Articles
25 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum"
:
25 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA TERKAIT UPAH LEMBUR (STUDI PT ALBANY CORONA LESTARI) ]]>
<![CDATA[Bachtiar, Mochamad]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46182
<![CDATA[Upah merupakan suatu hak bagi pekerja. Maka, membayar upah adalah suatu kewajiban bagi pengusaha untuk membayar atas jasa para pekerja. Salah satu jenis upah adalah upah lembur. Permasalahan yang terjadi ketika dalam salah satu klausul perjanjian kerja antara pekerja dengan PT Albany Corona Lestari menyebutkan bahwa pekerja diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya diluar jam kerja. Dimana pengusaha tidak membayarkan upah lembur dan menganggap pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja yang laksanakan oleh pekerja/buruh hanya sebagai loyalitas saja. Sehingga tidak dipenuhi hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya apa yang harus dilakukan oleh pekerja terkait upah lembur (Studi pada PT Albany Corona Lestari). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian dianalisis deduktif untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan serta upaya pekerja terkait upah lembur yang berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh PT Albany Corona Lestari. Sedangkan, untuk upaya hukum jika upah tidak dibayar perusahaan yaitu penyelesaiannya dengan cara melalui perundingan secara bipartit sebagai langkah awal, dilanjutkan dengan mediasi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA TERKAIT PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN AKTA OLEH PENYIDIK ]]>
<![CDATA[Afifah, Intis Hariah Nur]]>;
<![CDATA[Wardhana, Mahendra]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46199
<![CDATA[PPAT mempunyai peranan penting berkaitan dengan pendaftaran tanah dengan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat berupa penerbitan akta yang memiliki fungsi sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan. Belum adanya kepastian hukum terhadap PPAT mengenai proses pemeriksaan dan pengambilan akta PPAT oleh penyidik dalam peraturan jabatan PPAT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban PPAT dalam menjaga kerahasiaan informasi akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik dapat dibenarkan menurut Undang – Undang dan Untuk mengetahui batasan PPAT dalam menjaga kerahasiaan informasi akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik. Metode penelitian ini penelitian hukum normatif. penelitian ini menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik preskripstif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban PPAT dalam menjaga kerahasiaan akta terkait pemeriksaan dan pengambilan akta oleh penyidik menurut peraturan perundang – undangan dapat dibenarkan berdasarkan interpretasi gramatikal dan otentik serta dengan interpretasi sistematis yaitu dengan mengaitkan Pasal 34 PERKABAN No 23 Tahun 2009 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan Pasal 164 HIR/ 284 RBg serta dikaitkan dengan asas kepentingan umum. Batasan PPAT dalam pengambilan akta oleh penyidik terdapat lima batasan sebagaimana didasarkan interpretasi gramatikal dan otentik, interpretasi ekstensif, interpretasi teleologis, serta interpretasi sistematis dengan dilakukan revisi atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT KETENTUAN PERUBAHAN SEWAKTU-WAKTU TERHADAP BESARAN TAGIHAN BULANAN DALAM KONTRAK BERLANGGANAN PAKET INDIHOME ]]>
<![CDATA[Nikmah, Nur Laili]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46212
<![CDATA[Abstract PT Telkom is a company owned by a State-Owned Enterprise (BUMN) which is engaged in the IndiHome service provider which has a subscription contract. The agreement between PT Telkom and consumers has a standard clause regarding changes at any time. As explained in Pasal 18 section (1) of the UUPK, an agreement should not include an exsoneration clause. This writing aims to understand whether the provisions for changing the amount of monthly bills in the IndiHome package subscription contract is a violation of the UUPK and understanding how the form of legal protection for consumers against the clause of the occasional change in the monthly bill amount in the IndiHome package subscription contract. Method used normative juridical research, using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research and discussion show that the provision regarding changes at any time to the amount of monthly bills in the subscription contract are contrary to the rules for the inclusion of standard clauses contained in Pasal 18 section (1) letter g of the UUPK. The agreement that the consumer has agreed with IndiHome has no legal force so that the agreement is null and void based on Pasal 1320 KUHPer. Principle of agreement law, that IndiHome and consumers have the freedom to make agreements, but still pay attention to consumer rights as stipulated in Pasal 4 of the UUPK. Legal protection provided to consumers is preventive legal protection and repressive legal protection. Keywords: Legal Protection, Consumers, Subscription Contracts, IndiHome]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN: (Studi Kasus Terkait Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto) ]]>
<![CDATA[Indika, Dina]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46333
<![CDATA[Abstract The problem of the large number of conversions of agricultural land that is increasingly spreading until now has the potential to erode the availability of agricultural land which is used as a livelihood for farmers to maintain food security or also known as food self-sufficiency. Seeing that there are still many problems in the conversion of agricultural land into non-agricultural land into trade and service areas, questioning the existence in the enforcement of Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Mojokero City Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Mojokerto City Spatial Planning for 2012-2032 The number of conversions of agricultural land continues to increase from time to time. This does not rule out the possibility of additional cases of transfer of function every year which have an impact on the sustainability of food self-sufficiency, reduced livelihoods of farmers, and reduced agricultural land. To stem the land conversion, it is necessary to be firm in law enforcement against the conversion of agricultural land to non-agricultural land (a case study related to land conversion in the area of ??Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Mojokerto City) in order to anticipate the transfer of land. land functions that are not in accordance with established regulations. Keywords: Agricultural land conversion, Law no. 26 of 2007, Law enforcement]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SURAT PAKSA OLEH JURU SITA PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Khaliq, Ahmed Vicky Abdul]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46337
<![CDATA[Kebutuhan berinteraksi di masyarakat menimbulkan tuntutan untuk selalu berpergian dan melakukan perpindahan. Dalam menjawab tuntutan mobilitas tersebut maka diperlukan kendaraan sebagai alat atau sarana sebagai pendukung mobilitas tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan penagihan pajak kendaraan bermotor dengan surat paksa oleh juru sita pajak kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan bentuk perlindungan hukum kepada wajib pajak yang disita kendaraan bermotornya akibat menunggak pembayaran pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak. Hasil evaluasi dalam penulisan ini menunjukan bahwa prosedur penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak prosedurnya sudah sesuai dengan Peraturan.]]>
<![CDATA[PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT ]]>
<![CDATA[Razqi, Afrizal]]>;
<![CDATA[Widodo, Hananto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46338
<![CDATA[Indonesia menganut sistem politik demokrasi konstitusional sehingga jaminan terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hal yang mutlak untuk menjaga demokrasi dari regresi. Hilangnya jaminan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang-ruang publik oleh aksi reaktif aparat kepolisian dalam menjalankan diskresinya akan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hak sipil dan hak politik warga negara. Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights yang dalam salah satu isinya mengatur mengenai pembatasan yang diizinkan terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga tindakan pembatasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum dari pembatasan yang diizinkan dalam Hak Asasi Manusia dan mengetahui peraturan pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat menurut ICCPR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya peraturan hukum formil dari UU No. 12 Tahun 2005 berimplikasi pada kekosongan norma hukum positif di Indonesia dan pengaturan pembatasan yang diizinkan terhadap Hak Asasi Manusia akan mencegah tindakan sewenang-wenangnya negara terhadap warga negara. Saran yang diberikan agar Presiden dan DPR-RI membuat hukum formil dari UU No. 12 Tahun 2005 sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan perlu adanya reformasi aparat kepolisian agar terciptanya stabilitas demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN NAMA DOMAIN KEDALUWARSA OLEH PIHAK LAIN (PERSPEKTIF NAMA DOMAIN SEBAGAI BENDA) ]]>
<![CDATA[Sugiarto, Aditya Ferryan]]>;
<![CDATA[Hermono, Budi]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46440
<![CDATA[Nama domain kedaluwarsa dapat digunakan kembali oleh pihak lain meskipun nama domain tersebut milik suatu subjek hukum. Potensi masalah yang dapat terjadi berupa persaingan usaha tidak sehat, pemboncengan merek, penyerobotan nama domain, dan akses informasi sensitif pengguna sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha. Peristiwa tersebut terjadi karena hukum belum mengatur akibat hukum dari penggunaan kembali nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain. Pertama-tama, penelitian ini terlebih dahulu ditujukan untuk mengetahui kedudukan nama domain sebagai benda dalam hukum benda Indonesia karena berkaitan dengan status hak kebendaan para pihak setelah masa sewa nama domain telah terlewati, selanjutnya akan diketahui dapat atau tidaknya penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari analisis menemukan bahwa nama domain dapat dikategorikan sebagai benda bergerak dan tidak berwujud, hasil tersebut diperoleh melalui interpretasi ekstensif yang membandingkan unsur benda dalam hukum dan unsur yang melekat pada nama domain itu sendiri, dari sana dapat dianalisis jika penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain pada dasarnya bukanlah perbuatan melawan hukum karena para pihak memiliki hak yang sama atas nama domain kedaluwarsa, namun dapat dikatakan sebuah perbuatan melawan hukum jika dapat dibuktikan iktikad tidak baik, melanggar hak orang lain, dan merugikan orang lain yang mana merupakan unsur dari Pasal 23 UU ITE 2008. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG TERORISME BERKAITAN DENGAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Muchamad Firman]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46552
<![CDATA[Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme telah dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme diatur secara khusus dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) akibat hukum pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme (2) pertimbangan apakah pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 telah dibuat sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu aturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach dan history approach. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum diaturnya pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme adalah berlakunya permenkumham tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme nantinya akan menyebabkan adanya celah hukum terhadap ketentuan mengenai pemidanaan atas tindak pidana terorisme.Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme menghilangkan tujuan dari teori pemidanaan yang sejauh ini telah diterapkan dalam hukum pidana negara Indonesia. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarakat bagi narapidana terorisme memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan keringanan atas perbuatannya terlepas dari apakah narapidana telah jera sepenuhnya atau tidak mengingat tindak pidana terorisme erat kaitannya dengan motif ideologi. Kata Kunci: Terorisme, Pembebasan, Pembebasan Bersyarat, Akibat Hukum]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PHK DENGAN ALASAN KETIDAKCOCOKAN PARA PIHAK PADA PERJANJIAN KERJA PT HOME CENTER INDONESIA ]]>
<![CDATA[Cristiantara, Alvin]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46575
<![CDATA[Undang undang nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan(UUK) memberikan penjelasan didalam sebuah hubungan antara pengusaha dan pekerja dibuat melalu sebuah perjanjian kerja tertulis maupun tidak tertulis(lisan). Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak merupakan sebuah produk hukum yang harus ditaati oleh keduanya. Produk hukum harus memberikan kejelasan dalam setiap pasalnya agar menciptakan sebuah kepastian. Perjanjian kerja Nomor.05484/HC-OPS/PKWT-K1-151841/X/2020 antara PT.HOME CENTER INDONESIA dengan pekerjanya memiliki sebuah kekaburan norma karena dalam alasan PHK terdapat klausul yang menyatakan jika diantara kedua belah pihak merasa tidakcocok maka dapat diakhiri perjanjian kerja tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif. Kalimat merasa tidak cocok ini merupakan sebuah bentuk ketidakharmonisan didalam hubungan kerja antara PT. Home Center dengan pekerjanya. Ketidak harmonisan ini dapat disebut juga Disharmonisasi yang dimana memiliki sebuah unsur negatif dalam hubungan kerja. Alasan PHK telah diatur dalam UUK yang dimana sudah dijelaskan jika pengusaha ingin mengakhiri hubungan kerja dengan pekerjanya maka harus memiliki alasan yang jelas dan sudah diatur dalam UU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa makna dari ketidakcocokan tersebut dan apakah dengan alasan tersebut pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja. Penenlitian ini menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan non hukum. Hasil penelitian ini menunjukan jika Perjanjian kerja tersebut akan mengakibatkan masalah dikemudian hari karena dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang memiliki norma kabur sehingga perlu diperjelas kembali maksud dari ketidakcocokan, selain itu alasan ketidakcocokan juga tidak termasuk alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengakhiri sebuah perjanjian kerja. Kata Kunci : Ketidakcocokan , Perjanjian Kerja , PHK]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150K/PDT.SUS-PHI/2021 TENTANG PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN TIDAK DIPENUHI PERMINTAAN STATUS PKWTT ]]>
<![CDATA[Dianawati, Eka]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46666
<![CDATA[Permasalah yang hendak diangkat menjadi kajian peneliti adalah perselisihan PHK karen tidak dipenuhinya permintaan status PKWTT yang terjadi antara Ngatno dkk (penggugat) selaku pekerja dan PT. Straightway Primex (tergugat).Penggugat meminta untuk status pekerja berubah dari PKWT menjadi PKWTT dengan alasan bahwa pihaknya telah bekerja dengan status PKWT yang dilakukan secara terus menerus dan hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 59 UUK, sedangkan pihak PT. Straightway Primex menolak permintaan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 (2) Untuk mengetahui apa Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan statue approach, case approach dan conceptual approach. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah hakim Mahkamah Agung dalam telah memutuskan perkara ini dengan cukup tepat, tergugat telah pelanggar ketentuan PKWT pada Pasal 59 UUK . Pada pertimbangan hakim lainnya peneliti kurang setuju dengan diberikannya putusan untuk PT. Straightway Primex yang membayar uang kompensasi sesuai Pasal 164 UUK karena menurut peneliti selain uang kompensasi seharusnya juga menerima upah proses selama proses penyelesaian perselisihan terjadi. Peneliti juga meneliti terkait kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu, akan tetapi bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terkait upah proses yang tidak dibayarkan.]]>
