cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum" : 20 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN TANPA IJIN DI KOTA SURABAYA MAULANA, RIZQI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.18153

Abstract

Pembuatan alat pembatas kecepatan di Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak fenomena menunjukkan bahwa terdapat alat pembatas kecepatan di Kota Surabaya tidak berijin yang mengakibatkan pembuatan alat pembatas kecepatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum, kendala-kendala dalam penegakannya serta upaya dalam mengatasi hambatan – hambatan. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. . Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pembuatan alat pembatas kecepatan di Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan . Rendahnya kesadaran hukum serta peran aktif masyarakat terhadap berlakunya UU merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh pihak Dinas Perhubungan berbanding lurus dengan pernyataan warga sekitar alat pembatas kecepatan yang menyatakan tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan. Penegakan hukum terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan masih sangat rendah dimana jumlah personil dinas perhubungan tidak memadai untuk mengikuti perkembangan jumlah alat pembatas kecepatan di Surabaya. Faktor rendahnya kesadaran masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum. Perlu adanya peningkatan jumlah personil, sosialisasi dan keaktifan dinas perhubungan dalam menangani kasus ini serta peran aktif masyarakat dalam kesadaran hukum untuk pentingnya tujuan hukum.Kata Kunci: Alat Pembatas Kecepatan, KM.3 tahun 1994, Dinas Perhubungan.AbstractMaking speed trap in Indonesia is set in KepMenHub number 3 year 1992 of Controls and Road Users. But in reality many phenomenon show there is so many speed trap in Surabaya has no permission that cause making speed trap is not in accordance with applicable regulations.This research is to know how law enforcement, constraints in law enforcement, and efforts to solve. In addition this research also to know and increase awareness of peoples about law. This research is descriptive. Making speed trap in Indonesia is set in KepMenHub number 3 year 1992 of Controls and Road Users. Low of law awareness of peoples and the active role of society to enactment of legislation is statement disclosed by the department of transportation. Proportional to the statement of local society stated speed trap are not aware of any regulations governing to making of speed trap. Law enforcement of making speed trap is too low which the amount of the transportation department personnel are in adequate for following the development of numbers speed trap in Surabaya. Low publics awareness of also affect law enforcement. A need to increase the numbers of personell, socialization and liveliness of the transportation department in charge the case and the active role of society peoples awareness in importance of Law Purpose.Keyword: Speed Trap, KM.3 tahun 1994, Department of transportation.
PENERAPAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS INCEST DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR FRISTANTO, WIRANDA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.24854

Abstract

E- Jurnal
EKSAMINASI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda) SARI, ELMA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29169

Abstract

Abstrak Tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin marak terjadi di negara Indonesia dan sudah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda sehingga sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim sebagai salah satu komponen aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Adapun dalam menjalankan tugasnya, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam memutus suatu perkara seringkali terjadi perbedaan penjatuhan hukuman terhadap suatu tindak pidana yang sama atau dikenal sebagai disparitas sanksi pidana. Salah satu contoh disparitas sanksi pidanayaitu pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Muhammad Wildan (Nomor Putusan 665/Pid.Sus/2015/Pn.Sda) bersama Taureq Ahmad Muhammat dan Sandra Dwi Aprillia (Nomor Putusan 661/Pid.Sus/2015/Pn.Sda). Ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama dan jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) terhadap perkara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana pada putusan splitsing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa yang mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana pada putusan splitsing Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda adalah perbedaan surat dakwaan. Suatu tindak pidana yang sama namun mendasarkan pada 2 (dua) surat dakwaan yang berbeda, maka akan memunculkan besaran sanksi pidana yang berbeda pula sehingga disparitas sanksi pidana pada kedua putusan tersebut mendasarkan pada: perbedaan jumlah terdakwa; pasal yang di dakwakan; dan saksi yang dihadirkan. Kedua putusan tersebut juga belum memenuhi asas persamaan kedudukan di hadapan hukum karena adanya kesenjangan hukuman yang diberikan hakim terhadap para terdakwa yang berada pada satu perkara yang sama. Kata kunci: Disparitas, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Splitsing. Abstract Criminal acts of narcotics abuse are increasingly prevalent in the country of Indonesia and have caused many victims, especially among the younger generation, which is very dangerous to the life of the nation and state. Therefore, a special regulation was established which regulates narcotics crimes, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Judges as one component of law enforcement officers have an important role in combating narcotics crimes. As for carrying out its duties, the judge refers to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Judges in deciding a case often have different sentences for a crime that is known as a disparity in criminal sanctions. One example of the disparity in criminal sanctions is the crime of narcotics abuse committed by Muhammad Wildan (Decision Number 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda) with Taureq Ahmad Muhammat and Sandra Dwi Aprillia (Decision Number 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda). The three defendants have been legally proven and believe they are guilty of committing criminal acts of narcotics abuse together and the public prosecutor has separated the case files (splitsing) from the case.The purpose of this study is to find out what underlies the disparity in criminal sanctions on splitting decisions. This research is a normative juridical research, namely research conducted by studying and examining a number of materials that discuss legal issues. The approach used is the legal approach, case approach and conceptual approach. The types of legal materials used are primary, secondary and non-legal legal materials. The legal material collection technique is done by library research.Based on the results of the research and discussion it was concluded that the underlying disparity in criminal sanctions on splitting decisions was 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda and Number 665/Pid.Sus/ 2015/PN.Sda was the difference between the indictments. A similar criminal offense but based on 2 (two) different indictments, it will give rise to different magnitude of criminal sanctions so that the disparity in criminal sanctions in the two decisions is based on: differences in the number of defendants; the article charged, and the witness presented. Both of these decisions have also fulfilled the principle of legal certainty in which the panel of judges has interpreted the meaning of the law which is used as the basis for applying the decision appropriately based on relevant legal facts. Keywords: Disparity, Crime, Narcotics Abuse, Splitsing.
PENANGANAN PENYEBARAN HOAX YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL DIKEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ARI ADYATI, ANISA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29172

Abstract

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENYEDIAAN RUANG AIR SUSU IBU SEBAGAI SALAH SATU HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA SURABAYA PANJI SUGIARTO PUTRA, GUSTI; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29658

Abstract

Keutamaan manfaat ASI terhadap bayi dan ibu memberikan konsekuensi pada ibu untuk melakukan pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian ASI eksklusif pada bayi, salah satu faktor tersebut karena ibu bekerja di luar rumah. Ruang ASI di perusahaan sangat di perlukan apabila pekerja perempuan kembali bekerja setelah masa istirahat melahirkan habis, sehingga pekerja perempuan tetap dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. Kewajiban penyediaan ruang ASI di perusahaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban penyediaan ruang ASI di perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif dan hambatan yang dialami oleh perusahaan dalam menjalankan kewajiban penyediaan ruang ASI di perusahaan. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di PT. Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center, menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan Implementasi kewajiban penyediaan ruang ASI di PT Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center berdasarkan indikator keberhasilan implementasi yaitu sumber daya, sikap para pelaksana dan komunikasi tidak terpenuhi. Tidak tersedianya ruang ASI di PT Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center karena adanya hambatan dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Hambatan internal yang berasal dari perusahaan yaitu biaya dan ketidaktahuan terkait aturan yang mewajibkan perusahaan menyediakan ruang ASI, Sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar lingkup perusahaan yaitu pekerja perempuan yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk memberikan ASI di perusahaan dan tidak ada pembinaan dari Dinas-Dinas Terkait. Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Kewajiban Perusahaan, Ruang ASI
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI KECAMATAN GRESIK DAN KECAMATAN KEBOMAS AWALANANDA, RIDHO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29906

Abstract

PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA AGUSTIAN, SYAILENDRA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30052

Abstract

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terkait Pencantuman Komposisi Pada Pangan Olahan Produk UMKM di Kota Surabaya SUKMA AFIFAH, MAYASARI; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30101

Abstract

PELAKSANAAN HAK ANAK TERLANTAR PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA ADHI WICAKSONO, SETYO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30193

Abstract

Studi Putusan Nomor 273/PID.B/2018/PN BJN Tentang Tindak Pidana Pencurian Terhadap Faktor Yang Memepengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Satu Tahun ANGESTI RAHAYU, DIAN; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30198

Abstract

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue