs in article 15 section (2) letter fUUJNP is form of article 15 section (2) letter f UUJN make interpretation that the word of Letteris similar with Land Letter which made by Land Deed Officials. The unclear sense of article 15section (2) letter f UUJNP causing people think that Notary authorized to make Land Letter sameas Official Who Make Land Letter, so it needed to be notice what are authorities of Notary inLaws that related with making land deed and what the significant changes inside UUJNP. Thisresearch is Normative law research with statue approach and conceptual approach. Legal materialcollection techniques used is literature, and legal materials analysis techniques used data selectionJurnal Hukum. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2015, 0-97with prescriptive type.By using those methods can be found that in the legislation which related toland was found there are authority of Notary to make deed that relating to the land in the form ofdeeds of binding to perform legal acts with object of land and letter of given authority to doagreements that relating to land.The next research was found that with the change of UUJN beUUJNP does changed some provisions, but the changes is not a significant change and did noimpact on Article 15 section (2) letter f UUJNP regarding Notary authority to makes deed thatrelating to land.Based on the results of this research concluded that the provisions of Article 15section (2) letter f UUJNP is correct that the Notary has the authority to make deed that relating toland as long is not assigned to other public officials and there were no significant changes relatedto the Notary authority to makes deed that relating to land in Article 15 section (2) letter f UUJNP.Step that needs to be done is through the Indonesian Notaries Association (INI) should give aproposal to the government to change the sentence or remove Article 15 section (2) letter f UUJNPbecause it has caused problems, then executive and legislative of government need to add anexplanation of Article 15 section (2) letter f UUJNP or make regulation as the implementingregulations in order to clarify the meaning contained in article 15 section (2) f of the UUJNP.Keywords: Notary Authority, PPAT, Land Deed.

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWINBERDASARKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAMPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR 46/PUU-VIII/2010 NUR UTAMI, INDAH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11657

Seorang perempuan secara ilmiah tidak mungkin hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovumdan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkanperkembangan teknologi yang menyebabkkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dantidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubunganseksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja dan membebaskan laki-lakiyang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anaktersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Lebih-lebih manakala berdasarkanperkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakananak dari laki-laki tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasipembuktian asal-usul anak luar kawin berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan untuk mengetahui proses hukum untukpemenuhan hak anak luar kawin setelah seorang laki-laki terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan danteknologi sebagai ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Penulisan hukum yang digunakan adalahpenelitian hukum empiris. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Data primer diperoleh dari hasil wawancara dari dokter forensik dan hasil dokumentasi di InstalasiForensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo Surabaya. sedangkan data sekunder diperoleh dari hasilpenelaahan kepustakaan, literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu bentukpembuktian yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim, dalam memutus perkara perselisihanmengenai keayahan adalah melaui pemeriksaan dokter yang berkompeten di bidang forensik denganmelakukan tes DNA yang memiliki keakuratan 99,99%. Identifikasi mengenai perselisihan keayahandapat dibuktikan secara ilmiah dengan mengambil sampel dari bagian tubuh manusia yang mempunyaiinti sel atau DNA inti (nDNA). Sampel dari bagian tubuh manusia yang memiliki sel inti dapatdigunakan untuk melakukan tes paternitas, yaitu gigi, darah, rambut, dan bercak keringat. Pada tespaternitas menggunakan metode STR (Short Tandem Repeat). Namun, banyak tantangan yang harusdihadapi dalam pengembangan praktik identifikasi DNA di Indonesia, baik dari segi medis, admistratisi,maupun sosilogis. Apabila seorang laki-laki terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwamerupakan ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka laki-laki tersebut berkewajiban memenuhihak-hak anaknya, baik atas hak pengakuan dengan dikeluarkannya akta kelahiran, hak atas nafkahmaupun hak waris. Putusan Mahkamah Konstitusi akan mengubah substansi Hukum KeluargaIndonesia, dalam hal hubungan orang tua dan anak yang juga akan berkaitan dengan: kedudukanhukum anak luar kawin, pengakuan anak luar kawin, penyebutan nama orang tua dalam akta kelahiran,bukti keterangan waris, dan hak atau bagian waris anak luar kawin.Kata kunci : pembuktian anak luar kawin, Tes DNA, hak pengakuan, hak warisHeader halaman gasal: Penggalan Judul Artikel2AbstractA woman in scientifically are never getting pregnant without occurrence of confluence between an ovum and spermatozoa either through sexual intercourse or through other ways that caused fertilization. In consequence, that is not true and not fair when a law states that a child who were born from gestation in outside marriage only has relations with his/her mom and release a man who have sexual intercoursethat caused gestation and the child’s birth from responsible as a father. More over in this era, a technology may can prove that a child were born are a son or daughter from his man. The purpose of this paper is to knows about implementation of verificationThis research uses empirical law approach. In this children born of unregistered marriage based on science and technology in Mahkamah Konstitusi verdict number 46/PUU-VIII/2010 and to identifity the legal process for the fulfillment of chilmating after a man proved based of science and technology as the biological father of thr children born of unregistered. dren’s rights beyond research, the writer use qualitative approach. Primary data reach from interview result with forensic doctors and documentation results in Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya while secondary data reach from literature study on legal regulation, literature and also from internet as well as other media that can be related with legal research object. One of the verification that can be used to make a sure a judge, to make a decision is from competent doctor examination in forensic with DNA test that has 99,99 % accurate. Identification about disputes fatherhood can be proved scientifically with take a sample from part of body that has DNA core. Sample of human body parts have a core cell which can be used to conduct paternity test, there are tooth, blood, hair and sweat. Paternity test using STR (Short Tandem Repeat) methods. But many challenges that must be faced in the development of DNA identification in Indonesia both in terms ofmedical, administrative, and sociologically. If a man is proven through science and technology that is the biological father of a children born of unregistered marriage, then the man is obliged to fulfill the rights of children, both rights of recognition with issuance of the birth certificates, rights of live hood and rights of inheritance. Mahkamah Konstitusi verdict will change legal substance Indonesia family, in terms of the relations between parents and children also related with legal position of children born of unregistered marriage, admission children born of unregistered marriage mention name of parents in birth certificate, evidence of inheritance, and the rights of children inheritance born of unregistered marriage.Keywords : verification children born of unregistered marriage, DNA test, rights of recognition, rights of inheritance

IMPLIKASI YURIDIS JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PPATTERHADAP PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH(Analisis Putusan No.18/Pdt.G/2013/PN.Lmj.) REZA BENEDICTA, GIAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11659

Kewenangan Notaris dalam membuat akta Risalah Lelang di dalam pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris (UUJN) merupakan suatu bentuk perluasan kewenangan terhadap Notaris dimana kewenangan umumNotaris adalah membuat akta autentik. Penjelasan mengenai kewenangan Notaris tersebut tidak ditemukan didalam UUJN tersebut sehingga membuat penafsiran Notaris memiliki kewenangan yang sama seperti PejabatLelang yang diatur dalam Peraturan Lelang, maka dari itu dalam penelitian ini mencoba memberikan gambarandan penjelasan secara rinci mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta Risalah di dalam UUJN sertamengetahui kekuatan akta Risalah Lelang yang dibuat oleh Notaris. Penulisan Skripsi ini menggunakan jenispenelitian hukum Normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan(Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Teknik pengumpulan bahan hukumadalah studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik analisis bahanhukum menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini adalah perumusankewenangan Notaris membuat akta Risalah Lelang menjadi sia-sia, dikarenakan pemberian kewenangan Notarisuntuk membuat akta Risalah Lelang tidak dapat diterapkan begitu saja. Kewenangan membuat akta RisalahLelang hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang yang berhak, hal ini diatur dalam UUJN dan VR besertaperaturan pelaksananya, sehingga kewenanganNotaris membuat akta risalah lelang dalam UUJN tidak dapatdijalankan secara langsung karena harus memperhatikan Peraturan Lelang (Vendu Reglement) beserta peraturanpelaksananya yang merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai penjualan umum (lelang). AktaRisalah Lelang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena telah memenuhiunsur akta autentik yang diatur dalam KUHPerdata. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwaKewenangan Notaris membuat akta risalah lelang dalam UUJN sama dengan kewenangan yang dimiliki PejabatLelang dalam hal ini Pejabat Lelang Kelas II karena Notaris yang menjalankan kewenangannya membuat aktaRisalah Lelang melepaskan sementara jabatannya sebagai Notaris dan menggunakan cap jabatan sebagai PejabatLelang Kelas II yang berpedoman pada Peraturan Lelang dan Peraturan Pelaksananya. Akta Risalah merupakansuatu akta yang autentik dengan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna bersumber padaketentuan pasal 35 Vendu Reglement jo.pasal 1868 KUHPerdata yang dibuat berdasarkan undang-undang danPejabat Umum yang berwenang dalam hal ini Pejabat tersebut adalah Pejabat Lelang. Saran yang dapatdiberikan adalah perlu adanya tindakan terhadap UUJN yakni merevisi undang-undang tersebut agar dapatmemberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Risalah Lelang, Pejabat Lelang.AbstractNotary authority to make treatise auction in article 15 section (2) letter g UUJN is an extension of theauthority of the Notary where the public authority is making an authentic deed. An explanation of theseauthority not found in UUJN so, it’s making interpretation that Notaries has the same authority as auctionofficials which based on Auction Regulation, therefore in this research tries to give overview and explanationabout the authority of the Notary to make treatise auction on UUJN and also to know legal force of TreatiseAuction which make by Notary.This research using a type of normative legal research, with Statute Approachfor examine the norms that regulate the authority of Notary and Conceptual Approach because this research usedoctrines or opinions legal experts. Legal material collection techniques use literature by collecting regulationsand related books, and the legal materials analysis techniques is prescriptive.The results of the research in thisJurnal Hukum. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2015, 0-104thesis is the formulation of Notary authority to make treatise auction be unavailing because the granting ofauthority to make treatise auction can not be applied simply. Authority to make treatise auction can only becarried by Auction Officials, this is regulated in UUJN and VR also in its implementing regulations, so Notaryauthority to make treatise auction in UUJN can not be run directly because it must pay attention to the AuctionRegulation (Vendu Reglement) and its implementing regulations which is specialized of the auction rules.Treatise Auction is autentic deed which have the perfect legal force because it has fulfilled elements of anauthentic deed regulated in KUHPerdata. From these results it can be concluded that the Notary Authority tomake treatise auction in UUJN same as the authority of auction officials which in this case is Auction officialsClass II because Notary who runs authority to make Treatise Auction, temporarily release his post as a Notaryand use stamp as Class II auction official based on the Auction Regulation and its implementing Regulation.Treatise auction is a authentic deed which have the perfect legal force based in article 35 of Vendu reglement jo.Article 1868 KUHPerdata which made based the law and made by the General Officials in this case is Auctionofficials. Advice that can be given is the need action against the UUJN which mean do revise the law in order togive legal certainty and not rise different interpretations.Keywords : Notary Authority, Deed Auction, Auction Officials.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mahendra Wardhana

Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone
+628179925494

Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mahendra Wardhana

Contact Email mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone +628179925494

Journal Mail Official jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mahendra Wardhana

Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone
+628179925494

Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA