cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum" : 22 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN RAHASIA BANK TERKAIT DATA NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA YANG DILAKUKAN OLEH MANTAN PEGAWAI BANK Sumaningrum, Shinta Adhania; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37919

Abstract

Rahasia bank adalah segala yang terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pihak terafiliasi yang memiliki kewajiban menjaga rahasia bank antara lain anggota dewan komisaris, direksi bank, pegawai bank, dan pihak terafiliasi lainnya. Negara Indonesia menganut teori rahasia bank yang bersifat relatif artinya rahasia bank dapat dibuka jika ada kepentingan mendesak untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sehingga pihak bank dan pihak terafiliasi dilarang membuka rahasia bank berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perundang-Undangan. Temuan kasus pelanggaran rahasia bank yang dilakukan mantan pegawai bank melalui jual beli data nasabah menjadi hal yang perlu dikaji secara lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai mantan pegawai bank dalam menjaga rahasia bank belum diatur dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai dapatkah dibenarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum yang diperoleh mantan pegawai bank atas pelanggaran rahasia bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian disimpulkan menjadi dua; pertama bahwa kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank belum dapat dibenarkan berdasarakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, namun hanya dapat dibenarkan berdasarkan kode etik sebagai kewajiban moral. Kedua Pelanggaran rahasia bank di Indonesia merupakan pelanggaran pidana dan akibat hukumnya berupa pemberian sanksi pidana, namun sanksi pidana belum dapat diterapkan bagi mantan pegawai bank di Indonesia. Kata Kunci : Rahasia Bank, Mantan Pegawai Bank, Data Nasabah
Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Tiket Kereta Api Onlin (Kai Access)) Islamiyah, Rahayu; Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37941

Abstract

Pencantuman klausula baku pada perjanjian menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Larangan pencantuman klausula baku diatur pada Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah pelaku usaha masih mencantumkan klausula eksonerasi yang sudah jelas dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu isi dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online angka 2 termasuk klausula eksonerasi karena menyatakan pengalihan tanggung jawab dan jika ada kerugian yang dialami konsumen maka sesuai prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesimpulan yang didapat oleh penulis yaitu ketentuan tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS terkait pencantuman klausula eksonerasi tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan merujuk merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian yang timbul akibat jasa pengangkutan penumpang yang diselenggarakan tanpa ada atau tidaknya kesalahan pengangkut. Diharapkan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat membuat ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan diharapkan kepada Menteri Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada ketentuan reservasi tiket kereta api online. Kata kunci: Perjanjian, Klausula baku, Klausula eksonerasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DI INDONESIA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN DALAM PEMBAYARAN UPAH Djayadilaga, Jevon Andriani; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37980

Abstract

Keterlambatan klub dalam pembayaran upah pemainnya sering terjadi di sepakbola Indonesia. Seperti yang terjadi pada klub Persegres Gresik di kompetisi Liga 1 2017, klub tersebut tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan upah kepada pemainnya secara tepat waktu. Pasal 71 ayat 1 statuta PSSI menyebutkan PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Ofisial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum, kecuali ditentukan secara khusus dalam Statuta PSSI dan Statuta FIFA. Aturan ini tidak sejalan dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 88 UU SKN dirumuskan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, arbitrase maupun melalui pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemain sepakbola di Indonesia terhadap klub yang menyalahi hak-haknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pemain sepakbola profesional di Indonesia tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsekuensinya adalah ketika terjadi permasalahan yang timbul antara pemain dan klub, dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran upah, maka bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan yang bisa dilakukan oleh pemain harus berdasarkan pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Lex Sportiva, upaya hukum yang bisa dilakukan pemain ketika mengalami permasalahan dengan klubnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh FIFA maupun PSSI.
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI YANG MENYIARKAN KEKERASAN putra, aditya sahala
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37986

Abstract

Pasal 36 ayat 5 huruf c dan ayat 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjelaskan bahwa isi siaran dilarang menayangkan unsur kekerasan, memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia. Pengaturan mengenai isi siaran tersebut harus ditaati oleh lembaga pertelevisian sebelum mendapatkan izin siaran. Setelah mendapatkan izin siaran maka lembaga penyiaran televisi dapat menyiarkan siarannya. Namun dalam pelaksanaan penyiaran KPI seringkali memberikan sanksi berupa teguran sampai penghentian sementara siaran karena menampilkan tayangan kekerasan dalam siarannya. Pasal 57 huruf d dan huruf e mengatur mengenai pemberian sanksi pidana pada lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan tayangan kekerasan. Pemberian sanksi oleh KPI tersebut seharusnya lebih spesifik berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lembaga penyiaran televisi menyiarkan tayangan kekerasan serta mengetahui mengenai perumusan sanksi pidana pada pasal 57 huruf d dan huruf e telah sesuai dengan tujuan penyusunan UU Penyiaran. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pada pelanggaran penyiaran dapat dimintakan sesuai pasal 54 UU Penyiaran kepada Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran yang bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan. Penggunaan teori pertanggungjawaban pidana mutlak dan teori identifikasi. Perumusan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 57 berdasarkan penologi telah sesuai dengan tujuan dari penyiaran yang tercantum dalam UU Penyiaran.
Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/sebagian Dari merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto CH, Mulyadi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37987

Abstract

PROBLEMATIKA HUKUM PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Hernanda, Dhicha Ayudiah; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37996

Abstract

P PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA BERDASARKAN PASAL 3 DAN PASAL 14 AYAT 1 (d) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN efendi, Wah yu
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38010

Abstract

Pelanggaran hukum harus di barengi dengan hukuman bagi pelakunya. Salah satu jenis pidana berdasarkan KUHP adalah pidana penjara, yang menghilangkan kebebasan dan menempatkan pelakunya di penjara. Pemenjaraan yang dapat dibenarkan semata-mata untuk tujuan secara tidak langsung merampas kemerdekaan juga merampas hak-hak biologis para tahanan. Hal ini bertentangan dengan fungsi sistem pemasyarakatan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Kebutuhan biologis sebagai kebutuhan dasar manusia menyebabkan narapidana memenuhi hak-hak biologisnya secara informal dan menyimpang. Praktik seks ilegal menyebar di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tanggapan atas permintaan narapidana akan kebutuhan biologis mereka. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin Hak Asasi warga negaranya, termasuk narapidana. maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan fungsi sistem pemasyarakatan dengan kebutuhan biologis narapidana dan mengetahui kebutuhan biologis termasuk dalam hak kesehatan yang telah di atur UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan.Penelitian ini yaitu yuridis normatif, analisis bersifat preskriptif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian ini bahwa kebutuhan biologis merupakan bagian dari hak narapidana. prinsip yang diterapkan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat degan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sesuai yang di atur UU 12/1995 tentang pemasyarakatan. kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar manusia selain makan, minum, dan tidur yang harus terpenuhi. Serta negara bertanggung jawab penuh atas kesehatan narapidana sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan dapat diakses oleh masyarakat. Setiap orang berhak menjalani kehidupan yang sehat, aman, dan bebas dari paksaan atau kekerasan, kehidupan reproduksi dan seksual dengan pasangan yang sah. seorang pria yang mengalami sumbatan dalam hal melepaskan suatu hasrat seksnya bisa berakibat mudah emosi dan melakukan penyimpangan seks. tidak dipungkiri bahwa didalam Lapas banyak terjadi kasus-kasus kekerasan atau anal seks dikarenakan saluran seks dari narapidana terganggu. Kata Kunci: Kebutuhan biologis, Fungsi Sistem Pemasyarakatan, Hak Kesehatan Narapidana.
KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP: KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP Delpiro, Ervindo; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38018

Abstract

Pajak merupakan bentuk iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara guna mewujudkan kesejahteraan umum. Sifatnya yang penting sebagai salah satu pendapatan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional menempatkan pelanggaran terhadap perundang-undangan pajak sebagai kejahatan berat (felony) dengan ancaman pidana penjara dan denda secara komulatif. Kewenangan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP diberikan kepada penyidik kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil. Kepolisian dalam tindak pidana perpajakan hanya memiliki kewenangan sebagai pengawas atas pekerjaan yang dilakukan oleh PPNS sebagi penyidik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melandasi kewenangan penyidik PPNS dalam menangani tindak pidana perpajakan pada Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan kesesuaian Pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan pengumpulan data menggunakan aturan-aturan yang bersifat normatif atau berupa seperti jurnal hukum dan teknis analisa bahan hukum bersifat prespektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yang melandasi kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil selaku penyidik tindak pidana perpajakan adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memberikan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan wewenang undang-undang khususnya masing-masing. Maka, dalam tindak pidana perpajakan, PPNS juga memiliki kewenangan untuk menjadi penyidik sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kesesuaian Pasal 44 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimaknai dengan menguatkan satu sama lain.
DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMAOLEH KONTRAKTOR: (Studi Putusan : Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SBY dan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY) Sakinata, Ariyanti Lady; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38020

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain apakah persamaan putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Sby dan putusan Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Sby Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan secara bersama-sama oleh kontraktor sehingga menimbulkan disparitas pidana dan apakah penyebab terjadinya perbedaan pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu putusan pengadilan dan undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi beberapa referensi yang relevan dengan substansi penelitian hukum ini. Hasil Penelitian menunjukkan adanya persamaan pada kedua putusan tersebut yakni sama-sama memiliki subyek seorang kontraktor, obyek pidananya pengadaan barang/jasa pemerintah, jenis tindak pidana merugikan kuangan negara, modus dari para pelaku tindak pidana hampir sama, namun perbedaan dari putusan tersebut ialah terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan bahwa putusan pertama lebih besar dibandingkan putusan yang kedua. Namun, terkait pengenaan sanksi kedua putusan tersebut jauh berbeda. Penyebab perbedaan pertimbangan hakim yang terjadi pada kedua putusan tersebut terjadi karena terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan diri hakim yakni faktor internal hakim dan faktor eksternal hakim. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Disparitas Pidana, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 194/PID.SUS/2019/PN MNK TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK: Penipuan, Putusan Pidana, Transaksi Elektronik Panjaitan, Andrew Yonathan Panjaitan Yonathan
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38041

Abstract

Interaksi menggunakan media yang bersifat nonverbal mudah ditemui dalam era digital sebagai mitra interaksinya. Penggunaan media sebagai alat interaksi pun berubah menjadi berbagai macam media salah satunya sebagai alat transaksi antar masyarakat. Terlepas dari era digital ini, banyaknya kejahatan pun terjadi dalam penggunaan media, terutama dalam tindak penipuan online. Banyaknya masyarakat yang menggunakan media yang bersifat nonverbal dalam bertransaksi, mengakibatkan celah tindak kejahatan dilakukan. Putusan Negeri Manokwari nomor 194/1Pid.sus/2019/PN Mnk, menyatakan pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal pasal 378 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis alasan Penuntut Umum mencantumkan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 Ayat (1) Undang-Undanng ITE dalam surat dakwaan dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Mnk dan, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pasal 378 KUHP terkait asas Lex specialis derogat legi generale dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Mnk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undanga, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian menjelaskan alasan Penuntut Umum tidak cermat dan jelas dalam mencantumkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dalam surat dakwaan terkait tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dan menganalisis pertimbangan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan pasal 378 KUHP terkait asas Lex specialis derogat legi generale dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue