cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum" : 19 Documents clear
PENERAPAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN MINERAL NON LOGAM (BAHAN GALIAN BATU GAMPING) (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kabupaten Sampang) Fadilah, Nur
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36064

Abstract

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan usaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi,studi kelayakan,konstruksi,penambangan,pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan usaha tambang merupakan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Kegiatan usaha tambang dapat diselenggarakan dengan berbagai tahapan perizinan. Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa tahapan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan: Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi,Izin Pertambangan Operasi Produksi. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis bentuk pelanggaran dan penerapan hukum secara administrasi yang dilakukan serta faktor penghambat pemilik izin usaha belum memiliki izin usaha pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping) di Desa Karang Anyar Kec Tambelangan Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Data penelitian dilakukan dengan wawancara kepada para pihak, buku, studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan penerapan sanksi administratif serta prosedural perizinan usaha pertambangan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Prosedur serta penerapan sanksi dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terburuk tidak terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan. Bentuk pelanggaran hukum sanksi administrasi yang dilakukan kepada pemilik usaha pertambangan batu gamping di desa Karang anyar juga memenuhi sebagai pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009. Kendala yang menghambat pemilik usaha pertambangan, tidak memiliki izin usaha pertambangan dikarenakan pengetahuan yang terbatas, pengawasan dan penegakan serta sosialisasi yang kurang memadai sehingga pemilik usaha tambang menganggap izin usaha pertambangan tidak dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha tambang.
PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA TERHADAP PEMENUHAN UPAH PEKERJA PEREMPUAN DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SAAT CUTI MELAHIRKAN DI KABUPATEN GRESIK Sudarmadi, Rheza Dwi Ayu
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36065

Abstract

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah mengeluarkankebijakan yang disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pekerja perempuan dengan PKWT telah menjadi hal yang umum di Indonesia. Pergeseran zaman membuat perempuan dapat bekerja seperti halnya laki-laki, hanya saja perempuan mengalami fungsi reproduksi sehingga mengharuskan Pemerintah memberikan hak khusus terkait fungsi reproduksi tersebut salah satunya adalah pemenuhan upah secara penuh bagi pekerja perempuan pada saat cuti melahirkan. Saat ini di Kabupaten Gresik, angka pekerja perempuan dengan PKWT tercatat cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi pemenuhan upah pekerja perempuan dengan PKWT pada saat cuti melahirkan serta kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur selama mengawasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan prosedur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan upah pekerja perempuan dengan PKWT pada saat cuti melahirkan dilakukan dengan empat cara. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi pemenuhan upah pekerja perempuan dengan PKWT selama cuti melahirkan juga mengalami beberapa kendala yaitu munculnya kebijakan baru UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan beralih menjadi kewenangan tingkat Provinsi, selain itu ancaman internal dari perusahaan kepada pekerja juga menjadi suatu kendala karena pekerja menjadi takut untuk melapor apabila terjadi suatu penyimpangan
EKSISTENSI AHLI WARIS DALAM HUKUM ADAT BATAK KARO DI SURABAYA Sitepu, Rimenda Aminarosa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36066

Abstract

Pewarisan masyarakat adat Batak Karo didasari oleh sistem kekerabatan patrilineal. Hal ini terjadi karena kawin jujur dalamperkawinan adat Batak Karo, dengan kata lain perempuan Batak Karo yang sudah menikah akan melepas klan keluarganya dan masuk klan suaminya, maka dari itu perempuan tidak berhak untuk mewaris. Kenyataannya ditahun 1961 sistem pewarisan seperti itu tidak dapat dipertahankan secara utuh, perempuan Batak Karo tidak tinggal diam dan menuntut haknya, tuntutan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah akan diselesaikan melalui pengadilan, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Putusan MA nomor 179/Sip/1961. Tujuan penelitian ini untuk melihat dampak putusan MA nomor 179/Sip/1961 terhadap perkembangan pewarisan Batak Karo di Surabaya pada saat ini, menganalisis mekanisme hukum adat Batak Karo di Surabaya dalam memutus sengketa waris adat, serta akibat hukum yang timbul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Analisis yang digunakan dalampenelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan. Wawancara dilakukan terhadap informan yaitu ketua adat Batak Karo yang berada di Kota Surabaya. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan pewarisan masyarakat adat Batak Karo tidak sepenuhnya dilatar belakangi oleh adanya Putusan MA nomor 179/Sip/1961 mengenai anak laki-laki dan anak perempuan sama dalam hukum waris adat Batak Karo. Hal yang paling mempengaruhi dari perkembangan pewarisan ini adalah perkembangan pemikiran masyarakat Batak Karo. Faktor yang mendukung perkembangan pemikiran ini antara lain faktor kasih sayang orang tua pada anaknya, faktor lingkungan bermasyarakat, faktor ilmu pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta faktor agama.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 / PUU-VIII/ 2010 TERHADAP TUNJANGAN ANAK LUAR KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Maghfiroh, Siti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36067

Abstract

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 memberikan dampak akan kedudukan dan status hukum anak luar kawin menjadi jelas dan terbuka. Faktanya belum ada pengaturan yang lebih jelas mengenai hak-hak yang diperoleh anak luar kawin khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk dalam hal ini tunjangan sebagai anak PNS, sedangkan putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Tujuan penelitian ini,untuk menganalisis ada tidaknya implikasi Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terhadap status dan kedudukan Anak Luar Kawin PNS dan menganalisis Pengaturan PNS untuk memperoleh Tunjangan bagi Anak Luar Kawin pasca keluarnya Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/ 2010. Penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan,konseptual dan kasus. Teknik analisis secara preskriptif yaitu merumuskan dan mengajukan pedoman dan kaidah yang harus dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang mengikat semua pihak dan tak terkecuali terhadap PNS yang memiliki anak luar kawin agar anak luar kawin bisa mendapatkan keadilan dengan hak yang sama. Pengaturan anak luar kawin untuk mendapatkan tunjangan yaitu memberikan akte atau surat keterangan kelahiran, Putusan pengadilan atas pengakuan anak dan memberikan hasil dari tes DNA yaitu sesuai dengan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin sepanjang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan pengakuan yuridis dari orang tua biologis si anak. Aturan tunjangan anak PNS diatur dalam SE Bersama Menkeu dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE.1.38/DJA/I.0/7/80 (NO.SE/117/80) Nomor 19/SE/1980. kendala yang dihadapi masih belum ada pengaturan yang jelas setelah keluarnya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.
PERLINDUNGAN HUKUM PETUGAS MEDIS DALAM INTERNATIONAL ARMED CONFLICT DI SYRIAN ARAB REPUBLIC BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Permatasari, Tamarine Putri
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36068

Abstract

ANALISIS YURIDIS PEMASUNGAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DIKAITKAN DENGAN PASAL 333 AYAT (1) KUHP TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN ( Studi Kasus di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo) Nurrohman, Wahid
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36069

Abstract

Tindakan pemasungan merupakan suatu perbuatan perampasan kemerdekaan dan hak asasi manusia seseorang. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang pelarangan terhadap perampasan kemerdekaan seseorang yang diatur dalam pasal 333 ayat (1) KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan apakah pemasungan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 333 ayat (1) KUHP, mengetahui penyebab terjadinya pemasungan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo serta mengetahui upaya penanganan terhadap tindakan pemasungan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Badan Reserse Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Krebet dan pelaku pemasungan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripstif. Hasil identifikasi terhadap tindakan pemasungan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHP. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemasungan di mana mereka tidak tahu bahwa perbuatan pemasungan adalah tindakan yang tidak tepat untuk menangani orang dengan gangguan jiwa, serta faktor ekonomi masyarakat yang lemah sehingga kedua hal tersebut menyebabkan warga mendukung dan terus melakukan tindakan pemasungan untuk menagani orang dengan gangguan jiwa. Penanganan terhadap pemasungan di Desa Krebet pernah dilakukan oleh Dinsos dan Dinkes Kabupaten Ponorogo berupa sosialisasi penanganan yang baik dan benar terhadap orang dengan gangguan jiwa. Badan Reserse Kriminal POLRES Ponorogo yang juga memiliki tanggung jawab menangani kasus pemasungan belum melakukan tindakan apapun, mereka mengedepankan asas ultimum remedium terkait penyelesaian pemasungan, mereka menungu hasil dari penanganan yang dilakukan oleh Dinsos maupun Dinkes Kabupaten Ponorogo.
PRAKTIK BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA PLAOSAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO Wisesaningasih, Yekti Widhy
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36070

Abstract

UUPBH merupakan ketentuan yang dibuat untuk memberikan pedoman bagi masyarakat tani yakni pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama bagi hasil tanah pertanian. Tujuan ketentuan ini yaitu memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang praktik bagi hasil tanah pertanian yang berlangsung di Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, serta akibat hukum dari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUPBH. Jenis penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Jenis data bersifat kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analitis.Teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa beserta perangkat Desa Plaosan, beberapa masyarakat tani yang terdiri dari pemilik tanah dan petani penggarap, serta penyuluh pertanian yang berasal dari Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Wonoayu. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil tanah pertanian masih tunduk pada ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Plaosan dengan beberapa perkembangan pada model pengusahaan tanah pertanian. Akibat hukum dari praktik yang tidak sesuai dengan UUPBH akan dikenai sanksi yang tertuang dalam Pasal 15 UUPBH.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA Pradana, Zain Lestya
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36071

Abstract

Kegiatan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang menerapkan aturan pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Perada Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014, namun faktanya di Kota Surabaya masih mencerminkan buruknya aturan mengenai penanganan sampah khususnya di Kecamatan Kenjeran. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan kendala yang dialami DKRTH Kota Surabaya. Jenis penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di DKRTH Kota Surabaya serta di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Informannya adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Kebersihan dan Ruang terbuka Hijau Kota Surabaya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Kepala Seksi Pembangunan Kantor Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dan Masyarakat Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Penanganan sampah di Kecamatan Kenjeran dapat dikatakan efektif, apabila faktor-faktor efektivitas terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima faktor yang mempengarhui. Kendala yang dialami DKRTH Kota Surabaya disebabkan oleh perilaku masyarakat di Kecamatan Kenjeran yang tidak paham mengenai aturan hukum terkait penanganan sampah, karena masyarakat tidak mengerti dan tidak adanya sosialisasi mengenai aturan hukum terkait penanganan sampah.
ANALISIS YURIDIS BATASAN USIA ANAK SEBAGAI PENUMPANG TANPA PENDAMPING DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA Akbar, Dimas Fajriansyah
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36072

Abstract

Penumpang terbagi atas penumpang tidak berkebutuhan khusus, dan penumpang berkebutuhan khusus. Salah satu penumpang berkebutuhan khusus adalah anak-anak. Terdapat ketentuan mengenai batasan usia anak-anak yang berhak mendapatkan pelayanan khusus dari maskapai bagi mereka yang bepergian tanpa pendamping. Penelitian ini bertujuan agar pembaca mengetahui batasan usia yang tepat untuk digunakan oleh maskapai dan perlindungan hukum apabila maskapai membuat batasan usia sendiri diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual . Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengolahan bahan hukum menggunakan metode deduktif, dan teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah terdapat dua maskapai yang memiliki perbedaan batasan usia anak sebagai penumpang tanpa pendamping dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Citilink 7-12 tahun dan dikenakan biaya tambahan Rp. 150.000 per penumpang anak-anak, dan AirAsia anak-anak berusia dibawah 12 tahun tidak akan diterima dalam penerbangan. Ilmu Psikologi Perkembangan dan Ilmu Pediatri menjabarkan bahwa konsep anak-anak adalah mereka yang berusia 6-12 tahun, kemudian bentuk perlindungan hukumnya adalah pernyataan maskapai atas kesanggupan melayani sesuai standar, pengawasan dari Kemenhub serta pemberian sanksi administatif bagi maskapai apabila terdapat pelanggaran. Hal ini diharapkan agar pihak DPR sebagai legislator segera merevisi Pasal 134 ayat (1) UU Penerbangan terkait batasan usia anak sebagai penumpang tanpa pendamping dan pihak maskapai hendaknya menaati dan melaksanakan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan berlakukan, tidak membuat kebijakan tersendiri terkait batasan usia anak-anak sebagai penumpang tanpa pendamping.

Page 2 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue