cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 4 (2020)" : 20 Documents clear
KEWAJIBAN YAYASAN ATAS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA TENAGA PENDIDIK DI KABUPATEN SIDOARJO Hermawan, Luqman Anjas
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33512

Abstract

Social security organized by the Social Security provider of human resources (BPJS employment) is a government program in seeking protection for the workforce, participants of BPJS employment consist of workers and employers, employers who do not register themselves and workers into BPJS employment has violated the provisions of article 15 paragraph (1) of Law Number 24 of 2011 about BPJS, Registration of BPJS Employment membership can only be done by the employer gradually. This research aims to analyze the implementation of the obligations of the Foundation in the registration of social security rights of employment to its human resources based on the provisions of the law. The research method used is empirically based on data collection for problem solving, is descriptive in the observation of the real symptoms in human life. The results showed that 2 the foundations did not register educators to BPJS employment and replaced them with other benefits, as well as one of the foundations to enter into additional agreements to agree on this subject, this additional agreement was carried out by the foundation with its educative power after the main agreement of acceptance of workers. The foundation's decision-making does not register educators with the financial basis of an unstable foundation in every development, this makes one of the educator's rights unfulfilled. Employment Social security rights in relation to educators welfare.
KAJIAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU (STUDI PUTUSAN No. 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM) Shakti, Airlangga Gama
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33587

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM mengenai perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu, dalam proses perkara pada tahap penuntutan menggunakan dasar Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan perihal peredaran mata uang palsu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian surat dakwaan Penuntut Umum mengenai kesesuaian surat dakwaan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pertimbangan Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan Putusan Nomor 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM mengenai peredaran mata uang palsu tidak tepat, karena perbuatan terdakwa yang mengedarkan mata uang palsu memiliki nominal yang cukup besar untuk memberikan dampak terhadap perekonomian sehingga seharusnya menggunakan Undang-undang yang lebih khusus untuk menjadi dasar hukuman bagi terdakwa.  Penuntut Umum dalam mengajukan surat dakwaan tersebut tidak berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang seharusnya menjadi Undang-undang yang lebih bersifat khusus dalam menangani perkara peredaran mata uang palsu sehingga surat dakwaan ini memiliki kekurangan karena tidak berdasarkan pada asas penafsiran hukum yaitu Lex Specialis Derogat Legi Generali.
Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT) Shabrina, Tita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33651

Abstract

Penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN merupakan proses ajudikasi litigasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN melalui acara pemeriksaan sederhana, sehingga argumentasi dalam mengambil putusan hanya mengikuti putusan sebelumnya. Padahal dalam putusan pengadilan harus memuat argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum yang dikenal dengan istilah ratio decidendi. Ratio Decidendi oleh Hakim termasuk Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan masyarakat pertimbangan hakim menjadi dasar pengambilan putusan. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) Apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tentang penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara FWI (Forest Watch Indonesia) dan Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dan (2) Bagaimana akibat hukum dari Putusan Hakim PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tentang penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara FWI (Forest Watch Indonesia) dan Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 2633/K/PID.SUS/2018 Rofi'i, Imam
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33677

Abstract

Komisi PemberantasannKorupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan Negara. Dalam kasus Nur Alam, jaksa menilai, perbuatan tersebut mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah. Hakim tingkat Kasasi memberikan makna bahwa kerugian negara akibat korupsi sebesar 1,5 triliun rupiah bukan merupakan suatu kerugian Negara melainkan murni keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha (bisnis). Tujuan penelitian ini ialah 1) menganilis konsep kerugian Negara menurut peraturan perundang-undangan dan, 2) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan  2633/K/Pidsus/2018 yang menolak dakwaan Penuntut mengenai kerusakan lingkungan sebagai kerugian Negara. Penelitian ini menggunakan statute approach, case approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan UU PPLH adalah pertanggungjawaban mutlak (strict liability), yang mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan. Pertimbangan hakim yang menyatakan keuntungan dari perusahaan bukan sebagai kerugian negara adalah tidak tepat dikarenakan dalam Perma Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi menyatakan harta kekayaan adalah harta yang didapat dari tindak pidana maupun bukan tindak pidana. Diperlukan aturan mengenai kewenangan dan perhitungan kerugian Negara sehingga dapat menjadi kepastian hukum dalam penegakan lingkungan hidup. Diperlukan penegasan terhadap UU PPLH khususnya terhadap sanksi pidana bagi korporasi yang telah melakukan kerusakan lingkungan hidup.
PENERAPAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI UPT PRSMP SURABAYA Chrisandini, Juwita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33794

Abstract

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan terhadap ABH berbeda dengan orang dewasa yaitu dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak. Pengaturan pada sistem peradilan pidana anak menekankan bahwa penempatan di penjara semaksimal mungkin untuk dihindarkan. Salah satu solusinya adalah dengan menempatkan ABH di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang melakukan pembinaan dalam rangka rehabilitasi. Lembaga ini dinilai memperhatikan pemenuhan hak-hak ABH seperti bidang pendidikan, kesehatan, agama dan sosial. Namun dalam  praktiknya ternyata ada problematika, diantaranya ABH yang kabur dan tindak pidana lain yang terjadi selama proses  pembinaan di lembaga. Hal ini acapkali menjadi problematika pada lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan pembinaan pada ABH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembinaan ABH berdasarkan aturan yang ada dan juga mengetahui hal yang menjadi kendala selama proses pembinaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan  pembinaan dimulai dari tahap: a. Pendekatan awal, b. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen, c. penyusunan rencana pemecahan masalah, d. pemecahan masalah atau intervensi e. Resosialisasi f. Terminasi, dan g. bimbingan lanjut. Penerapan pembinaan ABH di UPT PRSMP sudah cukup baik  dan memperhatikan pemenuhan hak ABH sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan pembinaan tersebut kurang maksimal. Kata Kunci: ABH, LPKS, Pembinaan, Rehabilitasi
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARA REKLAME BILLBOARD TANPA IZIN DI KABUPATEN PASURUAN MOKHAMMAD, SYAIF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.34191

Abstract

Penyelenggaraan reklame billboard di Kabupaten Pasuruan telah diatur dalam Peraturan Bupati No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame pada pasal 2 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang akan menyelenggarakan reklame diwajibkan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk. “Pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan”. Aturan tersebut sering kali diabaikan oleh pelaku usaha dengan menyelenggarakan reklame tanpa melakukan perizinan dahulu demi meraup untung lebih. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi reklame billboard tanpa izin di Kabupaten Pasuruan serta dan upaya apa sajakah yang dilakukan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh dinas yang terkait dalam hal pengawasan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha yang akan menyelenggarakan reklame dengan melakukan perizinan sangat rendah, rendahnya kesadaran pelaku usaha menyelenggarakan reklame tanpa izin terlebih dahulu dipengaruhi dengan beberapa faktor yaitu pelaku usaha menilai sudah dan lamanya izin serta ada orang dalam yang membuat pelaku usaha enggan melakukan perizinan terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan reklame. Kata Kunci: Pengawasan Terhadap Penyelenggara Reklame billboard, Tanpa Melakukan Perizinan, Di Kabupaten Pasuruan
Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang Putri, Salsabila Kartika
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.34194

Abstract

Penyebab utama terjadinya PMI non prosedural adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan PMI, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri, maraknya praktek percaloan, dan praktek migrasi tradisional. Dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mencanangkan Desa Migran Produktif, yang diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2019. Desmigratif adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia. Program ini dibentuk salah satunya untuk menjadi wadah pertama CPMI memperoleh informasi yang tepat dan prosedural saat menyiapkan keberangkatan menuju negara tujuan. Persoalannya, di lapangan terjadi hal-hal yang menghambat pelaksanaan Desmigratif, seperti usulan desa calon Desmigratif oleh Disnaker Kabupaten Malang dengan hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak sesuai. Salah satu desa yang menjadi pilot project Desa Migran Produktif adalah Desa Arjowilangun, Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan Desmigratif, mengetahui kendala dalam pelaksanaan Desmigratif sebagai upaya mengurangi jumlah Pekerja Migran Indonesia non prosedural, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Malang dalam mengurangi kendala pelaksanaan Desmigratif. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desmigratif sebagai upaya mengurangi jumlah PMI non prosedural dilakukan dengan mengadakan Pusat Layanan Migrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang informasi untuk memudahkan CPMI dalam menyerap informasi seperti pamflet dan x-banner, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Desmigratif di Desa Arjowilangun sudah berjalan dengan baik. Kendala-kendala yang dapat menghambat kegiatan pelaksanaan Desmigratif antara lain adanya ketidaksesuaian usulan desa Desmigratif oleh Disnaker Kabupaten Malang dengan hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kurangnya koordinasi antara Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dengan Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang, tidak adanya sistem pendataan yang memuat keberangkatan dan kepulangan PMI, terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh Desa Arjowilangun untuk melanjutkan program Desmigratif. Adapun upaya yang akan dilakukan adalah pengajuan “Surat Keberatan Hasil Usulan Desa Migran Produktif”, sinkronisasi data, perbaikan sistem, serta mendaftarkan anggaran Desmigratif kepada Program Dana Desa.
Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal di Surabaya Gita, Mayang Chandra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.34408

Abstract

Produk obat bebas yang diproduksi oleh perusahaan produksi obat bebas menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal harus mencantumkan label halal pada kemasan produk, hal ini merupakan kewajiban pelaku usaha obat bebas. Informasi yang jelas mengenai suatu kondisi produk termasuk hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berkewajiban untuk memperhatikan label halal yang tercantum dalam kemasan obat bebas yang merupakan bentuk dari kesadaran hukum konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya, serta mendeksripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris (Yuridis Sosiologis) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di Apotek Immanuel Farma Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya sangat rendah. Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, agama dan minat baca konsumen. Saran dari penelitian ini konsumen diharapkan menerapkan pola perilaku hukum dalam pembelian dengan memperhatikan label halal, pelaku usaha melaksanakan kewajiban pencantuman label halal, dan peran pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan tersebut dan pentingnya label halal pada kemasan produk
Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Telepon Seluler Yang Tidak Memberikan Informasi Secara Jelas Kepada Konsumen Terkait Apa Yang Ada Pada Barang Dan Kemasan Firdaus, Achmad Yaris Sunal
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.34423

Abstract

Kewajiban pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kegiatan jual beli produk telepon seluler dengan merek Xiaomi Redmi Note 3 Pro di Indonesia, pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang dan mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada konsumen selaku pihak yang dirugikan terkait hilangnya jaringan 4G yang berubah menjadi 3G setelah dilakukan pembaharuan sistem android. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha telepon seluler dalam menjalankan bisnisnya tidak menghiraukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dari pelaku usaha kepada konsumen, sehingga konsumen mengalami kerugian dimana jaringan pada telepon seluler yang semula 4G berubah menjadi 3G setelah dilakukan pembaharuan pada sistem android. Dalam proses pertanggungjawaban dari kerugian yang dialami konsumen, bukan penyedia jasa pembaharuan sistem android yang harus bertanggung jawab, melainkan distributor selaku pelaku usaha yang mendistribusikan atau memasarkan produk telepon seluler di Indonesia yang harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat diketahui karena produk dari telepon seluler Xiaomi Redmi Note 3 Pro yang dipasarkan oleh distributor tidak memenuhi standar komponen yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/7/2017 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.   Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Telepon Seluler.
Penerapan Hak Tahanan yang Meninggal di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya adhyansyah, achmad surya; S.H., M.H., pudji astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.36317

Abstract

Abstrak Tahanan merupakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tahanan adalah seseorang yang sedang menjalani proses beracara hukum pidana guna untuk mendapatkan keputusan yang tetap oleh hakim di pengadilan. Hak asasi manusia harus terjamin, baik manusia yang bebas ataupun manusia yang sedang menjalani proses hukum. Tahanan merupakan seseorang yang sedang menjalani proses hukum dan harus terjamin haknya. Rumah Tahanan Negara atau yang disebut Rutan merupakan tempat penahanan bagi para tahanan yang sedang menjalani proses persidangan. Didalam Rutan terdapat hak tahanan yang harus terjamin. Hak tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintsh No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Hak tahanan memiliki berbgai macam jenis, salah satunya adalah hak tahanan yang meninggal di Rutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetehui proses penerapan dan penyebab terhambatnya proses penerapan hak tahanan yang meninggal di Rutan. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu mengunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara dengan narasumbe dan pengumpulan dokumen. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang, terutama pihak Rutan. Baik untuk pihak Rutan Kelas I Surabaya maupun Rutan yang ada diseluruh Indonesia. Kata Kunci: tahanan, hak, rutan, overkapasitas.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue