cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum" : 25 Documents clear
ANALISIS YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Putra, Melandrie Rizky; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58424

Abstract

Indonesia menganut sistem Pemerintahan Demokrasi yang pada dasarnya rakyat menjadi pemegang kedualatan tertinggi. Sistem demokrasi melahirkan trias politica yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dengan prinsip pengawasan yang dinamakan check and balances. Prinsip pengawasan ini melekat pada lembaga perwakilan yaitu DPR. Dalam prinsip pengawasan ini, DPR memiliki hak kelembagaan dan hak anggota untuk melancarkan tugas nya. Sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi, terdapat hak angket yang digunakan terakhir kali kepada lembaga KPK. Penggunaan hak angket DPR terhapa KPK memunculkan polemik yang disebabkan perdebatan status kelembagaan KPK apakah suatu lembaga independent atau eksekutif. Sebab, hak angket hanya dapat dipergunakan kepada lembaga – lembaga eksekutif. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan yuridis terkait hak angket kepada lembaga anti rasuah tersebut, motif ptindakan tersebut apakah didasari argumen hukum yang sesuai peraturan berlaku atau politik belaka. Penelitian menggunakan pendekatan seperti pendekatan kasus, konseptual, pendekatan perundang – undangan, serta pendekatan sejarah yang mana jelas artinya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Melalui studi kepustakaan dan menggunakan bahan hukum primer beserta sekunder terbentuklah suatu penelitian normatif tentang hak angket DPR terhadap KPK ini. Maksud dan tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penjatuhan hak angket oleh DPR terhadap lembaga antia rasuah apakah secara aturan hukum maupun peraturan yang berlaku serta kemungkinan terjadinya dampak hukum dari penggunaan hak angket.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES MOJOKERTO KOTA Putri, Inez Indira; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58432

Abstract

Di Indonesia, permasalahan penggunaan narkoba saat ini sudah tidak terkendali. Penyalahgunaan narkotika jelas merupakan suatu tindak pidana yang harus ditangani sesuai dengan hukum pidana yang telah berlaku di Indonesia demi tegaknya suatu hukum. Namun baru-baru ini telah diatur peraturan mengenai penyelesaian tindak pidana dengan cara kekeluargaan atau biasa disebut Restorative Justice. Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika melalui Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Oleh karena itu penelitian ini sangat menarik bagi peneliti teliti untuk mengetaui penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Mojokerto Kota Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Restorative Justice dan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut pasal 9 PERPOL No. 8 Tahun 2021 dalam menyelesaikan kasus restorative justice penyalahgunaan narkotika di Polres Mojokerto Kota. Jenis penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian penulis bahwa Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota menerapkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah berhasil kerena setiap tahun penyidik Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota telah maksimal dalam menyelesaikan perkara pidana penyalahgunaan narkotika melalui Restorative Justice sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.
ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 260K/TUN/2023) Mewengkang, Fanuel Gernandya; Masnun, Muhammad Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58449

Abstract

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap individu diperlukam untuk bekerja sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Melakukan pekerjaan harus mengadakan perjanjian kerja antara Pengusaha dan pekerja. Namun dalam setiap melakukan pekerjaan akan ada kemungkinan yang terjadi salah satunya adalah Pemutusan Hubungan Kerja.(PHK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis PHK secara sepihak pada Perusahaan Daerah Air Minum Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, Konseptual dan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya transparansi dan kejelasan terkait surat pemberhentian karyawan yang dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara, Dimana pemberhentian dilakukan tanpa somasi ataupun keberatan. Menjadi pro dan kontra ketika karyawan yang terkena dampak PHK melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Penelitian ini menganalisis untuk menambah wawasan bagaimana hukum berlaku khusus pada praktik Perusahaan, mengkaji hak-hak pada karyawan yang dilindungi oleh hukum dan meningkatkan kualitas keputusan hakim.
TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022) Bintari, Raraniken Ayuning; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Uji materiil ini dilakukan oleh Zico Leonard Djagardo S.H. yang merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara. Permohonan ini mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil ini berawal ketika terjadi pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan digantikan oleh Sekjen MK Guntur Hamzah. Tujuannya adalah untuk menguraikan pertimbangan hukum hakim dan menganalisis akibat hukum putusan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang jelas secara nilai-nilai yuridis yang dirujuk, menunjukan bahwa telah tergerusnya independensi hakim. Kata Kunci: Hakim Mahkamah Konstitusi, Independensi, Uji Materiil.
KEABSAHAN SURAT PERNYATAAN KERJA SEBAGAI DASAR HUBUNGAN KERJA Saskiavi, Athaya Prameswari Rizki; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58483

Abstract

Perjanjian kerja dibutuhkan sebagai landasan kerja dalam upaya perlindungan bagi pekerja/buruh dan pengusaha. Terdapat peristiwa hukum adanya pelaksanaan perjanjian kerja berbentuk surat pernyataan kerja yang dilakukan pada praktek perjanjian kerja sebuah perusahaan yang bergerak di bidang event keolahragaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan surat pernyataan kerja sebagai suatu bentuk dari perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Surat pernyataan kerja antara pekerja dengan PT X tidak memenuhi syarat formil perjanjian kerja dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan sehingga dinyatakan cacat formil sebagai perjanjian kerja dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hubungan kerja. Hubungan kerja antara PT X dengan pekerja tetaplah ada namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau perjanjian kerja secara lisan. Perjanjian kerja yang dilakukan merupakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis berdasarkan Pasal 57 UU Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis haruslah memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Surat pernyataan kerja tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 UU Ketenagakerjaan sehingga cacat formil sebagai dasar hubungan kerja. Dalam hal tidak sempurnanya surat pernyataan kerja sebagai dasar hubungan kerja, memungkinkan adanya perselisihan hak. Setiap perselisihan hubungan industrial yang terjadi harus diupayakan perundingan Bipartit. Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pemberi kerja dan pekerja untuk mencapai mufakat. Tahap lanjutan apabila Bipartit gagal, adalah perundingan Tripartit melalui mediasi dengan peran mediator sebagai penengah yang netral. Mediasi berhasil apabila tercapai kesepakatan antara dua pihak. Apabila gagal, mediator mengeluarkan anjuran tertulis untuk ditanggapi.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue